SANCAnews.id

SANCAnews – Seperti diketahui, belakangan ini video Gus Miftah yang tengah menyampaikan orasi perihal toleransi dalam rangka acara peresmian Gereja Bethel Indonesia (GBI) viral dan menjadi pembicaraan hangat publik.

Mendengar pemberitaan tersebut, pendakwah Kiai Najih turut angkat bicara dan melontarkan pernyataan kontroversial usai menanggapi orasi Gus Miftah.

Ia menilai bahwa sikap Gus Miftah merepresentasikan Islam Nusantara yang selalu diusung oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Lebih jauh, menurutnya, Gus Miftah seolah-olah membenarlan kekufuran dan kesyirikan, sama seperti Gus Dur.

“Kesannya adalah ke gereja gak apa-apa, ini membenarkan kekufuran dan kesyirikan,” ujar Kyai Najih, seperti dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Muhibbin Ulama pada Selasa, 4 Mei 2021.

Oleh karena itu, Kyai Najih mengajak masyarakat untuk menolak ajaran Islam Nusantara yang dicetuskan oleh Gus Dur.

“Maka hati-hatilah. Mari kita pegang erat agama kita,” sambungnya.

“Mari kita tolak itu Islam Nusantara yang dipelopori pertama oleh Gus Dur.”

Kyai Najih beranggapan bahwa Gus Dur sering kali mencontohkan perilaku-perilaku Islam Nusantara yang membenarkan kekufuran dan kesyirikan.

“Gus Dur itu yang mulai Islam Nusantara. Ada doa bersama, dia juga biasa ke gereja, niup lilin di Yerusalem udah biasa. Naudzubillah.” []

SANCAnews – Putra Ulama Nasional almarhum Maimun Zubair, KH.Muhammad Najih Maimoen atau Gus Najih ikut merespon video Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang berceramah di Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Gus Najih mengatakan, Miftah bukan anak dari Kiyai Nahdatul Ulama (NU), sehingga Miftah tidak layak dipanggil dengan sebutan Gus.

“Ini kemarin ada video orang yang namanya Gus, dia bukan Gus artinya bukan anak Kiai, ada juga Muwafiq juga bukan anak Kiyai. Gus Nuril juga bukan. Orang bukan anak Kiyai tapi dinamakan Gus biar cepat tenar,” ujar Gus Najih dikutp dari kalan YouTube Ribath Darusshohihain, Selasa (4/5).

Gus Najih mengatakan, apa yang dilakukan Miftah merupakan ajaran dari Islam Nusantara yang dibawakan oleh Kiai Said Aqil Siradj yang mana memandang semua ajaran agama adalah sama.

“Ini dia bikin puisi di Gereja, di belakangnya ada salib. Dia mengatakan; di saat aku memegang tasbih kau memegang salib, aku ke Istiqlal kau ke Katredal. Ini namanya Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara yang baik, kita pertahankan seperti sowan-sowan kepada orang tua. Kalau di Gereja itu Islam Nusantara, islamnya bikinan Said Aqil,” kata Gus Najih.

Dia menilai bahwa cara seperti yang dilakukan Miftah merupakan cara kekufuran dan kesyirikan.

“Kesannya adalah ke gereja ga apa-apa, ada salib di atasnya ga apa-apa. Nin kesan-kesan yang membenarkan kekufuran dan kesyirikan. Kata Mifta kami memanggil Alla, mereka manggil Yesus Kristus, hanya masalah nama, Tuhannya berarti sama, nauzubillah,” cetusnya.

Sebelumnya, Gus Mifah membantah bahwa kehadirannya di GBI bukan dalam rangka mengikuti ritual ibadah. Dia hanya diundang untuk memberikan pidato kebangsaan dalam rangka peresmian GBI.

Gus Mifta bilang dia tak sendiri, tetapi ikut hadir pula Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sekjen PBNU Gus Helmi. []

Tanggapan KH.Muhammad Najih Maimoen Terkait Puisi Gus Miftah di Gereja

Full : https://t.co/QZTzbzEprO pic.twitter.com/cEPLfybhKK

— ᵗʷⁱᵗ 𝑎𝑘𝑜𝑒 (@Xp0se_) May 2, 2021

SANCAnews – Densus 88 Polri bersama Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menangkap 3 orang eks petinggi FPI Makassar karena diduga punya keterkaitan dengan baiat teroris yang dihadiri eks Sekjen FPI Munarman.

Tidak hanya itu, polisi juga akan mendalami keterkaitan para eks petinggi FPI Makassar itu dengan bom bunuh diri pasangan suami istri di depan Gereja Katedral Makassar.

"Pengembangan kita di Polda Sulsel juga terkait dengan kasus bom di Gereja Katedral dan Kelompok Vila Mutiara, bagaimana dia, apakah ada perannya juga," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan saat ditemui detikcom di ruang kerjanya, Rabu (5/5/2021).

