SANCAnews.id

SANCAnews – Utang merupakan sesuatu yang larang dalam Islam. Sebab, dalam utang ada bunga yang merupakan riba dan tidak diperbolehkan.

Salah satu alasan dari sudut pandang ekonomi mengapa utang di konvensional berbahaya adalah utang menciptakan uang dari uang (creating money out of money), tidak ada usaha yang nyata atau tidak ada transaksi nyata di sektor riil yang terjadi.

Sehingga kemajuan tingkat utang tidak berbanding lurus atau tidak sesuai dengan kemajuan di sektor riil.

Begitu disampaikan peneliti ekonomi syariah Indef, Fauziah Rizki Yuniarti menanggapi pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyebut ekonomi Islam bisa menjadi solusi utama mengeluarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Di mana, di satu sisi lain utang negara di bawah kendali Sri Mulyani terus bertambah.

"Itu yang terjadi salah satunya di Indonesia. Ada gap yang besar antara sektor keuangan dan sektor riil," kata Fauziah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/4).

Fauziah menyatakan, utang dengan bunga dilarang dalam Islam, karena bunga itu bagian dari riba yang jelas Islam melarang riba. Islam juga menawarkan beberapa alternatif pembiayaan, tanpa utang dengan bunga.

Pertama, pembiayaan berdasarkan jual beli dengan keuntungan. Pembiayaan berdasarkan jual beli ada beberapa kontrak/akad, seperti murabahah atau pembiayaan berdasarkan jual beli dengan keuntungan. Kontrak pembiayaan ini yang paling banyak dipakai di perbankan syariah di Indonesia dan dunia.

Kemudian ada istisna atau untuk pembiayaan infrsatruktur, manufaktur, atau barang-barang  nongeneric, dan salam untuk pembiayaan agrikultur.

Kedua, investasi atau pembiayaan ekuitas (equity financing) atau pembiayaan kerjasama (partnership financing). Pembiayaan ini bisa berupa kontrak/akad, seperti Mudharabah atau satu pihak menyumbang dana, satu pihak menyumbang tenaga.

Kemudian Musharakah atau dua pihak bersama-sama menyumbang dana dan tenaga dengan porsi masing-masing, ini kontrak pembiayaan yang paling banyak kedua setelah murabahah yang dipakai di perbankan syariah di Indonesia.

Ketiga, pembiayaan dengan sewa (lease financing) atau berdasarakan aset (asset-based) dengan menggunakan Ijarah. Keempat, pembiayaan dengan agency-based atau wakalah.

"Ada banyak bentuk pembiayaan dalam ekonomi Islam yang sebenarnya bisa di-explore pemerintah," tuturnya.

Fauziah menilai, pemerintah bisa menggeser konsep utang yang sekadar utang, menjadi misalnya pembiayaan berdasarkan jual beli (Murabahah/Istisna/Salam) atau pembiayaan berdasarkan ekuitas (Mudharabah/Musharakah). Sehingga setiap utang yang dimiliki/diciptakan pemerintah itu memang mencerminkan apa yang terjadi di sector riil.

"Sehingga meningkatnya utang pemerintah berbanding lurus dengan meningkatnya transaksi di sector riil, sehingga ekonomi sector riil ikut berkembang," tandasnya. []

SANCAnews – Narasi radikal dan terorisme belakangan kembali menghiasi ruang diskusi di Tanah Air seiring adanya peristiwa aksi terorisme di sejumlah wilayah. Bahkan penyebaran ideologi radikal disebut telah memanfaatkan ruang media sosial.

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 2018-2021, Haris Pertama berpandangan, radikal tidak hanya dimiliki oleh para teroris, melainkan telah menyusup ke para pendengung bayaran di sosial media atau yang kerap disebut sebagai BuzzerRp.

"BuzzerRP juga bisa dikategorikan kelompok radikal dan teroris," kata Haris Pertama di akun Twitternya, Jumat (9/4).

