SANCAnews.id

SANCAnews – Salah satu polisi yang diduga membunuh laskar FPI dalam peristiwa KM 50 tewas karena kecelakaan. Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) laskar FPI meminta Polri untuk menyampaikan ke publik secara komprehensif.

"Kami baru tahu dari media. Jika memang itu benar dan faktual, harus disampaikan ke publik secara komprehensif bebas dari rekayasa guna meyakinkan semua pihak," kata salah salah satu anggota TP3, Muhyiddin Junaidi, lewat pesan singkat, Kamis (25/3/2021).

Di sisi lain, Muhyiddin juga meminta para pelaku penembakan laskar FPI diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Penanganan kasus tersebut juga diminta transparan.

"Walau demikian TP3 menuntut agar para pelakunya diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengadilan secara transparan, bebas, adil dan terbuka untuk umum bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hukum yang dijamin UUD," ujar Muhyiddin yang juga ikut perwakilan TP3 saat bertemu Presiden Jokowi di Istana.

Kabar mengenai meninggalnya salah satu polisi penembak laskar FPI itu sebelumnya disampaikan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

"Informasi yang saya terima saat gelar (perkara) salah satu terduga pelaku meninggal dunia," ujar Agus saat dimintai konfirmasi, Kamis (25/3).

Agus menyebut polisi tersebut meninggal karena kecelakaan. Namun, Agus tidak menjelaskan secara detail penyebab kecelakaannya.

"Karena kecelakaan. Silakan dikonfirmasi kepada penyidik atau Polda Metro Jaya ya," ucapnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono turut membenarkan bahwa ada salah satu terlapor yang meninggal dunia karena kecelakaan, "Ya betul, ada yang meninggal," imbuh Argo saat dihubungi terpisah.

Untuk diketahui, Bareskrim Polri menyatakan telah menyelidiki dugaan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing terhadap empat anggota laskar FPI. Ada tiga polisi yang berstatus terlapor dalam perkara ini.

"LP kan sudah dibuat, tentu jaksa menunggu. Kita lakukan penyelidikan dulu untuk temukan bukti permulaan. Kan permulaan dulu baru bisa ditentukan naik sidik (penyidikan)," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi, Rabu (3/3).

Dalam peristiwa 7 Desember 2020 itu, ada enam anggota laskar FPI yang tewas. Andi menjelaskan dugaan unlawful killing ini bukan terhadap semua laskar FPI yang tewas dalam insiden Km 50 Tol Jakarta-Cikampek, melainkan empat anggota laskar yang sempat diamankan di dalam mobil polisi.

Keempat anggota laskar FPI itu akhirnya tewas di dalam mobil karena mencoba melawan petugas. Penyelidikan terhadap tewasnya empat laskar FPI itu mengarah ke tiga anggota Polda Metro Jaya yang diduga melakukan unlawful killing.

"Kalau di unlawful killing itu artinya adalah anggota Polri yang membawa empat orang," kata Andi. (*)

SANCAnews – Max Sopacua, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kubu Moeldoko menyinggung soal kasus korupsi mega proyek Hambalang dalam konferensi pers yang diselenggarakan di lingkungan proyek mangkrak tersebut.

Menurut Max, masih ada pihak-pihak yang terlibat korupsi dan turut menikmati uang gelap Hambalang namun belum tersentuh hukum hingga kini.

Padahal, kata Max, telah banyak rekan-rekan mereka yang telah menjalani hukuman dan dijebloskan ke penjara.

“Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi, ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini,” ungkapnya, dilansir dari video yang diunggah Detik.com pada Kamis, 25 Maret 2021.

Oleh sebab itu, ia berharap bahwa pihak-pihak tersebut akan segera mendapat ganjarannya.

“Mudah-mudahan segera yah. Janji yah? Oke,” katanya pada sesama penggagas di sampingnya.

Selanjutnya, Max juga menyinggung bahwa korupsi Megaproyek Hambalang adalah awal dari masalah besar yang kemudian terjadi dalam Partai Demokrat.

“Belum tersentuh hukum sampai hari ini. Nah di sinilah, kami ingin membuka bahwa inilah Hambalang, awal pertama terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat,” ujarnya.

Seperti diketahui, ada beberapa nama besar dari Partai Demokrat yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi Hambalang saat itu.

Di antaranya ada Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat. Ada pula Andi Mallarangeng, kader Demokrat yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Tak lupa pula, Angelina Sondakh, kader Demokrat yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR.

