SANCAnews.id

SANCAnews – Pihak kepolisian kecolongan lantaran terduga pelaku teror ZA (25), bisa memasuki Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (31/3/2021).

Meski insiden tersebut tak memakan korban, namun lolosnya ZA dari penjagaan menjadi pelajaran pahit bagi aparat.

Pihak kepolisian pun segera melakukan audit keamanan dan menemukan kerusakan dari alat metal detector di Mabes Polri.

Menurut Karonpenmas Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono, ZA saat itu sudah melalui pemeriksaan oleh penjaga. Ia sudah ditanyai petugas terkait keperluannya datang ke Mabes Polri.

Namun, wanita anggota klub tembak tersebut tetap bisa lolos membawa senjata air gun dan mengancam keselamatan petugas.

"Sudah ada SOP yang ketat, tamu yang datang ditanya keperluannya apa, barang-barang pun diperiksa, kemudian melewati metal detector," kata Brigjen Rusdi seperti dikutip dari tayangan Dua Sisi tvOne, Jumat (2/4/2021).

"Setelah diaudit ada kekurangan dalam sistem pengamanan."

Menurut Brigjen Rusdi, ZA bisa lolos membawa senjata karena metal detector Mabes Polri mengalami kerusakan.

Sehingga metal detector tersebut baru berbunyi setelah pelaku lewat satu langkah. Namun, ia masih terus diizinkan masuk ke kawasan Mabes Polri.

"Kemarin metal detector itu berfungsi setelah orang lewat satu langkah baru dia berbunyi," kata Brigjen Rusdi.

"Ini mungkin ada sedikit kerusakan dari metal detector di penjagaan bagian belakang."

"Kemarin ketika diperiksa ternyata lewat satu langkah baru metal detector itu bunyi, tidak ketika orang itu melewati metal detector."

"Ini salah satu temuan dari audit sistem keamanan Mabes Polri kemarin."

Hal ini menjadi pelajaran bagi aparat pengaman Mabes Polri yang segera melakukan audit.

Atas kejadian tersebut, akhirnya pihak Mabes Polri memperketat penjagaan dan memperbaiki pengamananya.

"Ini menjadi koreksi juga bagi Mabes Polri untuk memperbaiki sistem pengamanan di lingkungan Mabes Polri," ungkap Brigjen Rusdi.

"Mulai hari ini pun sudah diperbaiki semua, dan sistem pengamanan sudah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya," tandasnya. (*)

SANCAnews – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3 untuk kasus BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim disorot banyak pihak. Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut keputusan itu bukti nyata tumpul dan tandusnya keadilan.

"Ucapan sukses besar bagi pemerintah Joko Wododo (Jokowi) yang mengusulkan revisi UU KPK yang disetujui DPR juga parpol. Itulah penerapan kewenangan menerbitkan SP3 oleh KPK wajah baru," kata Busyro Muqoddas kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (2/4/2021).

Penghentian kasus itu, kata Busyro, merupakan bukti nyata penegakan hukum yang tumpul. "Harus saya nyatakan dengan tegas, lugas bahwa itu bukti nyata tumpul dan tandusnya rasa keadilan rakyat yang dirobek-robek atas nama UU KPK hasil revisi usulan presiden," sebutnya.

Ia pun tak habis pikir dengan kondisi KPK saat ini. Menurutnya, sebelum ada revisi UU KPK, kasus ini sudah mulai terurai. Namun, dengan dihentikannya penyidikan ia melihat jika KPK saat ini didominasi oligarki politik.

"Bagaimana skandal mega kasus perampokan BLBI yang pelik berliku licin dan panas secara politik penuh intrik itu sudah mulai diurai oleh KPK rezim UU KPK lama begitu diluluhlantakkan dan punah total dampak langsung dominasi oligarki politik melalui UU," pungkasnya.

Busyro Muqoddas menegaskan bahwa saat ini semakin tampak akrobat politik hukum yang sengaja ingkar dari jiwa keadilan sosial. Semakin tampak pula peredupan Pancasila dan adab dalam praktik politik legislasi dan penegakan hukum.

Sebelumnya diberitakan, KPK menghentikan penyidikan perkara kasus BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim. Ini merupakan SP3 atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan pertama yang dikeluarkan KPK.

"Hari ini kami akan mengumumkan penghentian penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka SN (Sjamsul Nursalim)," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/4).

Sjamsul sebelumnya berstatus tersangka bersama istrinya, Itjih Nursalim, dalam kasus dugaan korupsi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sjamsul dan Itjih dijerat sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI yang terindikasi merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun.

Sjamsul merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Saat itu Sjamsul dan Itjih dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun keberadaan keduanya sampai saat ini belum dalam genggaman KPK. Diketahui Sjamsul dan Itjih berada di Singapura tetapi belum dapat dijerat KPK. (dtk)

SANCAnews – Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Syafiq Mughni menyatakan, salafi bukanlah mazhab yang monolitik. Syafiq menambahkan ada banyak varian dalam tubuh kelompok Salafi. Itulah sebabnya jika ada pengikut Salafi yang jadi teroris bukan berarti kelompok itu identik dengan terorisme.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah tudingan yang dilontarkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj yang menuding kelompok Salafi adalah sumber terorisme. Saat memberikan keterangan (31/3), Syafiq mencontohkan jika teroris beragama Islam bukan berarti Islam mendorong terorisme.

