SANCAnews.id

SANCAnews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memastikan akan tetap berkomitmen memberlakukan pelarangan beroperasinya ritel Indomaret dan Alfamart sebagai upaya melindungi UKM dan pengusaha lokal.

"Kami tetap konsisten dengan kebijakan itu karena ini merupakan sesuatu yang positif untuk Sumbar," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di Padang, Senin (12/4), usai menghadiri peresmian ritel Nagari Mart Sungai Pisang, Kasang.

Menurut dia, kebijakan ini mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan di luar Sumatera Barat dan ia berharap pengusaha lokal yang bergerak di bidang ritel mengambil peluang ini.

"Sebenarnya kalau mau buat usaha ritel di Sumbar peluangnya besar karena Indomaret dan Alfamart tidak ada," ujarnya.

Ia memastikan lewat kebijakan ini bukan berarti Sumbar menutup diri dari investasi luar namun memberikan peluang bagi pelaku usaha ritel lokal berkembang.

Audy menilai kunci keberhasilan usaha ritel adalah dikelola dengan baik mulai dari operasional, sumber daya manusia, dan lainnya, "Semua harus punya standar operasional prosedur yang baik dan terstandar," katanya lagi.

Ia melihat jika pengelolaan usaha ritel tidak baik maka akan sulit berkembang dan bertahan.

Apalagi sekarang era digital semua bisa dikelola lewat teknologi informasi mulai dari stok barang hingga laporan keuangan, katanya.

Termasuk, kata dia, soal pelayanan harus bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen, dalam usaha ritel semua orang bisa membuka usaha sehingga tidak ada monopoli, dan kunci memenangi persaingan ada di pelayanan.

Selain itu ia berpesan agar pelaku usaha ritel memberi ruang bagi produk UKM lokal dengan membuatkan pojok khusus UMKM yang bisa terlihat.

Sementara Direktur Utama PT Nagari Minang Sakato, Nasirman Chan selaku pengelola Nagari Mart menyampaikan kehadiran Nagari Mart merupakan upaya memudahkan masyarakat yang ada di nagari memenuhi kebutuhan belanja harian.

"Jadi tidak perlu harus ke kota lagi dalam pengelolaan dan kerja sama menerapkan sistem koperasi," kata dia.

Ia menyampaikan saat ini ada sekitar 1.000 nagari di Sumbar dan jika 10 persen saja siap bekerja sama mendirikan Nagari Mart itu sudah luar biasa.

Sejalan dengan itu Ketua Kadin Sumbar Ramal saleh menyampaikan saat ini terdapat 600 ribu pelaku UKM di Sumbar dan jika didukung dengan baik maka Sumbar sudah punya 10 persen wirausaha dibandingkan total penduduk. []

SANCAnews – Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo harus benar-benar diawasi oleh lembaga hukum.

Sebab menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, proyek infrastruktur saat ini rawan dikorupsi.

"KPK dan Kejaksaan Agung harus turun tangan karena dugaan korupsi di proyek infrastruktur pasti terjadi," kata Arief Poyuono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/4).

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa sebab. Mantan petinggi Partai Gerindra ini mengaku telah mencium adanya indikasi yang bisa memicu perilaku rasuah dalam transaksi proyek infrastruktur oleh BUMN Karya.

Seperti kebijakan kepada kontraktor swasta. Arief Poyuono mengurai, kontraktor swasta harus menyetor 20 persen dari total nilai proyek untuk mendapatkan atau memenangkan proyek di PUPR, "Padahal proyek infrastruktur tersebut harganya sudah di-mark up," sambungnya.

Kekhawatiran tersebut makin nyata lantaran saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang merontokkan ekonomi dalam negeri hingga dunia.

"Akibat Covid-19, akan makin memperparah nilai pengembalian investasi proyek infrastriktur, dan ancaman gagal bayar makin nyata dengan kinerja BUMN Karya yang dililit utang puluhan triliun dan rugi triliunan," tandasnya. []

SANCAnews – Reshuffle kabinet adalah sebuah keniscayaan. Karena itu Koalisi Peduli Indonesia (KPI) terus mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja para menterinya dan menganti mereka yang punya kinerja buruk.

Hal ini ditegaskan Dewan Pendiri Koalisi Peduli Indonesia, Hilman Firmansyah, sebagai respons atas peleburan Kemenristek ke Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi.

Lalu, menteri mana saja yang perlu reshuffle? Menurut Hilman, Presiden Jokowi yang paling paham kinerja menteri-menterinya. Hilman hanya memberi masukan, menteri-menteri yang perlu diganti adalah yang menimbulkan kontroversi dan berkinerja buruk.

Seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian yang memicu kisruh impor beras. Begitu pula dengan Kemendikbud harus dievaluasi serta kapasitasnya harus ditingkatkan dengan yang mengerti riset.

