SANCAnews.id

SANCAnews – Kepala Pos Polisi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Dahmirul menyebutkan, tidak ada yang menggerakkan massa simpatisan Habib Rizieq Shihab untuk berkerumun di area Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020.

Hal itu diungkapkan Dahmirul saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (12/4/2021).

Dahmirul dicecar Habib Rizieq.

"Kalau begitu, siapa yang mengumpulkan massa di dalam? Berkerumun di bandara?" tanya Habib Rizieq.

"Tidak ada," jawab Dahmirul.

Habib Rizieq kemudian bertanya apakah massa simpatisannya berkerumun secara spontan di area bandara.

"Spontan," jawab Dahmirul.

"Tanpa ada rekayasa dan lain sebagainya? Terima kasih, ini satu jawaban yang bagus sekali," tutur Habib Rizieq.

Habib Rizieq Shihab juga menyinggung kerumunan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat kepulangan dirinya dari Arab Saudi yang tidak diproses hukum.

Padahal, kerumunan itu lebih masif dibandingkan kerumunan berkaitan dengan dirinya yang saat ini naik ke persidangan, yaitu kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

"Ini sebagai catatan kita bahwa memang ada kerumunan lebih besar dari Petamburan, tapi tidak ada yang protes sama sekali," ujar Habib Rizieq.

Adapun PN Jakarta Timur melanjutkan sidang dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab, hari ini, dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sidang digelar untuk nomor perkara 221 terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Kemudian, perkara nomor 222 untuk terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi terkait kasus kerumunan di Petamburan.

Lalu, perkara nomor 226 untuk terdakwa Habib Rizieq terkait kasus kerumunan di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung, Bogor. []

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab mempersoalkan kembali pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu sebelum kepulangannya dari Arab Saudi soal izin terhadap warga menjemput dirinya di Bandara Soekarno Hatta pertengahan Oktober 2020 lalu.

Hal itu disampaikan Habib Rizieq dalam sidang pemeriksaan saksi dalam kasus kerumunan Petamburan yang menjerat dirinya. Habib Rizieq menguji klaim saksi atas nama Oka Setiawan selaku Senior Manager Of Aviation Security bandara Soetta yang mengaku mengetahui pihak bertanggung jawab dalam Kepulangannya.

"Dengar kabar tidak bahwa Menko Polhukam, mempersilakan kalau ada yang mau menjemput?" Ujar Habib Rizieq kepada saksi.

"Saya tidak mendengar," jawab saksi.

Habib Rizieq lantas menguji klaim saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi yang mengaku mengetahui pihak yang bertanggung jawab saat kepulangannya. Habib Rizieq bertanya siapa yang dimaksud saksi sebagi panitia.

"Anda di dalam BAP, waktu ditanya penyidik siapa yang mengumpulkan massa, anda jawab tidak tahu. Tapi begitu anda ditanya, siapa yang bertanggung jawab anda langsung katakan panitia. Ada di BAP Anda. Yang dimaksud panitia siapa?"

"Pemimpin yang, mengajak massa ke situ (bandara)," ujar saksi atas nama Oka.

Mendengar jawaban tersebut, Habib Rizieq kemudian menuding jawaban saksi hanya berdasarkan asumsi. Sebab, kata dia, saksi sebetulnya tidak mengetahui secara langsung soal klaimnya yang mengaku mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam penjemputan tersebut.

"Jadi itu hanya pendapat saja. Bukan Anda mendapatkan fakta. Bukan Anda mendapatkan fakta pemimpin ngajak orang," kata Habib Rizieq.

Habib Rizieq mempersoalkan tak ada pihak yang memprotes kerumunan massa di Bandara Cengkareng tersebut.

Habib Rizieq menanyakan kepada Dahmirul siapa pihak yang bertanggung jawab karena mengumpulkan massa yang besar untuk menjemput dirinya di bandara Soekarno-Hatta.

Dahmirul spontan menjawab tidak tahu. Namun dia sepakat jika massa yang berada di bandara itu sebagai kerumunan.

Mendapat respons tersebut, Habib Rizieq kembali bertanya mana yang lebih besar kerumunan di bandara atau Petamburan dari sisi kuantitias. Dahmirul lantas mengatakan bahwa kerumunan yang lebih besar terjadi di bandara.

"Di Bandara," kata Dahmirul.

Berangkat dari jawaban itu, Habib Rizieq menilai terdapat realitas bahwa ada kerumunan dengan massa yang lebih besar ketimbang yang terjadi di Petamburan. Namun, hanya kerumunan di Petamburan saja yang naik hingga pengadilan.

