SANCAnews.id

SANCAnews – Kekecewaan para jurnalis atas insiden pengusiran yang dilakukan tim pengamanan Walikota Medan, Bobby Nasution, belum mereda.

Hari ini, Senin (19/4), aksi protes pun kembali dilakukan puluhan jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Medan (FJM) lewat aksi 'tutup mulut' di depan Kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis.

Aksi ini dilakukan dengan memampangkan berbagai spanduk bertuliskan kecaman-kecaman atas pelanggaran terhadap UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hal ini dilakukan karena sejak insiden pengusiran wartawan, belum ada terlihat upaya konkret dari Walikota Medan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Saat ini Medan sedang darurat kebebasan pers," kata Koordinator aksi, Daniel Pekuwali, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Daniel mengatakan, hal yang menjadi tuntutan mereka adalah agar pemimpin di Kota Medan dapat memberikan kepastian bahwa UU Pers harus dihormati oleh setiap orang. Dengan demikian, maka arus informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat berlangsung dengan sehat.

"Itu yang menjadi tuntutan kami. Pak Walikota Medan, Bobby Nasution, menyampaikan permohonan maaf dan memastikan adanya perubahan sistem pengamanan di kantornya agar lebih fleksibel kepada insan pers," pungkasnya.

Aksi unjuk rasa para jurnalis ini berlangsung dengan tertib dan mematuhi protokol kesehatan. (rmol)

SANCAnews – Majelis hakim yang mengadili Habib Rizieq Shihab mencecar saksi mengenai upaya pencegahan agar insiden kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, tidak terjadi. Satpol PP yang memiliki tugas untuk itu mengaku hanya memberikan imbauan.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto duduk sebagai saksi.

Dia menjelaskan mengenai upaya pencegahan kerumunan pada 13 November 2020 saat Rizieq datang ke Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah, yaitu melalui spanduk imbauan berisi pesan untuk menaati protokol kesehatan (prokes).

"Karena Saudara dapat pendelegasian dari pimpinan, ini kan bertambah terus dari siang, apakah ada upaya lain selain imbauan, karena masyarakat kalau imbauan kan susah ditaati?" tanya hakim pada Teguh dalam sidang di PN Jaktim, Senin (19/4/2021).

Hakim membandingkan dengan larangan mudik Lebaran pada tahun lalu. Kala itu warga yang nekat mudik diminta putar balik.

"Sama kayak tahun lalu dilarang mudik Lebaran petugas saya lihat di televisi banyak putar balik, harus dipaksa. Saudara, selain imbauan kata-kata, ada upaya melakukan itu? Misalnya puncak perbatasan Cianjur setop di sana, putar balik, tanya ini mau ke mana, 'Megamendung', putar balik atau di Gadog. Kan di situ persimpangan kan, ada upaya Saudara suruh putar balik supaya tidak terjadi kerumunan?" imbuh hakim.

"Tidak ada," jawab Teguh.

"Jadi Saudara hanya imbauan?" tanya hakim lagi.

"Iya," kata Teguh.

Teguh beralasan tindakan putar balik tidak dilakukan karena tidak memiliki banyak anggota. Menurutnya, hanya ada 30 personel Satpol PP Kabupaten Bogor yang bertugas untuk mengisi 4 pos.

"Ada permintaan bantuan nggak? Ini kan ada banyak massa karena pasukan nggak bisa kendalikan, minta bantuan nggak ke TNI-Polri?" tanya hakim.

"Ya, sudah ada bantuan dari TNI Polri," ucap Teguh.

Duduk pula di kursi saksi Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah, yang mengatakan massa simpatisan Rizieq kala itu kebanyakan dari luar Megamendung. Menurutnya, jumlah massa yang datang sekitar 3.000 orang.

"Yang hadir cukup banyak, jadi informasinya kurang-lebih 3.000 orang di lapangan. Berdasarkan data itu banyak (masyarakat) dari luar, bukan warga Megamendung," kata Agus.

Habib Rizieq dalam perkara ini didakwa melanggar aturan prokes saat pandemi COVID-19. Selain di Megamendung, dakwaan yang sama juga dikenakan pada Habib Rizieq karena menimbulkan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. (dtk)

SANCAnews – Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah menyebut acara peletakan batu dan peresmian Markaz Syariah di Pondok Pesantren Agrokultural, Megamendung, Bogor, Jawa Barat banyak pelanggara protokol kesehatan.

Hal tersebut diungkap oleh Agus saat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi kasus  kerumunan Megamendung dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4).

Agus mengatakan, Habib Rizieq sebagai pemilik pondok pesantren harus bertanggung jawab atas timbulnya kerumunan tersebut karena dalam kegiatan tersebut banyak sekali terjadi pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Pertama massa yang tidak menggunakan masker dan berkerumun.

"Tidak memakai masker, (tidak) jaga jarak, tidak sesuai, kemudian juga tidak ada cuci tangan," ujar Agus.

Selain itu, menurut Agus, jumlah peserta yang hadir melebihi batas yang ditentukan. Panitia acara pun disebut Agus tidak menandatangani kesiapan mematuhi protokol kesehatan.

"Penyelenggaraan melebihi jumlah yang dibatasi 160 orang. Melebih (waktu) dari tiga jam," tuturnya. (rmol)

SANCAnews – Sebuah video pemasangan baliho eks pentolan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab (HRS) dipasang beredar di jejaring situs Twitter.

Video ini diunggah oleh akun @rosidinbrawija3 pada 18 April 2021.

“Baliho IBHRS terpasang lagi di bekasi Allahu Akbar,” ujar @rosidinbrawija3, dikutip oleh terkini.id.

Menurut keterangan yang ada dalam video tersebut, pemasangan baliho HRS dilakukan oleh aliansi ormas Bekasi.

“Sudah naik banner Habib Rizieq, sudah terpasang. Semua aliansi ormas Kota Bekasi,” ujar salah seorang dalam video tersebut.

“Sudah terpasang, lagi diikat pake kawat biar kuat,” imbuh orang tersebut.

Video inipun menjadi sorotan warganet.

“Ntar ada yang kelojotan bawa pasukan perang dan kendaraan berat untuk perang hahaha,” ujar @aydrooze1.

Ada juga warganet yang memperkirakan motif dari pemasangan baliho tersebut.

Menurut salah seorang warganet, motif pemasangan baliho adalah bentuk perlawanan kepada ketidakadilan.

“Motif Pemasangan Baliho HRS Saat ini sepertinya Motifnya adalah bentuk Perlawanan dan Perjuangan Umat Islam Sebagai Simbol Melawan Ketidakadilan Hukum. Itu saja,” komentar warganet @abu_waras.

Diketahui, Habib Rizieq Shihab kini sedang tersandung kasus hukum yang menjerat dirinya.

Adapun perkara yang memenjarakan Habib Rizieq yakni kasus kerumunan dan pemalsuan hasil swab test hingga akhirnya dirinya dijerat pasal berlapis. []