SANCAnews.id

SANCAnews – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) baru saja menyambangi fraksi PKS DPR RI meminta agar mendorong Pansus Angket Kematian 6 Laskar Laskar Pembela Islam (LPI).

Selanjutnya, TP3 juga sudah mengirimkan surat kepada semua fraksi di DPR RI untuk mengupayakan Pansus Angket tersebut.

"Kami tunggu jawaban fraksi-fraksi, kami sudah kirim ke 9 fraksi," kata salah satu tokoh TP3 Abdullah Hehamahua kepada wartawan di Ruang Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3).

Abdullah mengatakan, fraksi PKS yang pertama kali merespons surat yang dilayangkan TP3 tersebut. Karena itu, ia berharap fraksi-fraksi lain bisa merespons seperti fraksi PKS.

"Mudah-mudahan fraksi yang lain apakah misalnya fraksi yang sekarang lagi digembosin misalnya, kita tunggu saja," tuturnya.

TP3 juga berkirim surat kepada Pimpinan DPR RI namun tidak ada respons, "Sebelumnya sudah kami kirim ke Pak Azis Syamsuddin, bulan lalu tetapi tidak ada respons. Sayang sekali sebetulnya," kata Marwan Batubara menambahkan. (rmol)

SANCAnews – Ketum PBNU Said Aqil angkat bicara terkait kasus aksi terorisme di Makassar hingga Condet, Jakarta. Said Aqil menyebut bahaya laten yang masih mengancam adalah terorisme, bukan isu PKI.

"Kita semua dikagetkan dengan ledakan bom kemarin di Makassar di Katedral Makassar dalam keadaan suasana lagi prihatin menghadapi pandemi COVID-19 sudah agak lama kita tidak mendengar suara bom, kemarin kita dibisingkan dengan bom bunuh diri, begitu pula ditemukan bom dan pemiliknya yang ditangkap di Condet," kata Said Aqil, dalam webminar Mencegah Radikalisme dan Terorisme untuk Melahirkan Keharmonisan Sosial, yang disiarkan di YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, Selasa (30/3/2021).

"Itu artinya apa, bahaya laten terorisme masih mengancam kita. Mohon maaf saya berani mengatakan bukan PKI bahaya laten kita tapi radikalisme dan terorisme yang selalu mengancam kita sekarang ini," imbuh komisaris utama BUMN PT KAI itu.

Lebih lanjut ia mengungkap diperkirakan ada 6 ribu terorisme yang belum tertangkap. Said Aqil meyakini kelompok teroris tersebut terafiliasi dengan jaringan terorisme Filipina Selatan, Poso, dan jaringan JAD.

Said Aqil mengatakan jaringan JAD memiliki ideologi siapa pun yang tak sependapat dengan mereka kafir. Oleh karena itu, ia meminta kepolisian tidak ragu memberantas terorisme karena tidak ada kekerasan mengatasnamakan agama.

"Saya harapkan kepada kepolisian tidak ragu-ragu, tidak gamang dalam memberantas terorisme itu. Kalau mau dalil saya kasih dalilnya," ujar Said Aqil.

"Jelas sekali ayatnya orang yang bikin gaduh, orang yang menyimpang dari komitmen kebangsaan kita Pancasila kita usir mereka itu, itu perintah Al-Qur'an itu jangan-ragu ragu. Walhasil, Al-Qur'an dengan tegas tidak boleh ada kekerasan dengan mengatasnamakan agama," imbuhnya.

Seperti diketahui, ledakan bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada pukul 10.28 Wita, Minggu (28/3). Pelaku bom bunuh diri yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan itu berboncengan menggunakan sepeda motor ke depan Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/3). (*)

SANCAnews – Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj menyebut pintu masuk terorisme dan paham radikalisme adalah ajaran Wahabi dan Salafi sehingga harus dibasmi. Bagi PKS, radikalisme dan terorisme punya akar masalah yang berbeda dari pendapat Said Aqil.

Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf saat dihubungi, Selasa (30/3/2021), awalnya mengatakan tidak bisa mengomentari secara langsung pernyataan Said Aqil. Namun dia punya pandangan tersendiri soal radikalisme dan terorisme.

"Dalam kaitannya, terorisme dan radikalisme menurut saya pemicu terbesarnya itu adalah ketidakadilan dalam kehidupan, dalam kesejahteraan dan kesenjangan dalam mengakses kesempatan," ucap anggota Komisi VIII DPR itu.

Bukhori menyebutkan, kesejahteraan yang merata bakal mengurangi radikalisme dan terorisme. Dia juga berbicara soal akses kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Jika kesejahteraan telah merata, akses untuk kesempatan terbuka secara adil, saya yakin, hakulyakin, akan sangat mengurangi tindakan radikalisme dan terorisme," sambungnya.

Bukhori menyebut seharusnya perspektif yang dikembangkan adalah kerukunan, kerahiman dan persaudaraan sesama umat dan sesama anak bangsa, bukan permusuhan dan kebencian. Jika ada perbedaan, katanya, itu wajar dan bisa dicari solusinya.