Begitu pula dengan Menteri Keuangan. Sebab, selama ini kebijakan Menkeu justru menjadi sumber masalah bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

"Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli memberikan pandangan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021. Rizal menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi dari Sri Mulyani sebagai bagian pemerintah seringkali tidak mencapai sasaran," papar Hilman, Senin (12/4).

Sri Mulyani, tambah Hilman, sudah melampaui kapasitas sebagai Menteri Keuangan dari kalangan profesional yang menyampaikan data apa adanya.

Sementara itu, para profesional melakukan analisis perkiraan sesuai kondisi terkini meski bisa salah juga, tapi jujur.

"Kalau profesional boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ironi yang semakin menjadi-jadi. Kekuasaan semakin ditumpuk, tapi kemampuan untuk selesaikan masalah semakin nihil," ujar Hilman mengutip pernyataan Rizal Ramli.

Sehingga Hilman berharap Presiden Jokowi dapat memilih figur menteri yang tepat untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang tengah mengalami krisis ekonomi serta penurunan daya beli di tengah pandemi Covid-19. Sosok itu tak lain adalah Rizal Ramli. []

SANCAnews – Kepala Pos Polisi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Dahmirul menyebutkan, tidak ada yang menggerakkan massa simpatisan Habib Rizieq Shihab untuk berkerumun di area Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020.

Hal itu diungkapkan Dahmirul saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (12/4/2021).

Dahmirul dicecar Habib Rizieq.

"Kalau begitu, siapa yang mengumpulkan massa di dalam? Berkerumun di bandara?" tanya Habib Rizieq.

"Tidak ada," jawab Dahmirul.

Habib Rizieq kemudian bertanya apakah massa simpatisannya berkerumun secara spontan di area bandara.

"Spontan," jawab Dahmirul.

"Tanpa ada rekayasa dan lain sebagainya? Terima kasih, ini satu jawaban yang bagus sekali," tutur Habib Rizieq.

Habib Rizieq Shihab juga menyinggung kerumunan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat kepulangan dirinya dari Arab Saudi yang tidak diproses hukum.

Padahal, kerumunan itu lebih masif dibandingkan kerumunan berkaitan dengan dirinya yang saat ini naik ke persidangan, yaitu kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

"Ini sebagai catatan kita bahwa memang ada kerumunan lebih besar dari Petamburan, tapi tidak ada yang protes sama sekali," ujar Habib Rizieq.

Adapun PN Jakarta Timur melanjutkan sidang dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab, hari ini, dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sidang digelar untuk nomor perkara 221 terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Kemudian, perkara nomor 222 untuk terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi terkait kasus kerumunan di Petamburan.

Lalu, perkara nomor 226 untuk terdakwa Habib Rizieq terkait kasus kerumunan di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung, Bogor. []

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab mempersoalkan kembali pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu sebelum kepulangannya dari Arab Saudi soal izin terhadap warga menjemput dirinya di Bandara Soekarno Hatta pertengahan Oktober 2020 lalu.

Hal itu disampaikan Habib Rizieq dalam sidang pemeriksaan saksi dalam kasus kerumunan Petamburan yang menjerat dirinya. Habib Rizieq menguji klaim saksi atas nama Oka Setiawan selaku Senior Manager Of Aviation Security bandara Soetta yang mengaku mengetahui pihak bertanggung jawab dalam Kepulangannya.

"Dengar kabar tidak bahwa Menko Polhukam, mempersilakan kalau ada yang mau menjemput?" Ujar Habib Rizieq kepada saksi.

"Saya tidak mendengar," jawab saksi.

Habib Rizieq lantas menguji klaim saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi yang mengaku mengetahui pihak yang bertanggung jawab saat kepulangannya. Habib Rizieq bertanya siapa yang dimaksud saksi sebagi panitia.

"Anda di dalam BAP, waktu ditanya penyidik siapa yang mengumpulkan massa, anda jawab tidak tahu. Tapi begitu anda ditanya, siapa yang bertanggung jawab anda langsung katakan panitia. Ada di BAP Anda. Yang dimaksud panitia siapa?"

"Pemimpin yang, mengajak massa ke situ (bandara)," ujar saksi atas nama Oka.

Mendengar jawaban tersebut, Habib Rizieq kemudian menuding jawaban saksi hanya berdasarkan asumsi. Sebab, kata dia, saksi sebetulnya tidak mengetahui secara langsung soal klaimnya yang mengaku mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam penjemputan tersebut.

"Jadi itu hanya pendapat saja. Bukan Anda mendapatkan fakta. Bukan Anda mendapatkan fakta pemimpin ngajak orang," kata Habib Rizieq.

Habib Rizieq mempersoalkan tak ada pihak yang memprotes kerumunan massa di Bandara Cengkareng tersebut.

Habib Rizieq menanyakan kepada Dahmirul siapa pihak yang bertanggung jawab karena mengumpulkan massa yang besar untuk menjemput dirinya di bandara Soekarno-Hatta.

