SANCAnews.id

SANCAnews – Pesimistis ditunjukkan ekonom senior Rizal Ramli terhadap kinerja pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dalam mengatasi krisis ekonomi Indonesia.

Sikap pesimistis tersebut bukan tanpa alasan. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri, cara pemerintah dalam mengatasi krisis terbalik.

RR, sapaan Rizal Ramli menjelaskan, pemerintah harusnya mendorong ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah agar daya beli meningkat. Namun yang terjadi tidak demikian.

"Kalau ekonomi mau tumbuh 6 persen, pertambahan kredit minimal 15 persen. Lah ini negatif, jadi disedot likuiditas sehingga enggak ada daya beli," jelas Rizal Ramli menanggapi target Menko Marves Luhut Pandjaitan ekonomi tumbuh 7 persen di kuartal II tahun 2021.

"Dengan cara mereka (pemerintah) menangani masalah, saya berkesimpulan pemerintah enggak mampu membawa Indonesia keluar dari krisis. Karena policy-nya kebalik-balik," sambung RR dalam channel YouTube Bang Arief, Rabu (21/4).

Ia pun mencontohkan cara penanganan krisis di Turki dan India. Pemerintah Turki dan India, kata dia, melakukan kebijakan dengan mendorong daya beli masyarakat menengah ke bawah.

"Itu juga yang dilakukan oleh Joe Biden (Presiden AS), kasih stimulus untuk (masyarakat) golongan menengah ke bawah sehingga mereka punya daya beli. Itu juga yang dilakukan Perdana Menteri (Inggris) Boris Johnson, dia naikkan pajak perusahaan besar untuk mompa (masyarakat) yang bawah," sambungnya.

Pemerintah Indonesia, kata dia, harusnya mencontoh cara-cara negara lain yang terbukti sudah mampu mengentaskan negaranya keluar dari krisis ekonomi.

"Semua negara tersebut polanya sama, memompa (ekonomi) dari bawah. Hanya Indonesia yang terbalik, karena Menteri Keuangannya terbalik," tandasnya. (rmol)

SANCAnews – Terjadi ledakan bom mobil pada Rabu (21/4) malam waktu setempat di area parkir Hotel Serena, sebuah hotel mewah di kota Quetta, Pakistan barat daya. Sebelas orang dilaporkan tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa teror tersebut.

Menteri Dalam Negeri Pakistan, Sheikh Rashid Ahmad, mengatakan bahwa saat kejadian Duta Besar China untuk Pakistan, Nong Rong dilaporkan sedang menginap di hotel itu, beruntung saat bom meledak dia sedang tidak ada di sana.

Menteri Dalam Negeri Provinsi Ziaullah Lango mengatakan utusan itu baik-baik saja. Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu.

"Itu adalah serangan bunuh diri di mana pembom bunuh diri kami menggunakan mobilnya yang berisi bahan peledak di hotel," kata seorang juru bicara kelompok militan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) menulis dalam pesan teks kepada seorang wartawan Reuters, seperti dikutip dari AFP, Kamis (22/4).

Hotel yang memiliki keamanan ketat ini terletak di sebelah Konsulat Iran dan gedung parlemen provinsi.

Quetta adalah ibu kota provinsi Balochistan barat daya yang kaya mineral yang berbatasan dengan Iran dan Afghanistan , yang telah lama menjadi tempat pemberontakan tingkat rendah oleh kaum nasionalis lokal, yang menginginkan lebih banyak bagian dalam sumber daya regional.

Provinsi ini adalah rumah bagi pelabuhan laut dalam Gwadar yang baru diperluas yang merupakan kunci dari investasi 65 miliar dolar AS yang direncanakan di koridor ekonomi Belt and Road Initiative China.

Tidak jelas apakah utusan atau anggota delegasinya menjadi sasaran serangan itu, tetapi warga negara China dan kepentingan mereka di wilayah tersebut sebelumnya telah diserang oleh militan Taliban dan pemberontak nasionalis. []

SANCAnews – Program kartu Prakerja mendapatkan banyak kritik dari berbagai kalangan. Ada yang menyebut jika Prakerja seharusnya diberikan dengan skema bantuan sosial saja tanpa pelatihan.