"Baik, bagus. ini sebagai catatan kita bahwa memang ada kerumunan yang lebih besar dari Petamburan, tapi tak ada yang protes sama sekali," sindir Habib Rizieq.

Habib Rizieq dalam persidangan ini didakwa menghasut masyarakat untuk melanggar kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat pada November 2020 lalu.

Habib Rizieq dinilai tak menghiraukan imbauan Wali Kota Jakarta Pusat dan Kapolres Jakarta Pusat terkait penerapan protokol kesehatan dalam acara tersebut.

Dalam kasus itu, Habib Rizieq dijerat pasal berlapis di antaranya Pasal 160 KUHP jo Pasal 99 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pihak bandara, sidang juga menghadirkan eks kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto sebagai saksi persidangan.

Habib Rizieq mencecar eks Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto terkait alasan tidak melarang sejak awal acara Maulid Nabi Saw. yang digelar bersamaan dengan pesta pernikahan putrinya Oktober 2020 lalu.

"Pertanyaan saya kenapa Anda tidak melakukan, preventif larang saja dari awal?" Ujar Habib Rizieq kepada Heru di pengadilan.

Heru lalu menjawab pihaknya menerima laporan dari Wali Kota Jakarta Pusat bahwa acara tersebut akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Belakangan ia mengakui bahwa warga yang hadir di acara tersebut memang di luar ekspektasinya.

Heru mengatakan pihaknya mendahulukan izin yang diberikan Wali Kota Jakpus, meski ia mengaku memiliki wewenang untuk melarang acara tersebut dari awal.

"Dari informasi Pak Wali (Wali Kota Jakpus) menyampaikan bahwa acara itu terselenggaran dengan menggunakan prokes. Patokan itulah kami memberikan toleransi," kata dia.

Habib Rizieq lantas mengulas kembali koordinasi yang dilakukan panitia melalui ketua keamanan acara Maman kepada Polres Jakpus. Menurut Habib Rizieq, panitia sejak awal telah berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan dalam acara.

Namun, ia tak menduga jumlah massa yang hadir di luar ekspektasi. Karena itu, Habib Rizieq pun mengakui bahwa ada pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pesta pernikahan anaknya. Hanya saja ia membantah bahwa sejak awal pihaknya berniat untuk melanggar prokes Covid-19.

"Jadi dari awal, panitia itu sudah punya komitmen kepada Pak Wali kota dan kepada tiga pilar tadi untuk tetap menjaga prokes. Jadi bukan dari awal melanggar prokes," kata Habib Rizieq.

"Tapi kemudian terjadi pelanggaran di luar kendali tanpa kesengajaan itu kami sendiri dari panitia tidak ada yg memungkiri. Semua menerima. Memang terjadi pelanggaran," imbuhnya.

Heru menegaskan tak ada klaster baru penularan virus corona (Covid-19) imbas dari kerumunan Habib Rizieq di Petamburan

Itu diungkap setelah Habib Rizieq menanyakan data resmi dari pemerintah terkait klaster baru di Petamburan usai gelaran Maulid Nabi di Petamburan.

"Apa setelah tracing tadi, apakah ada info atau data resmi ada klaster baru klaster Petamburan/klaster baru klaster maulid petamburan/klaster baru Habib Rizieq Shihab?" tanya Habib Rizieq.

"Tidak ada," jawab Heru.

Heru juga menjelaskan pihaknya sudah melakukan hasil tracing atau penelusuran kontak usai acara tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 5 orang dari 500 warga Petamburan yang ditemukan reaktif rapid tes Covid-19.

Meski demikian, Heru tak mengetahui apakah 5 orang tersebut sempat berpartisipasi dalam acara Maulid Nabi yang digelar Habib Rizieq tersebut.

"Dari sekitar 500 tes rapid. Reaktif kalau tak salah ada 5," kata Heru.

"5 orang itu ada keterangan hadir di maulid?" tanya Habib Rizieq.

"Tidak tahu," timpal Heru.

Habib Rizieq seperti lega mendengar jawaban Heru tersebut. Ia menyimpulkan bahwa acara Maulid Nabi yang digelarnya di Petamburan tak sampai menyebabkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Terima kasih pak Heru atas jawabannya. Ini menunjukkan bahwa di sana gak ada sampai menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat," kata Habib Rizieq. []

SANCAnews – DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menggelar pendidikan dan latihan (Training of Trainers) untuk para kader yang dilaksanakan selama dua hari sejak 10 sampai 11 April 2021.

