SANCAnews.id

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab menuding Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman sewaktu membacakan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan perkara dugaan penghasutan berbuntut kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Tebet, Jakarta Selatan. Mayjen Dudung akhirnya angkat bicara soal tuduhan Rizieq itu.

Apa kata Mayjen Dudung? 

"Intinya kalau saya mem-back up kepolisian dan kita junjung tinggi supremasi hukum biar mereka (hakim dan jaksa) yang menyelesaikan tugasnya. TNI untuk sementara stand by di tempat untuk dengan kepolisian," ujar ujar Dudung kepada wartawan di Rumah Sakit Bhakti Mulia, Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (31/3/2021).

Tuduhan Rizieq itu disampaikan dalam sidang pada 26 Maret 2021. Rizieq menuding adanya teror di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat, oleh pasukan elite TNI seusai penyelenggaraan acara pernikahan anaknya serta Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Rizieq menuduh Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman menantang perang FPI.

"Petamburan tempat tinggal saya didatangi oleh Pasukan Koopsus TNI (Komando Operasi Khusus TNI) yang terdiri atas tiga pasukan elite TNI, yaitu Kopassus AD, Marinir AL, serta Paskhas AU. Pasukan Koopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah Presiden," ujar Rizieq.

Habib Rizieq mengaku Koopsus hanya lewat sembari berhenti sebentar di mulut gang markas besar FPI. Namun dia merasa kegiatan Koopsus tersebut sebagai teror.

"Kedatangan Koopsus di Petamburan, walaupun hanya lewat sambil berhenti sebentar di mulut gang markas besar FPI, tapi sempat menakutkan warga. Ini adalah teror untuk saya dan keluarga serta para tetangga saya di Petamburan," ungkap Habib Rizieq.

Lebih lanjut Habib Rizieq mengatakan FPI ditantang perang oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman. Baliho gambar Habib Rizieq juga diturunkan oleh aparat TNI.

"Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman di Monas tidak ada angin dan tidak ada hujan tebar ancaman terhadap FPI bahkan menantang perang FPI. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman menurunkan pasukan dengan kendaraan perang untuk menurunkan seluruh Baliho ucapan selamat datang untuk saya di seluruh Jakarta. Baliho dengan foto saya mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia," ucap Habib Rizieq. (dtk)

SANCAnews – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menolak pengajuan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deliserdang, Sumatera Utara yang diajukan Moeldoko yang mengklaim sebagai ketua umum.

Saat konferensi pers bersama Menkopolhukam Mahfur MD, Yasonna mengatakan pihaknya sebelumnya telah meminta Yasonna bersma timnya untuk melengkapi berkas pengajuan pengesahan.

Sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2021 Kemenkumham memberi tahu Moeldoko untuk melengkapi beberapa berkas.

"Untuk memenuhi sesuai Permenkumham telah memberi batas waktu cukup atau 7 hari untuk melengkapi berkas dimaksud," demikian kata Yasonna, Rabu (31/3).

Meski demikian, dijelaskan Yasonna, setelah Kemenkumham meminta melengkapi berkas hingga batas waktu yang ditentukan, Moeldoko tidak mampu melengkapi.

Beberapa syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak Moeldoko diantaranya, mandat dari Ketua Dewan Pimpinan  Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). 

"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC. Dengan demikian pemerintah memutuskan pengajuan hasil KLB di Deliserdang 5 Maret 2021 ditolak," demikian penegasan Yasonna.

Dalam memverifikasi hasil KLB Deliserdang, Yasonna menjelaskan pihaknya mengacu pada dokumen AD/ART dan kepengurusan tahun 2020. []

SANCAnews – Polisi memamerkan barang bukti berupa atribut Front Pembela Islam (FPI) saat press release penangkapan 4 terduga teroris di Condet, dan Serangbaru, Kabupaten Bekasi.

PPP meminta kepolisian menjelaskan secara terbuka keterkaitan atribut FPI yang ditemukan dengan para terduga teroris yang ditangkap.

"Terkait temuan atribut FPI di lapangan bersama terduga teroris, Polri harus menjelaskan secara transparan dan terbuka mengenai keterkaitan atribut tersebut," kata Sekjen PPP, Arwani Thomafi, saat dihubungi, Rabu (31/3/2021).

Arwani menyarankan Polri fokus pada dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan para pihak yang ditangkap. Menurut, Polri harus fokus pada dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan agar tidak muncul asumsi yang menyebut pemerintah terobsesi membuktikan FPI berkaitan dengan terorisme.

"Sebaiknya Polri fokus pada pokok perkara yang diselidiki terkait tindak pidana terorisme," imbau Arwani.

"Hal ini penting agar tidak muncul asumsi dan anggapan tentang pembingkaian (framing) maupun obsesi pemerintah terhadap FPI dikaitkan dengan kelompok teroris," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, pengamat terorisme Sidney Jones berbicara mengenai dugaan adanya obsesi pemerintah seolah-olah FPI terkait dengan terorisme. Sidney menilai adanya dugaan itu berhubungan dengan peristiwa pembaiatan massal ke ISIS di Makassar pada 2015.

