SANCAnews.id

SANCAnews – Ayah ZA, M Ali, mengaku tidak menyangka putrinya menjadi pelaku penyerangan Markas Besar (Mabes) Polri pada Rabu (31/3) kemarin. Dia menduga ada orang tak dikenal yang menuntun anaknya melakukan tindakan itu.

Hal itu diungkapkan Ali ketika berbincang dengan Ketua RT06/RW08 Tiuaria, selepas menunaikan salat zuhur dan berjalan pulang ke rumahnya, Kamis (1/4).

"Tidak mungkin dia berbuat seperti itu kalau tidak ada yang menuntun, pasti ada yang menuntun," kata Ali ketika berbincang dengan Tiuria.

Ali pun tak percaya kalau anak bungsunya yang dikenal pendiam dan mengidap penyakit sampai melakukan tindakan seperti itu. “Orang anaknya lemes, sakit-sakitan gitu. Pasti ada yang menuntunnya,” ujarnya.

Ketika hendak diwawancarai awak media yang berada di depan rumahnya, seusai berbincang dengan Tiuaria, Ali menolak dan menyarankan agar pertanyaan tersebut diwakili Tiuaria.

"Innalillahi wainnaillaihi rajiun, maaf, tanya ke ibu itu aja ya (sambil menunjuk Tiuaria)," ucap Ali.

Setelah diminta Ali untuk menjelaskan kepada awak media, Tiuaria membenarkan bahwasanya pihak keluarga tidak ada yang menyangka ZA menjadi pelaku penyerangan. "Iya memang benar. Kami sebagai warga sekitar pun tidak percaya. Katanya ada orang yang menuntun dia, ada yang bawa dia, bapaknya bilang gitu. Karena anak seperti itu masih labil lah ketika diajak, ya dia mau," kata Tiuaria ketika dikonfirmasi.

"Orangnya gimana sih kayanya lugu, kurus, tidak kelihatan gagah. Iya, kaya kurang sehat gitu," tambahnya.

Bahkan, Tiuaria pun menyampaikan kalau orang tuanya tidak pernah mengetahui kalau ZA sempat mengikuti latihan menembak di salah satu klub. Mereka baru mengetahui setelah kabar insiden penyerangan itu merebak di media sosial.

Sebagaimana diketahui, beredar kartu klub menembak yang diduga milik penyerang Mabes Polri. Di kartu itu tertera nama ZA.

"Tidak tahu itu semua didapat dari instagram. Dapat mereka itu semua kalau beliau (ZA) itu sudah begitu. Engga tahu bapaknya (kabar menembak), kegiatan di luar itu sama sekali bapaknya tidak tahu, orang tua, keluarganya tidak tahu. Makanya tadi bilang ada yang nuntun ada yang bawa," tuturnya.

Sebelumnya, kalau kabar ZA yang kala itu berpakaian gamis hitam, bercadar dan berkerudung masuk ke area Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (31/3) sore. Dia masuk sembari menodongkan benda diduga senjata ke petugas.

ZA tewas usai dilumpuhkan polisi. Jenazahnya telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon pada Kamis (1/4) dini hari. []

SANCAnews – Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan, mendapat tuntutan maksimal oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jaksa Syahnan Tanjung menyatakan, Syahganda Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong atau hoax yang menciptakan keonaran, dalam postingan dan kicaunnya di akun Twitter pribadinya, @syahganda.

"Menyatakan terdakwa Syahaganda Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran," ujar Jaksa Syahnan Tanjung dalam sidang

"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang (UU) nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dalam dakwaan pertama penuntut umum," sambungnya.

Karena itu, lanjut Syahnan, JPU menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun kepada Syahganda Nainggolan.

"Dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," tuturnya.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai postingan Syahganda yang menimbulkan keonaran itu dilakukan sebanyak 5 kali secara berkala. Yaitu mulai tanggal 12 September hingga yang terkahir 10 Oktober 2020.

Postingan Syahganda yang terkahir pada tanggal 10 Oktober 2020 menjadi satu yang dipersoalkan JPU. Karena di dalamnya Syahganda menyatakan akan ikut turun aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Bahwa tulisan terdakwa yang kelima kalinya pada caption akun Twitter @syahganda, tanggal 10 Oktober 2020 mempertanyakan 'Ini Benar ya ada aksi?' Selanjutnya, terdakwa mengatakan 'Saya mau ikut aksi Selasa 13 Oktober di Bundaran HI (Hotel Indonesia)," ungkap Syahnan.

Atas cuitan tersebut, JPU menilai Syahganda telah menghasut kawan-kawan buruh PPMI98, serikat buruh, mahasiswa berjaket biru dan berjaket almamater kuning, serta terlibatnya anak-anak SMA hingga SMK dan masyarakat melakukan protes atau demonstrasi yang menyebabkan anarkis dan kerusakan yang terjadi di Jakarta,

Dasar penuntutan ini, kata Syahnan juga merupakan fakta persidangan yang bersumber dari keterangan lima orang saksi dan tujuh orang saksi ahli yang dihadirkan JPU, serta empat orang saksi ahli yang dihadirkan pihak penasihat hukum Syahganda Nainggolan.

Dalam kasus ini, mulanya Syahganda Nainggolan dianggap melanggar Pasal 28 undang-undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE) oleh kepolisian dalam proses penyidikan.

Namun dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Syahganda dengan pasal berlapis yang terkait dengan penghasutan yang menciptakan keonaran.

