SANCAnews.id

SANCAnews – 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali dalam misi pelatihan peluncuran torpedo kepala perang dinyatakan gugur.

“Dengan kesedihan mendalam selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personel yang on board KRI Nanggala 402 telah gugur,” ucap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam jumpa media secara virtual, Minggu (25/4).

Hal tersebut disampaikan berkenaan dengan proses pencarian oleh Basarnas, Bakamla, Polri, KNKT, dan negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat untuk mencari KRI Nanggala 402.

Hasilnya, kapal MV Swift Rescue yang telah menerjunkan remote underwater vehiclenya telah mendapatkan citra bawah air secara visual dengan menggunakan kamera, dan telah mengonfirmasi adanya bagian dari KRI Nanggala 402 bagian belakang, jangkar, luar, kemudi selam timbul, termasuk baju keselamatan awak kapal MK 11.

"Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur,” katanya.

Panglima menyampaikan bahwa 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 merupakan prajurit terbaik yang dimiliki Indonesia.

“Atas nama seluruh prajurit TNI selaku Panglima TNI, saya sampaikan duka cita sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur. Semoga tuhan yang maha besar memberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan,” tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Tuntutan keras Presiden Joko Widodo pada Junta Militer Myanmar menggelegar dalam acara ASEAN Leaders Meeting.

Dalam pidatonya, Jokowi mendesak agar pemimpin Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing menghentikan penggunaan kekerasan, memulai dialog yang inklusif, pembentukan special envoy ASEAN, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan melepaskan tahanan politik.

Namun usai pidato tersebut disampaikan, kini justru Presiden Joko Widodo yang mendapat tuntutan dari pegiat HAM dan demokrasi di tanah air.

Salah satunya pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik. Dalam hal ini, politisi Partai Demokrat itu menuntut Presiden Joko Widodo bertanggung jawab dalam sejumlah hal. Mulai dari peristiwa KM 50 Tol Cikampek hingga pembebasaan para aktivis.

“Saya menuntut Presiden Jokowi bertanggung jawab membawa pelaku pembunuhan warga sipil di KM 50 ke depan pengadilan dan bebaskan Syahganda, Jumhur, dan Anton!” tegasnya.

KM 50 Tol Cikampek merupakan peristiwa penembakan yang menewaskan 6 anggota laskar FPI. Namun hingga kini, kasus tersebut dinilai belum mengalami perkembangan berarti.

Sementara tiga aktivis senior, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana ditangkap aparat karena dianggap biang kerok kerusuhan saat demo menolak UU Cipta Kerja. (*)

SANCAnews – Pengamat Hukum 212, Damai Hari Lubis (DHL) mengibaratkan Presiden Jokowi bak pepatah "Gajah di pelupuk mata tak nampak, namun semut di seberang lautan justru kelihatan". Hal itu terkait dengan seruan Jokowi terhadap pemerintah junta militer Myanmar untuk melepaskan tahanan politik.

"Jokowi mestinya instrospeksi diri, karena tampak dirinya pura-pura tidak tahu, ada tahanan politik hingga dilangsungkannya persidangan politik yang dilakukan oleh pemerintahan RI, diantaranya penahanan dan persidangan politik yang sedang digulirkan oleh elit-elit politik pemerintahan terhadap HRS dan kawan-kawan aktivis, dimana dirinya sendiri selaku presiden dan kepala pemerintahan tertinggi", kata Damai Hari Lubis kepada Gelora.co.

Damai melanjutkan, Jokowi mestinya terpukul secara moral, karena kasus yang ditimpakan kepada HRS adalah sekedar dugaan pelanggaran prokes covid-19 terkait kerumunan. Padahal masyarakat menilai Jokowi juga melakukan hal yang sama (pelanggaran prokes), bahkan terjadi beberapa kali, antara lain kerumunan di Maumere dan menghadiri penikahahan artis Atta-Aurel. "Namun tak tesentuh oleh hukum", jelas Damai.

Oleh karena adanya tahanan politik di dalam negeri, Damai menilai sangat tak pantas Jokowi menyuarakan pembebasan tahanan politik di Myanmar.

"Sebelum pemerintahan yang ia pimpin menghentikan proses politik yang berkedok hukum, dan membebaskan tahanan di tanah air, tidaklah pantas melibatkan diri atau menyampaikan 'seruan yang aneh' terhadap pelanggaran HAM yang 'hampir sama' ia lakukan dengan pemerintahan Myanmar saat ini", tegas Damai.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan sejumlah pernyataan dalam ASEAN Leaders Meeting di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Salah satu poin yang disampaikannya ialah meminta para tahanan politik Myanmar segera dilepaskan.

Poin tersebut disampaikan Jokowi dihadapan Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Untuk menghentikan kekerasan terhadap sipil yang terus terjadi pasca kudeta militer, Jokowi meminta adanya dialog secara inklusif.

"Proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan," kata Jokowi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.

Selain itu, Jokowi juga meminta militer Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir sekjen ASEAN bersama dengan The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre). []

SANCAnews – Indonesia bukan sedang menghadapi krisis kembar. Melainkan krisis multidimensi yang semuanya itu bermula pada krisis kepemimpinan bangsa.

Begitu tegas Komite Eksekutif Koalisi Aksi Mneyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana dalam memandang persoalan bangsa yang terjadi di multisektor dan konflik horizontal hingga vertikal.

“Sisi kepemimpinan bangsa kita kini dipenuhi manipulator politik. Kebohongan diciptakan untuk memanipulasi fakta yang sebenarnya,” tegasnya kepada redaksi, Minggu (25/4).

Untuk itu, Gde Siriana menekankan bahwa krisis kepemimpinan terjadi saat para aktivis mulai dipukuli, dikriminalisasi, dibuat takut, bahkan ada sampai ancaman dibunuh.

Sementara di satu sisi, para pencuri kekayaan negara asyik membagi-bagi hasil curiannya.

Tetapi para cendekiawan dan politisi sombong hanya duduk meremehkan apa yang telah terjadi, seakan-akan itu sudah menjadi persoalan biasa.

“Peran mereka untuk menyuarakan keadilan dan kepentingan rakyat tidak berjalan,” tutupnya. (rmol)