SANCAnews.id

SANCAnews – Banyaknya masalah yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dalam beberapa bulan terakhir menambah preseden buruk dunia pendidikan di Indonesia.

Selain itu, rentetan kontroversi yang terjadi justru menambah beban Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, kepada wartawan, Rabu (21/4).

"Kemendikbud alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih diembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya," kata Arsul.

Arsul memaparkan, setidaknya ada tiga peristiwa dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang dinilai telah menambah beban politik bagi Presiden Jokowi.

Pertama, hilang atau tidak adanya frasa agama dalam draf atau rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN).

Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang diprakarsai dan kemudian menjadi PP Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Teranyar, terkait hilangnya pendiri NU sekaligus pahlawan nasional KH Hasyim Asyari dari Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan dan dikelola oleh Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud.

Bahkan, kalangan Nahdliyin khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdliyin (NU Circle) menyampaikan, ternyata bukan hanya nama KH Hasyim Asyari saja yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud tersebut.

Tetapi, nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam modul kamus sejarah.

"Juga nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto. Juga tokoh Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir," tuturnya.

Nama Gus Dur, lanjut Arsul menyayangkan keteledoran Nadiem Makarim, hanya dimunculkan untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh. Seperti ketika kamus tersebut menerangkan tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasihat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur.

"Juga disebut untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Soekarnoputri dan Widjojo Nitisastro," sesal Wakil Ketua MPR RI ini.

Lebih mengherankan lagi, menurut Arsul, justru ada nama Abu Bakar Baasyir dalam deretan tokoh sejarah itu.

Padahal, nama Abu Bakar Baasyir yang termuat di halaman 11 itu adalah mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan setia pada ideologi Pancasila

"Mengapa ini (Abu Bakar Baasyir) justru muncul sebagai tokoh pada buku/kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini?" pungkasnya. (rmol)

SANCAnews – Kedutaan Besar Republik Rakyat Tingkok (RRT) memberikan bantuan paket sembako kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai bentuk perhatian kepada umat muslim di Indonesia sekaligus dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyyah.

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj mengatakan bantuan tersebut dibagikan kepada pondok pesantren, santri dan kaum dhuafa. Selain itu, Duta Besar RRT juga memberikan beasiswa kepada dosen dan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, bantuan pembangunan sanitasi dan MCK di Jombang, Lombok Barat, Bakauhehi, dan Maros.

“Semoga kerjasama antara PBNU dan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok terus berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan. Kami mendoakan semoga Bapak Duta Besar sehat selalu serta diberikan kelancaran dalam menjalankan aktifitas,” ujarnya, dalam keterangam pers, Selasa (20/4/2021).

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian mengucapkan selamat menjalankan Ibadah di bulan suci Ramadhan untuk umat muslim Indonesia.

"izinkanlah saya mewakili Kedutaan RRT dan warga Tiongkok menyampaikan salam bulan suci ramadhan setulus hati kepada para hadirin dan teman muslim Indonesia," kata Xiao Qian.

Tiongkok dan Indonesia adalah tetangga dekat, mitra baik dan bersahabat sejak tahun lalu hubungan bilateral kedua kepala negara mengatasi pengaruh pademi. Kerja sama penangan Covid-19 menjadi titik baru dalam hubungan bilateral China dan Indonesia.

Xiao Qian berharap selanjutnya PBNU dan China dapat terus menjalin kerjasama dan bidang sosial dan pendidikan.

"NU merupakan ormas muslim terbesar yang berperan penting di bidang agama, politik dan sosial di Indonesia, pihak China bersedia terus memperkuat kerja sama  dengan NU dalam bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, agar terus menjaga persahabatan China dan Indonesia," tuturnya.

Salah satu bentuk kerja sama antara Indonesia dan China adalah dalam hal vaksinasi Covid-19 yakni untuk vaksin Sinovac.

Saat ini, Sinovac telah sukses uji klinis vaksin di Indonesia dan mengirimkan tiga juta vaksin jadi dan hampir 60 juta bagan baku vaksin kepada indonesia merupakan sumbangan penting untuk pelaksanan vaksinasi secara masal di Indonesia.

Kiai Said mengatakan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, dalam hal ini PBNU, terus menerus melakukan supporting program vaksinasi masal, juga terus menerus memberikan penyadaran kepada seluruh masyarakat khususnya warga Nahdliyyin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). []

SANCAnews – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bertemu dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Pertemuan tersebut diunggah Nadiem di akun Instagram pribadinya pada Selasa (20/4) malam.

Dalam pertemuan selama dua jam itu, Nadiem mengaku berdiskusi tentang program Merdeka Belajar dan profil Pelajar Pancasila dengan pemimpin partai banteng moncong putih tersebut.

"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan profil Pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau," tulis Nadiem memberi keterangan swafotonya dengan Mega.

Merdeka belajar adalah program baru Kemendikbud sejak dipimpin Nadiem. Merdeka belajar memiliki konsep pendidikan di mana siswa dan guru bisa belajar bersama, dengan model pembelajaran yang tak hanya satu arah.

Para guru harus memahami konsep merdeka belajar sebelum diajarkan kepada peserta didik. Sistem pengajaran juga bakal berubah dari yang semula hanya dalam kelas menjadi di luar kelas.

