SANCAnews.id

SANCAnews – Ketua majelis hakim Suparman Nyompa mempertanyakan visi misi dan dasar organisasi Front Pembela Islam (FPI). Habib Rizieq mengatakan organisasinya tidak bermasalah dengan Pancasila.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (3/5/2021), hakim menyebut dalam perkara kasus teroris, disebut tujuan teroris adalah mengganti dasar negara. Hakim lantas mempertanyakan tujuan FPI.

"Kemudian mengenai visi-misi ada diuraikan berdasarkan Pancasila? Di sini kita juga menghadiri perkara teroris, mengetahui cerita di persidangan memang dia ini tujuannya mengganti dasar negara terus terang bilang di persidangan seperti itu. Kalau di FPI apakah ada seperti itu? Dasar negara ini sebenarnya tidak cocok ada nggak di situ disampaikan?" ujar Hakim.

Menanggapi hal tersebut, Habib Rizieq mengatakan FPI tidak memiliki masalah dengan Pancasila. Dia juga mengaku pihaknya tidak setuju bila Pancasila diganti.

"Jadi kami di FPI tidak pernah punya masalah dengan Pancasila, bahkan kami tidak setuju kalau Pancasila diganti, kenapa kami tak setuju karena Pancasila peninggalan ulama," kata Habib Rizieq.

Rizieq mengatakan FPI menilai Pancasila sebagai dasar negara. Habib Rizieq juga mengaku tidak sependapat dengan kelompok terduga teroris yang menolak Pancasila.

"Jadi sekali lagi bagi kami FPI Pancasila itu adalah dasar bukan lagi pilar, tapi dasar. Jadi kami tidak pernah punya masalah dengan Pancasila, maka dengan kelompok-kelompok yang tadi Pak Majelis Hakim sebutkan ada kelompok yang terduga teroris menolak Pancasila dan sebagainya kami tidak sependapat dengan mereka," kata Habib Rizieq.

Hakim lantas kembali mempertanyakan, apakah Habib Rizieq mengenal Abu Bakar Al Baghdadi, yang merupakan pemimpin ISIS. Menjawab hakim, Habib Rizieq mengaku tidak mengenal dan hanya tahu dari media.

"Jadi intinya organisasi FPI yang dibentuk tetap berdasarkan Pancasila, kemudian kalau Abu Bakar Al Baghdadi kenal? yang tokoh ISIS?" tanya hakim.

"Saya tidak kenal, saya tahunya dari media," jawab Habib Rizieq. (*)

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab menyampaikan alasannya membatalkan road show keliling Indonesia untuk menggaungkan revolusi mental.

Hal ini dilakukan semata dirinya tak ingin mengulang pelanggaran protokol seperti di Petamburan.

"Tadinya saya diminta untuk keliling Indonesia, oleh cabang-cabang FPI, semua saya batalkan, saya tidak mau lagi terulang ada pelanggaran prokes," kata Habib Rizieq dalam persidangan di PN Jakarta Timur, Senin (3/5).

Dalam persidangan, Habib Rizieq mengakui bahwa kegiatan Maulid yang digelar di markas FPI Petamburan, Jakarta Pusat telah melanggar protokol kesehatan. Dengan begitu, dirinya membayarkan denda yang diberikan oleh Pemprov DKI sejumlah Rp 50 juta.

"Kami mendapatkan surat dari Pemprov DKI dan denda Rp 50 juta. Kami terima denda itu karena kami mengakui, pelanggaran prokes itu memang terjadi, kami tidak pernah mengingkari," kata Rizieq.

Setelah membayar denda, Rizieq mengaku membatalkan seluruh acara yang telah dijadwalkan. Serta menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta dan pihak Pemprov DKI.

"Jadi semua batalkan semua acara dan denda kami bayar, kami juga minta maaf ke Pemprov DKI," kata Rizieq.

"Bahkan kami di situ saya buat rekaman, video, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Jakarta," tuturnya. (rmol)

SANCAnews – Terdakwa Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Rizieq Shihab menangis saat meminta maaf kepada mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) tersebut atas kerumunan di Petamburan.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (3/5/2021), jaksa menanyakan kepada terdakwa Haris Ubaidillah perihal tujuan acara di Petamburan yang digelar pada 14 November 2020.

"Acara ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Habib saya mohon maaf," kata Haris Ubaidillah sambil menghampiri Rizieq Shihab dan mencium tangannya.