Dalam acara Talkshow: Kartini Pendobrak Perubahan Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari curhat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Prakerja ini.

"Bu curcol, bahwa Prakerja ini dicintai sekaligus dibenci. Yang daftar ada 63 juta orang, sekarang semi bantuan sosial (bansos). Ada yang bilang kenapa nggak bansos aja, duit aja, kenapa harus ada pelatihan segala, sekarang toh lagi masa pandemi, Prakerja tidak menjamin dapat pekerjaan," ujar Denni, dikutip Kamis (22/4/2021).

Menanggapi curhatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah berupaya untuk merespon kondisi pandemi COVID-19 ini dengan membantu masyarakat yang terdampak. Kartu Prakerja merupakan salah satunya. Dia menyebut Prakerja ini sebelumnya didesain untuk situasi normal di luar pandemi yang bertujuan untuk training, upskilling dan reskilling baik vokasi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan maka ada Prakerja.

Prakerja hanya pelengkap untuk berbagai instrumen yang dikeluarkan. Karena situasi pandemi ini, maka orang tidak perlu datang untuk pelatihan dan mereka bisa mendaftar secara online.

"Kalau ada yang mbok ya jadi bansos saja, bisa saja. Tapi saya malah bingung, wong Kartini 100 tahun lalu saja berjuang untuk mendapatkan ilmu, kok ini dikasih ilmu nggak mau gitu lho. Jadi saya malah bingung," ujar dia.

Sri Mulyani menyampaikan kritikan yang baik adalah yang membangun. "Misalnya mereka dapat training, apakah itu sesuai dengan kebutuhan pasar? Itu akan diperbaiki. Lalu ada pelatihan bahasa Inggris itu oke, tapi sektor pariwisata kan belum dibuka jadi nggak bisa dipakai. Ya nggak apa-apa kan ilmu itu nggak hilang asal dipelihara," ujarnya.

Dia menambahkan feedback yang didapatkan dari pada penerima Prakerja ini akan digunakan oleh pengelola untuk memperbaiki program ke depannya. Sri Mulyani menegaskan jika program yang bertujuan untuk training, upskilling dan reskilling ini tetap harus dipertahankan. (dtk)

SANCAnews – Suasana persidangan lanjutan kasus kerumunan di Petamburan memanas saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) protes terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS) kepada saksi, Kamis (22/4).

Suasana memanas saat Habib Rizieq bertanya kepada Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin, apakah ada pelanggaran protokol kesehatan lain yang diseret ke meja hijau.

"Di Jakarta, ada pelanggaran prokes selain di Petamburan, ada tidak yang dibawa ke pengadilan?" tanya HRS kepada Arifin, pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis

Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin menjawab bahwa tugas dirinya hanya memberikan sanksi sesuai dengan peraturan gubernur.

"Saya melaksanakan hanya sanksi administratif dan sanksi sosial, Satpol PP hanya (berwenang memberikan, red) sanksi administratif," kata Arifin.

Tidak puas dengan jawaban Arifin, HRS kembali mempertanyakan hal yang sama.

Jaksa penuntut umum langsung protes kepada majelis hakim lantaran menilai pertanyaan Habib Rizieq menggiring keterangan saksi.

"Terdakwa menggiring keterangan saksi, saksi menjelaskan sanksi administratif yang dijalankan," kata jaksa.

Tidak terima dengan protes JPU, terlihat dari layar yang disediakan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, HRS langsung berdiri dan sempat terjadi adu mulut dengan pihak jaksa.

HRS mengatakan jaksa penuntut umum telah melakukan pemidanaan terhadap acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Anda mempidanakan Maulid Nabi, itu yang Anda khawatirkan. Anda khawatir, Anda ketakutan. Jangan Maulid Nabi Anda pidanakan, tidak ada prokes lain yang dipidanakan di Pengadilan. Anda yang sudah mempidanakan Maulid Nabi," kata HRS dengan penuh emosi.

