SANCAnews – Pengamat Hukum 212, Damai Hari Lubis (DHL)
mengibaratkan Presiden Jokowi bak pepatah "Gajah di pelupuk mata tak
nampak, namun semut di seberang lautan justru kelihatan". Hal itu terkait
dengan seruan Jokowi terhadap pemerintah junta militer Myanmar untuk melepaskan
tahanan politik.
"Jokowi mestinya instrospeksi diri, karena tampak
dirinya pura-pura tidak tahu, ada tahanan politik hingga dilangsungkannya
persidangan politik yang dilakukan oleh pemerintahan RI, diantaranya penahanan
dan persidangan politik yang sedang digulirkan oleh elit-elit politik
pemerintahan terhadap HRS dan kawan-kawan aktivis, dimana dirinya sendiri
selaku presiden dan kepala pemerintahan tertinggi", kata Damai Hari Lubis
kepada Gelora.co.
Damai melanjutkan, Jokowi mestinya terpukul secara moral,
karena kasus yang ditimpakan kepada HRS adalah sekedar dugaan pelanggaran
prokes covid-19 terkait kerumunan. Padahal masyarakat menilai Jokowi juga
melakukan hal yang sama (pelanggaran prokes), bahkan terjadi beberapa kali,
antara lain kerumunan di Maumere dan menghadiri penikahahan artis Atta-Aurel.
"Namun tak tesentuh oleh hukum", jelas Damai.
Oleh karena adanya tahanan politik di dalam negeri, Damai
menilai sangat tak pantas Jokowi menyuarakan pembebasan tahanan politik di
Myanmar.
"Sebelum pemerintahan yang ia pimpin menghentikan proses
politik yang berkedok hukum, dan membebaskan tahanan di tanah air, tidaklah
pantas melibatkan diri atau menyampaikan 'seruan yang aneh' terhadap
pelanggaran HAM yang 'hampir sama' ia lakukan dengan pemerintahan Myanmar saat
ini", tegas Damai.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan sejumlah pernyataan dalam
ASEAN Leaders Meeting di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Salah
satu poin yang disampaikannya ialah meminta para tahanan politik Myanmar segera
dilepaskan.
Poin tersebut disampaikan Jokowi dihadapan Panglima Militer
Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Untuk menghentikan kekerasan terhadap sipil yang terus terjadi pasca kudeta
militer, Jokowi meminta adanya dialog secara inklusif.
"Proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan
politik harus segera dilepaskan," kata Jokowi yang disiarkan langsung
melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.
Selain itu, Jokowi juga meminta militer Myanmar membuka akses
bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir sekjen ASEAN bersama dengan The
ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management
(AHA Centre). []