SANCAnews.id

UPDATE 22 APRIL :
Chung Chee Yang dan pembantunya, Choo Hin Voon yang masing-masing menghadapi lima dan dua pertuduhan berkaitan kes memukul dua pengawal peribadi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Klang hari ini. https://t.co/UAo7DiBSA9 pic.twitter.com/e5JnbfJ17W

— Mohd Redzuan Abdul Manap (@redzuanNewsMPB) April 22, 2021

SANCAnews – Politisi Senior Amien Rais kembali melempar kritik untuk pemerintah terkait fenomena politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi belakangan ini. Dia menyoroti perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Amien Rais menyinggung keberadaan oligarki yang menurut dia kini sudah terlalu ugal-ugalan. Namun, kata dia, kritik yang masuk perihal oligarki tidak pernah digubris oleh pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan oleh Amien Rais dalam video berjudul "Pak Lurah, Mari Kita Kendalikan Syahwat Politik Kita" yang tayang lewat kanal YouTube Amien Rais Official, Kamis (22/4/2021).

Amien Rais mengawali paparannya dengan menguraikan soal affluenza. Perlu diketahui, affluenza didefinisikan sebagai penularan keadaan perubahan sosial dari pemborosan, utang, dan lain-lain yang diakibatkan dari pemakaian berlebihan.

Menurut Amien Rais, beberapa elit negeri sudah terjangkit affluenza tersebut. Hal itu bisa dilihat dari betapa gencarnya perusakan alam. Amien Rais sebut oligarki sudah terlalu ugal-ugalan.

"Indonesia banyak yang sudah ketularan, apalagi para elitnya. Kaum affluenza terutama oligarki ekonomi yang tidak bisa ditaklukkan itu, mereka terus membabat hutan. Malah bangga menjadi bandit politik, hukum," kata Amien Rais seperti dikutip Suara.com.

"Pokoknya syahwat politik kekuasaan dan keberadaan mereka sebagai binatang ekonomi yang tidak mengenal kemanusiaan terus mereka umbar, apalagi mereka yakin hukum dan keadilan tidak akan menjangkau mereka," tutur Amien Rais.

Amien Rais melanjutkan, hal ini tidak bisa dilepaskan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menurutnya malah menfasilitasi pergerakan oligarki.

"Dengan UU Ciptaker, para konglomerat, korporat, dan bandit-bandit mancanegara akan mudah mengobrak-abrik negeri kita yang mustinya dirawat dan lindungi sebaik-baiknya untuk anak-cucu kita di masa depan," tegasnya.

Tak pelak, Amien Rais pun menyebut upaya pemindahan ibu kota juga merupakan bagian dari gejala affluenza. Namun, dia merasa pemerintah seakan tak peduli dengan itu.

Amien Rais mengatakan, pemerintah terkesan enggan menerima kritik sehingga disebut olehnya merasa paling pintar sendiri.

"Sepertinya apapun jalan terus. Jadi tidak usah mengikuti kritik, masukan dari pihak non pemerintah, karena mugkin dianggap itu masukan bodoh, datang dari orang yang gak nguasai masalah. Jadi pemerintah merasa pintar sendiri dan lain sebagainya," tegasnya Amien Rais.

Eks Ketua MPR RI itu menyebut respons pemerintah berbahaya. Dia membandingkan dengan sosok Kaisar Jepang, Hirohito yang menurutnya bisa disebut pancasilais apabila hidup di Indonesia.

"Andaikata Kaisar Hirohito orang Indonesia, kita bisa bilang dia pancasilais karena dia ingat sila kedua. Ingat sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," terangnya.

Dalam akhir paparan, Amien Rais berpesan kepada Jokowi untuk intropeksi. Sebab menurutnya oligarki sudah benar-benar ugal-ugalan.

"Ini masukan buat Pak Lurah. Kelompok oligarki sudah betul ugal-ugalan, sudah betul-betul gak bisa lagi kata-kata yang bisa ungkapkan. Justru tugas anda Pak Lurah, menghentikan affluenza yang begitu ganas dan berakibat fatal," kata Amien Rais.

"Tolong ini dijadikan refleksi, renungan bulan Ramadhan. Kita bersama ya Pak Lurah mereflesksian keadaan kita yang semakin gawat. Terutama anda. Anda lurahnya, dengan perubungan anda duduk, ngomong jujur apa yang terjadi di Indonesia, sudah makin repot," pungkasnya. []

SANCAnews – Sejak awal tahun 2021 sampai bulan April ini, tercatat puluhan Warga Negara Asing (WNA) di Ibu Kota mengajukan diri untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

"Mungkin di tahun ini sudah sekitar 20 dari awal Januari," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun kepada wartawan, Kamis 22 April 2021.

Agar bisa jadi WNI, mereka harus mengikuti prosedur yang ada. Yang terbaru, kata Ibnu ada 10 WNA dari beberapa negara yaitu India, Jepang, Korea Selatan, RRC dan Pakistan mengikuti tes apakah mereka laik jadi seorang WNI pada Rabu 21 April 2021 kemarin.

Dirinya menjelaskan, mereka dites apakah dapat berbahasa Indonesia, mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tentu saja apakah mereka fasih menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

"Selain itu, tim juga melakukan uji terhadap dokumen pemohon dan memastikan pemohon memiliki penghasilan tetap di Indonesia dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau penjara yang diancam dengan hukuman penjara 1 tahun atau lebih," katanya.

Pihaknya pun menanyakan alasan para WNA ini mengajukan diri mau jadi WNI. Alasannya beragam, mulai dari sudah kerasan tinggal di Indonesia karena sudah cukup lama di sini, sampai ada yang mengaku keberagaman budaya bangsa Indonesia membuat mereka betah di Tanah Air.

