SANCAnews.id

SANCAnews – Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali mendapatkan panggilan untuk menghadap penyidik KPK. Keterangan Effendi diperlukan berkaitan dengan kasus dugaan suap dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).

Dalam jadwal pemeriksaan resmi KPK tercantum identitas Effendi sebagai wiraswasta. Dia akan dimintai keterangan untuk tersangka Matheus Joko Santoso.

Perkara ini menjerat Juliari bersama dengan sejumlah orang, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos. Untuk tersangka Harry Sidabuke dan Ardian IM sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar. (*)

SANCAnews – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengajak para politikus dan kader partainya belajar tentang kehidupan dari alam sekitar. Menurut Megawati politikus yang belajar dari alam akan lebih memahami konstituennya.

"Misalnya, dari kunang-kunang, kodok dan kupu-kupu," kata Megawati saat peluncuran buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam', yang dipusatkan di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (24/3).

Megawati mengaku mempelajari dan pernah bersentuhan dengan ketiga binatang tersebut. Ketiga binatang itu diberi tugas oleh Sang Pembuat Hidup.

"Jadi satu, kunang-kunang, adalah penyaring udara. Jadi kunang-kunang itu takkan mungkin hidup kalau udara tak bersih. Coba saja kalau tak percaya," kata Megawati.

Daur hidup kunang-kunang, ketika telurnya masuk ke tanah, maka akan muncul ke atas permukaan setelah sekitar dua tahun. Artinya, kunang-kunang itu harus hidup prihatin selama dua tahun ngumpet di dalam tanah.

"Dan tugasnya hanya kira-kira 2 mingguan untuk reproduksi, supaya alam ini bisa dideteksi hawanya bagus apa tidak. Itu kunang-kunang," ujar Megawati dalam siaran persnya.

Yang kedua adalah kodok. Menurut Megawati, berdasarkan pengalamannya, kodok akan memakan serangga dan nyamuk. Maka tanpa perlu racun serangga, cukup dengan memelihara kodok, serangga berbahaya tertentu seperti nyamuk takkan mengganggu.

"Tak usah disemprot. Kodok itu adalah petugas semprot alam. Pelihara saja kodok banyak. Jentik akan dimakan kodok. Ketika mulai jadi nyamuk, akan dimakan kodok," kata Presiden Kelima RI ini.

Yang ketiga adalah kupu-kupu, yang datang dari ulat dan kepompong. Ia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Lalu akan bekerja menghisap serbuk sari bunga maupun madu serta menyebarkan telurnya demi memberikan makan untuk makhluk lain.

"Semuanya itu hanya binatang. Tapi filosofinya sangat tinggi. Karena diperintah oleh Allah SWT. Kita ini, dikasih pikiran, malah jadi penjahat. Mereka hatinya suci, hanya untuk melaksanakan tugas Yang Di Atas. Jadi pada eling ya," kata Megawati.

Putri Proklamator RI Soekarno itu juga menyatakan bahwa dengan belajar dari alam serta memelihara alam, kader PDIP pasti akan lebih dicintai rakyat. Sebab, artinya akan berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat.

Bagi Megawati, dibanding sekedar berpolitik mencari uang untuk diri sendiri, lebih baik melakukan sesuatu dengan menanam tanaman di lingkungan sekitar. "Kalau sekedar mencari uang, akhirnya bisa salah jalan. Saya sendiri merasa sedih jka ada anggota kita kena korupsi. Kenapa tak berpikir lebih baik kita menanam pohon? Yang di jalan saja. Murah meriah, tak perlu beli, wong tinggal ambil saja dan dipelihara," kata Megawati.

Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Di DPP PDIP, dipimpin oleh Sekjen Hasto Kristiyanto yang hadir bersama Ketua DPP PDIP I Made Urip, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko, dan mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih. (*)

SANCAnews – Politisi Andi Arief menanggapi wacana konferensi pers yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Jawa Barat, pada Kamis 25 Maret 2021 siang.

