Megawati Jabat Dewan Pengarah BRIN, Akademikus: Bertentangan Prinsip Akademik
SANCAnews – Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan
Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman mengatakan sama sekali tak terkejut
dengan penempatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP) Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN).
Herlambang mengatakan, KIKA sejak awal sudah membaca arah
kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan. "Rencana
yang disampaikan Pak Kepala BRIN itu sama sekali tidak mengejutkan," kata
Herlambang kepada Tempo, Sabtu, 1 Mei 2021.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sebelumnya mengatakan
Megawati akan menjadi Ketua Dewan Pengarah di lembaganya. Handoko mengatakan
fungsi Ketua Dewan Pengarah BRIN nantinya menjadi pagar aktivitas keilmuan agar
tetap berlandaskan ideologi Pancasila.
Herlambang menilai tak ada relevansi menempatkan Dewan
Pengarah BPIP sebagai Dewan Pengarah BRIN. Kecuali, kata dia, lembaga riset dan
inovasi itu dibentuk untuk melayani kekuasaan dan bukannya didorong berani
kritis terhadap kekuasaan.
"Apa yang kita saksikan hari ini justru bertentangan
dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik karena potensinya otoritas kekuasaan
akan banyak campur tangan," kata Herlambang.
Herlambang juga berpendapat ditempatkannya Megawati sebagai
Ketua Dewan Pengarah BRIN justru merupakan kemunduran. Dengan kapasitas politik
Megawati yang begitu besar dalam rezim kekuasaan hari ini, kata Herlambang,
bukan tidak mungkin ada intervensi kekuasaan atau partai penguasa dalam
strategi atau implementasi riset Indonesia ke depannya.
"Intervensi kekuasaan bahkan intervensi selevel parpol
PDIP yang berkuasa hari ini sangat mungkin besar pengaruhnya di pelaksanaan
atau implementasi riset-riset, strategi riset di Indonesia," ujar dia.
Berikutnya, Herlambang menilai ada persoalan paradigmatik
dari pandangan Megawati mengenai lembaga riset. Ia merujuk pernyataan Ketua
Umum PDI Perjuangan itu yang pernah menyebut upaya pengembangan lembaga riset
yang otonom adalah untuk membumikan Pancasila. Ucapan itu disampaikan Megawati
dalam HUT ke-46 PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 10 Januari
2019 lalu.
Menurut Herlambang, lembaga riset semestinya untuk memperkuat
dan mengutamakan sains. Ia menilai tujuan membumikan Pancasila lewat lembaga
riset justru menyerupai tindakan pemerintah Orde Baru.
"Saya kira pikiran itu lebih cocok atau paralel seperti
masa rezim otoritarian Soeharto yang seolah-olah semuanya serba Pancasila,
pembangunan Pancasila, pers Pancasila, kan gitu ya, nah ini riset
Pancasila," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini soal
penunjukan Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN. []