SANCAnews.id

SANCAnews – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon turut menyoroti adanya langkah pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintah dari Yayasan Harapan Kita milik  keluarga Presiden Soeharto.

Sebelumnya, kepastian pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam konferensi pers virtual, Rabu, 7 April 2021.

Pratikno mengumumkan perpindahan pengelolaan TMII oleh negara yang sebelumnya di bawah Yayasan Harapan Kita sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2021.

Sebelumnya, Yayasan Harapan Kita merupakan yayasan milik keluarga Presiden Soeharto yang telah mengelola TMII selama 44 tahun.

Dasar hukum pengelolaan TMII awalnya merujuk Keppres nomor 51 tahun 1977 yang menyebutkan aset Kemensetneg TMII pengelolaannya diberikan ke Yayasan Harapan Kita.

Dalam keterangannya, Mensesneg Pratikno mengatakan terbitnya Perpres nomor 19 tahun 2021 tersebut dilatarbelakangi masukan banyak pihak soal TMII salah satunya BPK.

Dengan adanya keputusan ini, Kemensetneg memberikan tenggat waktu 3 bulan bagi yayasan keluarga Presiden Soeharto untuk menyerahkan pengelolaan TMII kepada negara.

"Dalam masa transisi ini, TMII tetap beroperasi seperti biasa. Para staf tetap bekerja seperti biasa, tetap mendapatkan hak keuangan dan fasilitas, tetap seperti biasanya," kata Pratikno.

Setelah pengambilalihan ini, TMII rencananya akan dikelola untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat dan juga memperluas kontribusinya terhadap keuangan negara.

Melalui akun Twitter pribadinya yang di unggah, Rabu, 7 April 2021, Fadli Zon pun memberikan pesan khusus merespons pengambilalihan TMII oleh negara.

"Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang," kata Fadli Zon di akun Twitter-nya @fadlizon. []

Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang. https://t.co/J2t3sEJzok

— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) April 7, 2021

SANCAnews – Gubernur Banten, Wahidin Halim, mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik hingga dibukanya pariwisata. Menurut Wahidin dua kebijakan pemerintah pusat itu justru membuat pusing pemerintah daerah dalam mengontrol wilayahnya terkait pencegahan penularan Covid-19.

"Jadi ini Covid-19 dan ekonomi seperti dua mata sisi uang. Harusnya pilihannya satu, dilarang ya dilarang. Kalau satu dilarang. satu dibolehkan, ini kesulitan bagi pemerintah daerah dalam implementasinya," kata Wahidin saat ditemui di rumah dinasnya, Serang, Banten, Kamis (8/4).

Wahidin menjelaskan fakta di lapangan terutama di tempat pariwisata, misalnya pantai, akan sulit meminta masyarakat menjaga jarak apalagi berkerumun. Diketahui, pemerintah pusat memperbolehkan lokasi wisata buka, tetapi dengan syarat penegakan protokol kesehatan Covid-19.

"Bagaimana mengatur prokesnya. Prokesnya sudah ada bakunya, tapi bagaimana mengaturnya. Ini yang menjadi pikiran kita," ujar Wahidin.

WH mengaku tidak mungkin Satgas covid daerah memantau seluruh destinasi wisata yang ada di Banten. Apalagi, sambungnya, selalu meminta wisatawan untuk menjaga jarak.

Pasalnya wisatawan bukan hanya datang dari kota, namun penduduk lokal Banten juga dipastikan akan berlibur ke destinasi wisata terdekat.

"Apa kita satu satu upaya di masyarakat dengan prokes, nah di pantai bagaimana dengan prokesnya, kalau mandi bagaimana dengan prokesnya. Ini kan menimbulkan persoalan bagi kita di daerah dalam menata prokesnya," ujarnya.

Sebagai informasi, dualisme kebijakan itu bukan hanya dikritik Wahidin saja. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan banyak warga bertanya-tanya tentang larangan mudik. Pasalnya, tempat pariwisata tetap diizinkan dibuka.

Puan meminta pemerintah konsisten pada kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga. Ia meminta pemerintah mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah bulan ramadan, hingga tempat wisata demi mencegah penularan covid-19.

"Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten," ujar Puan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis. (*)

SANCAnews – Anggota DPR RI, Tifatul Sembiring, menanggapi pernyataan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, yang mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pasti masuk surga jika memindahkan Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @timsembiring, ia dibuat heran dengan pernyataan dari sang gubernur.

Menurutnya, pernyataan Isran Noor ini seolah menyebut bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu kota.

"Emangnya syurga di bawah telapak kaki ibukota, pak gub. Aya2 wae..," ujar Tifatul Sembiring dalam cuitan yang diunggah pada Kamis, 8 April 2021.

Diberitakan sebelumnya, Isran Noor mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) bukan hanya keinginan dari Presiden RI ke-7 tersebut.

Ia menuturkan, Soekarno dan Soeharto pun sejak dulu ingin memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta.

"Sejak presiden pertama, presiden kedua, presiden ketiga, semuanya ingin memindahkan Ibu Kota Negara," ujarnya dalam acara kuliah umum daring di Universitas Indonesia pada Rabu, 7 April 2021.

Isran Noor lantas membuat pernyataan yang cukup membuat publik tercengang soal keyakinannya bahwa Jokowi akan masuk surga jika pemindahan IKN tersebut benar-benar terealisasi di masa jabatannya.

