SANCAnews.id

SANCAnews – Pemerintah memutuskan mudik dilarang. Selain larangan mudik tanggal 6 - 17 Mei 2021, transportasi umum, baik udara, darat maupun laut dilarang beroperasi. Namun, tempat wisata masih boleh buka.

Hal ini menimbulkan kecemburuan sopir angkutan umum (Angkot) terhadap tempat wisata yang tetap buka. Salah satunya sopir angkot di Joyoboyo, Ahmad Suud (63). Dia merasa kebijakan pemerintah ini tidak adil. Jika tempat wisata yang menarik wisatawan tetap dibuka, lantas mengapa transportasi umum dihentikan hampir dua pekan.

"Nggak adil kalau tempat wisata dibuka, transportasi umum nggak boleh. Seharusnya tutup semua sekalian," tegas Suud kepada detikcom saat ditemui di Terminal Joyoboyo, Jumat (9/4/2021).

Sopir angkot jurusan Joyoboyo-Menganti Gresik ini berharap angkutan umum tetap bisa beroperasi. Sebab selama pandemi penumpang sangat jauh berkurang. Bila tidak beroperasi, tidak ada pemasukan keuangan untuk keluarganya.

"Kalau nggak boleh beroperasi, diliburkan nggak ada penumpang, kita jadi nggak kerja. Sudah sepi malah ditutup kita jadi pengangguran. Kalau bisa dibuka biasa, agar bisa kerja, terminal ada penumpang," jelasnya.

Senada yang diungkapkan Joni (50) sopir angkot jurusan Joyoboyo-Sidoarjo. Dia tak ingin lebaran tahun ini seperti tahun lalu yang tidak boleh beroperasi.

"Kalau nggak bisa beroperasi kita makan apa, kita juga butuh makan. Kalau nggak beroperasi mau gimana lagi. Saya minta kebijakan dari pemerintah saja agar boleh beroperasi, kita juga butuh makan anak istri," kata Joni.

Menurutnya, sopir angkot akan dirugikan jika transportasi umum tidak beroperasi. "Kalau tutup ya tutup semua, harus ada kebijakannya. Sudah sepi malah nggak boleh jalan (operasional) lagi. Mau makan apa kita. Teman-teman sopir semuanya merasakan. Sampai sekarang masih sepi. Lebaran tahun lalu juga nggak jalan," pungkasnya.[]

SANCAnews – Para petinggi negeri ini sudah cukup canggih mengalihkan isu yang menjadi persoalan utama bangsa dengan isu agama. Sehingga lupa meminta pertanggungjawaban atas kondisi ekonomi bangsa.

Hal itu disampaikan oleh ekonom senior, DR Rizal Ramli (RR), saat berbincang dengan wartawan senior, Edy Mulyadi, yang diunggah akun YouTube Bang Edy Channel, Jumat (9/4).

Awalnya, Edy merasa heran dengan para petinggi negeri yang tidak sadar akan sejarah pemimpin Indonesia sebelumnya yang jatuh karena persoalan ekonomi. Apalagi jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

"Oh enggak Ed, jangan remehkan mereka, mereka cukup canggih. Cukup canggih, mereka naikin aja isu agama terus," ujar RR seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/4).

Sehingga, kata RR, rakyat disibukan dengan 'isu baru' soal agama dan lupa dengan isu ekonomi.

"Rakyat lupa minta pertanggungjawaban mereka dalam kinerja ekonomi. Kembangin saja radikal radikul, sibuk berantem sendiri ya kan? Lupa minta 'eh kerja lu beres gak sih sebagai pemimpin? Lu mampu gak naikin gaji kita? Kalian mampu gak ekonomi saya lebih sejahtera?' Lupa, sibuk radikal radikul," jelas RR.

"Jadi memang direkayasa lah misalnya isu yang sistematis ini," sambung RR menutup. []

SANCAnews – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PELNI buka suara terkait isu yang sedang ramai mengenai kegiatan pengajian yang dinilai radikal. Perseroan pun menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang ditimbulkan.

Saat ini manajemen sudah mengambil tindakan yang diperlukan. Serta menegaskan bahwa perseroan dalam menjalankan usahanya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan selalu menegakkan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI Opik Taufik mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti persoalan ini secara serius dan objektif. Hal ini akan menjadi evakuasi perseroan.

“Kami telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung. Kami sekaligus meminta maaf kepada segenap stakeholder dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk ke depannya," ujarnya dalam keteranganya, Jumat (9/4/2021).

Sebagaimana informasi yang beredar, bahwa Badan Kerohanian Islam atau Bakis PELNI menggelar kegiatan kajian dalam rangka menyemarakkan datangnya Bulan Suci Ramadan. Namun, kegiatan tersebut dibatalkan karena belum memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan

Badan Kerohanian Islam atau Bakis PT PELNI merupakan badan keagamaan islam di bawah Perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bakis PT PELNI adalah memfasilitasi pegawai muslim di Perusahaan untuk melakukan kegiatan rohani, seperti kegiatan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, pengajian, serta menyalurkan zakat dan infaq pegawai PT PELNI.

"Setelah dilakukan klarifikasi kepada penyelenggara kegiatan, kami mendapati terdapat kealpaan untuk melakukan komunikasi sebagaimana yang biasa dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, kami segera merespon kekeliruan ini secara serius," kata Opik.

PT Pelni resmi mencopot pejabatnya, Kamis (8/4/2021). Pejabat itu diduga kuat mengelar kajian Ramadhan yang tak berizin dari direksi serta diduga terlibat radikalisme.