Merespons hal tersebut, JPU mengatakan pihaknya hanya ingin cara-cara yang beradab.

Tidak terima disebut seperti itu, HRS dengan lantang mengatakan justru JPU yang tidak beradab.

"Anda yang tidak beradab," ucap HRS dengan nada yang tinggi.

Majelis hakim lantas meminta kedua belah pihak untuk tenang dan menjaga etika di dalam persidangan.

Majelis hakim juga meminta JPU untuk tidak memotong pertanyaan HRS kepada para saksi.

"Sudah jangan dipotong seperti tadi ya, lanjutkan pertanyaan," kata majelis hakim.

HRS juga melakukan protes terkait pertanyaan JPU kepada saksi yang menyebutkan HRS telah melakuan hasutan untuk memghadiri acara Maulid Nabi di Petamburan.

"Anda tadi menggunakan kata hasutan. Itu namanya Anda melakukan kriminalisasi terhadap undangan seseorang, " lanjut Habib Rizieq.

Jaksa merespons dengan mengatakan semua yang disampaikan JPU sesuai dengan dakwaan.

Ketegangan mereda setelah majelis hakim dengan tegas meminta jaksa untuk tidak memotong pertanyaan Habib Rizieq alias HRS. []

SANCAnews – Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, menilai bahwa Jozeph Paul Zhang terkesan menantang dan tak kenal takut karena dia yakin tak akan diapa-apakan lantaran Kapolri beragama Kristen.

Ya, Anwar Abbas kini angkat bicara terkait pernyataan kontroversial YouTuber Jozeph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26 dan pernyataan lainnya yang dinilai telah menistakan agama Islam.

Menurutnya, Jozeph telah melanggar aturan-aturan yang sangat fundamental dan mendasar sehingga menyebabkan kegaduhan di Indonesia.

Adapun hal itu disampaikan oleh Anwar Abbas saat menjadi narasumber di acara “Apa Kabar Indonesia” bertajuk “Buronan Polisi: Jozeph Bisa Dideportasi?” pada Selasa, 20 April 2021 lalu.

“Orang yang namanya Paul Zhang ini, ribut kita semua itu, negara lain pun ribut dibuatnya karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat fundamental dan mendasar,” ujar Anwar Abbas dalam tayangan video di kanal YouTube tvOneNews, sebagaimana dikutip dari Pikiran Rakyat pada Kamis, 22 April 2021.

Anwar Abbas menjelaskan bahwa seorang Nabi bagi pemeluk agama adalah orang yang sangat dihormati sehingga apabila ada orang yang menghinanya, tentu kemarahan akan memuncak.

“Karena yang namanya agama itu sesuatu yang kita anggap suci, yang namanya Nabi itu bagi pemeluk agama adalah orang-orang yang sangat dihormati,” terang Anwar.

“Jadi, kalau seandainya agama dan Nabi dihina, dicela, dicerca, ya tentu saja kemarahan akan memuncak dan akibatnya, stabilitas dalam negeri akan menjadi terganggu,” sambungnya.

Lebih lanjut, Anwar Abbas menilai bahwa Jozeph Paul Zhang terkesan tak kenal takut dan malah menantang karena ia yakin dirinya tidak akan diapa-apakan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Saya melihat Bapak Kapolri yang sangat sensitif sekali soal hal ini. Kalau dalam video yang saya baca dan dengar itu, Paul Zhang ini yakin dia tidak akan diapa-apakan karena Kapolrinya Kristen.”

Meski demikian, Anwar Abbas meyakini bahwa Listyo Sigit Prabowo akan bersikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang.

“Kesimpulan saya, ayo mari kita sama-sama buktikan bahwa Kapolri tidak seperti yang dia asumsikan,” katanya.

“Kenapa saya percaya? Karena saya sudah pernah berdiskusi dengan beliau dan beliau ini sangat menghormati nilai-nilai atau norma-norma untuk saling menghormati antarumat beragama,” pungkas Anwar Abbas. []