SANCAnews.id

SANCAnews – Persoalan Papua yang kini kembali memanas usai berulahnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) harusnya ditangani langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera merespons usulan Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab agar Wakil Presiden ke-10 RI, Jusuf Kalla ikut terlibat.

"Mestinya bukan Pak JK, tapi Pak Jokowi sendiri yang memulai dialog dengan masyarakat Papua. Tingkat penerimaan Pak Jokowi tinggi sekali di Papua," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (4/5).

Menurut Mardani, mantan Walikota Solo itu tinggal merendahkan hati dan dialog dengan masyarakat Papua yang kini masih mengalami konflik. Masyarakat Papua, kata anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini, hanya membutuhkan aksi konkret dari Jokowi. 

"(Jokowi) cuma perlu kerendahan hati dialog dengan masyarakat Papua. Yang diperlukan masyarakat Papua hanya sebuah aksi dan itu datangnya dari Pak Jokowi. Bukan Pak JK," pungkasnya. []

SANCAnews – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Selasa, membantah kabar yang menyebut dirinya memaklumi korupsi selama itu demi kemajuan.

Klarifikasi itu diberikan oleh Mahfud, karena mantan menteri riset dan teknologi (menristek) Muhammad A S Hikam sempat jadi korban kabar keliru tersebut.

"Pak Hikam percaya bahwa saya bilang untuk mencapai kemajuan ekonomi pemerintah boleh membiarkan korupsi? Itu semua permainan medsos (media sosial) yang omong kosong, Pak. Tak ada itu," kata Mahfud melalui keterangan tertulis sebagai bentuk klarifikasi kepada A S Hikam.

Mahfud kemudian menjelaskan ada pihak-pihak yang memelintir pernyataannya saat ia membuka diskusi/webinar bertajuk "Ekonomi dan Demokrasi" pada Sabtu minggu lalu (1/5).

"Saya berbicara itu didengar oleh Saiful Mujani, Faisal Basri, dan Halim Alamsyah sebagai narasumber webinar Demokrasi dan Ekonomi. Juga didengar oleh ratusan peserta webinar. Saya yang membuka webinar itu. Terlalu amat bodohlah kalau saya bilang begitu," ucap Mahfud menegaskan.

Mahfud menjelaskan, korupsi yang meluas di Indonesia memang banyak sebabnya, bisa jadi kata dia karena demokrasi di Indonesia yang sudah kebablasan. Korupsi dibangun melalui jalan demokrasi alias menggunakan mekanisme demokrasi.

Oleh karena itu Mahfud menilai hal yang mesti dilakukan saat ini adalah menyehatkan demokrasi agar bisa mengurangi korupsi dan mempercepat kemajuan ekonomi.

"Jangan seperti sekarang, demokrasinya membuat korupsi terjadi di berbagai lini. Korupsi sekarang dapat dikatakan dibangun melalui proses dan cara yang demokratis. Itu rasanya membuat kita sesak dan hampir putus asa," kata dia.

Meski begitu Mahfud meminta agar masyarakat tak kecewa dan putus asa terkait tingginya korupsi di Indonesia. Yang mesti dilakukan saat ini menurut dia adalah dengan terus berjuang danmelawan korupsi dan menyehatkan demokrasi.

Mahfud mengamini korupsi di Indonesia telah masuk ke semua lini. Namun karena Indonesia adalah negara merdeka maka meskipun banyak korupsi tetapi angka kemiskinan menurun secara konsisten.

"Meski banyak korupsi, berkah kemerdekaan itu telah menurunkan angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu, apalagi jika tidak ada korupsi," kata Mahfud.

"Alasannya, karena negara kita merdeka maka negara kita mengalami kemajuan dalam jumlah turunnya angka kemiskinan secara konsisten dari waktu ke waktu," kata dia. []

SANCAnews – Tingkat pengangguran muda di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam diskusi bertajuk Teknologi Digital dan Solusi Ketenagakerjaan', Senin (3/5/2021).

Faisal menyebutkan, proporsi pengangguran berusia muda di Indonesia hampir menyentuh angka 20 persen pada 2020. Sementara di negara lain, seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia masih berada di bawah 15 persen.

Ia menilai, tingginya angka pengangguran muda di Indonesia menunjukkan masih banyaknya masalah dalam penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini menurut Faisal yaitu ketidaksesuaian atau mismatch antara penciptaan lapangan kerja dengan kualifikasi lulusan baru yang terjadi sebelum pandemi covid-19.

