SANCAnews.id

SANCAnews – Politisi Andi Arief menanggapi wacana konferensi pers yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Jawa Barat, pada Kamis 25 Maret 2021 siang.

Menurut Andi Arief, seberapa banyak pun konferensi pers yang digelar tak akan membantu mempermudah Partai Demokrat versi KLB disahkan.

Hal tersebut diungkap oleh Andi Arief melalui unggahan di akun Twitter pribadinya @AndiArief_ID pada Kamis, 25 Maret 2021.

"Pak Marzuki Alie dan Pak Moeldoko berharap hari ini konferensi pers di Hambalang bisa menolong pengesahan KLB abal-abal," ujar Andi Arief.

"Seribu konferensi pers semacam ini hanya mempertinggi tempat jatuh," kata Andi Arief.

Kemudian, Andi Arief pun membeberkan bagaimana cara yang sebaiknya ditempuh jika Partai Demokrat versi KLB ingin meraih sebuah kemenangan.

"Kalau mau menang kuncinya ya galang kekuatan dan ikut aturan, bukan mencuri di tengah jalan," tuturnya.

Sementara itu melihat ke belakang, Andi Arief justru menilai jika cara yang ditempuh oleh Partai Demokrat versi KLB terlihat kekanak-kanakan. "Kekanakan," ucap Andi Arief.

Terkait konferensi pers ini, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Darmizal MS menuturkan, pihaknya sengaja membuat acara di lokasi itu untuk mengingat sejarah.

"Di sana kita akan mengenang sejarah. Bangunan mangkrak hasil dari bapak mangkrak," kata Darmizal dalam keterangan pers yang diterima para wartawan, Kamis 25 Maret 2021. (*)

SANCAnews – Kepala PPATK Dian Ediana Rae memjawab ihwal dirinya yang dinilai begitu bersemangat saat menyampaikan keterangan publik terkait pemblokiran rekening FPI dan afiliasinya. Dian mengklaim kekinian pihaknya sudah mengurangi memberikan keterangan di depan umum.

"Sebetulnya mungkin bisa dikatakan pak, kami itu sudah sangat mengurangi di depan umum," kata Dian dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (24/3/2021).

Hanya saja, dikatakan Dian pemberitaan mengenai pemblokiran rekening FPI menjadi ramai, menyusul komentar dari pihak FPI itu sendiri. Karena itu Dian memutuskan untuk tampil di publik memberikan penjelasan.

"Tetapi ini kemudian menjadi di-blowup di medsos, kemudian di berbagai media timbul apa namanya confused, kekacaun dan lain sebagainya. Kami akhirnya memutuskan karena untuk tujuan edukasi publik kami harus menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi," kata Dian.

Menurutnya pemblokiran rekening bagi PPATK bukan barang baru. Ia menyebut pemblokir rekening sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Tetapi, berbeda kasus saat pemblokiran rekening FPI.

Sebabnya, kata Dian, ada protes dari pihak FPI. Sementara berdasarkan pengalaman, tidak pernah ada pihak-pihak berkasus yang kemudian memprotes adanya pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK.

"Memang kalau kami perhatikan mungkin karena FPI-nya sendiri memang high profile, kami padahal kalau membekukan rekening itu pekerjaan sehari-hari kalau bisa dikatakan, banyak sekali. Tapi memang tidak ada yang menyampaikan protes dan lain sebagainya," kata Dian.

"Dan biasa kalau kami melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana katakanlah narkoba, semua pihak terafiliasi terhadap narkoba itu pasti kami bekukan dan kami analisis secara komprehensif ke mana saja rekening rekening ini," sambungnya.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengkritisi langkah Kepala PPATK Dian Ediana Rae terkait pemblokiran 92 rekening milik ormas FPI dan afiliasinya.

Arsul mempertanyakan apakah tindakan PPATK tersebut memang menjadi kewajiban atau sebatas ikut-ikut.

Sebab menurut Arsul, Kepala PPATK dan jajarannya begitu bersemangat ketika menyampaikam penjelasan kepada publik atas pemblokiran rekening milik FPI dan afiliasi.

"Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut-ikutan saja. Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan juga ikut merasa perlu, juga ikut-ikutan untuk men-disclose banyak hal terkait dengan FPI," kata Arsul dalam rapat Komisi III dengan PPATK, Rabu (24/3/2021).

Arsul kemudian membandingkan kasus FPI dengan kasus lainnya yang jelas-jelas merugikan keuangan, namun tidak dilakukan pemblokiran rekening sebagaimana dilakukan terhadap ormas yang dilarang pemerintah.