Bukan tanpa sebab ia melabeli pendengung bayaran sebagai kelompok radikal. Keberadan BuzzerRp di lini dunia maya terbukti telah memicu ketakutan oleh para intelektual.

"Karena banyak kaum intelektual yang ketakutan, ngeri dan merasa diteror sama mereka. Bener enggak ya pemikiran saya ini?" tandasnya.

Belakangan, pihak kepolisian diminta menertibkan keberadaan paham radikal di media sosial. Tidak hanya sekadar menutup akun terindikasi menyebarkan radikalisme, Polisi diminta memproses aktor di balik akun penyebar radikal yang dimaksud.

"Polisi wajib memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikal, terutama paham yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam kedaulatan negara," kata pakar hukum Petrus Selestinus. (rmol)

SANCAnews – Pemerintah memutuskan mudik dilarang. Selain larangan mudik tanggal 6 - 17 Mei 2021, transportasi umum, baik udara, darat maupun laut dilarang beroperasi. Namun, tempat wisata masih boleh buka.

Hal ini menimbulkan kecemburuan sopir angkutan umum (Angkot) terhadap tempat wisata yang tetap buka. Salah satunya sopir angkot di Joyoboyo, Ahmad Suud (63). Dia merasa kebijakan pemerintah ini tidak adil. Jika tempat wisata yang menarik wisatawan tetap dibuka, lantas mengapa transportasi umum dihentikan hampir dua pekan.

"Nggak adil kalau tempat wisata dibuka, transportasi umum nggak boleh. Seharusnya tutup semua sekalian," tegas Suud kepada detikcom saat ditemui di Terminal Joyoboyo, Jumat (9/4/2021).

Sopir angkot jurusan Joyoboyo-Menganti Gresik ini berharap angkutan umum tetap bisa beroperasi. Sebab selama pandemi penumpang sangat jauh berkurang. Bila tidak beroperasi, tidak ada pemasukan keuangan untuk keluarganya.

"Kalau nggak boleh beroperasi, diliburkan nggak ada penumpang, kita jadi nggak kerja. Sudah sepi malah ditutup kita jadi pengangguran. Kalau bisa dibuka biasa, agar bisa kerja, terminal ada penumpang," jelasnya.

Senada yang diungkapkan Joni (50) sopir angkot jurusan Joyoboyo-Sidoarjo. Dia tak ingin lebaran tahun ini seperti tahun lalu yang tidak boleh beroperasi.

"Kalau nggak bisa beroperasi kita makan apa, kita juga butuh makan. Kalau nggak beroperasi mau gimana lagi. Saya minta kebijakan dari pemerintah saja agar boleh beroperasi, kita juga butuh makan anak istri," kata Joni.

Menurutnya, sopir angkot akan dirugikan jika transportasi umum tidak beroperasi. "Kalau tutup ya tutup semua, harus ada kebijakannya. Sudah sepi malah nggak boleh jalan (operasional) lagi. Mau makan apa kita. Teman-teman sopir semuanya merasakan. Sampai sekarang masih sepi. Lebaran tahun lalu juga nggak jalan," pungkasnya.[]

SANCAnews – Para petinggi negeri ini sudah cukup canggih mengalihkan isu yang menjadi persoalan utama bangsa dengan isu agama. Sehingga lupa meminta pertanggungjawaban atas kondisi ekonomi bangsa.

Hal itu disampaikan oleh ekonom senior, DR Rizal Ramli (RR), saat berbincang dengan wartawan senior, Edy Mulyadi, yang diunggah akun YouTube Bang Edy Channel, Jumat (9/4).

Awalnya, Edy merasa heran dengan para petinggi negeri yang tidak sadar akan sejarah pemimpin Indonesia sebelumnya yang jatuh karena persoalan ekonomi. Apalagi jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

"Oh enggak Ed, jangan remehkan mereka, mereka cukup canggih. Cukup canggih, mereka naikin aja isu agama terus," ujar RR seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/4).

