SANCAnews.id

SANCAnews – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merasa heran dengan adanya polemik pemblokiran terhadap 92 rekening terkait FPI. Terlebih ketika Bareskrim Polri membuat pernyataan bahwa mereka tidak pernah meminta PPATK melakukan pemblokiran tersebut. 

Kepala PPATK Dian Ediana Rae merasa heran dengan munculnya penafsiran bahwa Polri yang meminta PPATK melakukan pemblokiran rekening FPI.

"Saya malah nggak ngerti, kenapa bisa ada penafsiran kalau Polri meminta PPATK memblokir rekening FPI itu," ujar Dian kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/3).

Kata Dian, dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa pemblokiran rekening merupakan kewenangan PPATK berdasarkan UU 8/2010 dan UU 9/2013. Di mana disebutkan bahwa PPATK merupakan lembaga independen yang tidak boleh mengikuti instruksi pihak lain, termasuk pemerintah.

Sementara keputusan menghentikan sementara (blokir) itu karena ada keputusan bersama terkait pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI.

“Tugas kita sebagai lembaga intelejen keuangan adalah melakukan analisis dan pemeriksaan mengenai transaksi-transaksi FPI itu, dan menyerahkan hasilnya kepada lepolisian," jelas Dian.

Setelah menerima informasi dari PPATK, kata Dian, pihak Kepolisian berhak melakukan pemblokiran lanjutan atau tidak melakukan pemblokiran.

"Dalam hal lepolisian tidak melakukan pemblokiran lanjutan tentu saja rekening yang diblokir terbuka dengan sendirinya karena proses 20 hari di PPATK sudah selesai," terang Dian.

Dian pun kembali menegaskan bahwa pemblokiran rekening FPI berawal dilakukan oleh PPATK.

"Iya betul (dilakukan) PPATK. Kalau polisi tidak melakukan pemblokiran otomatis akan terbuka dengan sendirinya setelah 20 hari proses PPATK. Jadi harus dibedakan pemblokiran oleh PPATK sebagai lembaga intelejen keuangan dengan pemblokiran oleh Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum," pungkas Dian. (*)

SANCAnews – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hingga saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing terhadap empat laskar Front Pembela Islam (FPI).

Hal itu diungkapkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. Brigjen Rusdi menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.

"Proses masih penyidikan, sedang berjalan. Apabila ada perkembangan dari proses penyidikan ini tentunya akan disampaikan ke publik," kata Brigjen Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Mengenai nasib tiga anggota Polda Metro Jaya yang diduga melakukan unlawful killing, Rusdi menyebut ketiga anggota itu masih berstatus sebagai terlapor dan belum menjadi tersangka.

"Sampai saat ini tiga pihak yang bersangkutan masih sebagai pihak terlapor," beber Rusdi.

Seperti diketahui, pasca aksi baku tembak antara laskar FPI dengan anggota Polda Metro Jaya, terdapat empat laskar yang sebelumnya masih hidup saat berhasil diamankan oleh polisi. Namun, pada akhirnya keempat laskar tersebut ikut tewas menyusul dua rekannya yang tewas akibat baku tembak.

Dugaan unlawful killing pun mulai menguak dikasus ini. Bareskrim sendiri tengah menyelidiki dugaan keterlibatan tiga anggota Polda Metro Jaya dalam kasus tersebut.

Terkini, Bareskrim Polri sudah melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus tersebut. Hasilnya, kasus tersebut naik ke tingkat penyidikan yang berarti Polri menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. (*)

SANCAnews – Warga Myanmar membalas dendam atas kebrutalan polisi dan militer dalam menangani aksi demonstrasi menentang kudeta militer.

Saat seorang kapten polisi meninggal, layanan pemakaman menolak memakamkan jenazah polisi tersebut.

"Polisi meminta sejumlah layanan pemakaman untuk membantu pengebumian tetapi mereka semua menolak," kata seorang warga Bago, Myanmar, dilansir The Irrawaddy.

Polisi yang tewas tersebut bernama Kapten Kyaw Naing Oo (37). Karena warga menolak membantu proses pengebumian, akhirnya petugas kepolisian sendiri yang menjalankan prosesi pemakaman.

Jenazah Kyaw Naing Oo dikubur di Sinpyukwin. Saat proses pemakaman, para anggota polisi melakukan pengawalan. Saat menuju lokasi pemakaman, polisi juga mengambil jalur alternatif.

