SANCAnews.id

SANCAnews – Pernyataan Ustaz Yusuf Mansur baru-baru ini menuai kontroversi. Pasalnya UYM menyebut bahwa orang miskin pasti kurang ibadah.

Kisruh ini berawal dari cuitan Feby Indriani subuh tadi. Di mana ia lebih dulu mengomentari pernyataan UYM di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

"Ustaz kondang Yusuf Mansur baru saja bilang di Metro TV, 'Mohon maaf nih, kalau Anda miskin, coba cek, pasti Anda kurang ibadah.' Kasian banget kaum miskin di negara ini ya, sudah ditindas struktur disalahkan ustaz kaya raya pulak," tulisnya, dikutip pada Jumat, 16 April 2021.

Menurut Feby, yang dikatakan UYM tersebut di atas berbeda dengan visi Rasulullah yang berusaha mewujudkan keadilan. Sementara UYM malah menjadi agen kapitalisme yang melulu menyalahkan orang miskin.

Yang padahal, lanjut Feby, orang miskin kerap tidak bisa keluar dari kemiskinan karena kebijakan-kebijakan dan sistem belum berpihak pada mereka.

Tak hanya Feby, tokoh Nahdlatul Ulama juga turut mengomentari pernyataan Ustaz Yusum Mansur barusan. Pengurus Cabang Istimewa NU Akhmad Sahal membandingkannya dengan doa Nabi Muhammad SAW.

"Padahal Nabi pernah berdoa: Ya Allah hidupkan dan matikan aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan diriku (di hari kiamat) bersama orang-orang miskin. Banyak ulama mengartikan 'miskin' di sini sebagai humble, tawadhu', rendah hati," ungkap Gus Sahal.

Lebih lanjut, Gus Sahal menilai UYM keliru dalam membuat pernyatan tersebut. Sebab menurut Gus Sahal, orang miskin tidak semata-mata karena kurang ibadah.

"Ustaz YM jelas keliru. Miskin gak lantas kurang ibadah," tandasnya.***

SANCAnews – Pakar Hukum, Refly Harun menyebut Wali Kota Bogor Bima Arya akan masuk sejarah menjadi orang yang memenjarakan Habib Rizieq Shihab. Sebab, Bima Arya melaporkan Habib Rizieq ke polisi terkait menghalangi Satgas COVID-19 Kota Bogor soal swab test Rumah Sakit Ummi.

Ditambah, kata dia, Bima Arya tidak mau mencabut laporannya karena ada pernyataan Kapolda Jawa Barat bahwa laporan tersebut tidak bisa dicabut. Padahal, Bima Arya bisa saja mencabut laporannya karena perkara Habib Rizieq sifatnya delik aduan. Sehingga, menghapuskan nama Bima Arya dari sejarah nantinya.

"Kalau misalnya Bima Arya berpikir bahwa untuk menyelesaikan kasus tidak perlu mempidanakan warga negara, dia cabut saja. Perkara kasus itu dianggap delik umum oleh pihak keamanan, ya itu tanggungjawab aparat keamanan, bukan lagi tanggungjawab Bima Arya sebagai pihak yang mengadukan. Jadi, Bima Arya pun tidak dicatat sebagai orang dalam sejarah memenjarakan seorang Habib Rizieq," kata Refly dikutip dari YouTube pada Kamis, 15 April 2021.

Sebenarnya, Refly mengatakan kasus yang dilaporkan Bima Arya terhadap Habib Rizieq bisa direkonsiliasi. Terus terang saja, Refly mengaku tidak nyaman dengan orang-orang yang selalu mengadukan setiap masalah. Jangankan pejabat, warga negara biasa pun tidak elok jika ada apa-apa mengadukan ke polisi.

"Kecuali memang kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang tidak bisa ditolerir seperti pembunuhan, perampokan dan sebagainya," ujarnya.

Sepertinya, Refly melihat Habib Rizieq ini memang sudah ‘diincar’ untuk ‘dikriminalisasi’. Maka, seribu alasan pun bisa dibuat-buat untuk menjebloskan Habib Rizieq ke dalam jeruji besi. “Bima Arya kan cuma mau tahu bagaimana kesehatan Habib Rizieq, tapi jenapa pula pengen tahu. Artinya, terlalu berlebihan juga,” jelas dia.

Karena, kata dia, banyak orang barangkali terpapar COVID-19 tapi tidak mengumumkan ke publik. Asalkan, hal terpenting orang yang terpapar corona melakukan isolasi mandiri atau pengobatan dan lainnya. Misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak mengumumkan ke publik lantaran terpapar corona.

