SANCAnews.id

SANCAnews – Viral ide pasang foto Jokowi di hajatan agar tidak dibubarkan Satgas COVID-19 karena dituduh melanggar protokol kesehatan. Ide ini menyusul aksi Jokowi datang ke pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Jokowi dan Prabowo Subianto dikritik bersedia jadi saksi pernikahan mereka di saat Indonesia masih diterpa pandemi COVID-19. Selain itu juga masih pengetatan pesta pernikahan di tengah pandemi COVID-19.

Ide pasang foto Jokowi agar ajahatan tidak dibubarkan Satgas COVID-19 dicetuskan netizen di twitter @juragan67304626.

Netizen @juragan67304626 pajang sebuah tenda pernikahan yang diberikan foto Jokowi di atas tenda tersebut.

"Oh harus pakai foto ini kalau mau bebas," kata @juragan67304626 seraya pasang hastag #ProkesAlaRezim.

Netizen lain pun mengomentari ide 'cemerlang' itu.

"Harus dong, dijamin acaranya aman dan lancar," kata @agungwdyanto.

"Boleh dicoba nih xixixi," @AlfianSyarif9.

Sampai, Senin (5/4/2021) siang ini hastag #ProkesAlaRezim menjadi trending twitter. Ribuan orang pasang hastag itu.

Sebelumnya Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menjadi perbincangan hangat. Sebab pernikahan super mewah itu digelar di tengah Pandemi COVID-19. Dalam pernikahan itu dihadiri tokoh politik dan pejabat pemerintahan.

SANCAnews – Rocky Gerung kritik keras Presiden Jokowi ke perinikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Bahkan Rocky Gerung sebut Jokowi lagi kampanye periode ketiga presiden di Pemilu 2024.

Awalnya, Rocky Gerung mempertanyakan kehadiran Presiden di pernikahan Aurel dan Atta. Sementara, pernikahan rakyat kecil dibatasi bahkan dilarang.

Rocky Gerung jengkel. Sampai Rocky Gerung bertanya penyakit yang tengah diderita Jokowi.

“Kita pusing tuh merumuskan apa, penyakit apa yang sebetulnya yang dengan diidap Presiden, tuh. Apa ada semacam gangguan kognisi atau ada defisit di dalam estetika kekuasaan sehingga berupaya untuk mencari sensasi,” tandasnya dalam akun Youtubenya.

Rocky Gerung sebut Jokowi menghadiri pernikahan Atta dan Aurel untuk mencari sensasi. Bagaimanapun, kata Rocky, yang menikah itu adalah tokoh publik.

"Presiden datang ke situ, berarti Presiden cari sensasi. Bayangkan misalnya kalau yang mengundang adalah tokoh oposisi misalnya, tuh, dan tidak dikenal, Presiden mungkin anggap ‘ya udah deh, dikirim aja Ngabalin kesitu, tuh',” ujarnya.

Tapi sekarang, kata Rocky, publik mengerti bahwa Presiden selalu menginginkan agar
ada publikasi dirinya.

“Karena dia masih kampanye, menuju tiga periode dia udah kampanye mulai sekarang tuh. Menghadiri semua kerumunan yang sebetulnya melanggar protokol kesehatan demi kampanye 3 periode sehingga dianggap bahwa Presiden sebetulnya sudah dalam keadaan mempersiapkan diri untuk melanjutkan jabatannya. Kan itu kesimpulannya, kan?” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menjelaskan bahwa Presiden sengaja menghadiri pernikahan yang disiarkan ke publik sebagai jejak digital bahwa ia peduli pada selebriti yang pernah membantunya dalam kampanye.

Kehadirannya Presiden, menurut Rocky adalah bentuk permintaan agar para selebriti itu kembali mendukungnya untuk maju tiga periode.

“Yang lebih gila lagi adalah peristiwa privat diubah jadi peristiwa publik. Ya ini perkawinan tu peristiwa privat, kenapa ditaruh di situs negara? Tentu supaya ada jejak digitalnya bahwa Presiden peduli dengan tokoh-tokoh yang pernah membantu dia dalam kampanye dan minta agar supaya tokoh-tokoh ini, kaum selebritis dukung lagi beliau menuju tiga periode. Kan itu sebetulnya pesan terselubungnya tuh,” katanya. []

SANCAnews – Kondisi pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap terhambatnya seluruh bidang kehidupan, juga mengubah tatanan hidup.

Meski masyarakat tentunya dituntut untuk lebih menjaga kedisiplinan, dan menerapkan pola hidup yang lebih baik, supaya mampu berdampingan dengan virus tersebut. Karena tak ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Begitupun pandemi Covid-19 juga telah menghambat program-program pemerintah, serta rencana yang sebelumnya akan dilakukan. Seperti halnya mengenai pemindahan ibu kota.

