SANCAnews.id

SANCAnews – Seorang oknum prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 410/Alugoro bernama Pratu Lucky Y Matuan atau Lukius desersi dan bergabung ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI menjelaskan terkait hal tersebut.

"Kemarin media pendukung OPM memuat berita tentang kaburnya oknum prajurit TNI dari Yonif 410. Walaupun hal itu benar, tetapi kejadiannya tanggal 12 Februari 2021 yang lalu, bukan kejadian baru dan sudah diberitakan di media," kata Kepala Penerangan (Kapen) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Belum diketahui alasan Pratu Lukius desersi dan bergabung dengan OPM. Namun dipastikan Pratu Lukius tak membawa senjata saat membelot ke kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Oknum prajurit tersebut kabur dari pos tanpa membawa senjata dan sampai saat ini tidak jelas keberadaannya," kata Suriastawa.

Suriastawa menyebut prajurit itu telah dihentikan hak-haknya termasuk gaji. Kalaupun dia kembali ke TNI, dia tetap dipecat.

"Dia sudah 3 hari lebih kabur, kalaupun dia kembali ya dia tetap dipecat. Gaji, hak-haknya dia sudah distop," ucap Suriastawa.

Suriastawa mengatakan soal pengkhianatan prajurit TNI itu pun telah disiarkan oleh pihak KKB.

"(Kabar) dari kelompok itu, berita TPNPB menyampaikan bahwa memang dia mau bergabung masuk ke sana. Kalau memang diculik pasti (TPNPB) pasti lebih bangga menyebutkan. Tapi ini pasti dia (prajurit yang membelot, red) melarikan diri (dari TNI)," jelas Suriastawa.

TNI mengimbau masyarakat di Ilaga dan sekitarnya lebih berhati-hati dan waspada akan aksi teror front bersenjata OPM yang saat ini sedang frustrasi.

Suriastawa mengatakan front OPM sudah frustrasi. Dalam tubuh OPM disebut ada tiga front yang punya tugas masing-masing.

"Ketiga front OPM sudah frustrasi. Front politiknya frustrasi karena upaya menggagalkan revisi UU Otsus tidak berhasil. Front bersenjata frustrasi karena posisinya makin terjepit dengan operasi penegakan hukum yang digelar Polri dibantu TNI. Front klandestinnya juga frustrasi karena modusnya di bidang media sudah terbongkar," jelasnya.

Diketahui, dalam seminggu terakhir terjadi kekerasan yang dilakukan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Terbaru, seorang pelajar di Ilaga, Kabupaten Puncak, bernama Ali Mom ditembak mati.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan penembakan itu terjadi pada Kamis (15/4) sekitar pukul 19.00 WIT. Sebelum ditembak, pelajar tersebut dihubungi orang tak dikenal untuk membeli rokok dan pinang kemudian diminta diantar ke Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

Korban memenuhi permintaan tersebut. Korban mengantar barang-barang tersebut ke lokasi yang telah disebutkan dengan menggunakan sepeda motor.

"Sesampai di pinggir jalan Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, korban dihadang oleh KKB dan langsung ditembak dengan menggunakan senjata api sebanyak dua kali tembakan di bagian kepala dan dibacok pada bagian kepala. Kemudian sepeda motor yang digunakan korban dibakar oleh KKB," kata Kamal dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (16/4).

Sebelumnya, dua orang guru gugur ditembak KKB di Distrik Beoga. Selain itu, tiga sekolah dan asrama guru ikut dibakar KKB.

Saat situasi di Distrik Beoga mulai kondusif, terjadi penembakan terhadap seorang tukang ojek di Distrik Ilaga. []

 

SANCAnews – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri diminta  keras kepada Presiden Joko Widodo karena dinilai telah memalukan pendiri bangsa, Soekarno.

Permintaan itu sebagaimana disampaiakan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/4).

Memalukan Soekarno yang dimaksud Ubedilah Badrun adalah tata cara Jokowi yang mengelola negara dengan utang ugal-ugalan.