“Tentu ada yang dijaga oleh Habib Rizieq kenapa tidak mau mengumumkan secara terbuka, lebih baik diam dan isolasi mandiri. Soal dia tidak mau diperiksa oleh tim selain orang yang dipercaya, sederhananya kan kita tidak bisa mengontrol kalau kemudian tiba-tiba ada zat-zat lain yang dimasukkan oleh tim dokter, atau siapa pun yang dia tidak kenal atau tidak dipercaya,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Habib Rizieq Shihab menyayangkan Wali Kota Bogor Bima Arya mengurungkan niatnya untuk mencabut laporan polisi perkara swab test RS UMMI. Bima Arya beralasan tak jadi mencabut laporannya di polisi lantaran ada pernyataan dari Kapolda Jawa Barat, yang tak ingin laporannya dicabut.

Dalam sidang perkara kasus swab test yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur itu, Habib Rizieq mempertanyakan soal adanya niat Bima Arya untuk mencabut laporannya di kepolisian. Niat tersebut dinyatakan usai Bima bertemu dengan habaib yang dekat dengan Habib Rizieq.

"Bahkan tadi Anda bercerita ada niat cabut laporan, tapi Anda cerita ada yang nyatakan dari Polda (Jawa Barat) tak boleh dicabut," kata Rizieq di PN Jakarta Timur pada Rabu, 14 April 2021.

Dalam perkara swab test RS UMMI, Habib Rizieq didakwa telah menyebarkan berita bohong atau hoaks, yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar COVID-19 saat berada di RS UMMI Bogor.

Habib Rizieq dalam perkara tersebut didakwa dengan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. []

SANCAnews – Seorang oknum prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 410/Alugoro bernama Pratu Lucky Y Matuan atau Lukius desersi dan bergabung ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI menjelaskan terkait hal tersebut.

"Kemarin media pendukung OPM memuat berita tentang kaburnya oknum prajurit TNI dari Yonif 410. Walaupun hal itu benar, tetapi kejadiannya tanggal 12 Februari 2021 yang lalu, bukan kejadian baru dan sudah diberitakan di media," kata Kepala Penerangan (Kapen) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Belum diketahui alasan Pratu Lukius desersi dan bergabung dengan OPM. Namun dipastikan Pratu Lukius tak membawa senjata saat membelot ke kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Oknum prajurit tersebut kabur dari pos tanpa membawa senjata dan sampai saat ini tidak jelas keberadaannya," kata Suriastawa.

Suriastawa menyebut prajurit itu telah dihentikan hak-haknya termasuk gaji. Kalaupun dia kembali ke TNI, dia tetap dipecat.

"Dia sudah 3 hari lebih kabur, kalaupun dia kembali ya dia tetap dipecat. Gaji, hak-haknya dia sudah distop," ucap Suriastawa.

Suriastawa mengatakan soal pengkhianatan prajurit TNI itu pun telah disiarkan oleh pihak KKB.

"(Kabar) dari kelompok itu, berita TPNPB menyampaikan bahwa memang dia mau bergabung masuk ke sana. Kalau memang diculik pasti (TPNPB) pasti lebih bangga menyebutkan. Tapi ini pasti dia (prajurit yang membelot, red) melarikan diri (dari TNI)," jelas Suriastawa.

TNI mengimbau masyarakat di Ilaga dan sekitarnya lebih berhati-hati dan waspada akan aksi teror front bersenjata OPM yang saat ini sedang frustrasi.

Suriastawa mengatakan front OPM sudah frustrasi. Dalam tubuh OPM disebut ada tiga front yang punya tugas masing-masing.

"Ketiga front OPM sudah frustrasi. Front politiknya frustrasi karena upaya menggagalkan revisi UU Otsus tidak berhasil. Front bersenjata frustrasi karena posisinya makin terjepit dengan operasi penegakan hukum yang digelar Polri dibantu TNI. Front klandestinnya juga frustrasi karena modusnya di bidang media sudah terbongkar," jelasnya.

Diketahui, dalam seminggu terakhir terjadi kekerasan yang dilakukan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Terbaru, seorang pelajar di Ilaga, Kabupaten Puncak, bernama Ali Mom ditembak mati.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan penembakan itu terjadi pada Kamis (15/4) sekitar pukul 19.00 WIT. Sebelum ditembak, pelajar tersebut dihubungi orang tak dikenal untuk membeli rokok dan pinang kemudian diminta diantar ke Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

Korban memenuhi permintaan tersebut. Korban mengantar barang-barang tersebut ke lokasi yang telah disebutkan dengan menggunakan sepeda motor.

