SANCAnews.id

SANCAnews – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi geram gara-gara ada sekelompok emak-emak yang menggelar pesta sambil berjoget tanpa masker diduga di Medan. Emak-emak itu diduga menggelar party di salah satu hotel mewah.

Dilihat detikcom, Jumat (23/4/2021), emak-emak itu terlihat berjoget di depan panggung diiringi lagu 'Pamer Bojo'. Ada juga emak-emak yang terlihat membagi-bagikan uang dan membuat orang-orang berkerumun.

Emak-emak itu terlihat memakai kostum berwarna putih dan cokelat muda. Ada juga meja-meja yang terlihat di tata di lokasi itu.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Sumut, Aris Yudhariansyah, mengatakan pihaknya masih menyelidiki peristiwa itu. Dia enggan menyebut detail hotel yang menjadi lokasi.

"Akan kita tindak lanjuti informasi ini, kalau terbukti melanggar Pergub nomor 34 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease akan kita berikan sanksi tegas," ucap Aris.

Gubsu Edy juga mengaku telah mengetahui peristiwa itu. Dia mengatakan party emak-emak itu melanggar aturan protokol kesehatan pencegahan penularan virus Corona (COVID-19).

"Yang pasti melanggar," ucap Edy.

Dia berjanji akan menegur penyelenggara dan pihak hotel. Menurutnya, Satgas COVID-19 akan bergerak.

"Untuk itu nanti kita tegur, kita cek, hotelnya nanti persoalan dengan Satgas," ucap Edy.

Edy menegaskan aturan terkait prokes tetap berlaku. Dia mengatakan tak ada aturan yang dilonggarkan.

"Tindakan tetap berjalan. Aturan dikhianati, dilanggar, ada hukumannya. Inpres, Perda Pergub ini nanti berjalan," jelasnya. (dtk)

SANCAnews – Artis Zaskia Adya Mecca protes soal cara membangunkan sahur dengan teriakan melalui Toa masjid. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menganggap wajar Zaskia terganggu. Dia lantas menyinggung bacaan salat yang dilarang mengeraskan suara agar tak mengganggu orang lain.

"Jika Zaskia merasa terganggu, ya wajar saja," kata Gus Yaqut, sapaan akrabnya, kepada detikcom, Jumat (23/4/2021).

"Orang yang salat saja dilarang mengeraskan bacaan salatnya yang bisa mengganggu orang lain yang sedang salat, apalagi orang yang teriak-teriak membangunkan orang seperti itu. Bagaimana jika yang di dekatnya situ sedang menjalankan salat? Apakah tidak terganggu?" lanjutnya.

Gus Yaqut mengatakan alangkah lebih baik jika takmir masjid bermusyawarah memutuskan seperti apa membangunkan warga untuk sahur di lingkungan sekitar. Sebab, tidak semua orang melaksanakan ibadah puasa. Dia meminta ibadah harus bertoleransi.

"Sebenarnya, pihak takmir masjid beserta lingkungan sekitarnya bermusyawarah, akan jauh lebih baik. Sejauh apa membangunkan orang sahur yang mungkin tujuannya baik, tidak mengganggu warga sekitar. Karena tidak semua orang, bahkan muslim sekalipun, berkewajiban berpuasa Ramadhan, sehingga tidak perlu dibangunkan di waktu sahur. Intinya, semua harus bertoleransi," ujarnya.

Lebih jauh Gus Yaqut menyebut adanya syarat-syarat penggunaan pengeras suara masjid yang tercantum dalam instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Di antaranya adalah orang yang terampil dan memiliki suara fasih atau tidak sumbang.

"Sebenarnya sudah ada instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 101 Tahun 1978 tentang 'Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla' ada syarat-syarat penggunaan pengeras suara, salah satunya 'pengguna pengeras suara adalah orang yang terampil dan bukan yang sedang coba-coba atau masih belajar, pengguna pengeras suara hendaknya memiliki suara yang fasih, dan tidak sumbang'," tuturnya.

Sebelumnya, dalam video yang diunggah di Instagram seperti dilihat Jumat (23/4/2021), Zaskia Adya Mecca bertanya-tanya model membangunkan sahur dengan berteriak di Toa masjid. Dia bingung kalau cara itu disebut tengah hits alias tren.