"Makanya saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, presiden, 'Bapak Jokowi, Bapak itu pasti masuk surga, kenapa Pak Isran? Tidak usah lagi Bapak itu beramal ibadah, Apa lagi itu Pak Isran? Karena Bapak telah mewujudkan cita-cita dua kepala negara untuk memindahkan, Pak Soekarno dan Pak Soeharto," tuturnya menjelaskan.

Tak cukup sampai di situ, menurut Isran Noor, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menginginkan pemindahan Ibu Kota Negara itu untuk terlaksana.

"Artinya Bapak mewujudkan cita-cita itu. Lalu dia (Jokowi) menyampaikan, 'Pak Isran, ini pemindahan Ibu Kota itu bukan ujug-ujug, tapi melalui kajian-kajian'," kata Isran Noor.

Isu rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) kini memang tengah menjadi perbincangan hangat publik.

Presiden RI Joko Widodo sendiri telah menunjukkan pradesai Istana Negara yang akan dibangun di Kaltim nantinya.

Dalam mendesain Istana Negara, pemerintah memilih seorang seniman patung kenamaan, Nyoman Nuarta.

"Usulan beliau sarat dengan filosofi lambang Burung Garuda sebagai pemersatu bangsa sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Jokowi seperti tertulis di deskripsi video pradesain Istana Negara tersebut.***

SANCAnews – Koordinator Bela Islam berencana akan melaporkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj perihal kasus pelecehan agama islam dan penodaan aqidah.

Namun, laporan terhadap Said Aqil itu belum diketahui apakah dilayangkan ke Bareskrim Polri ataukah ke Polda Metro Jaya.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Korlabi Novel Bamukmin saat dihubungi PojokSatu.id, Kamis (8/4/2021).

“SAS (Said Aqil Siradj) juga diduga telah melecehkan agama islam dan kami korlabi lagi pelajari untuk segera melaporkan SAS atas dugaan penodaan aqidah dan syariat islam,” kata Novel.

Kendati bakal dilaporkan, namun Novel sendiri belum membeberkan kapan waktu laporan itu bakal dilayangkan.

“Nanti ya, kami lagi pelajari untuk segera melaporkan SAS,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)Said Aqil Siroj meminta dosen agama di fakultas umum tingkat universitas untuk tidak terlalu banyak mengajarkan Aqidah dan Syariah. Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan risiko peningkatan radikalisme.

“Bagi dosen agama yang mengajar agama di bukan fakultas agama, tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan syariah. Cukup dua kali pertemuan. Rukun iman dan [rukun] islam,” Said Aqil dalam sebuah diskusi daring, Senin (5/4).

Berdasarkan Quran dan Hadist, kata Said Aqil, bahwa manusia tidak hanya ditugaskan untuk melakukan hal-hal terkait teologi atau ‘ilahiyah’ , tetapi juga menyangkut kemanusiaan.

Ia memberi contoh, seharusnya dosen-dosen harus mengembalikan masa kejayaan peradaban Islam. Delapan abad yang lalu, kata dia, intelektual Islam lebih maju dari Eropa dan China.

“Waktu itu Eropa masih tidur, China masih tradisional. Islam sudah maju luar biasa,” ucapnya.

“Bagaimana para ulama para pemikir para teknokrat sudah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa,” tambah dia. (*)

SANCAnews – Sejumlah tokoh menyuarakan pendapatnya soal alih kelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ke tangan negara, tak terkecuali Fahri Hamzah.

Tanggapannya itu dia sampaikan melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada 8 April 2021.

Fahri menilai bahwa TMII ini merupakan salah satu bangunan bersejarah di mana banyak sekali memori kolektif bangsa yang melekat di setiap fasadnya.

"TMII (Taman Mini Indonesia Indah), menurut saya adalah “sedikit dari penjaga memori kolektif bangsa yang penting,” kata Fahri, dikutip dari akun Twitter @FahriHamzah.

Oleh karena itu, meski nantinya ada pergantian pihak pengelola, Fahri Hamzah berharap agar bangunan maupun isinya tetap dijaga keautentikannya.

"Tetaplah jaga seperti itu," ucapnya.

Bersamaan dengan momen alih kelola TMII, Fahri Hamzah berharap ada pihak yang diberi penghargaan atas karya besar yang hingga puluhan tahun itu tetap tegak berdiri.

Orang yang dimaksud Fahri Hamzah tak lain adalah penggagas TMII, Siti Hartinah Soeharto atau akrab disapa Ibu Tien.

"Ibu Tien (Siti Hartinah Soeharto) sebagai penggagasnya harusnya mendapatkan penghargaan besar untuk itu," tuturnya.

Tindakan tersebut menurut Fahri, merupakan salah satu bentuk apresiasi bagi sang penggagas hingga karya besarnya itu sendiri.

"Hargailah karya besar ini!," tutur Fahri.

Sebelumnya, pengumuman resmi terkait pengambilalihan pengelolaan TMII oleh negara disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam konferensi pers virtual, Rabu, 7 April 2021.

"Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII, yang didalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg," kata Pratikno.

Keputusan pemerintah tersebut, lanjut dia, juga menadakan berakhirnya masa pengelolaan Yayasan Harapan Kita terhadap TMII.

"Dan berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan Yayasan Harapan Kita," ujarnya menambahkan.

Yayasan Harapan Kita yang merupakan yayasan milik keluarga Presiden Soeharto tersebut dibina oleh Soehardjo, Bambang Trihatmodjo, Rusmono, dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana sebagai Ketua Umumnya. []