"Sesampai di pinggir jalan Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, korban dihadang oleh KKB dan langsung ditembak dengan menggunakan senjata api sebanyak dua kali tembakan di bagian kepala dan dibacok pada bagian kepala. Kemudian sepeda motor yang digunakan korban dibakar oleh KKB," kata Kamal dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (16/4).

Sebelumnya, dua orang guru gugur ditembak KKB di Distrik Beoga. Selain itu, tiga sekolah dan asrama guru ikut dibakar KKB.

Saat situasi di Distrik Beoga mulai kondusif, terjadi penembakan terhadap seorang tukang ojek di Distrik Ilaga. []

 

SANCAnews – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri diminta  keras kepada Presiden Joko Widodo karena dinilai telah memalukan pendiri bangsa, Soekarno.

Permintaan itu sebagaimana disampaiakan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/4).

Memalukan Soekarno yang dimaksud Ubedilah Badrun adalah tata cara Jokowi yang mengelola negara dengan utang ugal-ugalan.

"Itu selain membuat negara masuk perangkap utang (debt trap) juga membuat negara kehilangan kedaulatannya," ujarnya.

Menurut Ubedilah, utang yang ugal-ugalan itu akan menimbulkan bahaya dan menjadi warisan bagi para generasi bangsa mendatang.

"Jika rezim ini terus mengelola negara dengan cara seperti ini, maka kemungkinan besar jeratan ini akan terjadi hingga 100 tahun ke depan. Bangsa yang tidak memiliki kedaulatan ekonomi," tuturnya.

Atas alasan itu, Ubedilah menilai rezim Jokowi sudah memalukan Soekarno. Sebab, Jokowi kerap mempertontonkan jargon-jargon ideologi politik ekonomi Soekarno, tetapi tidak mampu menjalankan pemikiran Soekarno.

"Saya kira Megawati sebagai pemimpin partai berkuasa mestinya melakukan langkah keras kepada Jokowi yang petugas partai itu,” tegasnya.

“Jika Megawati tidak melakukan langkah keras itu, maka maaf kesimpulannya realitas itu membenarkan analisis bahwa Megawati bukan anak ideologisnya Soekarno. Gagasan Soekarno hanya dipakai untuk jualan suara saat kampanye pemilu saja," demikian Ubedilah. []

SANCAnews – Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam Laskar FPI Abdullah Hehamahua menegaskan bahwa pernyataan soal pertemuan timnya di Istana Negara ibarat Nabi Musa bertemu Firaun hanya sekadar analogi.

Ia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara pribadi bukan Firaun seperti yang menjadi analoginya tersebut.

"Dalam keterangan saya itu analogi. Bukan berarti Jokowi Firaun. Tapi kalau ada yang disebutkan Jokowi bukan thogut, kan saya gak bilang Jokowi thogut," kata Abdullah kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/4).

Abdullah lantas berdalih bahwa analogi tersebut terkait dengan status penguasa suatu wilayah. Ia melihat bahwa Firaun zaman dulu merupakan penguasa Mesir. Sama seperti Jokowi yang merupakan status penguasa Indonesia saat ini.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan analogi itu tercetus ketika beberapa anggota TP3 ada yang berselisih pendapat terkait rencana pertemuan di Istana.

"Maka ketika kita mau ketemu ke sana (Istana) ada yang enggak setuju dan segala macam. Ya udah sehingga timbul, sudah kita ikut cara Musa diperintahkan datang ke Firaun. Kita datang secara baik," dalihnya.

Selain itu, Abdullah juga menyinggung bahwa pertemuan dengan Jokowi kala itu sebagai upaya TP3 menguak tewasnya enam laskar FPI. Menurutnya, tewasnya enam laskar sebagai bentuk pelanggaran pidana HAM berat yang harus diselesaikan secara komprehensif.

"Kan sekarang dianggap pidana biasa. Maka ketika Komnas HAM, polisi anggap pelanggaran ham biasa ini persoalan serius buat TP3," tambah dia.

Sebelumnya, MUI dan PBNU mengkritik keras pernyataan Abdullah Hehamahua yang menilai pertemuan di Istana ibarat Nabi Musa bertemu Firaun.

Ketua PBNU Robikin Emhas menegaskan tak seharusnya Abdullah mengibaratkan pemerintah sebagai Firaun karena sudah dipilih berdasarkan pemilihan umum yang sah.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai Abdullah tak tepat menggunakan analogi itu karena Presiden Joko Widodo merupakan orang Islam yang percaya kepada Allah SWT. []