"Saya kira sekarang ini seperti ada obsesi pemerintah dengan FPI seolah-olah ini membuktikan bahwa FPI terkait terorisme. Sebetulnya, menurut bahwa beberapa orang, bukan beberapa, tapi ratusan orang Makassar, ikut satu program pembaiatan massal pada bulan Januari tahun 2015, jadi sudah lama ya. Dan pada waktu itu memang ada kolaborasi antara FPI dan Ustaz Basri dan Ustaz Basri yang menjadi pimpin dari pembaiatan itu," kata Sidney dalam dalam tayangan D'Rooftalk: 'Teror Bomber Milenial' di detikcom, Selasa (30/3/2021).

Teroris yang Ditangkap di Makassar 

Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict itu mengatakan bahwa, tiga bulan setelah pembaiatan massal tersebut, FPI mengeluarkan pernyataan sikap serta menjauhkan diri dari peristiwa pembaiatan itu.

"Tetapi, 3 bulan kemudian, pada bulan April tahun 2015, sudah ada pernyataan jelas dari FPI Makassar dan FPI Pusat bahwa mereka tidak ada kaitan lagi dengan ISIS dan juga FPI Makassar sudah menjauhkan diri apa yang terjadi dengan ISIS dan pembaiatan massal itu," kata Sidney. (dtk)

SANCAnews – Aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar memang menggemparkan masyarakat Indonesia bahkan sampai media Internasional turut menyoroti peristiwa kelam itu.

Termasuk pula pengamat terorisme Internasional Sydney Jones yang juga Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict turut mengomentari aksi teror tersebut.

Sydney menanggapi bagian di mana aksi teror selalu dikatikan dengan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI).

Sydney menilai bahwa pemerintah lah yang terlalu berobsesi untuk mengaitkan kedua hal tersebut.

“Saya kira sekarang ini seperti ada obsesi pemerintah dengan FPI seolah-olah ini membuktikan bahwa FPI terkait terorisme,” ujar Sydney, dikutip dari Kompas, Rabu, 31 Maret 2021.

Sydney menduga bahwa kecurigaan FPI ada kaitannya dengan terorisme saat itu sempat berkolaborasi dengan Ustaz Basri

“Sebetulnya, menurut bahwa beberapa orang, bukan beberapa, tapi ratusan orang Makassar, ikut satu program pembaiatan massal pada bulan Januari tahun 2015, jadi sudah lama ya. Dan pada waktu itu memang ada kolaborasi antara FPI dan Ustaz Basri dan Ustaz Basri yang menjadi pimpin dari pembaiatan itu,” papar Sydney

Sydney menilai bauwa tiga bulan setelah pembaiatan massal tersebut, FPI mengambil tindakan untuk menjauhi hal tersebut.

“Tetapi, 3 bulan kemudian, pada bulan April tahun 2015, sudah ada pernyataan jelas dari FPI Makassar dan FPI Pusat bahwa mereka tidak ada kaitan lagi dengan ISIS dan juga FPI Makassar sudah menjauhkan diri apa yang terjadi dengan ISIS dan pembaiatan massal itu,” katanya.

Ia menduga bahwa saat massa pembaiatan tersebut, masih ada anggota FPI yang ingin bergabung dengan ISIS.

Kelompok FPI yang bergabung di ISIS, kata Sydney, menjadi aktif di ISIS namun nonaktif di FPI.

“Pada saat itu kelompok FPI yang masih ingin bergabung dengan ISIS sudah bergabung dengan Ustaz Basri, jadi mereka aktif dengan Ustaz Basri tidak dengan FPI setahu saya,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat bisa membedakan antara apa yang terjadi saat pembaiatan massal tersebut dan sifat Daulah Islamiyah yang didirikan di Suriah.

“Jadi saya kira harus membedakan apa yang terjadi pada pembaiatan massal pada waktu banyak orang tidak mengerti apa itu ISIS dan bagaimana sifatnya Daulah Islamiyah yang didirikan di Suriah dengan aksi-aksi kemudian,” pungkasnya. []

SANCAnews – Sidang kasus swab palsu di Rumah Sakit Ummi, Bogor dengan terdakwa Habib Rizieq Syihab di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur hari ini telah selesai. Sidang dilanjutkan pada Rabu pekan depan.

"Oleh karena penuntut umum telah membacakan nota pendapatnya. Maka selanjutnya majelis hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan penasihat hukum," ujar hakim ketua di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (31/3/2021).

Majelis hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan pada Rabu (7/4/2021). Agenda sidang pada Rabu pekan depan yakni putusan sela.

"Untuk itu sidang ditunda ke hari Rabu tanggal 7 April untuk bacakan putusan sela," katanya.

Diketahui, PN Jakarta Timur juga menggelar sidang dengan terdakwa menantu Rizieq, Habib Hanif. Kasus yang menjerat Habib Hanif juga mengenai swab palsu di RS Ummi. dtk)