Max Sopacua pun meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk terus mengusut soal kasus Hambalang ini berdasarkan pernyataan dan jug saksi.

“Mudah-mudahan, dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum, dalam hal ini KPK, untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan. Sesuai dengan statement-statement, kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati Hambalang ini,” katanya.

Max menyampaikan bahwa ia tidak ingin hanya sebagain saja yang menderita selama yang lainnya masih bersenang-senang.

Ketika akan melanjutkan ucapannya, momen lucu pun terjadi saat petir menggelegar dan memotong ucapan Max.

“Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman..,” ucapan Max terputus karena ada bunyi petir yang sangat keras.

“Tuh kan, setuju dianya, gua ngomong itu,” katanya menunjuk ke atas yang disambut tawa beberapa orang. []

SANCAnews – Konferensi pers Partai Demokrat versi KLB di sekitaran Wisma Atlet Bukit Hambalang, Desa Hambalang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3), diguyur hujan deras disertai angin kencang serta petir.

Terlihat sejumlah kader Partai Demokrat versi KLB mulai berdatangan sejak pukul 13.00 WIB.

Nampak awak media yang meliput serta para petinggi Demokrat versi KLB memadati tenda Konferensi pers tersebut.

Turunnya hujan deras saat konfrensi pers ini pun disebut sebagai berkah oleh Sekjen Partai Demokrat versi KLB Darmizal.

“Ini turun berkah ya,” katanya kepada awak media sebelum memulai Konfrensi pers.

Hingga saat ini konfrensi pers Demokrat yang menunjuk Moledoko sebagai Ketua Umumnya itu masih berlangsung di tengah guyuran hujan deras.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat, Andi Arief juga menyindir penyelenggaraan konferensi pers tersebut.

"Saya sedih, mantan kader dan mantan senior kader kabarnya kena sambar petir di hambalang. Kita doakan alam bersahabat dengan mereka. Lain kali buat konf pers jangan di tempat terbuka.", tulis Andi di akun twitternya @Andiarief__, Kamis (25/3).

SANCAnews – Raihan Ariatama terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2021-2023 dalam pleno Kongres XXXI HMI, di Islamic Centre Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/3).

Ia yang diusung oleh Cabang HMI Bulaksumur, Sleman, DI Yogyakarta, ini memperoleh 82 suara. Di bawahnya, ada Muhammad Ichya Alimudin dari Cabang HMI Ciputat dengan 40 suara.

Kemudian, Abdul Rabbi Syahrir dari Cabang HMI Bogor 34 suara, Muhammad Arimin dari Cabang Kutai Kertanegara 32 suara dan Muhammad Nur Aris Shoim dari Cabang Yogyakarta memperoleh 13 suara.

Ketegangan sempat terjadi setelah penghitungan suara dibacakan. Peserta kongres terlibat aksi saling dorong hingga ke halaman gedung. Namun, belum diketahui secara pasti apa penyebab ketegangan tersebut.

Tak lama, ketegangan pun berhenti, sidang pleno kemudian dilanjutkan dengan agenda penetapan Raihan Ariatama sebagai Ketum PB HMI periode 2021-2023.

"Kongres Ke-XXXI HMI, setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan saudara Raihan Ariyatama sebagai Ketua Umum PB HMI 2021-2023," kata pimpinan sidang.

Kongres XXXI HMI sejatinya digelar mulai 17 Maret 2021 hingga 22 Maret 2021. Namun, kongres berlangsung alot lantaran ada perselisihan pembahasan. Puncaknya, kericuhan sempat terjadi di arena kongres pada Selasa (23/3) malam.

Lebih lanjut, Raihan sendiri merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang kini berusia 28 tahun. Ia mengaku akan membawa HMI sebagai organisasi pengkaderan sekaligus penyambung kepentingan rakyat.

HMI, kata dia, siap menjadi mitra pemerintah, juga sekaligus oposisi pemerintah. Hal itu, tergantung pada sejauh mana keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

"Ada yang bilang HMI itu oposisi pada Istana. Bahkan ada pula yang bilang HMI itu dekat dengan Istana. Itu kan sebenarnya tergantung sudut pandang kita," ujarnya.

Menurut Raihan, HMI akan menjadi mitra strategis dan mendukung program-program pemerintah yang sifatnya positif demi perkembangan masyarakat.

"Tapi , ketika kebijakan pemerintah bertentangan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, HMI harus menjadi oposisi," katanya.

Lalu siapa Rayhan Ariatama?

