SANCAnews.id

SANCAnews – Kehadiran Presiden Joko Widodo di ASEAN Leaders' Meating (ALM) di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu siang ini (24/4), mengundang perhatian Paspampres.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo tetiba harus berhenti sejenak saat menuju pintu masuk acara untuk mengikat tali sepatunya. (rmol)

SANCAnews – Politisi partai Demokrat Andi Arief pesimis Indonesia bisa menjadi juru damai krisi politik yang terjadi di Myanmar setelah terjadi kudeta yang dilakukan pihak militer terhadap kepemiminan Aung San Suu Kyi.

Pernyataan pesimis Andi Arief itu berkaca terhadap kondisi dalam negeri yang masih berkutat dengan isu tahanan politik dan pelanggaran HAM KM 50 di mana enam laskar FPI ditembak mati oleh polisi yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Apakah Indonesia bisa menjadi juru damai di Myanmar? Menurut saya tidak akan dianggap," kata Andie Arief seperti yang dikutip di akun Twitternya, Sabtu (24/4/2021).

Andie Arief meminta pemerintah untuk mengurus permasalahan dalam negeri dari pada krisis politik Myanmar.

"Selama masih ada tahanan politik, pelanggaran HAM KM 50 dan  meredupnya  demokrasi 6 tahun terakhir. Urus saja negeri anda, mungkin itu akan terucap dari pimpinan militer Myanmar," katanya lagi.

Diketahui Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan hadir pada ASEAN Leaders' Meeting (ALM) yang digelar di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu, Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 11.00 WIB.

Ia disambut oleh Duta Besar Myanmar untuk Republik Indonesia Ei Ei Khin Aye dan Kepala Protokol Negara (KPN) Andy Rachmianto.

Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan delegasi terlebih dahulu menjalani PCR swab test dan penapisan kesehatan sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan.

Selanjutnya ia bergerak meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju lokasi ASEAN Leaders' Meeting di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta.

ASEAN Leader's Meeting merupakan inisiasi Indonesia untuk membahas persoalan yang terjadi di Myanmar. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya membahas situasi di Myanmar dalam KTT ASEAN atau ASEAN Leaders' Meeting (ALM). Presiden Jokowi menegaskan segala bentuk kekerasan militer yang terjadi di Myanmar harus dihentikan dan kepentingan masyarakat Myanmar menjadi prioritas.

"Di dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, perkembangan situasi di Myanmar, sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan. Dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," kata Jokowi dalam siaran pers di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (24/4/2021).

Ada tiga permintaan yang disampaikan Jokowi kepada pemimpin militer Myanmar, yakni komitmen menghentikan penggunaan kekerasan. Dia berharap semua pihak mengontrol diri sehingga tidak timbul ketegangan.

"Dalam pertemuan ini saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen, yaitu permintaan komitmen pertama penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. Di saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan," ujarnya.

Selain itu, Jokowi meminta agar dialog inklusif dimulai dan tahanan politik dibebaskan. Untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar, Jokowi menyarankan agar dibentuk special invoice ASEAN oleh Sekjen dan Ketua ASEAN.

"Permintaan komitmen kedua proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan dan perlu dibentuk special invoice ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN, untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar," ucapnya.

Permintaan terakhir Jokowi untuk Myanmar adalah dibukanya akses bantuan kemanusiaan di sana. Indonesia, kata Jokowi, terus berkomitmen dan mengupayakan agar krisis politik yang terjadi di Myanmar segera teratasi.

"Permintaan komitmen ketiga pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AH Center. Dan Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tidak lanjut tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi," tuturnya.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan semua pernyataan Indonesia itu juga sejalan dengan para pemimpin ASEAN. Para pemimpin ASEAN juga telah menyepakati lima butir kesepakatan, yang isinya sama dengan pernyataan yang disampaikan Jokowi.

"Kita bersyukur bahwa apa yang disampaikan oleh Indonesia ternyata sejalan dengan yang disampaikan oleh para pemimpin ASEAN, sehingga dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus. Sekjen ASEAN telah menyampaikan lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua atau Sekjen ASEAN. Isi konsensus isinya kurang-lebih sama dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam pernyataan nasional yang telah saya sebutkan tadi," pungkasnya. []

SANCAnews – Dua Asisten pengacara publik dari Lembaga Batuan Hukum (LBH) Jakarta ditangkap pihak kepolisian pada Sabtu (24/4/2021). Mereka kemudian dibawa ke Polres Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dikutip Suara.com dari akun Instagram lbh_jakarta, kedua aktivis itu ditangkap ketika memberikan bantuan hukum kepada Solidaritas Untuk Rakyat Sipil Myanmar.

