SANCAnews.id

SANCAnews – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) mengkritik pengamanan yang dilakukan terhadap Wali Kota Medan Bobby Nasution. PWI mengingatkan pengamanan Bobby tidak boleh menghalangi wartawan yang hendak mewawancarai Bobby.

"Tidak boleh polisi, Paspampres menghalangi tugas jurnalistik wartawan," kata Ketua PWI Sumut, Hermansjah, kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).

Hal itu disampaikan Herman karena adanya wartawan yang dihalangi untuk mewawancarai Bobby di kantor Wali Kota Medan. Wartawan itu disebut dihalangi oleh Satpol PP, polisi, hingga Paspampres yang berada di kantor Wali Kota Medan.

Ada juga video yang menunjukkan wartawan di area Kantor Wali Kota Medan diminta oleh seorang polisi agar tak berada di bagian depan gedung. Selain itu, ada seseorang yang menggunakan pakaian safari meminta agar dirinya tak direkam.

"Ini kan bermula dari adanya wartawan yang dihalangi mulai dari Satpol PP, polisi, dan Paspampres katanya di Pemko. Kita kan belum tahu, belum mengkonfirmasi ke Bobby apakah itu atas permintaan beliau atau tidak," ucapnya.

Herman mengingatkan tidak ada yang menghalangi tugas wartawan. Dia menegaskan tugas wartawan dilindungi undang-undang.

"Karena wartawan bekerja juga dilindungi UU," ucapnya.

Menurut Herman, wartawan harusnya diberikan akses untuk bisa bertemu dengan Bobby sebagai narasumber. Apalagi, katanya, Bobby merupakan Wali Kota Medan.

"Wartawan butuh narasumber, yakni Wali Kota. Seharusnya dia (Bobby) juga kalau nggak mau (wawancara) doorstop, buat kegiatan yang bisa menemukan Bobby dengan wartawan, seperti coffee morning, misalkan," tutur Herman.

Dia membandingkan pengamanan Bobby sebagai Wali Kota Medan dengan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut. Herman meminta Bobby bisa lebih terbuka seperti Edy, "Harusnya Wali Kota meniru apa yang dilakukan Gubernur," jelasnya. []

SANCAnews – Sikap arogan ditunjukkan petugas Satpol PP, Polisi dan Paspampres yang bertugas di Balai Kota Medan. Mereka mengusir wartawan yang sehari-hari betugas di Balai Kota.

Dikutip dari medanbusinessdaily, Peristiwa itu terjadi, Rabu (14/4/2021) sore. Awalnya wartawan yang mengetahui keberadaan menantu Presiden Jokowi di kantor menunggu di depan pintu masuk lobi utama.

Tidak lama berselang datang sejumlah Satpol PP berpakaian lengkap. Mereka menanyakan keperluan awak media menunggu Bobby Nasution. Awalnya, awak media menjelaskan ingin wawancara. Waktu wawancara pun hanya beberapa menit saja. "Di luar aja. Jangan di sini," kata anggota Satpol PP bertubuh tegap.

Lantaran diusir, awak media menjelaskan bahwa kedatangan cuma untuk sekadar wawancara saja. "Kami disuruh Paspampres. Gak etis di sini. Di luar aja," kata Satpol PP itu.

Namun awak media menjelaskan, bahwa menghalang-halangi tugas pers ada hukum pidananya. Sebab, jurnalis bekerja dilindungi undang-undang. Mendengar penjelasan itu, Satpol PP tadi pergi. Tak lama berselang, datang petugas kepolisian. Polisi yang memegang handy talky itu juga mengusir awak media. Alasannya tidak ada seorang pun yang boleh menunggu Wali Kota Medan di depan pintu masuk. Karena tak ingin ribut, awak media kembali menjelaskan bahwa kehadiran di Balai Kota cuma sekadar ingin wawancara. "Kan udah dibilang Satpol PP tadi," kata polisi tersebut.

Tak lama berselang, datang pria berkemeja safari yang katanya petugas Paspampres. Lelaki itu juga mengusir awak media. Dia juga memaksa awak media mematikan handphone. Tidak boleh satu pun orang yang merekam-rekam di areal Balai Kota. "Dimatiin dulu lah (handphonenya), dimatiin. Biar sama-sama enak. Saya pun orang intelijen," sergah laki-laki berbaju safari tersebut.

Lantaran tak ingin memperpanjang keributan, awak media kemudian meninggalkan lokasi. []

SANCAnews – Gempa bumi kembali terjadi di wilayah Indonesia. Kali ini, bencana gempa terjadi di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/4).

Dilaporkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi jelang Magrib atau sekitar pukul 17.36 WIB.

"Gempa magnitudo 5,5," demikian keterangan BMKG di akun Twitternya, Kamis (15/4).

Adapun titik gempa tersebut berada di koordinat 10.59 Lintang Selatan, 116.99 Bujur Timur atau 204 km Tenggara Sumbawa Barat.

Gempa tersebut berada di kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami.

Hingga kini, belum ada laporan lebih lanjut mengenai dampak kerusakan maupun korban jiwa terhadap bencana alam tersebut. (rmol)

SANCAnews – Jumlah anggota kepolisian yang terjerat narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan catatan Polri, anggota Korps Bhayangkara yang menjadi pemakai bahkan pengedar narkoba.

Selama tiga tahun terakhir sejak 2018, anggota kepolisian yang terlibat kasus narkoba tak pernah kurang dari 100.

Pada 2018, polisi yang terseret kasus narkoba mencapai 297 orang. Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat pada 2019 menjadi 515 orang.

Sementara pada 2020, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah memecat 113 anggotanya karena terlibat pelanggaran berat sepanjang Januari-Oktober tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, mayoritas anggota terlibat pelanggaran kasus narkoba. Namun, Argo tak merinci berapa anggota polisi yang melakukan pelanggaran pidana narkoba.

"Tindakan tegas polisi yang terlibat berbagai pelanggaran berat khususnya narkoba dipecat. Sepanjang Januari sampai Oktober ada 113 orang," kata Argo Oktober 2020.

Pernyataan Argo bersamaan dengan kasus narkoba yang menjerat mantan Kasie Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kompol IZ, yang ditangkap karena menjadi kurir narkoba.

IZ kala itu ditangkap saat membawa sabu sebanyak 16 kilogram di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru, Riau.

Kemudian pada 2021, keterlibatan polisi dalam kasus narkoba mendadak ramai setelah Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni dan 11 anak buah ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba.

Dalam kasus tersebut, Kompol Yuni dinyatakan positif mengandung zat amphetamine atau sabu usai menjalani tes urine. Ia pun dimutasi sebagai perwira menengah Polda Jabar dalam rangka proses penyidikan.

Perintah Binasakan 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk 'menyelesaikan' anak buahnya yang terjerat narkoba dan tak bisa diperbaiki.

Pernyataan itu disampaikan Listyo saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) Divisi Profesi dan Pengamanan (Polri), Selasa (13/4).

Listyo mengultimatum anggotanya terkait ancaman pemecatan jika tidak dapat diperingatkan lagi. Menurutnya, masih banyak anggota kepolisian yang harus dilindungi agar tak terjerumus dengan masalah serupa.

"Terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkoba, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, ya sudah binasakan saja, yang begitu-begitu segera selesaikan," kata Listyo dalam sambutannya. []

SANCAnews – Pengamat politik Zainul Abidin Sukrin memprediksi Habib Rizieq Shihab (HRS) bakal menyatakan dukungannya dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Menurut Zainul, HRS cenderung menentukan sikap politik dengan jelas di pilpres 2024, karena masalah yang mendera organisasi dan pribadinya.

"Pertama, kasus dibubarkannya Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah, tentu akan menjadi alasan yang kuat," ujar Zainul kepada JPNN.com, Rabu (14/4).

Kedua, tewasnya enam laskar FPI di tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50.

Ketiga, kasus kerumunan yang membawa Habib Rizieq berurusan dengan masalah hukum.

"Ketiga hal ini saya kira akan semakin membulatkan status politik HRS serta pendukungnya," ucap Zainul.

Direktur Eksekutif Politika Institute ini meyakini, masalah yang dialami HRS saat ini tidak menyurutkan niat dan aktivitas politiknya.

"Malahan akan semakin menciptakan soliditas, karena diorganisasi oleh rasa tidak puas dan kebencian politik," katanya.

Zainul lebih lanjut mengatakan, dengan status politik yang bulat, solid dan terorganisir, maka dukungan dari HRS bakal direbutkan oleh pasangan calon yang bertarung di Pilpres 2024.

"Kemudian alasan lainnya, HRS cenderung dapat menyatukan perbedaan-perbedaan yang terjadi di tubuh ummat Islam. Tidak hanya di arus bawah, namun di antara elite juga. Jadi, dukungannya kemungkinan akan diperebutkan," pungkas Zainul. (*)