Sehingga, kata RR, rakyat disibukan dengan 'isu baru' soal agama dan lupa dengan isu ekonomi.

"Rakyat lupa minta pertanggungjawaban mereka dalam kinerja ekonomi. Kembangin saja radikal radikul, sibuk berantem sendiri ya kan? Lupa minta 'eh kerja lu beres gak sih sebagai pemimpin? Lu mampu gak naikin gaji kita? Kalian mampu gak ekonomi saya lebih sejahtera?' Lupa, sibuk radikal radikul," jelas RR.

"Jadi memang direkayasa lah misalnya isu yang sistematis ini," sambung RR menutup. []

SANCAnews – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PELNI buka suara terkait isu yang sedang ramai mengenai kegiatan pengajian yang dinilai radikal. Perseroan pun menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang ditimbulkan.

Saat ini manajemen sudah mengambil tindakan yang diperlukan. Serta menegaskan bahwa perseroan dalam menjalankan usahanya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan selalu menegakkan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI Opik Taufik mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti persoalan ini secara serius dan objektif. Hal ini akan menjadi evakuasi perseroan.

“Kami telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung. Kami sekaligus meminta maaf kepada segenap stakeholder dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk ke depannya," ujarnya dalam keteranganya, Jumat (9/4/2021).

Sebagaimana informasi yang beredar, bahwa Badan Kerohanian Islam atau Bakis PELNI menggelar kegiatan kajian dalam rangka menyemarakkan datangnya Bulan Suci Ramadan. Namun, kegiatan tersebut dibatalkan karena belum memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan

Badan Kerohanian Islam atau Bakis PT PELNI merupakan badan keagamaan islam di bawah Perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bakis PT PELNI adalah memfasilitasi pegawai muslim di Perusahaan untuk melakukan kegiatan rohani, seperti kegiatan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, pengajian, serta menyalurkan zakat dan infaq pegawai PT PELNI.

"Setelah dilakukan klarifikasi kepada penyelenggara kegiatan, kami mendapati terdapat kealpaan untuk melakukan komunikasi sebagaimana yang biasa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, kami segera merespon kekeliruan ini secara serius," kata Opik.

PT Pelni resmi mencopot pejabatnya, Kamis (8/4/2021). Pejabat itu diduga kuat mengelar kajian Ramadhan yang tak berizin dari direksi serta diduga terlibat radikalisme.

Hal itu diungkapkan Komisaris Independen Dede Budhyarto melalui akun twitternya, @kangdede78, kemarin. Dalam cuitannya ia mengungkapkan temuan ini didapat melalui flyer yang tersebar di jejaring pegawai PT Pelni.

"Sehubungan flyer info penceramah dlm kegiatan Ramadhan di lingkungan PT @pelni162 dr Badan Dakwah Pelni yg sudah beredar luas perlu saya sampaikan bahwa: Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tsb DIBATALKAN," kata Dede dalam cuitannya.

Dalam flyer yang tersebar, diketahui nantinya akan ada ceramah setiap Kamis di waktu Ramadhan secara daring. Beberapa penceramahan seperti Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Rizal Yuliar, Ustaz Syafiq Riza Basalamah disebut akan mengisi ceramah pada siang dan disiarkan di akun medsos resmi PT Pelni.

Selain membatalkan kegiatan, Dede mengungkapkan PT Pelni juga memecat pejabatnya. Tak rinci pejabat yang dimaksud dan apa jabatannya. "Selain itu pejabat yg terkait dgn kepanitiaan acara tsb telah DICOPOT," katanya.

Dede menjelaskan bahwa hal itu menjadi pelajaran bagi BUMN. Ia menegaskan agar tak segan mencopot pegawainya yang terpapar radikalisme. "Ini pelajaran sekaligus WARNING kpd seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yg terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sdktpun, BERANGUS," tutupnya. []