SANCAnews.id

SANCAnews – Mantan Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya takut jika “dimunarmankan”.

Ketakutan itu disampaikan dalam akun Twitter pribadinya, @AdhieMassardi yang menjawab sebuah pertanyaan dari warganet.

“Bang, Abang tidak takut di “Munarman” kan juga?” tanya akun @haendpe merujuk pada penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman yang ditangkap karena dituding terlibat dalam aksi terorisme, Sabtu (1/5).

Dengan jujur, Adhie menjawab bahwa sekalipun kerap kritis pada pemerintah, dirinya tidak seberani yang dibayangkan banyak orang. Bahkan saat melihat aparat pun dirinya sudah gemetaran, “Saya tidak seberani yang dibayangkan banyak orang,” balasnya.

Namun saat mengurai perihal ketakutannya itu, Adhie Massardi ternyata sedang menyindir apa yang sedang dilakukan aparat dalam menindak aktivis kritis dan kelompok yang bersebrangan dengan pemerintah.

Di mana terkadang mereka yang kritis langsung ditangkap walaupun belum dasar pijakan untuk dinyatakan bersalah. Tak jarang juga mereka ditembak mati lebih dahulu sebelum dinyatakan bersalah di pengadilan.

“Kebayang teman-teman yang ditangkap dan digelandang dalam keadaan diborgol, padahal kesalahannya baru akan dicari. Juga orang-orang yang ditembak mati lalu dinyatakan bersalah, asli saya takut!” demikian uranya Adhie Massardi. (rmol)

SANCAnews – Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman mengatakan sama sekali tak terkejut dengan penempatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Herlambang mengatakan, KIKA sejak awal sudah membaca arah kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan. "Rencana yang disampaikan Pak Kepala BRIN itu sama sekali tidak mengejutkan," kata Herlambang kepada Tempo, Sabtu, 1 Mei 2021.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sebelumnya mengatakan Megawati akan menjadi Ketua Dewan Pengarah di lembaganya. Handoko mengatakan fungsi Ketua Dewan Pengarah BRIN nantinya menjadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila.

Herlambang menilai tak ada relevansi menempatkan Dewan Pengarah BPIP sebagai Dewan Pengarah BRIN. Kecuali, kata dia, lembaga riset dan inovasi itu dibentuk untuk melayani kekuasaan dan bukannya didorong berani kritis terhadap kekuasaan.

"Apa yang kita saksikan hari ini justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik karena potensinya otoritas kekuasaan akan banyak campur tangan," kata Herlambang.

Herlambang juga berpendapat ditempatkannya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN justru merupakan kemunduran. Dengan kapasitas politik Megawati yang begitu besar dalam rezim kekuasaan hari ini, kata Herlambang, bukan tidak mungkin ada intervensi kekuasaan atau partai penguasa dalam strategi atau implementasi riset Indonesia ke depannya.

"Intervensi kekuasaan bahkan intervensi selevel parpol PDIP yang berkuasa hari ini sangat mungkin besar pengaruhnya di pelaksanaan atau implementasi riset-riset, strategi riset di Indonesia," ujar dia.

Berikutnya, Herlambang menilai ada persoalan paradigmatik dari pandangan Megawati mengenai lembaga riset. Ia merujuk pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan itu yang pernah menyebut upaya pengembangan lembaga riset yang otonom adalah untuk membumikan Pancasila. Ucapan itu disampaikan Megawati dalam HUT ke-46 PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 10 Januari 2019 lalu.

Menurut Herlambang, lembaga riset semestinya untuk memperkuat dan mengutamakan sains. Ia menilai tujuan membumikan Pancasila lewat lembaga riset justru menyerupai tindakan pemerintah Orde Baru.

"Saya kira pikiran itu lebih cocok atau paralel seperti masa rezim otoritarian Soeharto yang seolah-olah semuanya serba Pancasila, pembangunan Pancasila, pers Pancasila, kan gitu ya, nah ini riset Pancasila," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini soal penunjukan Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN. []

SANCAnews – Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan sebaran Covid-19 menuai kontroversi publik. Pasalnya, di saat masyarakat dilarang untuk mudik lebaran, tempat-tempat wisata justru dibuka. Padahal mudik maupun berwisata sama-sama berpotensi menyebarkan virus.

Mantan anggota Ombudsman RI Alvin Lie pun mengeluarkan sindirannya atas fenomena yang terjadi di tanah air tersebut.

“Virus corona varian +62 mampu bedakan orang mudik vs orang wisata,” tuturnya, Sabtu (1/5).

Pernyataan ini kemudian turut dikomentari oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi.

Dengan nada satire, Adhie menyebut bahwa varian baru Covid +62 tidak akan berbahaya kerumunan di pusat perbelanjaan atau mal. Termasuk kerumunan yang digelar oleh pemerintah.

Virus varian tersebut hanya ganas pada kerumunan yang digelar rakyat biasa dan mereka yang selalu mengkritik pemerintah.

“Covid-19 sudah bermutasi jadi Covid+62 dan sudah dikelola Kakak Pembina. Sehingga hanya ganas kepada kerumunan yang kontra-pemerintah atau rakyat biasa, tapi tidak berbahaya dalam kerumunan yang digelar pemerintah, atau kerumunan di mal,” ujarnya.

Covid +62 sendiri merupakan sindiran terhadap kerumunan di tanah air yang masih terjadi meski virus corona belum menghilang.  Angka +62 sendiri merujuk pada kode negara Indonesia. []

SANCAnews – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, memastikan bahwa penerbangan Lion Air rute Wuhan-Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang bukanlah penerbangan berjadwal atau reguler, melainkan penerbangan charter.

Pernyataan ini untuk menanggapi pemberitaan yang beredar di media terkait pembukaan penerbangan oleh maskapai Lion Air dengan rute Wuhan-Bandara Soekarno-Hatta.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto mengatakan, penerbangan charter itu telah memenuhi persyaratan terbang dan mendapatkan izin Flight Approval (FA) pada tanggal 18-19 April 2021 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk melayani penerbangan charter dengan tujuan pengangkutan WNA asal China untuk kepentingan pekerjaan/perusahaan.

"Penerbangan internasional rute Wuhan-CGK yang dilayani oleh Lion Air, kami pastikan bahwa penerbangan tersebut merupakan penerbangan yang dilakukan dengan sistem charter, bukan berjadwal dan telah memenuhi persyaratan keimigrasian dan kesehatan. Penerbitan FA pun tetap memperhatikan aspek pengendalian Covid-19 di Indonesia," ujar Novie dalam keterangannya, Minggu (2/5/2021).

Penerbangan internasional dengan sistem charter pada rute Wuhan-CGK tersebut, diketahui membawa penumpang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang telah memenuhi syarat keimigrasian dan memenuhi persyaratan dokumen kesehatan, serta selanjutnya melakukan proses karantina sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penerbangan charter ini membawa tenaga kerja asing dan semua penumpang telah memenuhi syarat keimigrasian berupa VISA/KITAP/KITAS dan mempunyai dokumen kesehatan berupa hasil test PCR dengan hasil negatif, serta selanjutnya dilakukan karantina dan telah dilakukan test PCR sebanyak 2 kali," tutur Novie.

Sebagaimana diketahui, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 93, mencantumkan bahwa kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Menteri.

Pemohon penerbangan charter pun diharuskan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penerbangan, dalam hal ini termasuk pengendalian Covid-19 di Indonesia, melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19 dan persyaratan keimigrasian pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. (sc)