Tokoh Papua Minta Pemerintah Hati-hati Labeli KKB Teroris
SANCAnews – Para tokoh senior bersama elemen milenial Papua
menggelar pertemuan untuk menyampaikan seruan moral kepada pemerintah dalam
menyikapi rangkaian kasus kekerasan di Papua.
Mereka adalah Freddy Numberi, Michael Menufandu, Yorrys
Raweyai, Nick Messet, Thaha M. Alhamid, Lenis Kogoya, Frans Ansanai, Marthen
Maran, Robby Png Kbarek, dr. Rosaline I. Rumaseuw, Pdt. Sam Koibur, Victor
Abraham Abaidata, Rini S. Modouw, Ulmi L. Wayeni, George S. Saa, Ismail Asso,
Michael Yerisetouw, Steve L. Mara.
Generasi milenial Papua Steve L Mara menyampaikan, harus
adanya kehati-hatian mengenai penyematan nama terorisme kepada kelompok
kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
"Label teroris kepada KKB perlu kehati-hatian dengan
harapan dapat ditinjau kembali. Sebab latar belakang sejarah KKB yang berbeda,
dan mengingat dampaknya terhadap masyarakat Papua secara luas justru dapat merugikan
kepentingan nasional di masa datang," kata Steve di Komplek Parlemen,
Senayan, Jakarta, Selasa (4/5).
Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih fokus pada
penyelesaian akar masalah Papua sesuai hasil riset LIPI dan menyelesaikan
sejumlah dugaan kasus korupsi serta kasus pelanggaran HAM yang telah disepakati
oleh pemerintah.
"Menyikapi akar masalah di Tanah Papua, langkah
penyelesaian konflik seperti di Aceh merupakan solusi damai yang sangat bijak,
namun tentunya dilakukan dengan tahapan yang berbeda dikarenakan Papua memiliki
banyak faksi," ucapnya.
Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah perlu
berhati-hati dalam menerapkan Undang-Undang 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.
"Agar tidak menimbulkan dampak ikut/collateral damage
seperti salah tangkap, salah tembak, salah interogasi, dan lain-lain yang dapat
dikategorikan dalam rumpun pelanggaran HAM,” ujarnya.
Dalam kesempatannya itu, Steve menilai perlu adanya evaluasi
mengenai upaya pendekatan kekerasan selama ini di Tanah Papua.
"Dan pemerintah perlu memberi solusi bagi ribuan warga yang saat ini mengungsi dari kampung-kampung, karena adanya serangan dari KKB maupun operasi penegak hukum oleh Polri maupun pihak TNI," tandasnya. (rmol)