Syafiq mengatakan, gerakan terorisme bisa muncul karena berbagai faktor, seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Pintu masuknya bisa bermacam-macam, agama, ideologi, politik, etnisitas, ekonomi, dan lain-lain. Jika ada teroris orang Indonesia, Syafiq menyebut bukan berarti Indonesia adalah bangsa teroris. Itulah sebabnya Syafiq menyatakan berwacana memerlukan logika, tidak sekedar retorika.

Muhammadiyah, menurut Syafiq, menilai perbedaan mazhab adalah kekayaan yang harus dikelola untuk kemajuan. Syafiq menambahkan, Muhammadiyah memilih untuk tidak bermazhab, termasuk Salafi atau Wahabi. Hal ini menjadikan organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu bisa berpikir lebih jernih dan tidak terbebani stigma sektarianisme.

Sebelumnya dalam sebuah diskusi online bertema ‘Mencegah Radikalisme dan Terorisme untuk Melahirkan Keharmonisan Sosial’ yang disiarkan di YouTube Televisi Nahdlatul Ulama (TVNU), Selasa (30/3), Ketua Umum PBNU Said Aqil menuding ajaran Salafi dan Wahabi sebagai pintu masuk terorisme di Indonesia. Said menyatakan, untuk menghabisi jaringan terorisme harus berasal dari benihnya. Di antaranya benih terorisme menurut Said adalah ajaran Salafi dan Wahabi.

Namun Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini menegaskan, ajaran Salafi dan Wahabi bukan terorisme. Keduanya hanyalah pintu masuk lantatan ajarannya dinilai ekstrem. Said mencontohkan, ajaran Wahabi yang mudah menganggap sesuatu sebagi bid’ah dan dholalah.

Selain itu ajaran tersebut mudah memberikan label kafir kepada kelompok lain. Bahkan sampai pada tingkat menghalalkan darah atau boleh dibunuh. Ajaran semacam itulah yang menurut Said menjadi benih atau pintu masuk terorisme. (*)

SANCAnews – Adanya kesamaan redaksional dalam surat wasiat dua terduga teroris yakni pelaku bom bunuh diri di Makassar dan penyerang Mabes Polri menimbulkan kecurigaan publik.

Kedua surat wasiat ini ditemukan saat aparat melakukan penggeledahan di masing-masing kediaman pelaku terduga teroris. 

Surat wasiat itu ditujukan kepada pihak keluarga dan disebut ditulis tangan oleh kedua pelaku. Kecurigaan muncul dari kata pembuka surat dan kalimat yang sama diawali ‘Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah’, sampai kesamaan penggunaan kata ‘Wahai…’.

Surat Wasiat kedua peristiwa terorisme itu beredar di sosial media. Dengan caption Wasiat Makassar dan Wasiat Mabes.

Memang, jika dilihat seksama, ada kemiripan dalam surat yang ditulis dikertas buku ini. Terutama diawal surat, redaksionalnya mirip seperti copy paste, dimana bertuliskan

"Assalamualaikum Warahmatullah wabarokatu. Wasiat kepada orang tua yang saya cintai karena Allah" yang tertulis dalam surat wasiat L, bomber Makassar dan ZA pelaku penyerangan Mabes Polri.

Salah satu pengguna Facebook, dengan akun bernama Kang Irvan Noviandana kemudian yang memposting kemiripan surat wasiat itu lantas mendadak viral. Unggahannya sudah mendapat 1,2 ribu pengguna dengan 1.250 komentar.

"Surat wasiat aja ada SOP nya ya," timpal Ali Sadakah di kolom komentar.

"Fontnya sama tuh," saut Ani. "Tulisannya sama," kata Levi Yulinda.

"Jadi inget zaman SD kerja kelompok," ujar Fatma. (rmol)

SANCAnews – Anggota Dewan Pakar ICMI, Anton Tabah berpandangan, jika ada tokoh nasional yang menyebut PKI dan faham komunisme tak berbahaya merupakan kesesatan dalam berfikir.

"Siapapun yang anggap PKI atau komunisme tidak berbahaya ia telah sesat pikir," kata Anton dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4).

Menurut Anton, mereka yang sepakat dan menganggap PKI bukan ancaman yang berbahaya bagi NKRI lalu kerap menebar isu intoleran, ekstimis dan radikalis dapat dikatakan orang yng pro dengan komunis.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menganggap radikalisme berujung terorisme lebih berbahaya ketimbang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang selama ini dilarang di Indonesia. Said Aqil menekankan, bahaya laten radikalisme lebih mengancam ketimbang paham komunisme.

Disisi lain, menurut Anton, dibalik pembusukan terhadap FPI yang belakangan ini dikaitkan dengan peristiwa bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan dan aksi tindak pidana terorisme diduga kuat dilakukan oleh kelompok anti Islam.

Padahal, pensiunan Jenderal Polisi bintang satu ini mengatakan dalam penyelidikan kasus kejahatan sangat diharamkan berpersepsi, "Harus valid hasil lidik sidik pro yustisia perlu kecermatan extra," tandas Anton.

Padahal, Anton mengungkap, bahwa FPI justru disukai oleh tokoh-tokoh dari Kristen, "Mereka bilang FPI baik toleran sangat membantu kalau ada musibah tanpa pandang korban siapa apa agamanya. Contoh ketika gempa tsunami di Poso yang warganya 95 persen kristen, yang berjibaku menolong korban hanya FPI ormas lain tiada," pungkas Anton. (*)