Faisal menjelaskan pengangguran berusia di antara 20 hingga 29 tahun memang sudah mengalami peningkatan sebelum adanya pandemi Covid-19.

Hal ini disebut juga tergambar dari data pengangguran terbuka (TPT) yang menunjukan persentase penganggur muda didominasi oleh mereka yang memiliki pendidikan menengah ke atas. []

SANCAnews – Penyidik senior KPK Novel Baswedan mendengar kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dan dirinya melalui tes alih status sebagai ASN. ICW menduga siasat itu sebagai cara untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.

"ICW beranggapan ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes wawasan kebangsaan telah dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK," kata peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Selasa (5/4/2021).

"Betapa tidak, sinyal untuk tiba pada kesimpulan itu telah terlihat secara jelas dan runtut, mulai dari merusak lembaga antirasuah dengan UU KPK baru, ditambah dengan kontroversi kepemimpinan Firli Bahuri, dan kali ini pegawai-pegawai yang dikenal berintegritas disingkirkan," ungkapnya.

ICW juga menduga upaya pelemahan KPK itu tak lepas dari peran Presiden Jokowi dan DPR. Hal itu buntut dari revisi UU KPK dengan memasukkan aturan alih status pegawai menjadi ASN.

"Kondisi karut-marut ini juga tidak bisa begitu saja dilepaskan dari peran Presiden Joko Widodo dan segenap anggota DPR RI," ujarnya.

Tak hanya itu, dugaan upaya pelemahan KPK ini juga buntut dari kebijakan Komisioner KPK yang mengesahkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 yang memasukkan asesmen tes wawasan kebangsaan. ICW menduga kejadian pemecatan terhadap pegawai berintegritas menambah satu masalah usai dilakukannya revisi UU KPK.

"Praktik buruk ini sebenarnya kian melengkapi wajah suram KPK di bawah komando Firli Bahuri. Mulai dari ketidakmauan memboyong Harun Masiku ke proses hukum, menghilangkan nama-nama politisi dalam dakwaan korupsi bansos, melindungi saksi perkara suap benih lobster, membocorkan informasi penggeledahan, sampai pada akhirnya melucuti satu per satu penggawa KPK," sambungnya.

ICW yakin revisi UU KPK justru malah melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi, "Untuk itu, akhirnya kekhawatiran masyarakat atas kebijakan Presiden Joko Widodo dan DPR yang memilih merevisi UU KPK serta mengangkat komisioner penuh kontroversi terbukti. Alih-alih memperkuat, yang terlihat justru skenario untuk mengeluarkan KPK dari gelanggang pemberantasan korupsi di Indonesia," imbuh Kurnia.

Sebelumnya, penyidik senior KPK Novel Baswedan mendengar kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK melalui tes alih status sebagai ASN. Novel sendiri juga sebagai bagian dari pegawai yang tidak lolos.

"Cuma itulah aku paham, tapi nanti begitu disampaikan itu benar baru bisa dikonfirmasi kan, tapi rasanya kayak begitu sih," kata Novel, Selasa (4/5/2021).

"Mereka maunya begitu tapi itu kan sudah lama, upaya-upaya cuma yang berbeda yang diduga berbuat pimpinan KPK sendiri, kan lucu," imbuhnya.

Novel mempersilakan publik nantinya mengkroscek nama-nama pegawai yang tidak lolos itu. Menurut Novel, profil orang-orang itu sangat tidak layak bila disebut tidak lolos tes ASN.

"Mau dikaitkan dengan kemampuan akademis, mereka hebat-hebat. Mau dikaitkan dengan nasionalisme, mereka orang-orang yang selama ini bela negaranya kuat, antikorupsinya kuat, integritasnya bagus-bagus, radikalisme nggak nyambung karena heterogen," papar Novel Baswedan.

Diketahui, beredar kabar sejumlah pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan untuk alih status sebagai ASN. Hasil itu sudah dikantongi KPK, tapi sampai saat ini belum disampaikan ke publik.

"KPK benar telah menerima hasil asesmen wawasan kebangsaan yang diserahkan pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara) RI tanggal 27 April 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (3/5/2021).

"Namun mengenai hasilnya, sejauh ini belum diketahui karena informasi yang kami terima, data dimaksud belum diumumkan," tambah Ali. (glc)

SANCAnews – Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto atau BW, ikut angkat bicara mengenai kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK melalui tes alih status sebagai ASN, termasuk Novel Baswedan. Menurut BW, tes alih status sebagai ASN tersebut absurd.

