SANCAnews.id

SANCAnews – Sidang perkara kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab kembali berlanjut. Dalam sidang ini, sejumlah orang yang terdiri dari Kapolsek Tebet Kompol Budi Cahyono, serta Cecep dan Tamam yang merupakan petugas keamanan internal acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan.

Setelah ketiganya memberi kesaksian terkait perkara kerumunan tersebut, Habib Rizieq pun diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk memberi tanggapan. Rizieq pun mempertanyakan kerumunan di Tebet yang tidak diproses secara hukum.

"Jadi yang di Tebet sama-sama kerumunan dengan di Petamburan tidak diproses, yang di Petamburan diproses. Saya bersyukur, enggak usah khawatir Pak Budi, justru saya bersyukur kepada Allah," kata Rizieq dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis 22 April 2021.

Rizieq pun mensyukuri kerumuman di Tebet yang tidak diperkarakan seperti Petamburan. Sebab, ungkap Rizieq, apabila diproses, berkas perkaranya akan bertambah banyak.

"Alhamdulillah Maulid di Tebet itu tidak diproses, karena kalau diproses berkas saya nambah lagi jadi empat berkas. Alhamdulillah tidak diproses, karena saya di sana juga hadir," ungkapnya.

"Jadi saya bersyukur kepada Allah kalau itu tidak diproses. Saya hanya untuk meyakinkan di Majelis ini sebagai fakta persidangan bahwa kerumunan Maulid di Tebet tidak diproses sampai ke pengadilan, yang diproses adalah kerumunan Maulid di Petamburan," katanya.

Menutupi tanggapannya terhadap kesaksian para saksi, mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu juga berterima kasih atas kejujuran para saksi dalam persidangan ini.

"Terima kasih Pak Budi, Pak Tamam, dan Pak Cecep atas kejujuran dan kepolosannya. Jazakumullah khairah jaza," imbuh Rizieq. (viva)

SANCAnews – Pesimistis ditunjukkan ekonom senior Rizal Ramli terhadap kinerja pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dalam mengatasi krisis ekonomi Indonesia.

Sikap pesimistis tersebut bukan tanpa alasan. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri, cara pemerintah dalam mengatasi krisis terbalik.

RR, sapaan Rizal Ramli menjelaskan, pemerintah harusnya mendorong ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah agar daya beli meningkat. Namun yang terjadi tidak demikian.

"Kalau ekonomi mau tumbuh 6 persen, pertambahan kredit minimal 15 persen. Lah ini negatif, jadi disedot likuiditas sehingga enggak ada daya beli," jelas Rizal Ramli menanggapi target Menko Marves Luhut Pandjaitan ekonomi tumbuh 7 persen di kuartal II tahun 2021.

"Dengan cara mereka (pemerintah) menangani masalah, saya berkesimpulan pemerintah enggak mampu membawa Indonesia keluar dari krisis. Karena policy-nya kebalik-balik," sambung RR dalam channel YouTube Bang Arief, Rabu (21/4).

Ia pun mencontohkan cara penanganan krisis di Turki dan India. Pemerintah Turki dan India, kata dia, melakukan kebijakan dengan mendorong daya beli masyarakat menengah ke bawah.

"Itu juga yang dilakukan oleh Joe Biden (Presiden AS), kasih stimulus untuk (masyarakat) golongan menengah ke bawah sehingga mereka punya daya beli. Itu juga yang dilakukan Perdana Menteri (Inggris) Boris Johnson, dia naikkan pajak perusahaan besar untuk mompa (masyarakat) yang bawah," sambungnya.

Pemerintah Indonesia, kata dia, harusnya mencontoh cara-cara negara lain yang terbukti sudah mampu mengentaskan negaranya keluar dari krisis ekonomi.

"Semua negara tersebut polanya sama, memompa (ekonomi) dari bawah. Hanya Indonesia yang terbalik, karena Menteri Keuangannya terbalik," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Terjadi ledakan bom mobil pada Rabu (21/4) malam waktu setempat di area parkir Hotel Serena, sebuah hotel mewah di kota Quetta, Pakistan barat daya. Sebelas orang dilaporkan tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa teror tersebut.

Menteri Dalam Negeri Pakistan, Sheikh Rashid Ahmad, mengatakan bahwa saat kejadian Duta Besar China untuk Pakistan, Nong Rong dilaporkan sedang menginap di hotel itu, beruntung saat bom meledak dia sedang tidak ada di sana.

Menteri Dalam Negeri Provinsi Ziaullah Lango mengatakan utusan itu baik-baik saja. Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu.

"Itu adalah serangan bunuh diri di mana pembom bunuh diri kami menggunakan mobilnya yang berisi bahan peledak di hotel," kata seorang juru bicara kelompok militan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) menulis dalam pesan teks kepada seorang wartawan Reuters, seperti dikutip dari AFP, Kamis (22/4).

Hotel yang memiliki keamanan ketat ini terletak di sebelah Konsulat Iran dan gedung parlemen provinsi.

Quetta adalah ibu kota provinsi Balochistan barat daya yang kaya mineral yang berbatasan dengan Iran dan Afghanistan , yang telah lama menjadi tempat pemberontakan tingkat rendah oleh kaum nasionalis lokal, yang menginginkan lebih banyak bagian dalam sumber daya regional.

Provinsi ini adalah rumah bagi pelabuhan laut dalam Gwadar yang baru diperluas yang merupakan kunci dari investasi 65 miliar dolar AS yang direncanakan di koridor ekonomi Belt and Road Initiative China.