"Itu selain membuat negara masuk perangkap utang (debt trap) juga membuat negara kehilangan kedaulatannya," ujarnya.

Menurut Ubedilah, utang yang ugal-ugalan itu akan menimbulkan bahaya dan menjadi warisan bagi para generasi bangsa mendatang.

"Jika rezim ini terus mengelola negara dengan cara seperti ini, maka kemungkinan besar jeratan ini akan terjadi hingga 100 tahun ke depan. Bangsa yang tidak memiliki kedaulatan ekonomi," tuturnya.

Atas alasan itu, Ubedilah menilai rezim Jokowi sudah memalukan Soekarno. Sebab, Jokowi kerap mempertontonkan jargon-jargon ideologi politik ekonomi Soekarno, tetapi tidak mampu menjalankan pemikiran Soekarno.

"Saya kira Megawati sebagai pemimpin partai berkuasa mestinya melakukan langkah keras kepada Jokowi yang petugas partai itu,” tegasnya.

“Jika Megawati tidak melakukan langkah keras itu, maka maaf kesimpulannya realitas itu membenarkan analisis bahwa Megawati bukan anak ideologisnya Soekarno. Gagasan Soekarno hanya dipakai untuk jualan suara saat kampanye pemilu saja," demikian Ubedilah. []

SANCAnews – Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam Laskar FPI Abdullah Hehamahua menegaskan bahwa pernyataan soal pertemuan timnya di Istana Negara ibarat Nabi Musa bertemu Firaun hanya sekadar analogi.

Ia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara pribadi bukan Firaun seperti yang menjadi analoginya tersebut.

"Dalam keterangan saya itu analogi. Bukan berarti Jokowi Firaun. Tapi kalau ada yang disebutkan Jokowi bukan thogut, kan saya gak bilang Jokowi thogut," kata Abdullah kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/4).

Abdullah lantas berdalih bahwa analogi tersebut terkait dengan status penguasa suatu wilayah. Ia melihat bahwa Firaun zaman dulu merupakan penguasa Mesir. Sama seperti Jokowi yang merupakan status penguasa Indonesia saat ini.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan analogi itu tercetus ketika beberapa anggota TP3 ada yang berselisih pendapat terkait rencana pertemuan di Istana.

"Maka ketika kita mau ketemu ke sana (Istana) ada yang enggak setuju dan segala macam. Ya udah sehingga timbul, sudah kita ikut cara Musa diperintahkan datang ke Firaun. Kita datang secara baik," dalihnya.

Selain itu, Abdullah juga menyinggung bahwa pertemuan dengan Jokowi kala itu sebagai upaya TP3 menguak tewasnya enam laskar FPI. Menurutnya, tewasnya enam laskar sebagai bentuk pelanggaran pidana HAM berat yang harus diselesaikan secara komprehensif.

"Kan sekarang dianggap pidana biasa. Maka ketika Komnas HAM, polisi anggap pelanggaran ham biasa ini persoalan serius buat TP3," tambah dia.

Sebelumnya, MUI dan PBNU mengkritik keras pernyataan Abdullah Hehamahua yang menilai pertemuan di Istana ibarat Nabi Musa bertemu Firaun.

Ketua PBNU Robikin Emhas menegaskan tak seharusnya Abdullah mengibaratkan pemerintah sebagai Firaun karena sudah dipilih berdasarkan pemilihan umum yang sah.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai Abdullah tak tepat menggunakan analogi itu karena Presiden Joko Widodo merupakan orang Islam yang percaya kepada Allah SWT. []

SANCAnews – Santer dikabarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal masuk ke Kabinet Jokowi.

Kabar ini mencuat setelah isu reshuffle kabinet yang rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Reshuffle kabinet dilakukan setelah DPR RI menyetujui dua nomenklatur baru kementerian dalam sidang paripurna Jumat pekan lalu.

