Pesimis Indonesia Jadi Juru Damai Myanmar, AA: Masih Ada Pelanggaran HAM Km 50
SANCAnews – Politisi partai Demokrat Andi Arief pesimis
Indonesia bisa menjadi juru damai krisi politik yang terjadi di Myanmar setelah
terjadi kudeta yang dilakukan pihak militer terhadap kepemiminan Aung San Suu
Kyi.
Pernyataan pesimis Andi Arief itu berkaca terhadap kondisi
dalam negeri yang masih berkutat dengan isu tahanan politik dan pelanggaran HAM
KM 50 di mana enam laskar FPI ditembak mati oleh polisi yang kini sudah
ditetapkan sebagai tersangka.
"Apakah Indonesia bisa menjadi juru damai di Myanmar?
Menurut saya tidak akan dianggap," kata Andie Arief seperti yang dikutip
di akun Twitternya, Sabtu (24/4/2021).
Andie Arief meminta pemerintah untuk mengurus permasalahan
dalam negeri dari pada krisis politik Myanmar.
"Selama masih ada tahanan politik, pelanggaran HAM KM 50
dan meredupnya demokrasi 6 tahun terakhir. Urus saja negeri
anda, mungkin itu akan terucap dari pimpinan militer Myanmar," katanya
lagi.
Diketahui Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing
akan hadir pada ASEAN Leaders' Meeting (ALM) yang digelar di Gedung Sekretariat
ASEAN, Jakarta, Sabtu.
Berdasarkan siaran pers yang diterima dari Biro Pers
Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu, Jenderal Min Aung Hlaing tiba di
Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 11.00
WIB.
Ia disambut oleh Duta Besar Myanmar untuk Republik Indonesia
Ei Ei Khin Aye dan Kepala Protokol Negara (KPN) Andy Rachmianto.
Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan
delegasi terlebih dahulu menjalani PCR swab test dan penapisan kesehatan
sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan.
Selanjutnya ia bergerak meninggalkan Bandara Internasional
Soekarno-Hatta menuju lokasi ASEAN Leaders' Meeting di Gedung Sekretariat
ASEAN, Jakarta.
ASEAN Leader's Meeting merupakan inisiasi Indonesia untuk
membahas persoalan yang terjadi di Myanmar. []