"Dalam hal ada perbedaan pandangan, itu wajar sebagai umat manusia, karena Allah memang ciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda suku, agama, pikiran, dan pandangan, yang penting kita saling mencari titik temu," tuturnya.

Sebelumnya Said Aqil menyampaikan strategi untuk menghabisi jaringan terorisme. Said Aqil menyebut memberantas jaringan terorisme dilakukan dari benihnya atau pintu masuknya ajaran ekstremisme, yaitu ajaran Wahabi.

"Ini artinya, kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar kita satu barisan ingin menghabisi jaringan terorisme, benihnya dong yang harus dihadapi. Benihnya, pintu masuknya yang harus kita habisi. Apa? Wahabi, ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme," kata Said Aqil dalam webinar 'Mencegah Radikalisme dan Terorisme untuk Melahirkan Keharmonisan Sosial' yang disiarkan di YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, Selasa (30/3/2021).

Said Aqil menegaskan ajaran Wahabi bukan terorisme, tetapi pintu masuk terorisme. Sebab, ajarannya dianggap ajaran ekstremisme.

"Ajaran Wahabi bukan terorisme, bukan, Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau udah Wahabi, 'ini musyrik, ini bid'ah, ini sesat, ini nggak boleh, ini kafir, itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah halal darahnya boleh dibunuh'. Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi adalah ajaran ekstrem," ujarnya. (*)

SANCAnews – Ketum PBNU Said Aqil menyampaikan strategi untuk menghabisi jaringan terorisme. Said Aqil menyebut memberantas jaringan terorisme dilakukan dari benihnya atau pintu masuknya ajaran ekstremisme, yaitu ajaran Wahabi.

"Ini artinya, kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar kita satu barisan ingin menghabisi jaringan terorisme, benihnya dong yang harus dihadapi. Benihnya, pintu masuknya yang harus kita habisi. Apa? Wahabi, ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme," kata Said Aqil dalam webminar 'Mencegah Radikalisme dan Terorisme untuk Melahirkan Keharmonisan Sosial' yang disiarkan di YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, Selasa (30/3/2021).

Said Aqil menegaskan ajaran Wahabi bukan terorisme, tetapi pintu masuk terorisme. Sebab, ajarannya dianggap ajaran ekstremisme.

"Ajaran Wahabi bukan terorisme, bukan, Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau udah Wahabi 'ini musyrik, ini bid'ah, ini sesat, ini nggak boleh, ini kafir, itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah halal darahnya boleh dibunuh'. Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan salafi adalah ajaran ekstrem," ujarnya.

Kemudian, Said Aqil juga meminta agar ajaran agama di perguruan tinggi bagi jurusan selain agama Islam mengutamakan pembahasan terkait akidah, syariat, dan akhlak. Serta diperbanyak penjelasan terkait akhlakul karimah, misalnya menolong sesama, menghormati orang tua, membantu orang lagi susah, silaturahmi, menghormati tamu dan tetangga, menengok orang sakit, menengok orang sedang berduka karena kematian, tidak boleh dengki, tak boleh hasut, tidak boleh adu domba, hoax.

"Jadi, kalau pelajaran agama disampaikan di fakultas yang bukan (jurusan) agama kemudian terulang-ulang 'neraka, surga, kafir, sesat, musyrik, bid'ah, neraka surga'. Wah, radikal semua itu, itu bagian fakultas yang memperdalam akidah, yang memperdalam syariah," ujarnya.

"Kalau di fakultas umum cukup hanya mengenal hanya mengajak meyakini itu yang ditekankan adalah akhlakul karimah, menghindari radikalisme yang tumbuh di perguruan tinggi jurusan teknik atau yang bukan jurusan agama. Ini yang saya lihat kurikulum yang harus dijalankan di perkuliahan mata kuliah agama di perguruan tinggi yang bukan jurusan agama Islam," imbuhnya. (*)

SANCAnews – Ratusan warga Manado Sulawesi Utara alami demam, pusing dan mual setelah jalani vaksinasi Covid-19 Astrazeneca.

Akibatnya penyuntikan vaksin Covid-19 jenis AstraZeneca (AZ) itu dihentikan sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Gubernur Olly Dondokambey (OD), Senin (29/3/2021) kemarin menjelaskan, penyampaian pemberhentian sementara itu bagian dari kehati-hatian kepala Dinas Kesehatan.

“Inilah kehati-hatian dari kadis, jadi maksudnya sementara menunda. Tapi rupanya ketikannya menggunakan memberhentikan. Namun wajar, kita harus hati-hati. Jangan sampai sudah ada masalah baru kita jadi ribut. Lebih baik kita hati-hati agar masyarakat benar-benar terlindungi,” jelas OD pada di kantor DPRD Sulut.

Lebih jauh dia membeberkan, laporan yang diterima, Pemprov sudah menyuntik pada 5.209 orang. Dari jumlah itu, di Eben Hezer, klinik pertama ada 339 orang. Yang melapor keluhan 30 orang. Di Rumah Sakit Citawaya 330 orang disuntik, keluhan 42 orang.

