SANCAnews.id

SANCAnews – Komunikasi publik yang buruk kembali ditunjukkan pemerintah terkait larangan mudik lebaran 2021. Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tidak ada larangan mudik. Namun, tidak lama kemudian keluar pengumuman resmi pemerintah yang melarang mudik pada Idul Fitri tahun ini.

"Ini menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah tidak terintegrasi," kata Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra, kepada Kantor Berita Politik RMOL Sabtu malam (27/3).

Menurut Iwel, komunikasi publik yang belum terintegrasi itu justru bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Seharusnya, sebelum mengeluarkan pendapat apapun mengenai mudik, menteri-menteri terkait harus duduk bersama membahas masalah tersebut.

Dalam pertemuan itulah dikaji secara menyeluruh manfaat dan mudaratnya soal dibolehkan atau tidak dibolehkan mudik Lebaran 2021.

Kemudian hasilnya dilaporkan kepada Presiden sebagai atasan para Menteri. Setelah mendengarkan pertimbangan presiden, baru diumumkan secara resmi.

"Jangan sampai ada pejabat yang mengatakan boleh tapi kemudian dianulir," tuturnya.

Iwel juga merasa heran dengan adanya kebijakan larangan mudik. Sebab, disisi lain kebijakan larangan mudik ini bertolak belakang dengan parawisata yang terus digenjot di tengah pandemi Covid-19.

"Jika kita berselancar di media sosial banyak sekali kita temukan 'postingan' selebriti dan influencer yang sedang berlibur. Bahkan dalam foto yang mereka tayangan di media sosial, banyak kita temukan mereka berfoto dalam jarak yang sangat dekat satu dengan yang lain tanpa mengenakan masker," paparnya.

Contoh lain mengenai peraturan yang bertolak belakang, lanjut Iwel, adalah saat ada seorang pengendara mobil sendirian tanpa masker lalu dihentikan petugas. Sementara di sebuah restoran ada sekelompok orang dalam satu meja di sela-sela makan mereka ngobrol tanpa mengenakan masker, "Ini kan membingungkan," ujarnya.

Iwel menegaskan, meskipun vaksinasi sudah dimulai, namun Indonesia masih dalam suasana pandemi Covid-19. Sehingga segala keputusan pemerintah harus melalui kajian yang tepat.

"Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah komunikasi publik yang terintegrasi dan peraturan yang tidak bertolak belakang satu dengan lainnya," pungkasnya. []

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab mengungkit kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta yang dihadiri oleh massa simpatisan dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi alias nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menurutnya, kerumunan usai dirinya kembali ke tanah air itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kerumunan acara Maulid Nabi Muhammad dan akad nikah putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Dari segi jumlah massa dalam kerumunan Bandara mencapai jutaan orang, sedang jumlah massa dalam kerumunan Maulid di Patamburan hanya beberapa ribu saja," kata Habib Rizieq saat membacakan eksepsi di PN Jaktim, Jumat (26/3).

Imam Besar FPI ini kemudian membandingkan, jika terjadinya kerumunan di Petamburan karena adanya hasutan yang dilakukan olehnya sehari sebelumnya, mengapa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mempersilahkan masyarakat untuk menjemput kepulangan dirinya ke tanah air tidak dituding sebagai penghasut.

"Kerumunan Bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum, dan Menko Polhukam Mahfud  MD yang  mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke Bandara, tidak  dituduh sebagai penghasut kerumunan," tanya Habib Rizieq.

Sebelumnya bahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara soal kekisruhan kerumunan setelah Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia. Kerumunan Rizieq Shihab yang dipersoalkan ialah di Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Jawa Barat. Menurut Kang Emil, dibalik kekisruhan ini Menko Polhukam Mahfud Md harus bertanggung jawab.

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujarnya di Mapolda Jawa Barat, Rabu 16 Desember 2020.

Pernyataan Mahfud. menurut Emil, menjadi tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat, "Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," tutur Emil. (rmol)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo dinilai semakin tidak tahu malu karena membuat pernyataan yang bertentangan dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud adalah klaim Presiden Jokowi bahwa selama 3 tahun Indonesia tidak mengimpor beras.

"Maaf Jokowi ini makin tidak punya malu lagi untuk berbohong tingkat tinggi. Mengaku sudah tiga tahun Indonesia tidak impor beras tetapi fakta dan datanya impor kok," ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/3).

Ubedilah lantas mengurai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 sampai 2019. Di mana Indonesia secara rutin melakukan impor beras.

