SANCAnews.id

SANCAnews – Koordinator Bela Islam berencana akan melaporkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj perihal kasus pelecehan agama islam dan penodaan aqidah.

Namun, laporan terhadap Said Aqil itu belum diketahui apakah dilayangkan ke Bareskrim Polri ataukah ke Polda Metro Jaya.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Korlabi Novel Bamukmin saat dihubungi PojokSatu.id, Kamis (8/4/2021).

“SAS (Said Aqil Siradj) juga diduga telah melecehkan agama islam dan kami korlabi lagi pelajari untuk segera melaporkan SAS atas dugaan penodaan aqidah dan syariat islam,” kata Novel.

Kendati bakal dilaporkan, namun Novel sendiri belum membeberkan kapan waktu laporan itu bakal dilayangkan.

“Nanti ya, kami lagi pelajari untuk segera melaporkan SAS,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)Said Aqil Siroj meminta dosen agama di fakultas umum tingkat universitas untuk tidak terlalu banyak mengajarkan Aqidah dan Syariah. Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan risiko peningkatan radikalisme.

“Bagi dosen agama yang mengajar agama di bukan fakultas agama, tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan syariah. Cukup dua kali pertemuan. Rukun iman dan [rukun] islam,” Said Aqil dalam sebuah diskusi daring, Senin (5/4).

Berdasarkan Quran dan Hadist, kata Said Aqil, bahwa manusia tidak hanya ditugaskan untuk melakukan hal-hal terkait teologi atau ‘ilahiyah’ , tetapi juga menyangkut kemanusiaan.

Ia memberi contoh, seharusnya dosen-dosen harus mengembalikan masa kejayaan peradaban Islam. Delapan abad yang lalu, kata dia, intelektual Islam lebih maju dari Eropa dan China.

“Waktu itu Eropa masih tidur, China masih tradisional. Islam sudah maju luar biasa,” ucapnya.

“Bagaimana para ulama para pemikir para teknokrat sudah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa,” tambah dia. (*)

SANCAnews – Sejumlah tokoh menyuarakan pendapatnya soal alih kelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ke tangan negara, tak terkecuali Fahri Hamzah.

Tanggapannya itu dia sampaikan melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada 8 April 2021.

Fahri menilai bahwa TMII ini merupakan salah satu bangunan bersejarah di mana banyak sekali memori kolektif bangsa yang melekat di setiap fasadnya.

"TMII (Taman Mini Indonesia Indah), menurut saya adalah “sedikit dari penjaga memori kolektif bangsa yang penting,” kata Fahri, dikutip dari akun Twitter @FahriHamzah.

Oleh karena itu, meski nantinya ada pergantian pihak pengelola, Fahri Hamzah berharap agar bangunan maupun isinya tetap dijaga keautentikannya.

"Tetaplah jaga seperti itu," ucapnya.

Bersamaan dengan momen alih kelola TMII, Fahri Hamzah berharap ada pihak yang diberi penghargaan atas karya besar yang hingga puluhan tahun itu tetap tegak berdiri.

Orang yang dimaksud Fahri Hamzah tak lain adalah penggagas TMII, Siti Hartinah Soeharto atau akrab disapa Ibu Tien.

"Ibu Tien (Siti Hartinah Soeharto) sebagai penggagasnya harusnya mendapatkan penghargaan besar untuk itu," tuturnya.

Tindakan tersebut menurut Fahri, merupakan salah satu bentuk apresiasi bagi sang penggagas hingga karya besarnya itu sendiri.

"Hargailah karya besar ini!," tutur Fahri.

Sebelumnya, pengumuman resmi terkait pengambilalihan pengelolaan TMII oleh negara disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam konferensi pers virtual, Rabu, 7 April 2021.

"Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII, yang didalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg," kata Pratikno.

Keputusan pemerintah tersebut, lanjut dia, juga menadakan berakhirnya masa pengelolaan Yayasan Harapan Kita terhadap TMII.

"Dan berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan Yayasan Harapan Kita," ujarnya menambahkan.

Yayasan Harapan Kita yang merupakan yayasan milik keluarga Presiden Soeharto tersebut dibina oleh Soehardjo, Bambang Trihatmodjo, Rusmono, dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana sebagai Ketua Umumnya. []

SANCAnews – Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budhyarto mengatakan, pejabat di jajarannya yang menyelenggarakan kajian online Ramadan telah dicopot.

Alasannya, menurut Kristia, karena isu radikalisme. Tak hanya mencopot pejabat terkait, PT Pelni juga membatalkan kajian online Ramadan tersebut.

Hal ini disampaikan Kristia melalui akun Twitter @kangdede78, Kamis (8/3/2021). Kristia mengatakan, acara itu tidak memeroleh izin dari direksi.

"Sehubungan flyer info penceramah dlm kegiatan Ramadhan di lingkungan PT @pelni162 dr Badan Dakwah Pelni yg sudah beredar luas perlu saya sampaikan bahwa: Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tsb DIBATALKAN," tulis dia.

Tak sampai di situ, Kristia Budhyarto juga mengatakan bahwa pejabat yang berkaitan dengan acara itu juga dicopot.