"Saat pendampingan aksi penyampaian pendapat dimuka umum Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC), Front Muda Revolusioner Komite Pimpinan Jakarta yang melaksanakan Solidaritas Untuk Rakyat Sipil Myanmar," tulis LBH Jakarta dikutip pada Sabtu (24/4/2021).

Adapun dua orang itu adalah Andri Junus dan Ridwan Handika.

Keduanya ditangkap di depan Gedung Sekretariat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Jalan Sisingamangaraja No. 73, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Amankan KTT ASEAN

Sebanyak 4.382 personel Polri dikerahkan untuk mengamankan perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2021 di Jakarta, pada Sabtu (24/4/2021).

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan ribuan personel itu akan disebar di 51 titik. Mulai dari Bandara Soekarno-Hatta hingga hotel tempat menginap para Kepala Negara peserta KTT ASEAN 2021.

"Pengamanan di 51 titik termasuk didalamnya pengamanan rute, pengamanan akomodasi, hotel, dan pengamanan terminal airport untuk kedatangan," kata Fadil saat meninjau lokasi KTT ASEAN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/4/2021).

Fadil menyatakan bahwa Polda Metro Jaya akan melakukan pengamanan di area ring tiga.

Untuk pengamanan di area ring satu dan dua dilakukan oleh pasukan pengamanan presiden.

"Karena yang hadir adalah Kepala Negara dimana penanggung jawabnya adalah Pangdam Jaya," ujar Fadil. []

SANCAnews – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid setuju dengan kebijakan pemerintah yang melarang Warga Negara Asing (WNA) asal India masuk ke Indonesia.

Namun, Hidayat Nur Wahid masih menyoroti WNA asal China. Pasalnya, warga China masih kerap bisa bebas datang ke Indonesia.

Menurut dia, membiarkan dan mengizinkan WNA masuk ke Indonesia tetapi melarang warga sendiri untuk mudik bukan solusi yang adil.

Pendapat tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitter pribadinya @hnurwahid pada Jumat, 23 April 2021.

“Nah ini baru benar, Pemerintah resmi larang semua WNA dari India. Sekalipun harusnya Pemerintah sudah antisipatif sebelum ratusan WNA India kemaren masuk ke Indonesia. Bagaimana dg WNA dari China? Tetap membiarkan WNA masuk ke NKRI sambil larang WNI mudik, bukan solusi yg adil,” katanya.

.

Diketahui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan pemerintah melarang warga negara India maupun pelaku perjalanan masuk ke Indonesia akibat lonjakan angka kasus Covid-19 di negara tersebut.

"Pelayanan visa bagi warga negara India telah dihentikan sejak Kamis, 22 April pukul 12.00 WIB," kata Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.

Jhoni mengatakan, penghentian permohonan visa sesuai dengan instruksi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari India.

"Sejak kemarin siang saya sudah perintahkan secara lisan sesuai dengan arahan Pak Menteri untuk permohonan visa dari India dihentikan," katanya.

Baca Juga: Sebut KRI Nanggala-402 tak Mungkin Bisa Diangkat, Ronnie Rusli: Terlalu Dalam, Indonesia Gak Punya Kemampuan

Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi sedang menyusun aturan teknis berupa surat edaran (SE) sebagai regulasi untuk mencegah masuknya warga negara India maupun orang yang pernah berada di negara itu dalam kurun waktu 14 hari terakhir.

Jhoni mengatakan bahwa larangan tersebut hanya bersifat sementara sampai nantinya ada perkembangan baru dari kasus melonjaknya penyebaran Covid-19 di India.

"Aturan ini sifatnya sementara dan kami menunggu bagaimana situasi perkembangan eskalasi dan kekebalan komunal di India," ujarnya.

Untuk itu, Kemenkumham terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Kesehatan sampai kapan warga negara India dibolehkan atau memungkinkan masuk lagi ke Indonesia.

Sebelumnya, sebanyak 127 WNA asal India melakukan eksodus ke Indonesia menggunakan pesawat carter ditengah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di negara tersebut.

Ratusan WN India itu diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia karena mereka dilengkapi dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) yang diberikan otoritas terkait kepada WNA yang akan tinggal di Indonesia untuk beberapa bulan.***