SANCAnews.id

SANCAnews – Setelah menjadi perbincangan hangat hingga memunculkan kecaman luas, akhirnya PT Pelni kembali meralat keputusannya untuk tetap menggelar kajian ramadan.

Sebelumnya, PT Pelni mengumumkan pembatalan acara kajian ramadan setelah Komisaris Independen PT Pelni (Persero) Kristia Budiyarto atau Kang Dede mengumumkannya di sosial media.

Kang Dede pun kemudian menjadi sorotan publik setelah tindakannya membatalkan rencana kegiatan ceramah keagamaan di bulan ramadan di lingkungan PT Pelni (persero).

Beberapa pengisi kajian dalam ceramah yang sebelumnya dijadwalkan itu di antaranya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis, Ustaz Firanda, Ustaz Syafiq Rizas Basamalah, Ustaz Rizal Yuliar.

Ia mendapatkan kecaman dari banyak pihak, termasuk sejumlah tokoh politik dan tokoh agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan bereaksi keras terkait penghentikan rencana kajian ramadan termasuk tudingan radikalisme kepada sejumlah ulama.'

PT Pelni secara resmi telah mengeluarkan permohonan maaf lewat rilis media saat masalah ini ramai dibicarakan.

Sementara itu, Kang Dede dalam akun Twitternya mengunggah pertemuan dengan KH M Cholil Nafis.

Kang Dede menyatakan, kedatangannya adalah untuk meminta maaf atas kehebohan yang terjadi.

"Alhamdulillah saya hari ini dapat silaturrahmi dengan Kyai @cholilnafis

untuk tabayyun dan minta maaf terkait 'kegaduhan' yang sempat muncul kemarin," tulis Kang Dede di akun twitternya, Minggu (11/4/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Kang Dede menegaskan bahwa kajian ramadan di Pelni tidak jadi dibatalkan alias tetap berjalan.

Meski demikian, ia tidak merinci apakah akan mengganti penceramah yang sebelumnya dituding menganut paham radikalisme.

"Saya jelaskan kajian dan dakwah di @pelni162 tetap berjalan dan meminta kesediaan Yai Cholil selaku Ketua Bidang Dakwah MUI membimbingnya," ungkapnya. []

SANCAnews – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, mengomentari pelarangan ceramah agama Islam yang dilakukan BUMN PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Menurut Aziz, apa yang telah dilakukan jajaran direksi Pelni yakni melarang kajian online Meeting Ramadhan 1442 H sudah keterlaluan.

“Kasihan umat Islam, (pemimpin) dikuasai banyak oleh ruwaibidhah, sehingga termarginalkan,” ujar Aziz kepada JPNN, Minggu (11/4).

Aziz menuturkan, penceramah yang dihadirkan dalam kajian online itu hanya mengajarkan kebaikan, bukan aksi teror.

“Umat Islam yang ajarannya saling menasihati dalam kebaikan saja dipersulit,” kata Aziz.

Dia pun menduga telah terjadi alergi Islam sehingga kajian online tersebut dibatalkan, “Mungkin (alergi Islam), padahal penduduk Indonesia mayoritas muslim, tetapi ajaan Islam termarginalkan,” ujar Aziz.

DIketahui, kajian online Meeting Ramadhan 1442 H yang digelar @BakisPelni (Badan Kerohanian Islam), rencananya diisi oleh pembicara seperti Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Rizal Yuliar Putrananda, Ustaz Subhan Bawazier, KH Cholil Nafis yang juga Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat dan Ustaz Syafiq Riza Basalamah, dibatalkan oleh Direksi dan Komisaris PT Pelni. []

SANCAnews – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas akan mengirim surat protes keras kepada Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin terkait tindakan pelarangan ceramah agama di BUMN PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

"Apa yang salah dengan penceramah ini? Buktinya radikal mana?" ujarnya di kanal YouTube TV One, Jumat (9/4).

Dia mengaku mengenal betul sikap KH Ma'ruf Amin selama memimpin MUI, yaitu bertoleransi dalam hal yang bersifat majalul ikhtilaf (perbedaan pendapat) tetapi bersikap tegas dalam hal-hal yang pokok (ushuliyah).

"Beberapa hari ini saya akan menyampaikan secara pribadi surat protes ke wapres," tegasnya.

Dikatakannya, bila memang pengajian itu melanggar ushuliyah, pelarangan ini bisa diterima. Jika hal itu hanya masalah majalul ikhtilaf maka kebijakan memberangus pengajian itu bertentangan dengan sikap Wapres Ma'ruf Amin selama ini.

"Pertanyaan besar bagi saya, di negeri yang Wapresnya mantan Ketua Umum MUI mengapa kok masih ada orang-orang seperti ini (melarang pengajian)," ujarnya.

Sebelumnya, kajian online Meeting Ramadhan 1442 H yang digelar @BakisPelni (Badan Kerohanian Islam), rencananya diisi oleh pembicara seperti Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Rizal Yuliar Putrananda, Ustaz Subhan Bawazier, KH Cholil Nafis yang juga Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat dan Ustaz Syafiq Riza Basalamah dibatalkan oleh Direksi dan Komisaris PT Pelni.

Kebijakan pelarangan itu dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi perusahaan pelat merah itu dengan alasan tidak berizin. Bahkan seorang pejabat di Pelni digeser posisinya gara-gara kajian itu. (*)

SANCAnews – Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah meningkatkan program deradikalisasi dan peneguhan Islam moderat di Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya, program deradikalisasi tidak boleh mengucilkan kelompok-kelompok tertentu.

"Saya melihat ada juga sekelompok orang tertentu yang merasa paling benar. Menyalahkan kelompok lain. Bahkan, menuduh yang lain sebagai kelompok radikal," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/4).

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu juga berharap pemerintah tidak mengikuti arus framing yang dilekatkan pada suatu kelompok tertentu.

"Kalau ada kelompok tertentu yang dituduh radikal, harus diverifikasi. Siapa orangnya, apa ajarannya, apa target sasarannya, di mana mereka bergerak, dan lain-lain," ujar Saleh.

"Ini sangat penting sebab Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Pasti banyak keragaman dalam pengamalan ajaran agama," sambung Saleh.

Dia menambahkan bahwa menuduh atau menyudutkan suatu kelompok itu radikal bukan tindakan yang benar. Apalagi tuduhan itu hanya berdasarkan dugaan atau asumsi, tanpa bukti yang valid.

"Intinya, apa pun alasannya, sikap menuduh dan menyudutkan ini tidak baik. Sebaliknya, silaturrahim dan peneguhan persatuan itu yang harus dikedepankan," ujar Saleh. (glc)