Relawan Presiden Joko Widodo pada Pilpres lalu ini pun mengingatkan kepada seluruh jajaran BUMN agar tidak segan-segan mencopot pegawainya yang terlibat radikalisme.

"Selain itu pejabat yg terkait dgn kepanitiaan acara tsb telah DICOPOT. Ini pelajaran sekaligus WARNING kpd seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yg terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sdktpun, BERANGUS," kata dia.

Berdasar tangkapan layar flyer yang beredar, kajian online Ramadan itu seharusnya digelar tiap Kamis di Bulan April. Pendakwah yang mengisi acara ada lima orang. Di antaranya Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Rizal Yuliar, Ustaz Syafiq Riza Basamalah dan Cholil Nafis.

Selain itu pejabat yg terkait dgn kepanitiaan acara tsb telah DICOPOT.

Ini pelajaran sekaligus WARNING kpd seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yg terlibat radikalisme.

Jangan beri ruang sdktpun, BERANGUS.

— Dede Budhyarto (@kangdede78) April 8, 2021

SANCAnews – Buya Yahya dalam sebuah kesempatan menjawab pertanyaan jamaah soal permasalahan hukum yang menyeret habib.

Buya Yahya menyarankan melihatnya hal tersebut melalui dua sisi berbeda, yakni habib sebagai keturunan nabi dan habib sebagai manusia biasa.

“Kalau memandang mereka, kita harus memandang dengan dua cara pandang. Sebagai manusia, kita lihat, mereka bisa bersalah. Tapi di sisi lain, kita juga harus tetap melihat, mereka itu zuriah Rasulullah,” ujar Buya Yahya di laman Youtube dikutip pada Rabu (7/4/2021).

Lebih jauh, Buya Yahya menambahkan, habib merupakan gelar istimewa yang tak bisa dimiliki sembarang orang.

Sebab, kata dia, mereka yang mendapat gelar tersebut, tandanya memiliki pertalian keluarga dengan Nabi Muhammad SAW.

Itulah mengapa, jika habib membuat salah, jangan memandang mereka dengan kebencian. Alih-alih marah, lebih baik peringatkan mereka dengan nasehat-nasehat baik.

“Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita merendahkan kehabibannya. Kadang muncul kebencian di hati kita. Kalau mereka salah, katakan salah sebagai manusia.” kata pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah itu.

“Tapi jangan dihubungkan dengan istilah habib, karena kalau kita merendahkan habib, kita merendahkan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah,” sambungnya.

Buya Yahya pun mengingatkan, seandainya habib berbuat salah, maka tegurlah. Namun, jangan menghinanya.

Sebab, kata dia, jika ada umat Islam melakukan hal tersebut, maka Nabi Muhammad SAW enggan memandangnya.

“Kita tegur dia salah. Tapi jangan sampai bilang ‘tuh habib!’, seperti ada kebencian di hati kita dengan keturunan nabi. Hati-hati, nabi tak akan menengok dan melihat kita,” ucapnya.

Buya Yahya memastikan, menegur habib saat berbuat salah bukan perbuatan keliru, melainkan dianjurkan. Sebab, dengan begitu, kita disebut telah mengambil hidayah nabi.

“Kalau beliau salah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau, lebih dari kita mengingatkan yang lain. Sebab, kita mengambil hidayah dari kakek beliau, kenapa bisa cucu baginda nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja?” ujarnya.

“Tapi jangan sampai kita mencaci, mengolok-olok, merendahkan karena dia habib. Awas, hati-hati itu,” imbuh Buya Yahya. []

SANCAnews – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu kembali mengungkit pernyataan lampau Joko Widodo yang disampaikan pada tahun 2016 silam.

Pernyataan Jokowi itu terabadikan dalam unggahan Twitter resmi Sekretariat Kabinet @setkabgoid dilengkapi dengan tautan artikel yang bersangkutan.

Unggahan Setkab tersebut menuturkan bahwa ada data yang mencatat aset Rp11.000 triliun disimpan di luar negeri.

“Datanya Sudah Ada, Presiden Jokowi: Uang Kita Yang Disimpan di Luar Negeri Rp 11.000 Triliun,” kata akun Twitter resmi Setkab, pada 25 November 2016 silam.

Teringat hal itu, Said Didu mendorong agar pemerintah segera membuka data tersebut untuk menutupi utang-utang negara.

“Sudah 5 tahun tapi belum dibuka datanya. Segeralah dibuka buat bayar utang,” ujar Said Didu dikutip dari akun Twitter pribadinya @msaid_didu pada Rabu, 7 April 2021.

Sementara, diketahui Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar 420,7 miliar dolar AS.

Jumlah tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 213,6 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,1 miliar dolar AS.

Di sisi lain, beberapa waktu lalu Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini memprediksi di akhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo akan mewariskan utang hingga mencapai Rp10.000 triliun.

"Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10.000 triliun utang di APBN," ujarnya

Didik menjelaskan, tren utang mengalami peningkatan selama masa kepemimpinan Jokowi.

Ia kemudian membandingkan utang di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Didik menyebutkan di masa kepemimpinan SBY, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun. (*)