Hal itu diungkapkan Komisaris Independen Dede Budhyarto melalui akun twitternya, @kangdede78, kemarin. Dalam cuitannya ia mengungkapkan temuan ini didapat melalui flyer yang tersebar di jejaring pegawai PT Pelni.

"Sehubungan flyer info penceramah dlm kegiatan Ramadhan di lingkungan PT @pelni162 dr Badan Dakwah Pelni yg sudah beredar luas perlu saya sampaikan bahwa: Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tsb DIBATALKAN," kata Dede dalam cuitannya.

Dalam flyer yang tersebar, diketahui nantinya akan ada ceramah setiap Kamis di waktu Ramadhan secara daring. Beberapa penceramahan seperti Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Rizal Yuliar, Ustaz Syafiq Riza Basalamah disebut akan mengisi ceramah pada siang dan disiarkan di akun medsos resmi PT Pelni.

Selain membatalkan kegiatan, Dede mengungkapkan PT Pelni juga memecat pejabatnya. Tak rinci pejabat yang dimaksud dan apa jabatannya. "Selain itu pejabat yg terkait dgn kepanitiaan acara tsb telah DICOPOT," katanya.

Dede menjelaskan bahwa hal itu menjadi pelajaran bagi BUMN. Ia menegaskan agar tak segan mencopot pegawainya yang terpapar radikalisme. "Ini pelajaran sekaligus WARNING kpd seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yg terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sdktpun, BERANGUS," tutupnya. []

SANCAnews – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon turut menyoroti adanya langkah pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintah dari Yayasan Harapan Kita milik  keluarga Presiden Soeharto.

Sebelumnya, kepastian pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam konferensi pers virtual, Rabu, 7 April 2021.

Pratikno mengumumkan perpindahan pengelolaan TMII oleh negara yang sebelumnya di bawah Yayasan Harapan Kita sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2021.

Sebelumnya, Yayasan Harapan Kita merupakan yayasan milik keluarga Presiden Soeharto yang telah mengelola TMII selama 44 tahun.

Dasar hukum pengelolaan TMII awalnya merujuk Keppres nomor 51 tahun 1977 yang menyebutkan aset Kemensetneg TMII pengelolaannya diberikan ke Yayasan Harapan Kita.

Dalam keterangannya, Mensesneg Pratikno mengatakan terbitnya Perpres nomor 19 tahun 2021 tersebut dilatarbelakangi masukan banyak pihak soal TMII salah satunya BPK.

Dengan adanya keputusan ini, Kemensetneg memberikan tenggat waktu 3 bulan bagi yayasan keluarga Presiden Soeharto untuk menyerahkan pengelolaan TMII kepada negara.

"Dalam masa transisi ini, TMII tetap beroperasi seperti biasa. Para staf tetap bekerja seperti biasa, tetap mendapatkan hak keuangan dan fasilitas, tetap seperti biasanya," kata Pratikno.

Setelah pengambilalihan ini, TMII rencananya akan dikelola untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat dan juga memperluas kontribusinya terhadap keuangan negara.

Melalui akun Twitter pribadinya yang di unggah, Rabu, 7 April 2021, Fadli Zon pun memberikan pesan khusus merespons pengambilalihan TMII oleh negara.

"Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang," kata Fadli Zon di akun Twitter-nya @fadlizon. []

Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang. https://t.co/J2t3sEJzok

— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 7, 2021

SANCAnews – Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik hingga dibukanya pariwisata. Menurut Wahidin dua kebijakan pemerintah pusat itu justru membuat pusing pemerintah daerah dalam mengontrol wilayahnya terkait pencegahan penularan Covid-19.

"Jadi ini Covid-19 dan ekonomi seperti dua mata sisi uang. Harusnya pilihannya satu, dilarang ya dilarang. Kalau satu dilarang. satu dibolehkan, ini kesulitan bagi pemerintah daerah dalam implementasinya," kata Wahidin saat ditemui di rumah dinasnya, Serang, Banten, Kamis (8/4).

Wahidin menjelaskan fakta di lapangan terutama di tempat pariwisata, misalnya pantai, akan sulit meminta masyarakat menjaga jarak apalagi berkerumun. Diketahui, pemerintah pusat memperbolehkan lokasi wisata buka, tetapi dengan syarat penegakan protokol kesehatan Covid-19.

"Bagaimana mengatur prokesnya. Prokesnya sudah ada bakunya, tapi bagaimana mengaturnya. Ini yang menjadi pikiran kita," ujar Wahidin.

WH mengaku tidak mungkin Satgas covid daerah memantau seluruh destinasi wisata yang ada di Banten. Apalagi, sambungnya, selalu meminta wisatawan untuk menjaga jarak.

Pasalnya wisatawan bukan hanya datang dari kota, namun penduduk lokal Banten juga dipastikan akan berlibur ke destinasi wisata terdekat.

"Apa kita satu satu upaya di masyarakat dengan prokes, nah di pantai bagaimana dengan prokesnya, kalau mandi bagaimana dengan prokesnya. Ini kan menimbulkan persoalan bagi kita di daerah dalam menata prokesnya," ujarnya.

Sebagai informasi, dualisme kebijakan itu bukan hanya dikritik Wahidin saja. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan banyak warga bertanya-tanya tentang larangan mudik. Pasalnya, tempat pariwisata tetap diizinkan dibuka.

Puan meminta pemerintah konsisten pada kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga. Ia meminta pemerintah mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah bulan ramadan, hingga tempat wisata demi mencegah penularan covid-19.

"Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten," ujar Puan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis. (*)