"Cuma mau nanya ini bangunin model gini lagi HITS katanya?! Trus etis ga si pake toa masjid bangunin model gini?? Apalagi kita tinggal di Indonesia yang agamanya pun beragam.. Apa iya dengan begini jadi tidak mengganggu yang lain tidak menjalankan Shaur?!" tulis Zaskia Adya Mecca. (*)

SANCAnews – Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Benget Saragih, membeberkan fakta terkait masuknya WN India ke Indonesia di masa pandemi corona. Ia menyebut, ada 2 gelombang kedatangan.

"Sebetulnya sudah 2 kali itu datang pesawat charter. Tanggal 10 April dengan GA8270 itu semua melalui New Delhi, itu jumlahnya 139. WN India semua," kata Benget kepada kumparan, Jumat (23/4).

Ia menambahkan, kemudian pesawat charter jet 988XMMA membawa 127 WN India masuk Kamis (22/4) malam, jadi total 271 orang.

Menurutnya, mereka semua menggunakan KITAS. Ternyata dari rombongan pertama, ada sejumlah WN India yang positif corona.

"Nah ini yang masuk ke Indonesia, yang pesawat pertama itu ada 9 positif, nah kita lagi nunggu lagi di beberapa tempat, hasilnya ada juga beberapa yang positif. Kita mau cek dulu nih," jelasnya.

"Semua orang India yang masuk kita lakukan karantina ketat, ambil swabnya, terus yang positif kita isolasi di fasyankes pemerintah, kemudian kita whole genome sequencing untuk menemukan varian baru," tegas Benget.

India kini sedang mengalami gelombang tsunami penambahan kasus corona harian. Lebih dari 200.000 kasus corona perhari dengan tingkat penularan yang sangat cepat. Semua berawal dari pemerintah India yang melonggarkan kegiatan masyarakat dan memperbolehkan digelar festival keagamaan berskala besar. []

SANCAnews – Pelonggaran yang diberikan pemerintah terhadap Warga Negara Asing (WNA) dari India untuk memasuki wilayah Indonesia dikritisi pemerhati kebijakan publik Trubus Rahardiansyah.

Pasalnya, India yang saat ini tengah memasuki gelombang ketiga lonjakan kasus Covid-19 justru warganya diberikan keistimewaan. Padahal menurutnya, belum tentu bersih dari paparan virus SARS-CoV-2.

"Karena kan masalahnya itu para pendatang dari India ini tidak bisa dianggap steril dari virus Covid. Jadi kan mereka sama saja carier, yang membawa (virus)," ujar Trubus saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/4).

Seharusnya lanjut Trubus, kedatangan WNA dari luar wilayah Indonesia, khususnya India, tidak diperbolehkan sejak awal, seperti larangan pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar tidak melakukan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah.

"Sebenarnya larangan mudik ini kan antisipasi daripada seperti yang terjadi di India. Karena di India itu kan karena ritual agama, makanya menjadi seperti itu. Sama dengan di Indonesia, mudik ini kan ritual agama," tuturnya.

Oleh sebab itu, Trubus mempertanyakan pola kebijakan yang ditetapkan dan diterapkan pemerintah ini. Mengapa disatu sisi WNA dari luar diperbolehkan masuk dengan pengecualian tertentu, sementara WNI yang hendak mudik betul-betul dilarang.

"Jadi seharusnya pemerintah itu tegas mereka (WNA) dilarang. Tapi kan kalau seperti ini kan pemerintah mudik dilarang tapi perlakuan terhadap orang asing seenaknya. Artinya sangat longgar. Jadi ini kebijakan paradoks," demikian Trubus Rahardiansyah.

Kabar masuknya WNA dari India sudah dibenarkan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jhoni Ginting.

Di mana, dia menyebutkan ada ratusan WNA masuk ke Indonesia menggunakan pesawat Air Asia kode penerbangan QZ-988, rute Kota Chennai, India menuju Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan mengangkut 129 penumpang pada Rabu kemarin (21/4).