Tidak jelas apakah utusan atau anggota delegasinya menjadi sasaran serangan itu, tetapi warga negara China dan kepentingan mereka di wilayah tersebut sebelumnya telah diserang oleh militan Taliban dan pemberontak nasionalis. []

SANCAnews – Program kartu Prakerja mendapatkan banyak kritik dari berbagai kalangan. Ada yang menyebut jika Prakerja seharusnya diberikan dengan skema bantuan sosial saja tanpa pelatihan.

Dalam acara Talkshow: Kartini Pendobrak Perubahan Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari curhat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Prakerja ini.

"Bu curcol, bahwa Prakerja ini dicintai sekaligus dibenci. Yang daftar ada 63 juta orang, sekarang semi bantuan sosial (bansos). Ada yang bilang kenapa nggak bansos aja, duit aja, kenapa harus ada pelatihan segala, sekarang toh lagi masa pandemi, Prakerja tidak menjamin dapat pekerjaan," ujar Denni, dikutip Kamis (22/4/2021).

Menanggapi curhatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah berupaya untuk merespon kondisi pandemi COVID-19 ini dengan membantu masyarakat yang terdampak. Kartu Prakerja merupakan salah satunya. Dia menyebut Prakerja ini sebelumnya didesain untuk situasi normal di luar pandemi yang bertujuan untuk training, upskilling dan reskilling baik vokasi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan maka ada Prakerja.

Prakerja hanya pelengkap untuk berbagai instrumen yang dikeluarkan. Karena situasi pandemi ini, maka orang tidak perlu datang untuk pelatihan dan mereka bisa mendaftar secara online.

"Kalau ada yang mbok ya jadi bansos saja, bisa saja. Tapi saya malah bingung, wong Kartini 100 tahun lalu saja berjuang untuk mendapatkan ilmu, kok ini dikasih ilmu nggak mau gitu lho. Jadi saya malah bingung," ujar dia.

Sri Mulyani menyampaikan kritikan yang baik adalah yang membangun. "Misalnya mereka dapat training, apakah itu sesuai dengan kebutuhan pasar? Itu akan diperbaiki. Lalu ada pelatihan bahasa Inggris itu oke, tapi sektor pariwisata kan belum dibuka jadi nggak bisa dipakai. Ya nggak apa-apa kan ilmu itu nggak hilang asal dipelihara," ujarnya.

Dia menambahkan feedback yang didapatkan dari pada penerima Prakerja ini akan digunakan oleh pengelola untuk memperbaiki program ke depannya. Sri Mulyani menegaskan jika program yang bertujuan untuk training, upskilling dan reskilling ini tetap harus dipertahankan. (dtk)

SANCAnews – Suasana persidangan lanjutan kasus kerumunan di Petamburan memanas saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) protes terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS) kepada saksi, Kamis (22/4).

Suasana memanas saat Habib Rizieq bertanya kepada Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin, apakah ada pelanggaran protokol kesehatan lain yang diseret ke meja hijau.

"Di Jakarta, ada pelanggaran prokes selain di Petamburan, ada tidak yang dibawa ke pengadilan?" tanya HRS kepada Arifin, pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis

Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin menjawab bahwa tugas dirinya hanya memberikan sanksi sesuai dengan peraturan gubernur.

"Saya melaksanakan hanya sanksi administratif dan sanksi sosial, Satpol PP hanya (berwenang memberikan, red) sanksi administratif," kata Arifin.

Tidak puas dengan jawaban Arifin, HRS kembali mempertanyakan hal yang sama.

Jaksa penuntut umum langsung protes kepada majelis hakim lantaran menilai pertanyaan Habib Rizieq menggiring keterangan saksi.

"Terdakwa menggiring keterangan saksi, saksi menjelaskan sanksi administratif yang dijalankan," kata jaksa.

Tidak terima dengan protes JPU, terlihat dari layar yang disediakan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, HRS langsung berdiri dan sempat terjadi adu mulut dengan pihak jaksa.

HRS mengatakan jaksa penuntut umum telah melakukan pemidanaan terhadap acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Anda mempidanakan Maulid Nabi, itu yang Anda khawatirkan. Anda khawatir, Anda ketakutan. Jangan Maulid Nabi Anda pidanakan, tidak ada prokes lain yang dipidanakan di Pengadilan. Anda yang sudah mempidanakan Maulid Nabi," kata HRS dengan penuh emosi.

Merespons hal tersebut, JPU mengatakan pihaknya hanya ingin cara-cara yang beradab.

Tidak terima disebut seperti itu, HRS dengan lantang mengatakan justru JPU yang tidak beradab.

"Anda yang tidak beradab," ucap HRS dengan nada yang tinggi.

Majelis hakim lantas meminta kedua belah pihak untuk tenang dan menjaga etika di dalam persidangan.

Majelis hakim juga meminta JPU untuk tidak memotong pertanyaan HRS kepada para saksi.

"Sudah jangan dipotong seperti tadi ya, lanjutkan pertanyaan," kata majelis hakim.

HRS juga melakukan protes terkait pertanyaan JPU kepada saksi yang menyebutkan HRS telah melakuan hasutan untuk memghadiri acara Maulid Nabi di Petamburan.

"Anda tadi menggunakan kata hasutan. Itu namanya Anda melakukan kriminalisasi terhadap undangan seseorang, " lanjut Habib Rizieq.

Jaksa merespons dengan mengatakan semua yang disampaikan JPU sesuai dengan dakwaan.

Ketegangan mereda setelah majelis hakim dengan tegas meminta jaksa untuk tidak memotong pertanyaan Habib Rizieq alias HRS. []