“Mereka tidak menggunakan jalan biasa menuju pemakaman, menunjukkan bahwa mereka mencurigai publik,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Kapten Kyaw Naing Oo tewas dalam aksi pembubaran mahasiswa yang menentang kudeta militer. Pembubaran brutal itu tidak hanya memakan korban sipil, tapi juga polisi.

Kepolisian Bago menjelaskan bahwa Kapten Kyaw meninggal karena luka, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Sejak demonstrasi penentangan junta militer Myanmar tersebut, sekitar 220 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 2.100 orang ditahan. Gelombang demonstrasi terbesar di negara tersebut juga belum menunjukkan tanda akan berhenti.

Masyarakat justru semakin geram dan mengancam melakukan mogok kerja setelah seorang bocah berusia 7 tahun, secara sadis dibunuh oleh aparat. (*)

SANCAnews – Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali mendapatkan panggilan untuk menghadap penyidik KPK. Keterangan Effendi diperlukan berkaitan dengan kasus dugaan suap dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).

Dalam jadwal pemeriksaan resmi KPK tercantum identitas Effendi sebagai wiraswasta. Dia akan dimintai keterangan untuk tersangka Matheus Joko Santoso.

Perkara ini menjerat Juliari bersama dengan sejumlah orang, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos. Untuk tersangka Harry Sidabuke dan Ardian IM sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar. (*)

SANCAnews – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengajak para politikus dan kader partainya belajar tentang kehidupan dari alam sekitar. Menurut Megawati politikus yang belajar dari alam akan lebih memahami konstituennya.

"Misalnya, dari kunang-kunang, kodok dan kupu-kupu," kata Megawati saat peluncuran buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam', yang dipusatkan di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (24/3).

Megawati mengaku mempelajari dan pernah bersentuhan dengan ketiga binatang tersebut. Ketiga binatang itu diberi tugas oleh Sang Pembuat Hidup.

"Jadi satu, kunang-kunang, adalah penyaring udara. Jadi kunang-kunang itu takkan mungkin hidup kalau udara tak bersih. Coba saja kalau tak percaya," kata Megawati.

Daur hidup kunang-kunang, ketika telurnya masuk ke tanah, maka akan muncul ke atas permukaan setelah sekitar dua tahun. Artinya, kunang-kunang itu harus hidup prihatin selama dua tahun ngumpet di dalam tanah.

"Dan tugasnya hanya kira-kira 2 mingguan untuk reproduksi, supaya alam ini bisa dideteksi hawanya bagus apa tidak. Itu kunang-kunang," ujar Megawati dalam siaran persnya.

Yang kedua adalah kodok. Menurut Megawati, berdasarkan pengalamannya, kodok akan memakan serangga dan nyamuk. Maka tanpa perlu racun serangga, cukup dengan memelihara kodok, serangga berbahaya tertentu seperti nyamuk takkan mengganggu.

"Tak usah disemprot. Kodok itu adalah petugas semprot alam. Pelihara saja kodok banyak. Jentik akan dimakan kodok. Ketika mulai jadi nyamuk, akan dimakan kodok," kata Presiden Kelima RI ini.

Yang ketiga adalah kupu-kupu, yang datang dari ulat dan kepompong. Ia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Lalu akan bekerja menghisap serbuk sari bunga maupun madu serta menyebarkan telurnya demi memberikan makan untuk makhluk lain.

"Semuanya itu hanya binatang. Tapi filosofinya sangat tinggi. Karena diperintah oleh Allah SWT. Kita ini, dikasih pikiran, malah jadi penjahat. Mereka hatinya suci, hanya untuk melaksanakan tugas Yang Di Atas. Jadi pada eling ya," kata Megawati.

Putri Proklamator RI Soekarno itu juga menyatakan bahwa dengan belajar dari alam serta memelihara alam, kader PDIP pasti akan lebih dicintai rakyat. Sebab, artinya akan berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat.

Bagi Megawati, dibanding sekedar berpolitik mencari uang untuk diri sendiri, lebih baik melakukan sesuatu dengan menanam tanaman di lingkungan sekitar. "Kalau sekedar mencari uang, akhirnya bisa salah jalan. Saya sendiri merasa sedih jka ada anggota kita kena korupsi. Kenapa tak berpikir lebih baik kita menanam pohon? Yang di jalan saja. Murah meriah, tak perlu beli, wong tinggal ambil saja dan dipelihara," kata Megawati.

Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Di DPP PDIP, dipimpin oleh Sekjen Hasto Kristiyanto yang hadir bersama Ketua DPP PDIP I Made Urip, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko, dan mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih. (*)