SANCAnews.id

SANCAnews – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ikut berkomentar terkait penangkapan mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman .

Munarman ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di rumahnya di Perumahan Modern Hills, Cinangka l Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa sore (27/4/2021). Polisi menuduh Munarman yang juga pengacara Habib Rizieq Shibab itu terlibat sejumlah aksi terorisme.

Fadli Zon mengatakan dirinya mengenal baik sosok Munarman dan tidak percaya dengan tuduhan yang dialamatkan kepada mantan ketua YLBHI itu.

“Saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini. Sungguh mengada-ngada dan kurang kerjaan,” kata Fadli Zon lewat cuitan di akun media sosial pribadinya @fadlizon.

Penangkapan Munarman juga diduga karena menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. []

SANCAnews – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didesak dicopot dari jabatannya. Sebab desakan pencopotan karena dinilai tidak fokus pada kemiliteran menyusul adanya dua peristiwa tragis yang menimpa TNI.

Dua peristiwa tragis itu antara lain: tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan juga gugurnya Kepala BIN Daerah Papua akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata saat melintasi Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Dalam pantauan politikus PAN Ahmad Yohan, Panglima TNI lebih banyak mengurusi ormas ketimbang profesional di bidang militer, yang mengakibatkan korban jiwa dari aparat TNI.

“Panglima TNI yang lebih sering urusin Ormas ketimbang fokus ke profesional kemiliteran. Penertiban Ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu. Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan. Mundur saja kalau begitu,” tegas Yohan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4).

Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai menteri yang menjaga pertahanan negara.

Bahkan Yohan menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai tidak memiliki wawasan politik dan ekonomi kemaritiman yang baik.

"Sebagai negara archipelago, maka sumber daya ekonomi kita adalah sektor maritim. Ini yang harus dijaga mati-matian dengan sistem dan infrastruktur militer yang mumpuni,” ujarnya.

"Makanya, wawasan politik ekonomi kemaritiman menteri juga jangan ecek-ecek dong. Ketahanan pangan itu sudah ada kementerian teknisnya,” tandasnya. []

SANCAnews – Eks Sekum FPI Munarman sudah tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Dia digiring dengan kondisi tangan diborgol dan mata ditutup kain hitam.

Pantauan di Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (27/4/2021), sekitar pukul 19.30 WIB, Munarman tiba di Polda Metro Jaya. Dia tampak dikawal oleh aparat kepolisian.

Munarman tampak mengenakan pakaian berwarna putih. Dia terlihat digiring polisi dengan kondisi tangan diborgol.

Mata Munarman pun tampak ditutupi lain berwarna hitam. Dia digiring dibawa masuk ke area Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Seperti diketahui, Densus 88 AT Polri mengamankan eks Sekum FPI Munarman. Munarman diamankan sore ini di Tangsel.

Pasca diamankan, Densus 88 menggeledah kediaman Munarman di Tangsel. Densus juga menggeledah markas eks organisasi FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. (glc)

SANCAnews – Pihak Polri diminta segera menjelaskan secara detail bukti-bukti dan saksi yang cukup terkait penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI yang juga pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Munarman.

Apalagi, Munarman dituduh menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

"Mabes Polri mesti bisa menjelaskan berdasarkan bukti dan saksi yang cukup guna menjelaskan penangkapan Munarman yang telah diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4).

Satyo mengaku mengenal Munarman sebagai aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga mantan Ketua Umum (Ketum) YLBHI yang kemudian menjadi pengurus FPI bersama Habib Rizieq Shihab.

"Penangkapan tersebut jangan akhirnya menimbulkan dugaan akibat kuatnya pengaruh hukum feodal dan meninggalkan hukum positif dalam konteks negara demokrasi karena penerapan filosofi hukum yang menafsirkan perintah dari penguasa secara sembrono," kata Satyo.

Di sisi lain kata Satyo, Kapolri saat ini sedang berupaya menerapkan restorative justice guna menekankan pada pemberian sanksi yang memiliki tujuan mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana.

"Sehingga konsep ini tidak bertujuan untuk memberikan pembalasan hukuman karena pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan menyimpang," pungkas Satyo. []

SANCAnews – Empat hari sejak dilakukannya pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudho Margono menyatakan KRI Nanggala-402 subsunk atau tenggelam dan kapal selam tersebut ditemukan terbelah menjadi tiga bagian.

Anggota Komisi I DPR RI Dede Indra Permana Sudiro pun turut berduka cita yang mendalam bagi 53 kesatria Tanah Air yang gugur dalam tugas mulia mengamankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Menurutnya, tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 beserta seluruh awak kapalnya adalah tragedi dalam kemiliteran Republik Indonesia dan menjadi catatan sejarah yang tidak akan terlupakan.

"Mari kita panjatkan doa, semoga arwah 53 patriot bangsa diterima di sisi-Nya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan," ujar Dede, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Ia mengatakan, tentunya di setiap tragedi patut ditelusuri segala faktor yang berpengaruh pada kejadian tersebut, tak terkecuali dalam kasus subsunk KRI Nanggala-402 kapal yang dibuat oleh Jerman pada 1979.

Sebagai alat pertahanan dengan usia yang lebih dari 40 tahun, pemeriksaan kondisi secara menyeluruh terhadap semua variable adalah mutlak dilakukan sebelum unit dinyatakan siap untuk dioperasikan.

"Maka apabila ada pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab pada tragedi tersebut? Sebaiknya yang bertanggungjawab adalah dua tingkat atasannya," ucapnya.

Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDI Perjuangan (PDIP) di Komisi I DPR RI itu menambahkan, ketika negara sedang krisis pertanggungjawaban pemimpin, maka bagaimana dua tingkat atasan KRI Nanggala-402 menunjukkan tanggung jawabnya.

Sebagai ilustrasi, ada seorang Dirut Pertamina dan Menteri ESDM bersama-sama menghadap Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan jabatannya akibat terbakarnya Kilang Minyak Cilacap. Walaupun pada akhirnya sang presiden waktu itu menolak pengunduran diri mereka.

"Siapa yang bertanggungjawab dan berani mengundurkan diri dari kejadian kapal selam KRI Nanggala-402? Rakyat Indonesia saat ini membutuhkan teladan sikap-sikap kesatria yang hari-hari ini dirasa meluntur," tegas anggota Banggar ini. (glc)