Bahkan, kata Ubedilah, jumlah impor beras pada 2018 tercatat yang paling banyak. Yakni, mencapai 2.253.824,5 ton atau senilai 1,03 miliar dolar AS.

Pada 2019, jumlah impor beras turun drastis menjadi 444.508,8 ton. Saat itu, ada 8 negara yang mendatangkan beras ke Indonesia.

Sementara pada 2020, volume impor beras mencapai 356 ribu ton, "Itu data impor yang tidak bisa dibantah. Saya kira maaf Jokowi bicaranya makin ngelantur, tidak pakai data dan semaunya sendiri. Sebaiknya semua menteri perlu siap-siap untuk "balik kanan' dari istana," pungkasnya. (*)

SANCAnews – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan. Kecaman keras tersebut disampaikan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dalam video yang diterima redaksi, Minggu (28/3).

“MUI mengutuk dengan keras tindakan pelaku peledakan bom di Makassar pagi ini, yang telah membuat ketakutan di tengah-tengah masyarakat dan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa,” ujarnya.

Menurutnya, aksi bom bunuh diri tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran agama manapun.

"Tindakan ini jelas-jelas tidak bisa ditolerir karena jelas-jelas sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama manapun yang diakui di negeri ini,” imbuhnya.

Pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku utama dari aksi teror bom bunuh diri ini. Termasuk membongkar tujuan dari peledakan bom di depan gereja tersebut.

Terakhir, dia meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan aksi bom bunuh diri itu dengan agama tertentu.

"Di samping itu MUI juga meminta supaya masalah ini jangan dikait-kaitkan dengan agama dan atau suku tertentu di negeri ini, karena hal demikian akan semakin membuat rumit dan keruhnya suasana,” tandasnya. (glc)

SANCAnews – Karo Penmas Divisi Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan seorang terduga penembak anggota Front Pembela Islam (FPI) berinisial EPZ tewas dalam insiden kecelakaan lalu lintas.

Rusdi mengatakan EPZ tewas dalam kecelakaan tunggal di Jalan Bukit Jaya, Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada tanggal 3 Januari 2021 lalu.

Kabar tersebut disampaikannya pada konferensi pers yang digelar pihak Mabes Polri pada Jumat, 26 Maret 2021.

Mendapati kabar tersebut, Wartakotalive.com mencoba menelusuri lokasi yang disebut-sebut pihak Polri terkait kecelakaan tunggal yang menewaskan EPZ selaku terduga penembak anggota FPI.

Namun, seorang warga bernama Boye (36) yang berprofesi sebagai juru parkir di kawasan tersebut mengaku tak mengetahui lokasi tepat Jalan Bukit Jaya yang disebut pihak Polri.

"Sembilan tahun jalan sepuluh tahun saya markir di sini. Enggak ada Jalan Bukit Jaya, adanya Bakti Jaya. Kayaknya baru denger saya juga (Jalan Bukit Jaya-red)," kata Boye pria yang telah menjadi juru parkir selama 10 tahun saat ditemui di lokasi, Setu, Kota Tangsel, Sabtu (27/3/2021).

Bahkan, Boye mengaku dirinya yang telah menjadi juru parkir selama 10 tahun itu belum mendapat kabar adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pengendara motor.

"Saya markir disini sudah sembilan jalan sepuluh tahun belum pernah ada kecelakaan. Kalau kecelakaan biasa-biasa sih mungkin sebulan sekali mah ada," jelas Boye.

"Pokoknya siapa yang markir, karena saya disini yang dituain kalau ada kecelakaan sampai meninggal pasti saya dikasih tahu. Walaupun ada kecelakaan sampai meninggal pasti ada yang laporan ke saya, kecelakaan parah atau tidak parah pasti saya dikasih tahu," lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Bakti Jaya, Fiqri Yanuardi Putra turut membenarkan tak adanya Jalan Bukit Jaya pada kawasan Bakti Jaya, Setu.

Menurutnya, pada jalan protokol utama yang terdapat di kawasan itu hanya bernama Jalan Raya Puspiptek.

"Kalau didalam perumahan saya kurang hapal ya, tapi kalau dominannya enggak ada sih. Kalau Jalan Bukit Jaya, Kecamatan Setu itu saya baru denger, adanya Bakti Jaya, kalau jalan Bukit Jaya saya belum tahu ya," katanya saat dikonfirmasi, Kota Tangsel, Sabtu (27/3/2021). (*)