Di tengah pengujian, Ibnu menyampaikan bahwa seorang WNI harus selalu menghormati serta menjunjung tinggi simbol dan lambang-lambang Negara seperti lambang Garuda, Bendera Merah Putih, Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dirinya juga berpesan kalau sifat kegotong-royongan sangat diutamakan di Indonesia.

"Umumnya mereka itu sudah berdomisili di Jakarta, bertempat tinggal di Indonesia itu lebih dari 10 tahun, jadi menggunakan bahasa Indonesia itu sudah fasih. Umumnya mereka sudah merasa nyaman di Indonesia. Dengan budayanya dia sudah terbiasa, sudah paham. Tapi kan tetap kita harus menyampaikan ada kewajiban-kewajiban gitu karena kita punya akar budaya yang masih dijunjung tinggi," katanya.

Meski begitu, tidak semua yang mengikuti tes diluluskan oleh pihaknya. Dari 10 WNA tersebut, baru lima yang lulus dan lima lagi tidak. Kemudian, untuk lima orang yang telah lolos ini tidak serta merta langsung jadi WNI. Mereka masih harus mengikuti beberapa tahapan lagi.

"Jadi sebenarnya dengan mempertimbangkan itulah makanya kita memberikan satu rekomendasi, tetapi tetap (keputusannya) ke Presiden (Joko Widodo) bukan hanya di Kemenkumham. Baru lolos dari kita (Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta), masih ada beberapa tahap lagi," katanya. []

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab mengaku heran lantaran jaksa menghadirkan pemilik tenda dalam sidang lanjutan perkara kerumunan Petamburan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 22 April 2021.

Pemilik tenda yang dihadirkan jaksa dalam sidang adalah Darmiatul Qolbi, ia menjadi salah satu dari 14 saksi yang dihadirkan oleh jaksa.

Mulanya Rizieq bertanya apakah ada kekurangan pembayaran pihaknya terkait acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan lalu.

"Apakah panitia yang menyewa tenda anda sudah lunas bayar, ada hutang yang belum dibayar," kata Rizieq bertanya di persidangan.

"Sudah lunas semunya. Tidak ada sama sekali," ucap Qolbi menjawab ertanyaan Rizieq.

Rizieq kemudian melanjutkan pertanyaan apakah dalam penyewaan tersebut ada tenda yang hilang atau rusak. "Tidak ada sama sekali, semuanya lengkap," tutur Qolbi.

"Petugas (pekerja tenda) semua selamat aman ya. Saya tadi agak khawatir kehadiran anda saya pikir mau nagih hutang atau bagaimana ini," tuturnya.

"Saya khawatir karena ko sampai pemilik tenda dihadirkan, jadi terimakasih tidak ada apa-apa ya, tidak ada hutang semua lunas, panitia selama ini kooperatif baik baik saja ya," tutur Rizieq menambahkan.

Selain Qolbi, ada 8 saksi yang memberikan kesaksian di sesi pertama yakni Pelaksana tugas (Plt) Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Muhammad Budi Hidayat, Kapolsek Tebet Jakarta Selatan Kompol Budi Cahyono.

Kemudian eks Lurah Petamburan Setyanto, PNS Pemda DKI Endang Wiryanto, PNS Pemda DKI Arifin, PNS Kemendagri Abda Ali, karyawan swasta Cecep Sutisna dan anggota Babhinkantibmas Tebet Timur Tamam.

Sebagaimana diketahui dalam kasus Petamburan, Rizieq dijerat dengan lima dakwaan alternatif.

Dia didakwa melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi Covid-19.

Ia dijerat dengan sejumlah pasal berlapis yakni Pasal 160 KUHP jo Pasal 99 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***

SANCAnews – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta. Nadiem meminta maaf atas kekisruhan akibat kamus sejarah tak mencantumkan perjuangan KH Hasyim Asy'ari.

Dalam kunjungan ke kantor PBNU, Kamis (22/4/2021), Nadiem terlihat memakai batik berwarna biru. Nadiem bertemu langsung dengan Ketum PBNU Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU Helmy Faishal. Hadir juga Yenny Wahid yang merupakan putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sudah membentuk tim untuk merevisi total kamus tersebut," ujar Nadiem di kantor PBNU, Kamis (22/4/2021), seperti dilansir NU Online.

Sekjen PBNU Helmy Faishal mengatakan pihaknya tak ragu mengkritik dan memberi masukan kepada Nadiem. PBNU, menurut Helmy, menitikberatkan bahwa para ulama NU memiliki andil mendirikan Indonesia.

"PBNU menyampaikan kritikan dan masukan yang sangat luas sekali kepada Mas Menteri bahwa sejarah berdirinya Indonesia tidak lepas dari peran para kiai dan ulama NU, dalam konteks membangun dan merintis berdirinya NKRI," sebut Helmy.

Yenny Wahid mengapresiasi sikap Nadiem dalam menyikapi kontroversi kamus sejarah. Yenny menilai Nadiem telah menunjukkan komitmennya.

"Kami mengapresiasi Mas Menteri Nadiem yang sudah responsif. Walaupun peristiwa pembuatan kamus tersebut bukan terjadi di zaman beliau, tapi beliau menunjukkan komitmen untuk memperbaiki dan merevisi," tutur Yenny.

Lebih lanjut, Yenny mengingatkan perbaikan kamus sejarah yang menjadi kontroversi penting dilakukan. Dia menuturkan generasi muda harus mengenal para tokoh pendiri bangsa.

"Perbaikan kamus tersebut penting agar generasi muda dapat lebih mengenal lagi para tokoh-tokoh bangsa, serta kontribusi mereka terhadap kemerdekaan maupun pengisian kemerdekaan bangsa Indonesia," ucap Yenny. []