SANCAnews.id

SANCAnews – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta agar jajaran Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk memaping atau memetakan seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Khususnya, yang melakukan tindak pidana narkotika. 

"Utamanya narkoba, kalau memang sudah tidak bisa diprbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, ya sudah binasakan saja, yang begitu-begitu segera selesaikan," kata Kapolri dalam sambutannya di Rakernis Divisi Propam, Selasa (13/4).

Listyo Sigit menekankan, ia tak mau jajarannya yang hadir pada saat hujan, banjir dan momen masyarakat yang membutuhkan kehadiran polisi hilang begitu saja dari ingatan masyarakat akibat ulah satu dua oknum Kepolisian yang melakukan pelanggaran.

"Oleh karena itu jangan hanya gara-gara satu dua orang oknum yang melakukan pelanggaran maka 100 anggot yang sudah bersusah payah itu kemudian hilang, ibarat hanya gara-gara nila setitik maka rusak susu sebelanga, hal seperti itu ke depan harus kita perbaiki," pesan Kapolri.

Dari data yang dihimpun dari Divisi Propam Polri, sampai April 2021, 531 anggota Polri melakukan pelanggara disiplin, 279 personel melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan 147 anggota melakukan pelanggaran pidana. (rmol)

SANCAnews – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Polri membuka diri terhadap pengaduan masyarakat. Salah satunya dengan adanya launching aplikasi Propam Presisi dan Dumas Presisi.

Kapolri Jenderal Sigit mengatakan, Polri saat ini membuka diri terhadap pengawasan internal dan eksternal. Tidak lagi menjadi Polri yang menutup diri atas permasalahan di internalnya.

“Saat ini bukan saatnya kita menutup-nutupi terhadap masalah-permasalahan yang ada di internal Polri. Kita buka ruang dari sisi masyarakat, oh ini,” kata Sigit dalam launching Propam Presisi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/4).

Sigit menuturkan, dengan adanya Propam Presisi akan diketahui permasalahan dan pelanggaran anggotanya di lapangan. Laporan itu diyakini akan terus meningkat.

Sigit sendiri ingin tahu kinerja anggotanya di lapangan. Bagaimana anggotanya dalam pelayanan, hingga sosok polisi di mata masyarakat.

“Saya menghitung pasti angkanya naik sangat tinggi terkait masalah pengaduan yang dilakukan anggota masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kepolisian. Dan itu adalah risiko yang kita siap kita tanggung. Dengan banyaknya itu, kita mengetahui kinerja kita di masyarakat seperti apa. Layanan kepolisian di masyarakat seperti apa. Sosok Polri di mata masyarakat seperti apa,” ujar Sigit.

Sigit meminta jajarannya tidak khawatir dengan pengaduan yang masuk. Justru hal itu diyakini akan menjadi tolak ukur Polri ke depannya lebih baik.

“Itu adalah tolok ukur kita sehingga institusi baik, personel yang mengawalinya institusi Polri jadi semakin baik,” ungkapnya. []

SANCAnews – Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud tidak akan mencapai kemajuan jika tetap dipimpin oleh Nadiem Makarim.

Pengamat sosial politik, Muslim Arbi mengatakan, Nadiem Makarim banyak mendapatkan kritik sejak menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud).

"Kemendikbud sejak di pimpin Nadiem, banyak di kritik sejumlah pakar. Jadi penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek tetap di pimpin mantan bos Gojek itu akan tidak mencapai kemajuan apa-apa," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/4).

Karena menurut Muslim, Nadiem tidak menghasilkan inovasi dan kemajuan bagi dunia pendidikan di Indonesia.

"Tidak ada inovasi dan kemajuan. Apalagi pendidikan mau disekulerkan? Paling-paling akan mengundang kegaduhan baru," pungkasnya. []

SANCAnews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memastikan akan tetap berkomitmen memberlakukan pelarangan beroperasinya ritel Indomaret dan Alfamart sebagai upaya melindungi UKM dan pengusaha lokal.

"Kami tetap konsisten dengan kebijakan itu karena ini merupakan sesuatu yang positif untuk Sumbar," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di Padang, Senin (12/4), usai menghadiri peresmian ritel Nagari Mart Sungai Pisang, Kasang.

Menurut dia, kebijakan ini mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan di luar Sumatera Barat dan ia berharap pengusaha lokal yang bergerak di bidang ritel mengambil peluang ini.

"Sebenarnya kalau mau buat usaha ritel di Sumbar peluangnya besar karena Indomaret dan Alfamart tidak ada," ujarnya.

Ia memastikan lewat kebijakan ini bukan berarti Sumbar menutup diri dari investasi luar namun memberikan peluang bagi pelaku usaha ritel lokal berkembang.

Audy menilai kunci keberhasilan usaha ritel adalah dikelola dengan baik mulai dari operasional, sumber daya manusia, dan lainnya, "Semua harus punya standar operasional prosedur yang baik dan terstandar," katanya lagi.

Ia melihat jika pengelolaan usaha ritel tidak baik maka akan sulit berkembang dan bertahan.

Apalagi sekarang era digital semua bisa dikelola lewat teknologi informasi mulai dari stok barang hingga laporan keuangan, katanya.

Termasuk, kata dia, soal pelayanan harus bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen, dalam usaha ritel semua orang bisa membuka usaha sehingga tidak ada monopoli, dan kunci memenangi persaingan ada di pelayanan.

Selain itu ia berpesan agar pelaku usaha ritel memberi ruang bagi produk UKM lokal dengan membuatkan pojok khusus UMKM yang bisa terlihat.

Sementara Direktur Utama PT Nagari Minang Sakato, Nasirman Chan selaku pengelola Nagari Mart menyampaikan kehadiran Nagari Mart merupakan upaya memudahkan masyarakat yang ada di nagari memenuhi kebutuhan belanja harian.

"Jadi tidak perlu harus ke kota lagi dalam pengelolaan dan kerja sama menerapkan sistem koperasi," kata dia.

Ia menyampaikan saat ini ada sekitar 1.000 nagari di Sumbar dan jika 10 persen saja siap bekerja sama mendirikan Nagari Mart itu sudah luar biasa.

Sejalan dengan itu Ketua Kadin Sumbar Ramal saleh menyampaikan saat ini terdapat 600 ribu pelaku UKM di Sumbar dan jika didukung dengan baik maka Sumbar sudah punya 10 persen wirausaha dibandingkan total penduduk. []

SANCAnews – Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo harus benar-benar diawasi oleh lembaga hukum.

Sebab menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, proyek infrastruktur saat ini rawan dikorupsi.

"KPK dan Kejaksaan Agung harus turun tangan karena dugaan korupsi di proyek infrastruktur pasti terjadi," kata Arief Poyuono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/4).

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa sebab. Mantan petinggi Partai Gerindra ini mengaku telah mencium adanya indikasi yang bisa memicu perilaku rasuah dalam transaksi proyek infrastruktur oleh BUMN Karya.

Seperti kebijakan kepada kontraktor swasta. Arief Poyuono mengurai, kontraktor swasta harus menyetor 20 persen dari total nilai proyek untuk mendapatkan atau memenangkan proyek di PUPR, "Padahal proyek infrastruktur tersebut harganya sudah di-mark up," sambungnya.

Kekhawatiran tersebut makin nyata lantaran saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang merontokkan ekonomi dalam negeri hingga dunia.

"Akibat Covid-19, akan makin memperparah nilai pengembalian investasi proyek infrastriktur, dan ancaman gagal bayar makin nyata dengan kinerja BUMN Karya yang dililit utang puluhan triliun dan rugi triliunan," tandasnya. []