Yaitu, pertama, Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau kedua, Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau ketiga, Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. []

SANCAnews – Setelah mendapat proyek bernilai 300,62 juta dolar AS atau setara Rp 4,2 triliun, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) yang sebagian sahamnya dimiliki Hapsoro Sukmonohadi kini mendapat kucuran dana pinjaman Rp 1,58 triliun dari Bank Mandiri.

Hapsoro Sukmonohadi atau yang biasa disapa Happy Hapsoro tak lain adalah suami dari Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjungan, Puan Maharani.

RAJA telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri Tbk pada 26 Maret 2021.

“Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri sebesar 108,73 juta dolar AS yang jatuh tempo pada 23 Desember 2030,” terang Direktur RAJA, Oka Lesmana, dalan keterangannya di Jakarta, Rabu (31/3).

Dituturkan Oka, dana tersebut salah satunya akan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan serta pengoperasian pipa minyak koridor Balam-Banko-Dumai sepanjang kurang lebih 352 km. Ini merupakan proyek yang didapat RAJA dari PT Pertamina Gas senilai Rp 4,2 triliun.

"Soal gonjang-ganjing perusahaan milik suami Puan Maharani Ketua DPR RI dan mantu Megawati Ketua Umum PDI-P dan Kepala BPIP, yang mendapatkan kontrak triliunan rupiah dari Pertamina dan kredit triliunan rupiah dari Bank Mandiri, telah menjadi diskursus publik adanya nepostisme di balik proyek tersebut," terang Gde Siriana Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/4).

"Apakah Ahok sebagai Komut Pertamina merestui pemenang proyek ini? Proyek triliunan semestinya harus disetujui komut lho. Apakah kualifikasi perusahan sudah ada assessment, dan proper untuk mengerjakan proyek ini?" sambungnya.

Dilanjutkan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini, harus dilihat dulu apakah skala perusahaannya proper dengan skala proyek. Atau track record pekerjaan sejenis di bidang yang sama dengan skala proyek yang sama. Pun soal kemampuan keuangan, SDM, dan teknologinya.

"Ahok kan pernah ngomong di awal pengangkatan sebagai Komut bahwa dia akan berantas mafia di Pertamina. Nah, sampai hari ini Ahok belum keluar komentarnya atas proyek ini," tutup Gde Siriana. []

SANCAnews – Pengamat Hukum dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, kepolisian seperti terburu-buru menyimpulkan kasus terorisme kepada kelompok tertentu jika relasi itu tidak terang betul. Sehingga, dia menyarankan, penyidik harus lebih menelusuri kasus tersebut.

“Dalam menangani kasus-kasus kejahatan serius, menyimpulkan secara sederhana suatu kasus memperlihatkan terburu-buru. Apalagi, masyarakat akan menilai janggal jika polisi sudah mengetahui peta pelaku, tetapi tidak menangkap sedari awal bahkan jika dikaitkan dengan FPI terkesan nuansanya dikaitkan dengan kasus HRS,” katanya, Rabu (31/3).

Menurut dia, seharusnya polisi menelusuri secara menyeluruh dulu sampai akarnya baru menyimpulkan. “Apalagi sudah langsung menyampaikan berbagai kaitan dengan individu atau organisasi tertentu. Terlihat mereka seperti terburu-buru,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, sudah 94 terduga teroris ditangkap selama operasi pencegahan dan penindakan terorisme yang dilaksanakan sejak Januari hingga Maret 2021.

“Bukti bahwa kami melakukan keseriusan selama periode 2021 sejak Januari sampai Maret ini Densus 88 Anti Teror Mabes Polri telah menangkap sebanyak 94 tersangka teroris,” kata Ramadhan di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa (30/3).

Ramadhan menyebutkan, 94 terduga teroris itu ditangkap di sejumlah wilayah di Tanah Air, yakni Makassar, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jakarta, Bekasi, Jawa Barat dan Tengerang, Banten. Pada operasi pencegahan dan penanggulangan terorisme Januari 2021 ditangkap sebanyak 20 orang terduga teroris di wilayah Makassar.

Polisi juga masih menyelidiki keterkaitan terduga teroris yang ditangkap kemarin dengan FPI. Sejauh ini polisi menemukan bukti kehadiran dua terduga teroris di sidang Habib Rizieq Shihab.

Menurut Yusri pendalaman itu dilakukan karena polisi mendapatkan foto dua terduga teroris yang menghadiri sidang Habib Rizieq Shihab beberapa waktu dan juga kegiatan FPI. []

SANCAnews – Setiap aksi teror berupa pengeboman harus dikecam keras. Sebab tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai agama manapun.

Begitu tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menanggapi aksi teror yang terjadi di Makassar dan Mabes Polri beberapa waktu terakhir.

Dia menekankan kepada umat beragama agar tetap memelihara kerukunan dan meningkatkan kewaspadaan. Khususnya terhadap upaya adu domba dengan sering terjadinya aksi pengeboman di dekat rumah ibadat.

Secara khusus, presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mendesak mendesak Polri untuk mengusut secara tuntas setiap peristiwa pengeboman.

“Dan mengumumkan hasilnya ke publik,” tuturnya.

Tak kalah penting, Din Syamsuddin juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bisa melakukan pencegahan dini terhadap aksi teror.

“Kalau badan intelijen diberitakan mengatakan bahwa sebenarnya kelompok pelakunya sudah diketahui sebelumnya, maka seyogyanya dapat dilakukan upaya pencegahan,” tekannya.

Terakhir, Din Syamsuddin meminta pemerintah dan segenap tokoh agama harus bekerja lebih keras untuk menghilangkan setiap celah yang dapat dijadikan alasan oleh kelompok teroris untuk melakukan aksi terornya. []