SANCAnews.id

SANCAnews – Indonesia bukan sedang menghadapi krisis kembar. Melainkan krisis multidimensi yang semuanya itu bermula pada krisis kepemimpinan bangsa.

Begitu tegas Komite Eksekutif Koalisi Aksi Mneyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana dalam memandang persoalan bangsa yang terjadi di multisektor dan konflik horizontal hingga vertikal.

“Sisi kepemimpinan bangsa kita kini dipenuhi manipulator politik. Kebohongan diciptakan untuk memanipulasi fakta yang sebenarnya,” tegasnya kepada redaksi, Minggu (25/4).

Untuk itu, Gde Siriana menekankan bahwa krisis kepemimpinan terjadi saat para aktivis mulai dipukuli, dikriminalisasi, dibuat takut, bahkan ada sampai ancaman dibunuh.

Sementara di satu sisi, para pencuri kekayaan negara asyik membagi-bagi hasil curiannya.

Tetapi para cendekiawan dan politisi sombong hanya duduk meremehkan apa yang telah terjadi, seakan-akan itu sudah menjadi persoalan biasa.

“Peran mereka untuk menyuarakan keadilan dan kepentingan rakyat tidak berjalan,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Politisi Partai Demokrat, Taufiqurrahman tampak heran dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Myanmar untuk melepaskan tahanan politik di negaranya.

Lantas, Taufiqurrahman melontarkan pertanyaan terkait dengan tahanan di negara sendiri, yakni Habib Rizieq Shihab, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.

“Pak @jokowi anda minta bebaskan tapol di negara lain, terus itu Syahganda? Jumhur? Habib Rizieq?” katanya seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya @taufiqrus pada Sabtu, 24 April 2021.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan ada tiga hal yang diminta Indonesia kepada pemimpin militer Myanmar.

Permintaan tersebut disampaikan dalam ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu.

"Dalam pertemuan ini saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen, yaitu permintaan komitmen pertama adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar," katanya.

Baca Juga: Aparat Minta Publik Tak Khawatir Soal WNA India Positif Covid-19, Aidul: Harusnya Dulu HRS Diperlakukan Sama

Berikutnya, militer Myanmar harus melepaskan tahanan politik. Pada saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan.

"Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan," tuturnya.

Jokowi memandang perlu pembentukan Special Envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

"Permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasi Sekjen ASEAN bersama AHA Center (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management)," katanya.

Menurut Jokowi, Indonesia akan berkomitmen untuk mengawal terus ketiga permintaan komitmen tersebut agar krisis di Myanmar dapat diatasi.

"Saya bersyukur bahwa apa yang disampaikan Indonesia ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan para pemimpin ASEAN sehingga dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi telah menyampaikan lima butir konsensus yang isinya lebih kurang sama dengan apa yang menjadi pernyataan nasional Indonesia.

Sebagai informasi, para pemimpin dan perwakilan negara ASEAN yang dalam ALM adalah Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Filipina sebagai Utusan Khusus Filipina Teodoro L. Locsin Jr., Menteri Luar Negeri Thailand sebagai Utusan Khusus Thailand Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri Laos sebagai Utusan Khusus Laos Saleumxay Kommasith, dan Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.***

SANCAnews – Pidato Presiden Joko Widodo dalam acara ASEAN Leaders' Meeting memang menggelegar. Khususnya saat Jokowi meminta agar pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing menghentikan penggunaan kekerasan, memulai dialog yang inklusif, pembentukan special envoy ASEAN, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan melepaskan tahanan politik.

Namun demikian, permintaan Jokowi agar Myanmar membebaskan tahanan politik dirasa menggelitik bagi Partai Demokrat.

“Hehehe,” tulis kader Demokrat, Cipta Panca Laksana dalam akun Twitter pribadinya, Sabtu (24/4). Seolah dia tengah menertawakan artikel yang memberitakan Jokowi meminta Myanmar melepaskan tahanan politik.

Senada itu, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief justru tampak terheran dengan pernyataan Jokowi tersebut. Dia pun mempertanyakan kembali mengenai niat Jokowi membebaskan tahanan politik. “Bebaskan tapol?” tanya Andi Arief.

Andi Arief memang tengah konsen dengan perkara yang melilit dua aktivis senior Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat yang didakwa menyebarkan informasi bohong. Di mana Andi Arief mempertanyakan tuntutan Jaksa agar Syahganda dipenjara 6 tahun.

Selain itu, Andi Arief juga menyoroti kasus yang menimpa Habib Rizieq Shihab. Pasalnya, Habib Rizieq merupakan satu-satunya tokoh yang diperkarakan karena protokol kesehatan dan dijerat UU Kekarantinaan. Menurutnya, kasus-kasus tersebut bertujuan untuk mematikan perlawanan kelompok kritik. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah pernyataan dalam ASEAN Leaders Meeting di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Salah satu poin yang disampaikannya ialah meminta para tahanan politik Myanmar segera dilepaskan.

Poin tersebut disampaikan Jokowi dihadapan Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Untuk menghentikan kekerasan terhadap sipil yang terus terjadi pasca kudeta militer, Jokowi meminta adanya dialog secara inklusif.

"Proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan," kata Jokowi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.

Untuk mewujudkan itu, Jokowi menilai perlu dibentuknya special envoy ASEAN yang terdiri dari ketua dan sekretaris jenderal (sekjen) ASEAN untuk mendorong dialog dengan seluruh pihak di Myanmar.

Selain itu, Jokowi juga meminta militer Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir sekjen ASEAN bersama dengan The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre).

Jokowi menegaskan kalau Indonesia akan terus berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut dari permintaan komitmen tersebut. Itu dilakukan supaya krisis politik di Myanmar dapat segera teratasi.

Pada kesempatan serupa, Jokowi juga mengatakan kalau kekerasan yang terjadi di Myanmar harus segera dihentikan dan demokrasi, stabilitas, serta perdamaian harus segera dikembalikan, "Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," tuturnya. (*)

SANCAnews – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mesti mendapatkan evaluasi. Apalagi ia menaruh curiga kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani hendak berutang kembali ke Bank Dunia dan IMF.

"Menurut saya Kementerian Keuangan sangat patut dievaluasi. Apalagi kemarin sudah akan meminta bimbingan dari IMF dan World Bank nah apakah ini tanda-tanda kita mau menjadi pasien lagi untuk IMF," kata Fadli dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (24/4/2021).

Menurut Fadli, keberadaan Kementerian Keuangan sangat penting bagi keberlangsung negara.

Sementara itu, Fadli melontarkan pujian terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengganti Terawan Agus Putranto.

Fadli menganggap Terawan lebih sering 'blunder' di masa awal penanganan pandemi Covid-19.

"Bahkan banyak pernyataan yang membahayakan tidak perlu kita ulang lagi. Jadi Menteri Kesehatan sekarang lebih baik manajemen di dalam pengelolaannya kelihatan relatif lebih baik dan mau mendengarkan yang kompeten," ujarnya.

Sandiaga Uno pun dianggapnya menjadi hasil perombakan kabinet atau reshuffle yang moncor karena mampu menangani permasalahan pariwisata yang terhantam pandemi Covid-19.

Sandiaga dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio. []