Dahmirul spontan menjawab tidak tahu. Namun dia sepakat jika massa yang berada di bandara itu sebagai kerumunan.

Mendapat respons tersebut, Habib Rizieq kembali bertanya mana yang lebih besar kerumunan di bandara atau Petamburan dari sisi kuantitias. Dahmirul lantas mengatakan bahwa kerumunan yang lebih besar terjadi di bandara.

"Di Bandara," kata Dahmirul.

Berangkat dari jawaban itu, Habib Rizieq menilai terdapat realitas bahwa ada kerumunan dengan massa yang lebih besar ketimbang yang terjadi di Petamburan. Namun, hanya kerumunan di Petamburan saja yang naik hingga pengadilan.

"Baik, bagus. ini sebagai catatan kita bahwa memang ada kerumunan yang lebih besar dari Petamburan, tapi tak ada yang protes sama sekali," sindir Habib Rizieq.

Habib Rizieq dalam persidangan ini didakwa menghasut masyarakat untuk melanggar kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada November 2020 lalu.

Habib Rizieq dinilai tak menghiraukan imbauan Wali Kota Jakarta Pusat dan Kapolres Jakarta Pusat terkait penerapan protokol kesehatan dalam acara tersebut.

Dalam kasus itu, Habib Rizieq dijerat pasal berlapis di antaranya Pasal 160 KUHP jo Pasal 99 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pihak bandara, sidang juga menghadirkan eks kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto sebagai saksi persidangan.

Habib Rizieq mencecar eks Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto terkait alasan tidak melarang sejak awal acara Maulid Nabi Saw. yang digelar bersamaan dengan pesta pernikahan putrinya Oktober 2020 lalu.

"Pertanyaan saya kenapa Anda tidak melakukan, preventif larang saja dari awal?" Ujar Habib Rizieq kepada Heru di pengadilan.

Heru lalu menjawab pihaknya menerima laporan dari Wali Kota Jakarta Pusat bahwa acara tersebut akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Belakangan ia mengakui bahwa warga yang hadir di acara tersebut memang di luar ekspektasinya.

Heru mengatakan pihaknya mendahulukan izin yang diberikan Wali Kota Jakpus, meski ia mengaku memiliki wewenang untuk melarang acara tersebut dari awal.

"Dari informasi Pak Wali (Wali Kota Jakpus) menyampaikan bahwa acara itu terselenggaran dengan menggunakan prokes. Patokan itulah kami memberikan toleransi," kata dia.

Habib Rizieq lantas mengulas kembali koordinasi yang dilakukan panitia melalui ketua keamanan acara Maman kepada Polres Jakpus. Menurut Habib Rizieq, panitia sejak awal telah berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan dalam acara.

Namun, ia tak menduga jumlah massa yang hadir di luar ekspektasi. Karena itu, Habib Rizieq pun mengakui bahwa ada pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pesta pernikahan anaknya. Hanya saja ia membantah bahwa sejak awal pihaknya berniat untuk melanggar prokes Covid-19.

"Jadi dari awal, panitia itu sudah punya komitmen kepada Pak Wali kota dan kepada tiga pilar tadi untuk tetap menjaga prokes. Jadi bukan dari awal melanggar prokes," kata Habib Rizieq.

"Tapi kemudian terjadi pelanggaran di luar kendali tanpa kesengajaan itu kami sendiri dari panitia tidak ada yg memungkiri. Semua menerima. Memang terjadi pelanggaran," imbuhnya.

Heru menegaskan tak ada klaster baru penularan virus corona (Covid-19) imbas dari kerumunan Habib Rizieq di Petamburan

Itu diungkap setelah Habib Rizieq menanyakan data resmi dari pemerintah terkait klaster baru di Petamburan usai gelaran Maulid Nabi di Petamburan.

"Apa setelah tracing tadi, apakah ada info atau data resmi ada klaster baru klaster Petamburan/klaster baru klaster maulid petamburan/klaster baru Habib Rizieq Shihab?" tanya Habib Rizieq.

"Tidak ada," jawab Heru.

Heru juga menjelaskan pihaknya sudah melakukan hasil tracing atau penelusuran kontak usai acara tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 5 orang dari 500 warga Petamburan yang ditemukan reaktif rapid tes Covid-19.

Meski demikian, Heru tak mengetahui apakah 5 orang tersebut sempat berpartisipasi dalam acara Maulid Nabi yang digelar Habib Rizieq tersebut.

"Dari sekitar 500 tes rapid. Reaktif kalau tak salah ada 5," kata Heru.

"5 orang itu ada keterangan hadir di maulid?" tanya Habib Rizieq.

"Tidak tahu," timpal Heru.

Habib Rizieq seperti lega mendengar jawaban Heru tersebut. Ia menyimpulkan bahwa acara Maulid Nabi yang digelarnya di Petamburan tak sampai menyebabkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Terima kasih pak Heru atas jawabannya. Ini menunjukkan bahwa di sana gak ada sampai menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat," kata Habib Rizieq. []