Tiga eks petinggi FPI yang ditangkap ialah AR, MU dan AS. Mereka ditangkap Densus 88 saat penggeledahan eks Markas FPI di Makassar pada Selasa (4/5).

"(3 Eks petinggi FPI Makassar) diambil diminta keterangan dulu," kata Zulpan.

Pendalaman kaitan tiga eks petinggi FPI Makassar dengan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar dilakukan setelah salah satu terduga teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD ) Sulsel dari kelompok kajian Vila Mutiara yang diamankan beberapa waktu lalu mengaku pernah dibaiat oleh FPI di mana saat itu Munarman selaku Sekjen FPI turut hadir.

"Pada saat itu Munarman kan sebagai Sekjen FPI, makanya dilihat sejauh mana keterlibatannya," kata Zulpan.

AR, MU, dan AS kini masih berada di Polda Sulsel. Ketiganya masih dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik untuk dilihat apakah mereka terbukti punya keterkaitan, baik di kasus baiat teroris oleh Munarman atau pun di kasus bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar.

"Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme 21 hari penyidik punya waktu mengamankan mereka, maka dilihat nanti sejauh mana keterlibatan mereka," tutur Zulpan.

Dengan ditangkapnya 3 orang eks petinggi FPI Makassar itu, kini total 56 orang terduga teroris yang ditangkap di wilayah Sulal usai bom bunuh diri pasutri pada 28 Maret 2021 lalu.

"56 Orang sudah (ditangkap).Terakhir kemarin kan 53, tambah 3. Yang 53 ini dia jelas kaitannya dengan Katedral, kalau yang 3 orang ini kaitan dengan pembaiatan," ungkap Zulpan.

Seperti diketahui, Munarman selaku pentolan FPI disebut pernah menghadiri baiat teroris di tiga kota, yakni Makassar, Medan, hingga Jakarta. Sehubungan dengan kasus tersebut, Densus 88 menggeledah bekas markas FPI Makassar, Jalan Sungai Limboto pada Selasa (4/5) lalu. (dtk)

SANCAnews – Indonesia tengah berada dalam kepungan perubahan geopolitik dengan aktor yang berkompetisi yaitu Amerika Serikat dan China.

Hal itu disampaikan Mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin), Rizal Ramli, dalam sebuah video yang diunggah kanal Youtube Bang Edy Channel, pada Rabu (5/5).

"Apapun hari ini ada kompetisi yang luar biasa antara Amerika dan China," ujar sosok yang kerap disapa RR ini.

Dalam perebutan kekuasaan di mata dunia, dua negara yang tengah menguasai pasar ekonomi global itu, menurut Rizal Ramli, sudah pasti berebut hubungan strategis secara dominan dengan Indonesia.

"Dalam konteks itu Indonesia menjadi sangat penting. Karena kita ini kan rajanya Asia Tenggara, atau 'premannya' Asia Tenggara," ucapnya.

Pada zaman Presiden RI pertama, Soekarno, Rizal Ramli memaparkan satu contoh hubungan baik Indonesia dengan Amerika Serikat, meskipun di satu sisi pemerintah Soekarno kala itu juga menjaga hubungan baik dengan Uni Soviet.

Pada tahun 1950-1960, kondisi politik Indonesia tengah berkecamuk kembali, karena Belanda berusaha agar Irian Barat tetap menjadi wilayah jajahannya. Namun, kata Rizal Ramli, Indonesia berusaha agar Irian Barat (sekarang Papua), kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Dalam menyelesaikan masalah itu, RR menjelaskan bahwa Soekarno meminta bantuan kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy untuk menekan Belanda, agar mengembalikan Papua kepada Indonesia.

"Bung Karno pinter dia. Dia beli (alutsista ke Rusia) dapat diskon tinggi. Angkatan Laut Indonesia, Angkatan Udara Indonesia jadi paling kuat di Asia. Abis itu dia ke Washington ketemu Kennedy," kata Rizal Ramli.

"Soekarno langsung bluff Kennedy, 'kalau kamu kasih Papua ke orang Belanda, saya punya Angkatan Laut, Angkatan Udara paling kuat'. Yang harusnya Amerika dukung Belanda kembali ke Irian, akhirnya Kennedy putuskan Irian ke Indonesia saja," sambungnya.

Namun pada hari ini, Rizal Ramli melihat pergeseran Geo Politik yang ada justru ikut mengubah prinsip hubungan internasional Indonesia, yang mulanya berprinsip bebas aktif pada zaman Bung Karno menjadi lebih dominan ke satu pihak saja.

"Hari ini gimana? Indonesia buat orang yang mengerti, analis yang mengerti dari luar negeri, sudah tau. Ini lebih pro Beijing (China). Tetapi tertutup oleh isu Islam Radikal," paparnya.

Oleh karena itu, Rizal Ramli berkesimpulan isu Islam Radikal yang mengemuka di publik sengaja dimunculkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, guna menutup hubungannya yang begitu erat dengan China.

