SANCAnews.id

SANCAnews – Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang menjadi saksi dalam pernikahan Influencer Atta Halilintar-urel Hermansyah menjadi sorotan publik. Terlebih momen tersebut sempat juga diunggah dalam akun Twitter resmi Sekretariat Negara.

Merespons hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sambutan negatif publik atas unggahan akun Sekretariat Negara yang membagikan momen kehadiran Jokowi dalam pernikahan Atta-Aurel dianggap hal yang wajar.

"Wajar juga jika ada respon negatif dari postingan itu karena publik menilai itu bukan urusan pemerintahan apalagi urusan kenegaraan," kata Mardani kepada wartawan, Senin (5/4/2021).

Mardani juga menyebut kehadiran Jokowi dan Prabowo dianggap berlebihan lantaran sebagai pejabat negara justru menyisihkan waktu untuk hal-hal yang tidak penting.

"Sebagian menilai terlalu berlebihan jika dua tokoh menyisihkan waktu untuk sebuah acara privat. Kalau saya berpendapat, ya memang itulah kualitas kepemimpinan kita saat ini," tuturnya.

Lebih lanjut, kendati begitu, memang tak ada yang salah menjadi saksi dalam acara pernikahan. Menurutnya, hal itu amalan yang baik. Namun, hal kedatangan Jokowi apalagi disiarkan itu merupakan hal yang berlebihan.

"Kalau saya berpendapat, ya memang itulah kualitas kepemimpinan kita saat ini," tandasnya.

Meski sudah beberapa jam, akun Twitter Setneg membagikan momen Presiden Joko widodo hadiri pernikahan Atta dan Aurel Hermansyah namun warganet terus membahasnnya.

Sosok Ernest Prakasa ikut menyoroti unggahan akun twitter tersebut. Akun Twitter Sekneg menuliskan caption fotonya menyatakan jika Presiden Joko Widodo dan ibu negara Iriana hadiri akad nikah Aurel dan Atta.

"Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Hadiri Akad Nikah Aurel dan Atta," begitu tulisannya.

Unggahan itu langsung mendapat komentar dari Ernest Prakasa. Dia merasa acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Heramnsyah tak ada hubungannya dengan urusan negara.

Di satu sisi, ia mengakui Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah merupakan milenial paling berpengaruh di Tanah Air.

Namun di lain sisi, bintang film "Cek Toko Sebelah" ini menilai tidak elok rasanya bila akun resmi negara mengistimewakan pernikahan seorang selebritis. []

SANCAnews – Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menjadi perhatian publik. Belakangan juga menjadi sorotan setelah akun resmi Sekretariat Negara mengunggah foto Presiden Joko Widodo saat hadir ke pernikahan Atta dan Aurel.

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Akhmad Sahal alias Gus Sahal juga ikut memberikan pertanyaan mengenai hal tersebut.

Melalui cuitan di akun twitter pribadinya, Gus Sahal menyatakan bahwa kehadiran Presiden Jokowi ke pernikahan Atta-Aurel tidak bisa dibela meskipun taat protokol kesehatan dan sudah divaksin.

"Kehadiran Pak Jokowi ke pernikahan Atta-Aurel ga bisa dibela. Meski taat prokes dan udah divaksin, tetep ga peka. Akun Setneg yang upload juga ngawur," cuit Gus Sahal, Senin (5/4/2021).

Dia juga mempertanyakan alasan Jokowi tidak hadir secara virtual dalam pernikahan Atta-Aurel.

"Kenapa sih Jkw ga hadir virtual aja, jadi saksi nikah via zoom, tayang di youtube. Setidaknya ini bisa jd soal fikih yang seru," ujarnya.

Sebelumnya, akun twitter Sekretariat Negara turut membagikan momen Presiden Jokowi dan istri, Iriana saat hadir dalam acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. []

SANCAnews – Viral ide pasang foto Jokowi di hajatan agar tidak dibubarkan Satgas COVID-19 karena dituduh melanggar protokol kesehatan. Ide ini menyusul aksi Jokowi datang ke pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Jokowi dan Prabowo Subianto dikritik bersedia jadi saksi pernikahan mereka di saat Indonesia masih diterpa pandemi COVID-19. Selain itu juga masih pengetatan pesta pernikahan di tengah pandemi COVID-19.