Haris Ubaidillah menjelaskan bahwa dirinya dan panitia lain mengetahui rencana pernikahan putri Rizieq Shihab dari terdakwa lainnya yaitu Sobri Lubis.

Haris bersama panitia lain kemudian berinisiatif menggelar acara akad nikah putri Rizieq Shihab di panggung perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan.

"Pada saat itu KH Sobri tidak bisa berikan jawaban menunggu konfirmasi dari Habib Rizieq Shihab. Dan saya ingin mengatakan apakah ini saya harus mengucapkan syukur atau ucapkan istighfar," ujar Haris Ubaidillah sambil tersedu.

Haris mengatakan bahwa kemudian Rizieq Shihab setuju acara akad pernikahan putrinya digelar di panggung perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan catatan menjalankan protokol kesehatan.

"Karena saat Habib Rizieq setuju dengan catatan melaksanakan protokol kesehatan akhirnya akad nikah dilaksanakan di panggung perayaan maulid," ujarnya. []

SANCAnews – Mantan Ketua Hilal Merah Indonesia Front Pembela Islam (HILMI-FPI) Ali Husein Hamid mengungkap perintah Habib Rizieq Shihab membantu perbaikan gereja di Sumatera Utara yang rusak. Ali mengungkap hal itu saat menjadi saksi di sidang Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pagi ini.

"Di Sumatera Utara, rumah ibadah kristiani sebelum natal kemarin sudah mulai kami bangun. Target sebelum Idul Fitri sudah jadi," ujar Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 3 Mei 2021.

Selain diminta membangun rumah ibadah tersebut, Ali mengatakan HILMI-FPI juga turut membuat alat perlindungan diri (APD) bagi tenaga kesehatan Covid-19. APD mencontoh milik pemerintah Korea itu diklaim sudah dibagikan ke puluhan rumah sakit di Indonesia.

Ali juga mengaku diperintahkan oleh Habib Rizieq untuk terjun membantu korban banjir di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Pada bulan Ramadan ini, HILMI-FPI juga membagikan hidangan sahur untuk tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit di Jakarta.

Ia mengatakan meski FPI sudah dibubarkan, kini HILMI-FPI bergerak dengan membawa nama Front Persaudaraan Islam atau FPI baru.

"Jadi kemanusiaan itu saya benar-benar ditekankan oleh HRS (Habib Rizieq Shihab). Selalu ditanya, ente udah bantu belum itu? Seperti dulu gempa di Palu, bandara belum bisa digunakan tapi kami diminta cari jalan masuk lewat Makassar untuk kasih bantuan," ujar Ali.

Selain Ali, tim pengacara Habib Rizieq Shihab juga menghadirkan seorang saksi lain bernama Zainal Arifin di persidangan hari ini. Kedua saksi ini dihadirkan untuk memberikan kesaksian terkait kerumunan Petamburan pada 13 November 2020. []

SANCAnews – Polri telah mengantisipasi ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang berupaya memusnahkan militer Indonesia dan orang Jawa. Korps Bhayangkara itu menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari TPNPB-OPM yang kekinian telah dicap sebagai organisasi teroris.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengklaim pihaknya terus berupaya menciptakan kedamaian di tanah Papua.

"Kalau ada upaya-upaya tersebut (ancaman memusnahkan militer dan orang Jawa), tentunya TNI dan Polri akan berusaha keras. Sekali lagi bagaimana menciptakan tanah Papua yang aman dan damai yang prinsipnya tentunya negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok ini," kata Rusdi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (3/5/2021).

Kekinian, TNI-Polri dan instansi lainnya kata Rusdi telah bersiaga di Papua. Masyarakat kemudian diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

"Kami berharap bahwa Papua bisa damai, bisa aman, itu yang akan kita ciptakan bersama-sama," katanya.

Ancaman TPNPB-OPM

TPNPB-OPM sebelumnya mengancam melakukan kampanye memusnahkan anggota TNI-Polri hingga orang Jawa. Ancaman itu akan dilakukan apabila komunitas internasional dan anggota Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tidak turun tangan membantu bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pernyataan itu disampaikan Dewan Diplomatik TPNPB-OPM Amatus Akouboo Douw. Menurut Amatus, apa yang pihaknya sampaikan merupakan respons atas keputusan pemerintah Indonesia yang mengategorikan TPNPB-OPM dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris.

"Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun) dan komunitas internasional tidak ikut campur, TPNPB-OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat," kata Amatus dalam keterangannya yang disampaikan oleh juru bicara TPNPB-OPM seperti dikutip, Senin. []