“Klinik pratama 256, melapor 22 orang. Di Kodam XIII/Merdeka 27 orang, melapor keluhan 7 orang. Di pos wilayah Kota Manado 4.012 orang. Melapor 257. Jadi yang melapor itu total 358,” urai OD.

Namun dia melanjutkan, dari evaluasi yang dirawat (di rumah sakit) 4 orang. Dengan keluhan sesak nafas dan nyeri dada. Sekarang ada di Rumah Sakit MMC.

“Empat orang itu tidak apa-apa. Tapi kita lagi rapat sama Komda KIPI. Mereka penyelenggara yang mengevaluasi setelah penyuntikan. Mereka sedang mengidentifikasi dan ternyata hasilnya tidak ada permasalahan. Dari 358 orang itu semua sudah sembuh. Tinggal empat orang karena ada reaksi panas,” paparnya.

Jadi, dia menekankan, tak ada masalah dengan vaksin jenis AZ ini. Pemprov pun berencana untuk melanjutkan. “Jadi saya kira tidak ada masalah. Mungkin esok kita lanjutkan, mulai lakukan lagi penyuntikan vaksin,” sebutnya.

OD pun menyampaikan, di tahap ini Pemprov menggunakan vaksin AZ. Untuk dosis Sinovac khusus untuk tahap dua.

“Yang masuk dikirim oleh pemerintah pusat ke Sulawesi Utara gelombang kedua sudah AsraZeneca. Jadi tidak ada lagi Sinovac. Stok Sinovac untuk penyuntikan tahap keduanya,” kunci Gubernur Sulut dua periode ini.

Sementara, kritikan dilayangkan anggota Komisi IV Melky J Pangemanan (MJP) pada pemerintah provinsi, terkait pemberhentian sementara vaksin AsraZeneca. MJP mengkritisi Surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang menghentikan sementara pemberian vaksin AstraZeneca (AZ).

“Pemerintah pusat tidak sembarangan memberikan jenis vaksin karena telah melalui tahap pengujian. Pemerintah provinsi harus memberi klarifikasi terkait surat edaran ini. Hal tersebut meresahkan publik,” ujar MJP saat melakukan interupsi di rapat paripurna, kemarin.

Saat ini menurutnya publik semakin yakin mengikuti program vaksinasi. “Jangan sampai langkah Kepala Dinas Kesehatan membuat publik kembali ragu vaksinasi, sehingga tujuan pemerintah menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok tidak akan maksimal,” tegasnya. MJP pun mengajak masyarakat Sulawesi Utara percaya dengan program vaksinasi pemerintah dan jangan pernah takut untuk divaksin.

Di sisi lain, Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Sulut Steaven Dandel saat dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, penyuntikan vaksin AZ masih menunggu rekomendasi Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Dandel juga belum bisa memastikan sampai kapan pemantauan Komnas KIPI. “Belum tahu. Biarkan dulu mereka kerja untuk memastikan semuanya. Tidak bisa dikejar-kejar,” tuturnya.

Dandel juga mengatakan, langkah perlu dilakukan untuk menyesuaikan pola dan pendekatan vaksinasi terutama yg targetnya adalah unit usaha atau institusi. Supaya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap karyawannya. Tetapi bertahap, agar supaya unit usaha tidak perlu ditutup kalau ada banyak karyawan yang terdampak KIPI.

“Kami perlu mempersiapkan komunikasi risiko kepada masyarakat untuk dapat menerima fakta ini. Supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Komunikasi resiko yang diambil, langkah pertamanya didahului dengan investigasi oleh Komda KIPI bersama Dinkes, Kemenkes dan WHO, sebelum dilakukan media release. Dalam Emergency Use Authorization (EUA) vaksin AZ, sebenarnya telah disebutkan bahwa KIPI ini adalah efek simpang dari vaksin AZ yg sifatnya sangat sering terjadi very common artinya 1 diantara 10 suntikan dan sering terjadi common -1 diantara 10 sd 1 diantara 100,” kuncinya.(manadopost/fajar)

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara, Steaven Dandel menyatakan penggunaan vaksin Astrazeneca di Kota Manado dan Bitung dihentikan sementara berdasarkan surat pemberitahuan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Sulawesi Utara pada 27 Maret 2021.

Penghentian sementara itu dilakukan setelah ada laporan KIPI dari sejumlah warga seusai divaksinasi. Berdasarkan pantauan selama tiga hari pelaksanaan vaksinasi dengan menggunakan vaksin Astrazeneca, dari sekitar 5.000 warga yang divaksin, terdapat sekitar 300 warga yang mengeluh mengalami demam menggigil, nyeri tulang, muntah-muntah dan sakit kepala.

“Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu hasil pemantauan dan evaluasi KIPI. Kami berharap hasilnya bisa segera disampaikan sehingga dapat memberikan edukasi kepada warga bahwa Astrazeneca aman digunakan,” kata Steaven. (*)