SANCAnews.id

SANCAnews – Jumlah anggota kepolisian yang terjerat narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan catatan Polri, anggota Korps Bhayangkara yang menjadi pemakai bahkan pengedar narkoba.

Selama tiga tahun terakhir sejak 2018, anggota kepolisian yang terlibat kasus narkoba tak pernah kurang dari 100.

Pada 2018, polisi yang terseret kasus narkoba mencapai 297 orang. Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat pada 2019 menjadi 515 orang.

Sementara pada 2020, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah memecat 113 anggotanya karena terlibat pelanggaran berat sepanjang Januari-Oktober tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, mayoritas anggota terlibat pelanggaran kasus narkoba. Namun, Argo tak merinci berapa anggota polisi yang melakukan pelanggaran pidana narkoba.

"Tindakan tegas polisi yang terlibat berbagai pelanggaran berat khususnya narkoba dipecat. Sepanjang Januari sampai Oktober ada 113 orang," kata Argo Oktober 2020.

Pernyataan Argo bersamaan dengan kasus narkoba yang menjerat mantan Kasie Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kompol IZ, yang ditangkap karena menjadi kurir narkoba.

IZ kala itu ditangkap saat membawa sabu sebanyak 16 kilogram di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru, Riau.

Kemudian pada 2021, keterlibatan polisi dalam kasus narkoba mendadak ramai setelah Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni dan 11 anak buah ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba.

Dalam kasus tersebut, Kompol Yuni dinyatakan positif mengandung zat amphetamine atau sabu usai menjalani tes urine. Ia pun dimutasi sebagai perwira menengah Polda Jabar dalam rangka proses penyidikan.

Perintah Binasakan 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk 'menyelesaikan' anak buahnya yang terjerat narkoba dan tak bisa diperbaiki.

Pernyataan itu disampaikan Listyo saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) Divisi Profesi dan Pengamanan (Polri), Selasa (13/4).

Listyo mengultimatum anggotanya terkait ancaman pemecatan jika tidak dapat diperingatkan lagi. Menurutnya, masih banyak anggota kepolisian yang harus dilindungi agar tak terjerumus dengan masalah serupa.

"Terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkoba, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, ya sudah binasakan saja, yang begitu-begitu segera selesaikan," kata Listyo dalam sambutannya. []

SANCAnews – Pengamat politik Zainul Abidin Sukrin memprediksi Habib Rizieq Shihab (HRS) bakal menyatakan dukungannya dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Menurut Zainul, HRS cenderung menentukan sikap politik dengan jelas di pilpres 2024, karena masalah yang mendera organisasi dan pribadinya.

"Pertama, kasus dibubarkannya Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah, tentu akan menjadi alasan yang kuat," ujar Zainul kepada JPNN.com, Rabu (14/4).

Kedua, tewasnya enam laskar FPI di tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50.

Ketiga, kasus kerumunan yang membawa Habib Rizieq berurusan dengan masalah hukum.

"Ketiga hal ini saya kira akan semakin membulatkan status politik HRS serta pendukungnya," ucap Zainul.

Direktur Eksekutif Politika Institute ini meyakini, masalah yang dialami HRS saat ini tidak menyurutkan niat dan aktivitas politiknya.

"Malahan akan semakin menciptakan soliditas, karena diorganisasi oleh rasa tidak puas dan kebencian politik," katanya.

Zainul lebih lanjut mengatakan, dengan status politik yang bulat, solid dan terorganisir, maka dukungan dari HRS bakal direbutkan oleh pasangan calon yang bertarung di Pilpres 2024.

"Kemudian alasan lainnya, HRS cenderung dapat menyatukan perbedaan-perbedaan yang terjadi di tubuh ummat Islam. Tidak hanya di arus bawah, namun di antara elite juga. Jadi, dukungannya kemungkinan akan diperebutkan," pungkas Zainul. (*)

SANCAnews – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali menginformasikan terjadinya gempa bumi di Indonesia.

Setelah Rabu siang gempa mengguncang Bayah, Lebak, kini gempa kembali terjadi tepatnya di Nias Barat, Sumatera Utara.

"Gempa magnitudo 5,6 terjadi 17.55 WIB di 0.14 Lintang Utara, 96.51 Bujur Timur," tulis akun Twitter BMKG, Rabu (14/4).

Lokasi gempa berada di 140 Km Barat Daya Nias Barat, Sumatera Utara dengan kedalaman 10 Km.