Terkait hal itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, seharusnya Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan prioritas agar bisa keluar dari pandemi Covid-19 dengan cepat dan sesedikit mungkin korban.

Serta memulihkan ekonomi negara dengan menggenjot ekonomi rakyat. Fadli juga menilai bahwa untuk saat ini, pemindahan ibu kota negara belum menjadi hal yang urgen untuk dilakukan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Fadli Zon menyusul pertanyaan dari Anggota BKSAP Didi Irawadi Syamsuddin dalam Focus Group Discussion (FGD) BKSAP dengan Tema ‘Sustainable Economic Goals and Covid-19 Pandemic’ di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 2 April 2021 lalu, terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“Untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru, menurut saya sama sekali tidak ada urgensinya. Itu bisa dilakukan kalau kita dalam kondisi normal atau ada kelebihan anggaran,” kata Fadli.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini Indonesia tengah kesulitan anggaran, terlebih kondisi hutan negara yang menumpuk.

“Utang kita menumpuk, melebihi Rp6 ribu triliun. Saya kira, tidak pada tempatnya melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru itu,” kata Fadli.

Sebelumnya Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi mempertanyakan rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara untuk tujuan SDGs ini yang kembali muncul saat pandemi.

Meskipun sudah lama direncanakan oleh Bappenas, tetapi ia mempertanyakan manfaat pemindahan IKN bagi bangsa. Apalagi situasi bangsa saat ini yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk penanganan pandemi.

Ia mengatakan bahwa sebagaimana diketahui pemindahan Ibu Kota Negara memerlukan biaya yang sangat besar. Sebagaimana dikutip dari laman DPR RI.

“Sepengetahuan saya, rencana awal paling tidak (anggarannya) lebih dari Rp400 triliun. Bahkan di dalam perjalanan ke depan bisa ribuan triliun diperlukan. Nah pertanyaan saya, apakah dalam situasi dunia yang sudah modern sekarang,” kata Didi.

Ia juga mempertanyakan soal konsep, bahwa ibu kota negara harus berada di center atau di tengah-tengah suatu negara itu masih relevan.

“Jika kita belajar dari Amerika Serikat saja misalnya. Kita tidak pernah mendengar bahwa ibu kota negara Amerika yang berada di ujung timur Washington DC itu dipindahkan demi kesejahteraan,” kata Didi.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam sejarah Amerika, hampir 250 tahun tidak pernah dipindahkan ke tengah, misalnya ke Kansas City. Namun jika dilihat, menurutnya Amerika sampai hari ini tetap sejahtera.

“Begitu juga masyarakat di negara-negara bagian lainnya, di selatan ada Texas, di tenggara Amerika ada Florida, semua sejahtera,” tutur Didi.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, hal yang sama juga terjadi di Inggris. Letak ibu kotanya, London, berada di selatan wilayah Inggris. Namun mereka tidak melakukan pemindahan ibu kota kalau dipindahkan, wilayah yang paling mungkin adalah di Manchester.

Bahkan menurut analisanya, beberapa negara lain juga gagal memindahkan ibu kota. Misalnya Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, ternyata tidak sederhana. Padahal letak Putrajaya sangat dekat dari Kuala Lumpur, hanya beberapa puluh kilometer.

“Memindahkan manusia yang jumlahnya banyak, memindahkan akar budaya, dan sebagainya. Kita memindahkan anak sekolah saja tidak sesederhana itu,” kata Didi.

Ia juga menyarankan bahwa banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan demi SDGS. Misalnya pembangunan pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara yang bagus.

“Misalnya di ujung timur diambil dua kota besar, Papua dan Maluku. Di tengah-tengah, bisa Makassar ataupun Manado dan di tempat lainnya,” kata Didi.

Karena dari segi biaya, ia menuturkan bahwa pemindahan ibu kota ini memakan biaya yang sangat banyak, biaya yang sangat besar, tidak ada jaminan lebih sejahtera.

“Berarti itu kan ada alokasi yang sangat besar ke luar Pulau Jawa, ke Kalimantan Timur. Kalau itu berhasil, kalau tidak berhasil (bagaimana?),” kata Didi.

Maka masyarakat di luar Pulau Jawa tidak sejahtera, dan masyarakat di Pulau Jawa juga ikut terganggu. Ia menyatakan bahwa konsep ini harus dipikirkan lagi oleh Bappenas.