Ia adalah kader HMI dari Universitas Gadjah Mada.

Ia satu kampus dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dikutip dari website pribadinya, Rayhan Ariatama lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 25 Desember 1992. Ia menghabiskan masa kecilnya di kampung halaman.

Jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuhnya di kota tempat kelahiran tokoh pendiri Republik Indonesia Mohammad Hatta ini.

Setelah lulus dari SMA, laiknya orang Minang pada umumnya yang suka merantau, Raihan merantau ke Pulau Jawa untuk menempuh studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Di Kampus Bulaksumur ini, Ia menempuh studi S1 di Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (2011-2016) dan

kemudian melanjutkan studi S2 di Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM, Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (2017-2019).

Tidak hanya sukses secara akademik, selama kuliah, alumni SMAN 4 Kota Bukittinggi ini juga menggembleng diri dengan aktif di pelbagai organisasi, baik organisasi intra kampus maupun ekstra kampus.

Ia percaya bahwa berorganisasi mampu mengasah kepekaannya kepada persoalan-persoalan di sekitar, entah itu persoalan sosial, politik, kesenjangan ekonomi dan lingkungan.

Beberapa organisasi telah ia geluti dan terlibat aktif di dalamnya, antara lain:

Organisasi Intra Kampus

- Raihan terlibat aktif di Jamah Muslim Fisipol (JMF) UGM (2011-2012),

- Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (KOMAP) UGM (2011-2012),

- Partai Mahasiswa (Boulevard Party) sebagai Ketua Umum (2013-2015),

- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM sebagai Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM) (2014);

Organisasi ekstra kampus

- Aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa Minang (FORKOMMI-UGM) sebagai Ketua Umum (2013-2014)

- Himpunan Mahasiswa Islam.

Raihan berproses mulai dari tingkatan komisariat, cabang hingga pengurus besar, yakni:

- Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Komisariat Fisipol UGM (2013-2014),

- Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Bulaksumur Sleman (2015-2016),

- Ketua Umum HMI Cabang Bulaksumur Sleman (2016-2017), dan

- Fungsionaris PB HMI (2018-sekarang).

Tidak hanya di ranah struktural, ia juga telah melaksanakan jenjang perkaderan HMI mulai dari Latihan Kader I, Latihan Kader II, Senior Course, hingga Latihan Kader III.

Selain itu, Raihan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

Pada ranah profesional, Raihan pernah bekerja sebagai peneliti di Institute for Democracy and Welfarism (IDW) (2018-2019) dan Pandiva Niaga (2019).

Keberhasilannya di dunia akademik dan keterlibatannya di pelbagai organisasi membentuk akal sekaligus rasa dari seorang Raihan, yang dalam melakoni kehidupan, ia berupaya mensinergikan keduanya; antara akal dan rasa harus seimbang. (*)

SANCAnews – Kongres XXXI HMI di Surabaya kembali diwarnai keributan. Kali ini tim dari masing-masing kandidat ketua umum HMI saling pukul.

Dari pengamatan detikcom, Kamis (25/3/2021), aksi saling pukul ini terjadi usai pilihan putaran pertama selesai. Para mahasiswa ini saling baku pukul di luar ruang forum Gedung Islamic Center sekitar pukul 12.00 WIB.

Puluhan peserta kongres tersebut saling pukul, saling dorong dan saling berkelahi. Rekan-rekan mereka mencoba melerai namun tak kuasa. Aksi ribut dan saling pukul ini berlangsung sekitar 30 menit.

Diduga aksi ricuh itu terjadi karena masing-masing tim atau peserta merasa kecewa dengan kandidat lain. Ada lima kandidat yang maju dalam pemilihan ketua umum. Salah satunya Hassan Basri Basso, M Nur Aris Shoim dan Taufan Tuarita.

Putaran pertama mengharuskan setiap kandidat mengumpulkan 20 suara. Ternyata ada satu kandidat yang tak bisa maju ke putaran kedua, karena hanya mengumpulkan 13 suara.

Usai aksi saling baku pukul selama 30 menit dan dipisahkan teman-temannya, mereka kembali masuk ke gedung. Para kader kembali ke dalam gedung dan melanjutkan sesi putaran kedua. Hingga pukul 13.00 WIB, kondisi telah kondusif.

Sebelumnya Kongres HMI ricuh, Rabu (24/3/2021) Sejumlah kader mengamuk dengan membanting kursi hingga memecahkan pintu kaca gedung. Enam mahasiswa diamankan. (*)