Ide pasang foto Jokowi agar ajahatan tidak dibubarkan Satgas COVID-19 dicetuskan netizen di twitter @juragan67304626.

Netizen @juragan67304626 pajang sebuah tenda pernikahan yang diberikan foto Jokowi di atas tenda tersebut.

"Oh harus pakai foto ini kalau mau bebas," kata @juragan67304626 seraya pasang hastag #ProkesAlaRezim.

Netizen lain pun mengomentari ide 'cemerlang' itu.

"Harus dong, dijamin acaranya aman dan lancar," kata @agungwdyanto.

"Boleh dicoba nih xixixi," @AlfianSyarif9.

Sampai, Senin (5/4/2021) siang ini hastag #ProkesAlaRezim menjadi trending twitter. Ribuan orang pasang hastag itu.

Sebelumnya Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menjadi perbincangan hangat. Sebab pernikahan super mewah itu digelar di tengah Pandemi COVID-19. Dalam pernikahan itu dihadiri tokoh politik dan pejabat pemerintahan.

SANCAnews – Rocky Gerung kritik keras Presiden Jokowi ke perinikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Bahkan Rocky Gerung sebut Jokowi lagi kampanye periode ketiga presiden di Pemilu 2024.

Awalnya, Rocky Gerung mempertanyakan kehadiran Presiden di pernikahan Aurel dan Atta. Sementara, pernikahan rakyat kecil dibatasi bahkan dilarang.

Rocky Gerung jengkel. Sampai Rocky Gerung bertanya penyakit yang tengah diderita Jokowi.

“Kita pusing tuh merumuskan apa, penyakit apa yang sebetulnya yang dengan diidap Presiden, tuh. Apa ada semacam gangguan kognisi atau ada defisit di dalam estetika kekuasaan sehingga berupaya untuk mencari sensasi,” tandasnya dalam akun Youtubenya.

Rocky Gerung sebut Jokowi menghadiri pernikahan Atta dan Aurel untuk mencari sensasi. Bagaimanapun, kata Rocky, yang menikah itu adalah tokoh publik.

"Presiden datang ke situ, berarti Presiden cari sensasi. Bayangkan misalnya kalau yang mengundang adalah tokoh oposisi misalnya, tuh, dan tidak dikenal, Presiden mungkin anggap ‘ya udah deh, dikirim aja Ngabalin kesitu, tuh',” ujarnya.

Tapi sekarang, kata Rocky, publik mengerti bahwa Presiden selalu menginginkan agar
ada publikasi dirinya.

“Karena dia masih kampanye, menuju tiga periode dia udah kampanye mulai sekarang tuh. Menghadiri semua kerumunan yang sebetulnya melanggar protokol kesehatan demi kampanye 3 periode sehingga dianggap bahwa Presiden sebetulnya sudah dalam keadaan mempersiapkan diri untuk melanjutkan jabatannya. Kan itu kesimpulannya, kan?” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menjelaskan bahwa Presiden sengaja menghadiri pernikahan yang disiarkan ke publik sebagai jejak digital bahwa ia peduli pada selebriti yang pernah membantunya dalam kampanye.

Kehadirannya Presiden, menurut Rocky adalah bentuk permintaan agar para selebriti itu kembali mendukungnya untuk maju tiga periode.

“Yang lebih gila lagi adalah peristiwa privat diubah jadi peristiwa publik. Ya ini perkawinan tu peristiwa privat, kenapa ditaruh di situs negara? Tentu supaya ada jejak digitalnya bahwa Presiden peduli dengan tokoh-tokoh yang pernah membantu dia dalam kampanye dan minta agar supaya tokoh-tokoh ini, kaum selebritis dukung lagi beliau menuju tiga periode. Kan itu sebetulnya pesan terselubungnya tuh,” katanya. []

SANCAnews – Kondisi pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap terhambatnya seluruh bidang kehidupan, juga mengubah tatanan hidup.

Meski masyarakat tentunya dituntut untuk lebih menjaga kedisiplinan, dan menerapkan pola hidup yang lebih baik, supaya mampu berdampingan dengan virus tersebut. Karena tak ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Begitupun pandemi Covid-19 juga telah menghambat program-program pemerintah, serta rencana yang sebelumnya akan dilakukan. Seperti halnya mengenai pemindahan ibu kota.

Terkait hal itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, seharusnya Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan prioritas agar bisa keluar dari pandemi Covid-19 dengan cepat dan sesedikit mungkin korban.