"Negara-negara seperti China, Rusia, Eropa, Amerika, enggak suka Islam radikal kuasai Indonesia. Oleh karena itu dia lihat, yang kuasa kan pompa terus (isu) Islam Radikal, sengaja. Secara internasional image Indonesia cukup sangat anti Islam radikal radikul," tutur RR.

"Jadi ke tutup. Kalau begitu, oke lah biar saja dia yang kuasa. Padahal ada bahaya, ini pemerintah makin lama makin dekat sama Beijing begitu," tandasnya. []

SANCAnews – Pertanyaan di dalam tes wawasan kebangsaan yang dijalani pegawai KPK menjadi sorotan. Sebab, sejumlah pertanyaan dinilai janggal. Penyidik senior KPK Novel Baswedan membenarkan mengenai pertanyaan itu.

Novel bahkan mendengar kabar bahwa dirinya dan sejumlah rekannya tidak lolos tes tersebut. Kabar beredar bahwa pegawai KPK yang tidak lolos akan dipecat, "Iya, begitulah," ujar Novel Baswedan kepada wartawan, Selasa (4/5).

Selain Novel Baswedan, sejumlah pegawai KPK yang mengikuti tes menyoroti soal pertanyaan yang dinilai janggal. Termasuk pertanyaan mengenai "kenapa belum menikah" hingga "islamnya, islam apa". Bahkan, hingga pertanyaan "salat subuhnya pake qunut?".

Mereka pun mengaku diminta untuk memberikan pernyataan sikap setuju atau tidak setuju atas sejumlah isu. Berikut antara lain 20 pertanyaan yang harus dijawab para pegawai KPK:

1. Saya memiliki masa depan yang suram

2. Saya hidup untuk menebus dosa-dosa masa lalu

3. Semua orang Cina sama saja

4. Semua orang Jepang kejam

5. UU ITE mengancam kebebasan berpendapat

6. Agama adalah hasil pemikiran manusia

7. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan

8. Nurdin M. Top, Imam Samudra, Amrozi melakukan jihad

9. Budaya barat merusak moral orang Indonesia

10. Kulit berwarna tidak pantas menjadi atasan kulit putih

11. Saya mempercayai hal ghaib dan mengamalkan ajarannya tanpa bertanya-tanya lagi

12. Saya akan pindah negara jika kondisi negara kritis

13. Penista agama harus dihukum mati

14. Saya ingin pindah negara untuk kesejahteraan

15. Jika boleh memilih, saya ingin lahir di negara lain

16. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia

17. Demokrasi dan agama harus dipisahkan

18. Hak kaum Homoseks harus tetap dipenuhi

19. Kaum Homoseks harus diberikan hukuman badan

20. Perlakuan kepada narapidana kurang keras. Harus ditambahkan hukuman badan

Selain itu, mereka juga diminta menulis essai mengenai Organisasi Papua Merdeka (OPM), PKI, HTI, FPI, Habib Rizieq, hingga terkait kebijakan pemerintah.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari, mengaku turut mendengar perihal isi tes tersebut. Termasuk soal isi dari pertanyaan dalam tes tersebut.

"Bukan soal substansi yang ditanyakan tapi memang pertanyaannya bermasalah," kata Feri kepada wartawan.

Tes Wawasan Kebangsaan merupakan menjadi salah satu tahapan perubahan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Perubahan status tersebut merupakan dampak UU KPK hasil revisi.

Pegawai KPK diwajibkan menjadi ASN maksimal 2 tahun sejak UU tersebut disahkan pada 17 September 2019.

Dikutip dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tes wawasan kebangsaan, asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam penyelenggaraannya. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut asesmen TWK ini menggunakan alat ukur Tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB-68), di mana terdapat 68 klaster yang diklasifikasi. Aspek yang diukur adalah integritas, netralitas, dan antiradikalisme.

Menurut dia, komponen syarat pertama adalah taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahannya. Kedua, tidak terlibat dalam kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan. Serta ketiga, memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Namun, Kepala Humas BKN Paryono mengaku tidak tahu isi pertanyaan dalam tes tersebut.

"Kalau itu informasi itu dari yang kemarin dites, berarti itu mungkin bener itu. Kalau saya, malah enggak tahu sama sekali. Soalnya kan tertutup, yang tahu yang ngetes sama yang dites saja," ujar dia.

Sekjen KPK Cahya H Hareffa menegaskan hasil tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai menjadi ASN belum dibuka. Hasil yang diterima dari BKN pada 27 April 2021 itu masih tersegel rapi di Gedung KPK.

Hasil tes tersebut merupakan penilaian terhadap 1.349 pegawai KPK yang telah ikuti tes asesmen. Ia meminta kepada media dan publik untuk mengacu pada informasi resmi dari KPK terkait proses alih status tersebut.

"Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," ucapnya.****