"Gempa tidak berpotensi tsunami," demikian keterangan BMKG. (rmol)

SANCAnews – Mabes Polri menyebut belum ada proses pemecatan terhadap dua anggota Polda Metro Jaya yang menjadi tersangka kasus pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing terhadap empat laskar FPI. Sejauh ini, kedua tersangka tersebut masih terdaftar sebagai anggota polisi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan. Kombes Ramadhan menyebut belum ada proses pemecatan terhadap dua tersangka dalam kasus ini.

"Status masih anggota. Jadi proses anggota tersebut tentunya akan melalui proses. Sampai sejauh ini masih anggota Polri," kata Kombes Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Kombes Ramadhan menyebut kemungkinan besar kedua tersangka itu akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai polisi. Proses pemecatan sendiri akan dilakukan melalui sidang etik kepolisian.

"Ya mungkin karena tersangka tentunya bukan dinonaktifkan tapi sementara masih dalam proses, dalam pemeriksaan," beber Ramadhan.

Seperti diketahui, pasca aksi baku tembak antara laskar FPI dengan anggota Polda Metro Jaya, terdapat empat laskar yang sebelumnya masih hidup saat berhasil diamankan oleh polisi. Namun, pada akhirnya keempat laskar tersebut ikut tewas menyusul dua rekannya yang tewas akibat baku tembak.

Dugaan unlawful killing pun mulai menguak di kasus ini. Terkini, Bareskrim Polri sendiri sudah menetapkan tiga oknum polisi sebagai tersangka dalam kasus ini.

Satu dari ketiga tersangka diketahui sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Karena sudah tutup usia, Polri menghentikan penyidikan satu tersangka itu dalam kasus ini. []

SANCAnews – Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar FPI, Abdullah Hehamahua membeberkan fakta mengejutkan terkait kondisi 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas ditembak mati oleh polisi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada 7 Desember 2020 lalu.

Dalam tayangan di kanal YouTube Ustadz Demokrasi pada 13 April 2021, Hehamahua mengungkap bagaimana luka yang dialami 6 orang tersebut saat jenazah mereka dimandikan.

Luka-luka tersebut, menurut Hehamahua, tidak mungkin dilakukan polisi di dalam mobil.

"Saksi (mengatakan), ketika jenazah dimandikan, rata-rata ada dua peluru, sebelah kiri jantung, kemaluan dianiaya siksa, bagian belakang luka bekas, dan bagian depan luka bakar. Kalau Komnas HAM mengatakan di dalam mobil, bagaimana menganiaya di dalam mobil?" katanya.

Abdullah menyebut, polisi sendiri tanpa sadar telah mengakui bahwa anggotanya memang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Hal tersebut terlihat di dalam berkas tuntutan pihak kepolisian.

"Dalam tuntuan kepolisian menyatakan Pasal 338 (pembunuhan) dan 351 (penganiayaan yang mengakibatkan kematian), berarti secara tanpa sadar polisi mengakui ada pelanggaran HAM berat karena ada penganiayaan," katanya.

Menurut Abdullah, kasus penembakan mati 6 anggota laskar FPI tersebut bersifat politis, alih-alih kriminal murni. Ia mengaitkan kasus tersebut dengan kepulangan Rizieq Shihab (HRS) dari Arab Saudi.

Menurut pengakuannya saat bertemu dengan HRS di Mekkah, Arab Saudi tahun 2019, saat itu pemerintah Indonesia tengah melarang HRS keluar dari Arab.

"Kenapa tiba-tiba di tahun 2020 pemerintah begitu welcome terhadap Habib Rizieq," katanya.

Bukti bahwa kasus tersebut politis, kata Abdullah, dapat dilihat dari rangkaian kegiatan FPI dan Rizieq semenjak pulang dari Arab.

"Nikahan itu aparat pemerintah tahu, intel tahu, kenapa tidak diantisipasi? Ini kan semacam dijebak. Lalu terjadi kasus pelanggaran prokes. Bayar cash Rp50 juta. Ini soal politik, karena 2017, dalam teori politik apapun, Ahok harus menang jadi gubernur," katanya.

Sebelum menyampaikan itu semua, Abdullah terlebih dahulu mengecam tindakan penembakan mati 6 anggota Laskar FPI tersebut.

"Kucing meninggal saja saya sedih. Ada yang menganiaya saya marah. Ini enam orang. Anak muda yang mempunyai potensi menjadi calon pemimpin masa depan,” katanya.

Abdullah juga mengaku bahwa semua yang ia bilang berdasarkan investigasinya sebagai wartawan.

"Saya datang sebagai wartawan. Investigasi. Saya datangi keluarga 6 orang itu. 3 orang ibunya janda. Semuanya orang miskin," katanya. []