Jhoni mengurai, jumlah penumpang yang diangkut pesawat Air Asia tersebut mayoritas ialah WNA. Di mana rinciannya, pemegang VISA kunjungan warga negara India 38 orang, pemegang KITAS warga negara India 46 orang, pemegang KITAS warga negara Amerika Serikat satu orang, pemegang VITAS India 32 orang, dan WNI 12 orang.

"Lalu ada kru (pesawat) 11 orang WNI. Ini adalah charter flight pertama," ungkap Jhoni.

Sementara siang tadi, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto sudah memastikan bahwa akses WNA dari India sudah ditutup, dengan cara tidak memberikan penerbitan VISA kunjungan ke Indonesia.

Keputusan itu pun mengacu pada Peraturan menteri Hukum dan HAM (Menkumham) 26/2020 yang menyatakan menutup akses kedatangan WNA dengan beberapa pengecualian. Serta diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Dirjen Imigrasi yang memberhentikan pembuatan VISA bagi WNA mulai tanggal 25 April 2021. []

SANCAnews – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Leaders Summit on Climate Change yang disampaikan Kamis (22/4) malam.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati memprotes pernyataan Jokowi di forum internasional tersebut karena dianggap tidak menekankan tingginya urgensi penanganan krisis iklim, berkaca pada rentetan bencana di Indonesia. Dia bahkan menyebut Jokowi tidak memiliki kepekaan dalam menghadapi krisis perubahan iklim.

"Tidak ada sense of crisis kepala negara atas situasi Indonesia yang secara nyata sudah menderita dampak perubahan iklim. Seperti cuaca ekstrem yang memicu banjir besar di Kalimantan Selatan, serta siklon tropis Seroja yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya," tutur Yaya--sapaan akrab Nur Hidayati--melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (23/4).

Karena termasuk negara yang terdampak besar, Nur Hidayati menilai Indonesia seharusnya bisa memimpin arah kebijakan global agar mulai menggerakkan langkah konkret penurunan emisi gas rumah kaca.

Sehingga, dia pun berharap Jokowi menyatakan sikap yang tegas dalam pidatonya di hadapan dunia. Namun ia menyayangkan, mantan gubernur DKI Jakarta itu justru tidak menunjukkan langkah yang istimewa.

Komitmen penurunan emisi yang agresif, sambung Nur Hidayati, tidak disampaikan Jokowi dalam pertemuan tersebut. Dia menilai Jokowi seolah gamang karena tidak mengambil langkah berani yang menginspirasi pemimpin lain.

"Presiden justru melakukan business as usual, yaitu penanganan perubahan iklim berbasis proyek, yang dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya terbukti tidak berhasil dan tidak berkelanjutan," pungkas Nur.

Secara terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan Jokowi melalui pidatonya menegaskan bahwa Indonesia sangat serius mengendalikan perubahan iklim. Ia menekankan, penanganan krisis iklim sudah menjadi kepentingan nasional.

Lihat juga: Satgas Ungkap Ada WN India Masuk Indonesia Positif Covid

Siti mengatakan dalam forum internasional itu Jokowi juga mengajak para pemimpin negara lain memajukan pembangunan hijau dan memperkuat kemitraan global untuk mencapai target Persetujuan Paris.

Dia mengklaim, Indonesia sudah memiliki banyak pencapaian dalam upaya menekan krisis iklim. Strategi ke depan juga dipetakan dengan tujuan mempercepat proyek percontohan target net zero emission (wilayah tanpa emisi) dengan membangun Indonesian Green Industrial Park seluas 12,5 ribu hektare.

"Melalui kebijakan, pemberdayaan dan penegakan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir. Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia," kata Situ Nurbaya melalui cuitan di akun pribadinya di Twitter.

Politikus Partai Nasdem itu juga menyoroti upaya rehabilitasi yang ditargetkan pada 620 ribu hektare mangrove hingga 2024. Menurutnya langkah ini bakal mendorong daya serap karbon hingga empat kali lipat kemampuan hutan tropis.

Sebelumnya, Jokowi memamerkan capaian pengendalian kebakaran hutan di Indonesia dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia. Ia menganggap hal tersebut jadi salah satu aksi nyata Indonesia untuk memerangi krisis iklim.

readyviewed "Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82 persen di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas," kata Jokowi disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (22/4) malam. []