“Saya pikir karena situasi pandemi kemarin, pemikiran itu tidak jadi didorong,” katanya.***

SANCAnews – Mantan Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman angkat bicara soal rentetan aksi teror yang terjadi kurun beberapa waktu belakangan, yang kerap dikait-kaitkan dengan ormas FPI yang telah dibubarkan.

Munarman menyebut, pengaitan FPI dengan aksi teror belakangan merupakan bagian dari rekonstruksi sosial yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dalam hal ini penguasa, untuk mengaburkan atau mendistorsi perhatian khalayak dari pengungkapan kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI Desember 2020 silam.

"FPI itu, secara entitas keormasan, sudah dibubarkan. Sudah almarhum. Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang menginginkan opini publik mengarah kepada FPI sebagai kelompok pelaku (teror). Ini menggiring opini publik. Target konkretnya saya kira, di tengah gencarnya desakan untuk menuntaskan pembunuhan 6 laskar FPI, opini publik jadi beralih. Ada distruption. Ada interruption," kata Munarman, saat berbincang dengan Refly Harun di kanal YouTube RH Family, Senin (5/4/2021).

Rekonstruksi sosial tersebut, kata Munarman, dilakukan dengan cara meciptakan realitas-realitas bikinan untuk mengaburkan realitas yang sesungguhnya, yang pada gilirannya ditujukan untuk mengendalikan pikiran khayalak sesuai dengan apa yang dimaui oleh penguasa.

"Bagaimana kelompok penguasa menaklukkan rakyatnya supaya dia diikuti, supaya mendapat persetujuan dari rakyatnya, dari pengendalian pikiran, mind control. Dengan dijejali informasi itu, orang jadi sukarela mengikuti apa yang dimaui oleh si pemberi informasi itu," katanya.

Munarman berpijak pada teori rekonstruksi dan teori hegemoni sosial untuk menguatkan postulat yang disampaikannya.

"Bagaimana sebuah realitas direkonstruksi melalui berbagai peristiwa pascaperistiwa, dibuatkan narasinya seolah-olah itu nyata. Itu yang disebut rekonstruksi sosial di alam pikiran. Bagaimana pihak-pihak yang berkuasa, supaya posisi dominannya tidak diganggu, otoritasnya tidak dipertanyakan, dia coba menjinakkan alam pikiran rakyatnya. Alam pikiran itu bisa didesain dari seberapa banyak informasi yang diproduksi supaya orang tidak menjadi kritis. Dalam bahasa politik disebut propaganda," Munarman menambakan.

Sebelumnya, polisi menangkap terduga teroris di dua lokasi yakni di  Condet, Jakarta Timur, dan Kabupaten Bekasi. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang salah satunya berupa atribut ormas Front Pembela Islam (FPI), berupa baju dan buku bertulisan FPI.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran tidak menjelaskan lebih detail mengenai baju dan buku FPI tersebut. Dia juga tidak menjelaskan dari terduga teroris mana baju dan buku itu ditemukan. Fadil hanya menjelaskan bahwa temuan baju tersebut akan didalami.

"Jika ada keterkaitan, itu kan sebagai temuan awal. Akan didalami oleh teman-teman Densus 88," kata Fadil. []

SANCAnews – Pernikahan Youtuber Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang turut diberitakan laman Sekretariat Kabinet (Setkab) membuat sebagain pihak geleng-geleng.

Secara satire, pengamat politik Hendri Satrio berpandangan bahwa pernikahan dua milenial yang juga disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi swasta itu mungkin saja dianggap penting dihadiri sekelas Presiden Joko Widodo hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Ya sebenarnya sekarang terserah presidenlah. Mungkin buat presiden Atta dan Aurel itu sangat penting dan buat Setneg juga pernikahan Atta dan Aurel itu penting,” ujar Hensat, sapaan Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/4).

Penggagas lembaga survei KedaiKopi ini meyakini, Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo punya pertimbangan tertentu sehingga harus menghadiri acara pernikahan Youtuber dan anak Anang Hermansyah tersebut.

Namun demikian, tak dipungkiri saat ini kedatangan kedua tokoh sentral yang pernah berhadapan di Pilpres 2019 itu menuai polemik. Terlebih saat ini kondisi bangsa sedang dihadapkan pandemi Covid-19 yang melarang kerumunan massa.

"Kita juga bingug, pastinya kan presiden pinter, menhan pinter, pasti pertimbangannya sudah tahu sehingga mau hadir dan diunggah ke Setneg, itu luar biasa sekali,” lanjutnya.

“Jadi urusan Youtuber nikah itu bagi Presiden dan Menteri Pertahanan mungkin luar biasa, boleh-boleh sajalah. Intinya terserah presiden,” tandasnya. []