SANCAnews – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menyambangi
gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Jumat (30/4).
Politisi PDIP itu datang untuk menemui pimpinan KPK dalam rangka melaporkan hasil perbaikan data penerima bantuan sosial (Bansos). Hasilnya, sebanyak 21 juta data ganda dinonaktifkan. (rmol)
SANCAnews – Polisi menjelaskan penyidikan kasus terorisme
berbeda hukum acaranya dengan kasus pidana lainnya. Hal tersebut disampaikan
untuk menanggapi keluhan penasehat hukum eks Sekretaris Umum FPI Munarman, yang
mengaku ditolak penjaga Rutan Mapolda Metro Jaya saat hendak menjenguk kliennya.
"Penyidikan kasus terorisme itu berbeda hukum acara
pidananya dengan kasus biasa. Jadi penyidik mempunyai waktu dalam mendalami.
Dalam menelusuri kasus-kasus tersebut untuk konsentrasi, penyidik ingin fokus
terhadap kasus tersebut. Jadi saya jawab alasannya (tidak bisa dijenguk) karena
hukum acara pidana kasus terorisme itu berbeda," kata Kabag Penum Humas
Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta
Selatan, Jumat (30/4/2021).
Ramadhan mengatakan penyidik masih fokus memeriksa Munarman.
Dia juga menyebut penyidik terus mendalami keterlibatan Munarman dalam jaringan
teroris.
"Yang jelas, keterlibatannya adalah aksi terorisme.
Sedang didalami keterlibatannya di mana. Mungkin sebelumnya ada
peristiwa-peristiwa itu di daerah A, B, C, itu sedang dilakukan pendalaman.
Tentunya, penyidik Densus akan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara
profesional, dan kita tunggu saja apa hasilnya nanti," jelasnya.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Munarman tidak bisa menjenguk
Munarman di Rutan Polda Metro Jaya, Kamis (29/4) kemarin. Mereka mengaku
ditolak polisi yang bertugas menjaga rutan.
Salah satu pengacara Munarman, Ann Noor Qumar, mengatakan
tidak ada penjelasan detail alasan pihaknya tidak diizinkan menjenguk Munarman.
Dia hendak membawakan makanan serta koper isi pakaian ganti untuk Munarman.
Diketahui, Munarman ditangkap Densus 88 Antiteror Polri
lantaran diduga terlibat dalam kegiatan baiat teroris di tiga kota. Penangkapan
dilakukan Selasa (27/4), sekitar pukul 15.00 WIB. Polisi juga menggeledah eks
markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.
SANCAnews – Polri telah rampung melakukan pemeriksaan
terhadap sejumlah bahan-bahan yang disita dari bekas markas FPI di Petamburan
pasca penangkapan Munarman.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes pol Ahmad Ramadhan
mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahan yang ditemukan
berpotensi menjadi bahan peledak.
"Hasil identifikasi tim Puslabfor yang telah melakukan
identifikasi menyimpulkan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah bahan
kimia yang berpotensi yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan bahan
peledak (Triaseton Triperoksida) TATP," kata Ramadhan di Mabes Polri,
Jumat 30 April 2021.
Ramadhan menegaskan, berdasarkan hasil itu pula pihaknya
membantah bahwa bahan tersebut tidak berbahaya dan hanya digunakan untuk
membersihkan toilet.
Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan tim Puslabor Polri juga
menemukan bahan kimia yang mudah terbakar untuk pembuatan bom molotov.
"Dan yg ketiga bahan kimia yg merupakan bahan baku
peledak TNT. Jadi, itu tiga yg disimpullkan Puslabfor Polri," tuturya.
Sebelumnya, kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar mengklaim bahwa
temuan sejumlah bahan berupa cairan Triaseton Triperoksida (TATP) dan bubuk
putih saat penggeledahan bekas sekretariat DPP Front Pembela Islam (FPI)
sebagai bahan yang tidak berbahaya.
Aziz menjelaskan, bahwa berdasarkan informasi yang
diterimanya bahan-bahan tersebut hanya untuk pembersih.
"Informasinya yang saya dapat itu adalah untuk pembersih
wc, toilet, dan tempat wudhu. Seperti itu informasinya dari beberapa
pihak," tutur Aziz.
Ia membantah jika bahan tersebut dikaitkan dengan pembuatan
barang tertentu yang dapat membahayakan.
"Nggak nggak ada (bahan berbahaya) di sana,
sepengetahuan saya nggak ada. Informasinya seperti itu," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Densus 88 Antiteror Polri mengamankan
sejumlah barang bukti berupa beberapa botol berisi TATP dalam penggeledahan
disebuah gedung bekas markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.***
SANCAnews – Belakangan beredar luas rekaman CCTV di media
sosial yang memperlihatkan sosok pria diduga mantan Sekretaris FPI Munarman dan
seorang perempuan di sebuah hotel.
Rekaman yang beredar luas tersebut pun dianggap perlu
diklarifikasi oleh pihak hotel karena menyangkut privasi dan bisa menjadi bahan
pergunjingan. Terlebih, tidak ada perbuatan melanggar hukum sebagaimana terekam
dalam CCTV yang viral itu.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani
(LIMA), Ray Rangkuti dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL
sesaat lalu di Jakarta, Jumat (30/4).
"Sudah semestinya pihak hotel atau asosiasi perhotelan
berbicara mengapa rekaman CCTV hotel bisa beredar di tengah masyarakat. Apakah
tidak ada jaminan bahwa seluruh rekaman mereka bersifat rahasia?" kata Ray
Rangkuti.
"Dan sekarang, rekaman yang dimaksud sedemikian rupa
dipakai untuk memfitnah dan menyerang pribadi seseorang. Padahal, aktivitasnya
di hotel tidak ada yang melanggar aturan," imbuhnya menyesalkan.
Atas dasar itu, Aktivis 98' jebolan UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta ini meminta pihak hotel untuk menjelaskan secara clear kepada publik
kenapa CCTV bisa menyebar ke medsos. Termasuk, hak privasi pelanggaran hotel
bisa diviralkan meskipun tidak ada perbuatan melanggar hukum disitu.
"Pihak hotel atau asosiasi perhotelan sudah seharusnya
menjelaskan hal ini kepada publik. Tanggungjawab merekalah untuk memastikan
privasi pelanggan tetap terjaga," demikian Ray Rangkuti. (*)
SANCAnews – Langkah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN)
Depok menjatuhkan vonis 10 bulan kepada aktivis Syahganda Nainggolan dinilai
tidak tepat.
Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik
menilai bahwa vonis terhadap deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
(KAMI) itu tidak pantas. Seharusnya, menurut Rachland, Syahganda dibebaskan
dari segala tuntutan hukum.
“Syahganda divonis 10 bulan penjara. Satu menitpun tidak pantas!” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, dikutip dari Rmol, Jumat (30/4).
Majelis Hakim sudah menjatuhkan vonis bagi petinggi Komite
Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan
selama 10 bulan penjara.
Syahganda dinilai bersalah terkait penyebaran informasi
bohong terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10
bulan," kata Ketua Majelis Hakim Ramon Wahyudi.
Dalam vonis ini, majelis hakim turut menimbang sejumlah hal
yang meringankan dan memberatkan selama Syahganda mengikuti persidangan.
Dalam pertimbangan yang memberatkan, hakim menilai Syahganda
tidak bijak dalam bermedia sosial padahal status Syahganda adalah dosen.
Sementara pertimbangan yang meringankan Syahganda, karena sikap dan sopan santun Syahganda selama persidangan dinilai kooperatif. Vonis ini juga lebih ringan dari tuntutan awal yakni 6 tahun. []