BW mulanya mengatakan adanya siasat untuk melumpuhkan KPK. Siasat tersebut, menurut dia, berasal dari kawanan kuasa kegelapan yang bersekutu dengan koruptor. BW tak menjelaskan dengan gamblang siapa kawanan kuasa kegelapan yang dimaksud.

"Ada siasat yang tak pernah jeda, begitu khusyuk, kawanan kuasa kegelapan bersekutu dng koruptor & jaringannya terus menggempur KPK. Tak hanya itu, kekuatan tanpa batas itu, berupaya untuk 'melumat', melumpuhkan dan bahkan meluluh-lantakkan KPK," kata BW dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).

BW menduga siasat melumpuhkan KPK itu, salah satunya dengan merekrut orang-orang bermasalah. Selain itu, dengan menundukkan sikap kritis pegawai KPK yang berintegritas memberantas korupsi.

"Salah satu siasat itu, diduga, tak hanya merekrut sebagian orang yang punya masalah karena punya watak nir-integritas saja, tapi juga menundukkan sikap kritis insan KPK yang senantiasa menjaga izzah integritasnya atas indikasi tindakan nyeleneh & otoriter dr kekuasaan yang acapkali permisif atas sikap & perilaku koruptif & kolusif," tuturnya.

Tak hanya itu, tes alih status sebagai ASN juga diduganya untuk menghabisi pegawai KPK yang berintegritas yang bertaruh nyawa dalam memberantas korupsi. Dia pun heran pegawai KPK yang memberantas korupsi sepenuh hati justru akan disingkirkan.

"Yang mengerikan, kini, batas api kepantasan telah dilanggar. Jika info di media benar, ada indikasi SDM KPK mulai dihabisi. Padahal insan KPK yang telah teruji berkhidmat pada pertiwi karena telah menggadaikan mata dan bertaruh nyawa untuk memberantas korupsi sepenuh hati. Tapi justru malah mau disingkirkan semena-mena hanya dengan berbekal Hasil Test ala Litsus Orde Baru," kata BW.

BW mengatakan, di bulan Ramadhan ini, yang penuh harapan ini, insan terbaik KPK justru dihadang kebijakan yang absurd. Padahal mereka saat ini tengah menangani mega skandal korupsi.

"Di ujung Ramadhan yang seyogianya kita berharap berkah & barokah tapi sebagian Insan Terbaik KPK justru dihadang kebijakan absurd padahal sedang menangani Mega Skandal Korupsi, seperti misalnya: kasus suap Bansos Covid-19, Suap Ekspor Benur, E-KTP, Suap Tanjung Balai, kasus bos batubara yang jadi DPO, kasus mafia hukum di pengadilan & jg penyuapan penyidik KPK yang mulai menyinggung pimpinan parlemen dan salah satu komisioner KPK. Apakah ini, salah satu misi dan sasaran 'penghancuran' KPK?" papar dia.

Lebih lanjut, BW menilai tes alih status sebagai ASN tersebut sebagai pembusukan KPK yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Sama halnya seperti revisi UU KPK hingga pemilihan pimpinan KPK yang menurutnya kontroversial.

"Seluruh uraian di atas adalah bagian dari proses yang harus disebut sebagai pembusukan KPK yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur mulai dari Revisi UU KPK yg ditolak rakyat di tahun 2019, pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial karena memuat isu nir-integritas hingga peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang dilakukan secara absurd," kata BW.

"Keseluruhan proses itu ada di periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Inikah legacy 'terbaik' yang akan ditinggalkan beliau untuk diingat sepanjang masa? Saya belum terlalu yakin, tapi banyak fakta yang tak terbantahkan atas sinyalemen itu," lanjutnya.

Sebelumnya, penyidik senior KPK Novel Baswedan mendengar kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK melalui tes alih status sebagai ASN. Novel sendiri juga sebagai bagian dari pegawai yang tidak lolos.

"Cuma itulah aku paham, tapi nanti begitu disampaikan itu benar baru bisa dikonfirmasi kan, tapi rasanya kayak begitu sih," kata Novel, Selasa (4/5/2021).

"Mereka maunya begitu tapi itu kan sudah lama, upaya-upaya cuma yang berbeda yang diduga berbuat pimpinan KPK sendiri, kan lucu," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa merespons kabar pemecatan pegawainya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Cahya memastikan hasil asesmen TWK masih tersegel.

"Saat ini hasil penilaian asesmen TWK tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," kata Cahya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021). (dtk)