Menurut Andi Arief, seberapa banyak pun konferensi pers yang digelar tak akan membantu mempermudah Partai Demokrat versi KLB disahkan.

Hal tersebut diungkap oleh Andi Arief melalui unggahan di akun Twitter pribadinya @AndiArief_ID pada Kamis, 25 Maret 2021.

"Pak Marzuki Alie dan Pak Moeldoko berharap hari ini konferensi pers di Hambalang bisa menolong pengesahan KLB abal-abal," ujar Andi Arief.

"Seribu konferensi pers semacam ini hanya mempertinggi tempat jatuh," kata Andi Arief.

Kemudian, Andi Arief pun membeberkan bagaimana cara yang sebaiknya ditempuh jika Partai Demokrat versi KLB ingin meraih sebuah kemenangan.

"Kalau mau menang kuncinya ya galang kekuatan dan ikut aturan, bukan mencuri di tengah jalan," tuturnya.

Sementara itu melihat ke belakang, Andi Arief justru menilai jika cara yang ditempuh oleh Partai Demokrat versi KLB terlihat kekanak-kanakan. "Kekanakan," ucap Andi Arief.

Terkait konferensi pers ini, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Darmizal MS menuturkan, pihaknya sengaja membuat acara di lokasi itu untuk mengingat sejarah.

"Di sana kita akan mengenang sejarah. Bangunan mangkrak hasil dari bapak mangkrak," kata Darmizal dalam keterangan pers yang diterima para wartawan, Kamis 25 Maret 2021. (*)

SANCAnews – Kepala PPATK Dian Ediana Rae memjawab ihwal dirinya yang dinilai begitu bersemangat saat menyampaikan keterangan publik terkait pemblokiran rekening FPI dan afiliasinya. Dian mengklaim kekinian pihaknya sudah mengurangi memberikan keterangan di depan umum.

"Sebetulnya mungkin bisa dikatakan pak, kami itu sudah sangat mengurangi di depan umum," kata Dian dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (24/3/2021).

Hanya saja, dikatakan Dian pemberitaan mengenai pemblokiran rekening FPI menjadi ramai, menyusul komentar dari pihak FPI itu sendiri. Karena itu Dian memutuskan untuk tampil di publik memberikan penjelasan.

"Tetapi ini kemudian menjadi di-blowup di medsos, kemudian di berbagai media timbul apa namanya confused, kekacaun dan lain sebagainya. Kami akhirnya memutuskan karena untuk tujuan edukasi publik kami harus menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi," kata Dian.

Menurutnya pemblokiran rekening bagi PPATK bukan barang baru. Ia menyebut pemblokir rekening sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Tetapi, berbeda kasus saat pemblokiran rekening FPI.

Sebabnya, kata Dian, ada protes dari pihak FPI. Sementara berdasarkan pengalaman, tidak pernah ada pihak-pihak berkasus yang kemudian memprotes adanya pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK.

"Memang kalau kami perhatikan mungkin karena FPI-nya sendiri memang high profile, kami padahal kalau membekukan rekening itu pekerjaan sehari-hari kalau bisa dikatakan, banyak sekali. Tapi memang tidak ada yang menyampaikan protes dan lain sebagainya," kata Dian.

"Dan biasa kalau kami melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana katakanlah narkoba, semua pihak terafiliasi terhadap narkoba itu pasti kami bekukan dan kami analisis secara komprehensif ke mana saja rekening rekening ini," sambungnya.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengkritisi langkah Kepala PPATK Dian Ediana Rae terkait pemblokiran 92 rekening milik ormas FPI dan afiliasinya.

Arsul mempertanyakan apakah tindakan PPATK tersebut memang menjadi kewajiban atau sebatas ikut-ikut.

Sebab menurut Arsul, Kepala PPATK dan jajarannya begitu bersemangat ketika menyampaikam penjelasan kepada publik atas pemblokiran rekening milik FPI dan afiliasi.

"Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut-ikutan saja. Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan juga ikut merasa perlu, juga ikut-ikutan untuk men-disclose banyak hal terkait dengan FPI," kata Arsul dalam rapat Komisi III dengan PPATK, Rabu (24/3/2021).

Arsul kemudian membandingkan kasus FPI dengan kasus lainnya yang jelas-jelas merugikan keuangan, namun tidak dilakukan pemblokiran rekening sebagaimana dilakukan terhadap ormas yang dilarang pemerintah.

"Padahal pada kasus misalnya, Jiwasraya, Asabri, PPATK tidak melakukan hal yang sama. Ini jadi concern kami pak terus terang. Saya tidak tahu apakah pada Jiwasraya dan Asabri banyak tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan atau bahkan yang ada di dunia politik," ujar Arsul. (*)

SANCAnews – Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap menakutkan karena memiliki kemiripan gaya dengan negara yang menganut sistem otoritarianisme bukan satu hal yang menakutkan bagi Adhie Massardi.

Mantan Jurubicara Presiden Gus Dur ini berpandangan demikian lantaran melihat hal lain yang lebih menakutkan dari rezim Jokowi sekarang ini.

Di matanya, kondisi Bangsa Indonesia hari ini masih jauh ketinggalan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Sebagai bahan perbandingan, dia memaparkan posisi Indonesia di tahun 1960-aan yang hampir sejajar kondisi sosial, ekonomi, hingga politiknya dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand hingga Korea.

"Tapi 20 tahun 30 tahun kemudian Korea sudah jadi begitu (maju), Thailand begitu, Malaysia begitu, kita di mana?" ujar pengarang sajak Markobar ini dalam diskusi bertajuk 'Markobar, LPI, dan Korupsi' di akun YouTube PKAD (Pusat Kajian Dan Analisa Data), Rabu (24/3).

Dengan melihat kondisi Indonesia hari ini yang seperti itu, lantas Adhie Massardi bertanya, "salahnya di mana? Hingga dia menyimpulkan letak kesalahan Indonesia ada di konsep yang dijalankan pemerintahan sekarang ini.

"Rezim sekarang ini paling menakutkan, tapi bukan soal otoritarianismenya. Melainkan, persoalan-persoalan masyarakat yang harusnya ditangani oeh orang-orang kredibel, di kabinet ini semuanya bermasalah, semuanya enggak kompeten," tuturnya.

Lebih rinci lagi, Adhie Massardi memberikan contoh yang spesifik terjadi hari ini. Di mana, Jokowi dengan rezim yang dibangunnya tidak memiliki kompetensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga akhirnya menjadikan Indonesia masih belum menjadi negara yang besar.

Dalam bidang ekonomi misalnya, aktivis Komite Bangkit Indonesia ini menilai kerja-kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di masa pandemi Covid-19 tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan rakyat.

"Roda ekonomi Bangsa Indonesia ini kan diputar oleh kerumunan, pasar-pasar, kaki lima, mal, tempat makanan, perkawinan. Ketika kerumunan enggak bisa karena Covid, ekonomi mati," paparnya.

"Tapi yang disuntik apa? Yang di bailout (diberi dana talangan) siapa? Pengusaha-pengusaha besar. UKM-UKM akhirnya terlantar," sambungnya.

Menteri lainnya yang juga menjadi sorotan Adhie Massardi ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan PUPR tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang semakin jelas terlihat di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Infrastruktur bangsa ini paling miskin soal rumah sakit. Kita lihat ketika pandemi, rasio antara penduduk dan tempat tidur sangat enggak nyambung. Negara lain kan satu tempat tidur (perbandingannya) untuk 5 ribu orang atau seribu orang. Ini jauh sekali, 100 ribu banding satu. Tapi yang dibangun apa? Jalan tol," ucapnya.

"Ini kan jadi persoalan masyarakat, dengan kebijakan yang dibikin sama sekali enggak nyambung," demikian Adhie Massardi. (rmol)