Serta memulihkan ekonomi negara dengan menggenjot ekonomi rakyat. Fadli juga menilai bahwa untuk saat ini, pemindahan ibu kota negara belum menjadi hal yang urgen untuk dilakukan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Fadli Zon menyusul pertanyaan dari Anggota BKSAP Didi Irawadi Syamsuddin dalam Focus Group Discussion (FGD) BKSAP dengan Tema ‘Sustainable Economic Goals and Covid-19 Pandemic’ di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 2 April 2021 lalu, terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“Untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru, menurut saya sama sekali tidak ada urgensinya. Itu bisa dilakukan kalau kita dalam kondisi normal atau ada kelebihan anggaran,” kata Fadli.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah kesulitan anggaran, terlebih kondisi hutan negara yang menumpuk.

“Utang kita menumpuk, melebihi Rp6 ribu triliun. Saya kira, tidak pada tempatnya melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru itu,” kata Fadli.

Sebelumnya Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi mempertanyakan rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara untuk tujuan SDGs ini yang kembali muncul saat pandemi.

Meskipun sudah lama direncanakan oleh Bappenas, tetapi ia mempertanyakan manfaat pemindahan IKN bagi bangsa. Apalagi situasi bangsa saat ini yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk penanganan pandemi.

Ia mengatakan bahwa sebagaimana diketahui pemindahan Ibu Kota Negara memerlukan biaya yang sangat besar. Sebagaimana dikutip dari laman DPR RI.

“Sepengetahuan saya, rencana awal paling tidak (anggarannya) lebih dari Rp400 triliun. Bahkan di dalam perjalanan ke depan bisa ribuan triliun diperlukan. Nah pertanyaan saya, apakah dalam situasi dunia yang sudah modern sekarang,” kata Didi.

Ia juga mempertanyakan soal konsep, bahwa ibu kota negara harus berada di center atau di tengah-tengah suatu negara itu masih relevan.

“Jika kita belajar dari Amerika Serikat saja misalnya. Kita tidak pernah mendengar bahwa ibu kota negara Amerika yang berada di ujung timur Washington DC itu dipindahkan demi kesejahteraan,” kata Didi.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam sejarah Amerika, hampir 250 tahun tidak pernah dipindahkan ke tengah, misalnya ke Kansas City. Namun jika dilihat, menurutnya Amerika sampai hari ini tetap sejahtera.

“Begitu juga masyarakat di negara-negara bagian lainnya, di selatan ada Texas, di tenggara Amerika ada Florida, semua sejahtera,” tutur Didi.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, hal yang sama juga terjadi di Inggris. Letak ibu kotanya, London, berada di selatan wilayah Inggris. Namun mereka tidak melakukan pemindahan ibu kota kalau dipindahkan, wilayah yang paling mungkin adalah di Manchester.

Bahkan menurut analisanya, beberapa negara lain juga gagal memindahkan ibu kota. Misalnya Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, ternyata tidak sederhana. Padahal letak Putrajaya sangat dekat dari Kuala Lumpur, hanya beberapa puluh kilometer.

“Memindahkan manusia yang jumlahnya banyak, memindahkan akar budaya, dan sebagainya. Kita memindahkan anak sekolah saja tidak sesederhana itu,” kata Didi.

Ia juga menyarankan bahwa banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan demi SDGS. Misalnya pembangunan pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara yang bagus.

“Misalnya di ujung timur diambil dua kota besar, Papua dan Maluku. Di tengah-tengah, bisa Makassar ataupun Manado dan di tempat lainnya,” kata Didi.

Karena dari segi biaya, ia menuturkan bahwa pemindahan ibu kota ini memakan biaya yang sangat banyak, biaya yang sangat besar, tidak ada jaminan lebih sejahtera.

“Berarti itu kan ada alokasi yang sangat besar ke luar Pulau Jawa, ke Kalimantan Timur. Kalau itu berhasil, kalau tidak berhasil (bagaimana?),” kata Didi.

Maka masyarakat di luar Pulau Jawa tidak sejahtera, dan masyarakat di Pulau Jawa juga ikut terganggu. Ia menyatakan bahwa konsep ini harus dipikirkan lagi oleh Bappenas.

“Saya pikir karena situasi pandemi kemarin, pemikiran itu tidak jadi didorong,” katanya.***