Pertemuan Nadiem dengan Megawati ini berlangsung di tengah isu reshuffle atau perombakan kabinet setelah DPR menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo melebur Kemenristek ke dalam Kemendikbud, serta pembentukan Kementerian Investasi.

Wacana perombakan kabinet ini mencuat juga bersamaan dengan isu penambahan jumlah partai politik di dalam barisan pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Salah satu parpol yang diprediksi kuat masuk barisan koalisi adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mengaku belum membicarakan wacana masuk Kabinet Indonesia Maju.

Sementara PKS dan Demokrat, dua partai lain yang sejak awal di barisan oposisi telah tegas menolak bergabung dalam koalisi. []

SANCAnews – Wali Kota Medan Bobby Nasution seharusnya ditahan dan diproses ke pengadilan seperti Habib Rizieq Shihab karena menyebabkan terjadinya kerumunan massa di Kesawan City Walk hingga membuat Kota Medan menjadi zona merah COVID-19.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Indozone, Selasa (20/4/2021).

"IPW mendesak pemerintahan Jokowi tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum," ujar Neta.

Selain itu, sama seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana yang dicopot karena kasus Rizieq, Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak juga harus dicopot.

Sebab, kata Neta, Polda Sumut sudah mengabaikan penegakan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, Kota Medan kembali masuk ke zona merah penyebaran COVID-19.

Artinya, baik Walikota Medan dan Kapolda Sumut telah mengabaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dari data covid19.go.id tercatat di wilayah Sumut ada dua daerah yang masuk menjadi zona merah penyebaran Covid-19, yakni Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Di Kota Medan sendiri, penyebaran Covid-19 sempat terkendali dan masuk ke zona oranye setelah dilakukan penekanan dan pengawasan sejak akhir Maret. Kembalinya Kota Medan masuk zona merah, salah satu penyebabnya banyaknya masyarakat yang berkerumun, terutama di Kesawan City Walk.

"Kawasan ini digagas sebagai The Kitchen Of Asia oleh Walikota Medan, Bobby Nasution dan menantu Presiden Jokowi ini membiarkan terjadinya kerumunan setiap hari di tempat ini," kata Neta.

Dengan kondisi ini, lanjut Neta, seharusnya Polda Sumut turun tangan melaksanakan program pemerintah yakni penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Pasalnya, Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui Keppres nomor 12 Tahun 2020 belum dicabut.

Apalagi dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19, aparat kepolisian bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Hal ini, sangat jelas tertuang dalam Inpres tersebut pada diktum Kedua, angka 5 khusus kepada Kapolri untuk:  huruf a. memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/walikota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

Sementara dalam huruf b disebutkan, bersama Panglima TNI dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol  kesehatan di masyarakat. Huruf c menyatakan, melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Sedang huruf d adalah mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Huruf D dalam inpres ini, telah diterapkan Polri untuk menjerat Habib Rizieq dengan tuduhan melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi virus corona (COVID-19).

Kerumunan itu terjadi berkaitan dengan undangan pernikahan putri Habib Rizieq sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Sebelumnya, penegakan hukum mengenai kerumunan massa itu juga menimpa Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasmad Edi Susilo yang menggelar hajatan dengan menggelar konser dangdut di tengah pandemi Covid-19, kendati Pengadilan Negeri Kota Tegal menjatuhi vonis enam bulan dengan masa percobaan satu tahun.

"Untuk itu, demi kesetaraan hukum, IPW mendesak Walikota Medan ditahan dan diproses hukum sama seperti Habieb Rizieq. Selain itu Kapolri harus mencopot Kapolda Sumut yang melakukan pembiaran hingga kota Medan kembali menjadi zona merah Covid 19," Neta menambahkan. []

SANCAnews – Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menggaungkan usul membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini, lalu membentuk lembaga antirasuah yang baru.

Menurut Zainal, KPK dengan UU KPK yang baru ini sudah sekarat, hanya berdenyut karena peran satu dua orang yang masih konsisten memberantas korupsi. Zainal memprediksi KPK akan benar-benar khatam pada Juni mendatang saat seluruh pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Kalau semua sudah diratakan menjadi ASN, sederhananya, enggak ada lagi penyidik independen. Adanya penyidik PPNS yang pengawasannya dipegang Polri, Korwas. KPK khatam," ujar Zainal dalam sebuah acara diskusi daring yang diselenggarakan LP3ES, Senin, 19 April 2021.

Alih status pegawai KPK ini dinilai dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan saat menangani perkara. Peralihan menjadi ASN akan membuka celah tergerusnya  independensi personel lembaga antirasuah, khususnya ketika menangani perkara yang melibatkan anggota kepolisian.  "Makanya saya berani membangun narasi bubarkan saja KPK yang sekarang dan lebih baik membangun KPK yang baru," tutur pria yang akrab disapa Uceng ini.

Selanjutnya pemimpin politik di masa mendatang, ujar Zainal, yang harus ditagih komitmennya membangun KPK baru. "UU KPK baru ini sudah menandakan matinya demokrasi substansi dan menguatnya formalitas," ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pegawai KPK akan dilantik sebagai aparatur sipil negara pada 1 Juni 2021 mendatang. "Insya Allah pegawai KPK akan beralih menjadi ASN dan dilantik pada tanggal 1 Juni 2021 dengan semangat hari lahirnya Pancasila," kata Firli dalam rapat bersama Komisi III DPR, Rabu, 10 Maret 2021.

Presiden Joko Widodo pun telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. []