Kementerian itu adalah penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kemendikbudristek, serta pembentukan Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Disebut Ahok bakal menduduki posisi Menteri Investasi. Sementara nama-nama lain yang akan menduduki kementerian baru itu adalah Nadiem Makarim yang diperkirakan akan tetap menjabat sebagai Mendikbudristek.

Lalu ada nama  Bahlil Lahadalia yang saat ini menempati kursi jabatan sebagai Kepala BKPM. Kemudian ada politisi senior PAN Asman Abnur, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti serta Mantan Menristek Bambang Brodjonegoro. Dari sejumlah nama yang mencuat itu, nama Ahok paling banyak disorot.

Bagaimana jika Ahok Jadi Menteri Investasi? 

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyingung soal Undang-undang kementerian Negara dimana ada salah satu pasal yang tidak memungkinkan bagi Joko Widodo untuk mengangkat Ahok sebagai menteri.

Apabila tetap dipaksakan, maka presiden berpotensi melanggar Undang-undang tersebut, "Mengenai Ahok ,selama UU Kementerian Negara tidak bisa diubah maka selama itu pula Ahok tidak bisa menjadi menteri," ungkap Refly Harun seperti dikutip dari channel Youtube-nya, Jumat (16/4/2021).

Refly menyebut, pada Pasal 22 UU Kementerian Negara mengatur syarat-syarat menteri. "Adapun bunyinya "untuk dapat diangkat sebagai menteri, seseorang harus menemuni pesyaratan:  Warga negara Indonesia, Ahok memenuhi. Bertakwa kepada Tuhan YME, Ahok memenuhi. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara UUD 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, Ahok memenuhi. Sehat Jasmani dan rohani, Ahok memenuhi.

Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, Ahok memenuhi karena tidak jelas juga ukurannya. Nah yang point f tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih," terang Refly.

Maka, mengacu pada Undang-undang tersebut, Refly menyebut sampai kapanpun Ahok tidak akan pernah bisa menjadi seorang menteri

"Jadi, Ahok sudah pernah dipenjara walaupun dua tahun, tapi ancaman hukumannya adalah lima tahun. Sehingga berdasarkan UU kementerian negara pasal 22 ini, maka sampai kapanpun Ahok tidak bisa menjadi menteri," kata dia.

Sebelumnya, nama Ahok sempat diusulkan oleh Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab.

Ia menilai ada sejumlah nama tokoh yang berpeluang ditunjuk oleh Presiden Jokowi dalam reshuffle kabinet kali ini.

"Kementerian Investasi Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Di sini peran Menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi lainnya," kata Fadhli. (*)

SANCAnews – Mayoritas menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini berkinerja buruk, seburuk kinerja Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi isu reshuffle yang akan kembali dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap para menterinya.

"Maaf, sebenarnya sering bergantinya menteri itu menunjukan kegagalan presiden dalam memilih dan memanage para menterinya. Dalam catatan saya sejak Jokowi menjadi presiden sudah lima kali reshufle kabinet," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/4).

"Semuanya menunjukan kegagalan Presiden memimpin, mengarahkan dan kegagalan mensinergikan para menterinya," imbuhnya.

Menurut Ubedilah, kesalahan demi kesalahan dipertontonkan oleh para menteri karena lemahnya leadership Jokowi yang gagal mengorkestrasi kualitas para menterinya.

"Jadi sesungguhnya masalahnya ada di presiden," katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, reshuffle bisa terjadi karena mayoritas menteri saat ini dianggap memiliki kinerja yang buruk.

"Reshuffle bisa saja terjadi ketika ada sejumlah menteri yang kinerjanya buruk. Masalahnya mayoritas menteri saat ini kinerjanya buruk, seburuk kinerja presiden. Presiden tidak mampu mengorkestrasi para menterinya dalam situasi krisis," jelasnya.

"Secara prioritas sebenarnya reshuffle saat ini tidak penting-penting amat, karena reshuffle bukan solusi terbaik dari situasi krisis saat ini," pungkas Ubedilah. []