Ketua Panitia Diklat Partai Demokrat DKI, Mujiyono mengatakan, pendidikan kaderisasi dilakukan untuk menciptakan SDM unggul dan militan.

"Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kader menuju partai modern serta membangun loyalitas dalam setiap penugasan partai," kata Mujiyono dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/4) seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta.

Mujiyono menegaskan, kegiatan ini penting digelar pasca Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum.

Dalam kegiatan ini, sekaligus diluncurkan website Demokrat Jakarta oleh Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso.

Adapun dalam kegiatan TOT Demokrat dihadiri Pengurus Badan Pemenangan Pemilu Daerah DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Pengurus Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Daerah DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.

Selanjutnya Pengurus Badan Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, serta Ketua DPC Partai Demokrat se-DKI Jakarta

Sedangkan untuk peserta pelatihan kader tingkat madya melibatkan seluruh Ketua dan Sekretaris DPAC di wilayah DKI Jakarta, seluruh Ketua Ranting Partai Demokrat di wilayah DKI Jakarta dan Pengurus baru DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.

Kata Mujiyono, pendidikan kaderisasi partai merupakan ujung tombak bagi partai politik untuk dapat mewujudkan SDM yang unggul dan militan.

"Karena itu, kurikulum pendidikan partai politik perlu disusun sedemikian rupa agar peserta pendidikan dapat memiliki karakter, pengetahuan, dan ketrampilan untuk mewujudkan tujuan partai politik dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tutupnya. []

SANCAnews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para buruh akan melakukan aksi besar-besaran besok, Senin 12 April 2021.

Aksi akan dilakukan secara fisik yang berpusat di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Nantinya, akan ada perwakilan sekitar 50 orang yang akan melakukan orasi di depan Gedung MK besok hari mulai pukul 09.00 sampai 13.00 WIB.

"Akan diikuti kurang lebih 10 ribu buruh di seluruh Indonesia. Ada 20 provinsi dan 150 kabupaten dan kota. Aksi pusatnya di Gedung MK mungkin ada perwakilan dari daerah 50 orang dan sudah di-rapid antigen," kata Said dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/4/2021).

Sisanya, aksi akan dilakukan secara menyebar mulai dari kantor kepala daerah, hingga aksi massa di 1.000 kawasan pabrik oleh para buruh.

"Puluhan ribu buruh itu di gerbang pabrik masing-masing. Misal di kawasan indutri Cikupa, Cilegon, Jababeka, Karawang, dan lainnya mereka di pabrik-pabrik itu akan keluar dari tempat produksi," kata Said, dilansir detik.com.

Pertama, buruh meminta MK setuju untuk membatalkan dan mencabut UU no 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Khususnya pada klaster ketenagakerjaan yang dinilai mengancam hak para buruh.

"Kami meminta hakim MK untuk membatalkan dan mencabut Omnibus Law pada UU no 11 tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan," kata Said.

Kedua, buruh meminta agar THR tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Ketiga, buruh menuntut agar sistem upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021 diberlakukan. Yang terakhir, mereka meminta agar dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan diusut tuntas. []

SANCAnews – Munarman, Mantan Juru Bicara atau Jubir FPI alias Front Pembela Islam menuding pemerintah memfitnah dan merekayasa FPI.

Munarman bersuara terkait kisruh yang menimpa eks organisasinya. Munarman mengungkapkan banyak sekali fitnah dan rekayasa yang dilakukan pemerintah terhadap FPI.

Menurut Munarman, rekayasa yang dibuat sengaja dilakukan untuk menggiring opini rakyat untuk membuat busuk nama Ormas FPI yang telah dibubarkan.

"Alam pikiran rakyat sedang dikendalikan penguasa yang memiliki sumber daya untuk melakukan permainan mind control,” tuding Munarman, seperti dikutip terkini.id-Jaringan Suara.com Minggu (11/4/2021).

Adapun salah satu contoh bentuk pengendalian alam pikiran yang dimaksud oleh Munarman adalah rentetan aksi teror yang belakangan terus dikait-kaitkan dengan FPI.

"Ini logikanya sama saja dengan meminta pertanggungjawaban atas pembunuhan enam orang di KM 50 kepada Kerajaan Majapahit,” ujar mantan Sekretaris Umum FPI itu.

Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara tersebut menuturkan bahwa ada kekuatan tertentu yang menginginkan opini publik menganggap FPI sebagai kelompok teror.

"Alam pikiran itu bisa didesain dari seberapa banyak informasi yang diproduksi supaya orang tidak menjadi kritis," papar Munarman.

"Dalam bahasa politik disebut propaganda, dalam bahasa ekonomi disebut advertising,” pungkasnya. []