"Padahal pada kasus misalnya, Jiwasraya, Asabri, PPATK tidak melakukan hal yang sama. Ini jadi concern kami pak terus terang. Saya tidak tahu apakah pada Jiwasraya dan Asabri banyak tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan atau bahkan yang ada di dunia politik," ujar Arsul. (*)

SANCAnews – Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap menakutkan karena memiliki kemiripan gaya dengan negara yang menganut sistem otoritarianisme bukan satu hal yang menakutkan bagi Adhie Massardi.

Mantan Jurubicara Presiden Gus Dur ini berpandangan demikian lantaran melihat hal lain yang lebih menakutkan dari rezim Jokowi sekarang ini.

Di matanya, kondisi Bangsa Indonesia hari ini masih jauh ketinggalan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Sebagai bahan perbandingan, dia memaparkan posisi Indonesia di tahun 1960-aan yang hampir sejajar kondisi sosial, ekonomi, hingga politiknya dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand hingga Korea.

"Tapi 20 tahun 30 tahun kemudian Korea sudah jadi begitu (maju), Thailand begitu, Malaysia begitu, kita di mana?" ujar pengarang sajak Markobar ini dalam diskusi bertajuk 'Markobar, LPI, dan Korupsi' di akun YouTube PKAD (Pusat Kajian Dan Analisa Data), Rabu (24/3).

Dengan melihat kondisi Indonesia hari ini yang seperti itu, lantas Adhie Massardi bertanya, "salahnya di mana? Hingga dia menyimpulkan letak kesalahan Indonesia ada di konsep yang dijalankan pemerintahan sekarang ini.

"Rezim sekarang ini paling menakutkan, tapi bukan soal otoritarianismenya. Melainkan, persoalan-persoalan masyarakat yang harusnya ditangani oeh orang-orang kredibel, di kabinet ini semuanya bermasalah, semuanya enggak kompeten," tuturnya.

Lebih rinci lagi, Adhie Massardi memberikan contoh yang spesifik terjadi hari ini. Di mana, Jokowi dengan rezim yang dibangunnya tidak memiliki kompetensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga akhirnya menjadikan Indonesia masih belum menjadi negara yang besar.

Dalam bidang ekonomi misalnya, aktivis Komite Bangkit Indonesia ini menilai kerja-kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di masa pandemi Covid-19 tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan rakyat.

"Roda ekonomi Bangsa Indonesia ini kan diputar oleh kerumunan, pasar-pasar, kaki lima, mal, tempat makanan, perkawinan. Ketika kerumunan enggak bisa karena Covid, ekonomi mati," paparnya.

"Tapi yang disuntik apa? Yang di bailout (diberi dana talangan) siapa? Pengusaha-pengusaha besar. UKM-UKM akhirnya terlantar," sambungnya.

Menteri lainnya yang juga menjadi sorotan Adhie Massardi ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan PUPR tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang semakin jelas terlihat di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Infrastruktur bangsa ini paling miskin soal rumah sakit. Kita lihat ketika pandemi, rasio antara penduduk dan tempat tidur sangat enggak nyambung. Negara lain kan satu tempat tidur (perbandingannya) untuk 5 ribu orang atau seribu orang. Ini jauh sekali, 100 ribu banding satu. Tapi yang dibangun apa? Jalan tol," ucapnya.

"Ini kan jadi persoalan masyarakat, dengan kebijakan yang dibikin sama sekali enggak nyambung," demikian Adhie Massardi. (rmol)

SANCAnews – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening Front Pembela Islam (FPI) setelah organisasi tersebut ditetapkan sebagai ormas terlarang.

PPATK kemudian melakukan analisis dan hasilnya diserahkan pada Polri untuk ditindaklanjuti. Lantas, bagaimana nasib 92 rekening FPI tersebut saat ini?

"Memang PPATK telah mengirimkan laporan rekening ke Polri dan semuanya sudah diteliti. Hasilnya juga sudah disampaikan kepada PPATK," ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, Rabu (24/3).

Andi Rian memastikan Bareskrim Polri tidak memblokir rekening FPI. Dia menegaskan itu bukan kewenangan polisi.

"Polri tidak freezing (membekukan, red) rekening-rekening itu karena belum menemukan predicate crime yang memadai," kata Andi.

Namun, Andi tidak bisa memastikan nasib rekening FPI tersebut. Menurut dia, hal tersebut kewenangan PPATK.

"Penyidik Bareskrim tidak pernah meminta pemblokiran atau pembekuan rekening itu kepada PPATK. Silakan tanyakan ke PPATK," tambah Andi Rian.

Sementara itu, Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan puluhan rekening FPI tersebut sudah diserahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian.  []