SANCAnews.id

SANCAnews – Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap menakutkan karena memiliki kemiripan gaya dengan negara yang menganut sistem otoritarianisme bukan satu hal yang menakutkan bagi Adhie Massardi.

Mantan Jurubicara Presiden Gus Dur ini berpandangan demikian lantaran melihat hal lain yang lebih menakutkan dari rezim Jokowi sekarang ini.

Di matanya, kondisi Bangsa Indonesia hari ini masih jauh ketinggalan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Sebagai bahan perbandingan, dia memaparkan posisi Indonesia di tahun 1960-aan yang hampir sejajar kondisi sosial, ekonomi, hingga politiknya dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand hingga Korea.

"Tapi 20 tahun 30 tahun kemudian Korea sudah jadi begitu (maju), Thailand begitu, Malaysia begitu, kita di mana?" ujar pengarang sajak Markobar ini dalam diskusi bertajuk 'Markobar, LPI, dan Korupsi' di akun YouTube PKAD (Pusat Kajian Dan Analisa Data), Rabu (24/3).

Dengan melihat kondisi Indonesia hari ini yang seperti itu, lantas Adhie Massardi bertanya, "salahnya di mana? Hingga dia menyimpulkan letak kesalahan Indonesia ada di konsep yang dijalankan pemerintahan sekarang ini.

"Rezim sekarang ini paling menakutkan, tapi bukan soal otoritarianismenya. Melainkan, persoalan-persoalan masyarakat yang harusnya ditangani oeh orang-orang kredibel, di kabinet ini semuanya bermasalah, semuanya enggak kompeten," tuturnya.

Lebih rinci lagi, Adhie Massardi memberikan contoh yang spesifik terjadi hari ini. Di mana, Jokowi dengan rezim yang dibangunnya tidak memiliki kompetensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga akhirnya menjadikan Indonesia masih belum menjadi negara yang besar.

Dalam bidang ekonomi misalnya, aktivis Komite Bangkit Indonesia ini menilai kerja-kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di masa pandemi Covid-19 tidak nyambung dengan apa yang dibutuhkan rakyat.

"Roda ekonomi Bangsa Indonesia ini kan diputar oleh kerumunan, pasar-pasar, kaki lima, mal, tempat makanan, perkawinan. Ketika kerumunan enggak bisa karena Covid, ekonomi mati," paparnya.

"Tapi yang disuntik apa? Yang di bailout (diberi dana talangan) siapa? Pengusaha-pengusaha besar. UKM-UKM akhirnya terlantar," sambungnya.

Menteri lainnya yang juga menjadi sorotan Adhie Massardi ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan PUPR tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang semakin jelas terlihat di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Infrastruktur bangsa ini paling miskin soal rumah sakit. Kita lihat ketika pandemi, rasio antara penduduk dan tempat tidur sangat enggak nyambung. Negara lain kan satu tempat tidur (perbandingannya) untuk 5 ribu orang atau seribu orang. Ini jauh sekali, 100 ribu banding satu. Tapi yang dibangun apa? Jalan tol," ucapnya.

"Ini kan jadi persoalan masyarakat, dengan kebijakan yang dibikin sama sekali enggak nyambung," demikian Adhie Massardi. (rmol)

SANCAnews – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir rekening Front Pembela Islam (FPI) setelah organisasi tersebut ditetapkan sebagai ormas terlarang.

PPATK kemudian melakukan analisis dan hasilnya diserahkan pada Polri untuk ditindaklanjuti. Lantas, bagaimana nasib 92 rekening FPI tersebut saat ini?

"Memang PPATK telah mengirimkan laporan rekening ke Polri dan semuanya sudah diteliti. Hasilnya juga sudah disampaikan kepada PPATK," ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, Rabu (24/3).

Andi Rian memastikan Bareskrim Polri tidak memblokir rekening FPI. Dia menegaskan itu bukan kewenangan polisi.

"Polri tidak freezing (membekukan, red) rekening-rekening itu karena belum menemukan predicate crime yang memadai," kata Andi.

Namun, Andi tidak bisa memastikan nasib rekening FPI tersebut. Menurut dia, hal tersebut kewenangan PPATK.

"Penyidik Bareskrim tidak pernah meminta pemblokiran atau pembekuan rekening itu kepada PPATK. Silakan tanyakan ke PPATK," tambah Andi Rian.

Sementara itu, Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan puluhan rekening FPI tersebut sudah diserahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian.  []

SANCAnews – Media Rusia Russia Beyond the Headlines (RBTH) Indonesia menyoroti pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD ‘boleh melanggar konstitusi untuk menyelamatkan rakyat’

Melalui akun Twitter RBTH Indonesia @RBTHIndonesia memberikan tanda emosion 👀 dengan menyertakan berita dari viva.co.id berjudul “Untuk Menyelamatkan Rakyat, Mahfud MD: Boleh Langgar Konstitusi”

Pernyataan RBTH Indonesia itu mendapat tanggapan pro dan kontra dari warganet. Warganet ada yang menuding media Rusia itu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Estananto melalui akun Twitter @estananto: Ucapan pak @mohmahfudmd dipotong out of context oleh media online, lalu disambar oleh akun “independen” Rusia untuk memancing kemarahan. Ini maksudnya apa? Apa perlu kita ikut ngeributin bagaimana tokoh oposisi Rusia ditangkap? Uruslah urusanmu sendiri!

@estananto melanjutkan: Pantesan Amerika mencak2. Ternyata begini mainnya Rusia. Gw juga bukan fans pemerintah, tapi kalau ada media “independen” tapi dimiliki oleh negaranya lalu ikutan nyinyir…. Gw udah hilang respek!. []

SANCAnews – Sulaiman Daeng Tika (50) warga asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan meninggal dunia di Rumah Sakit Haji Kota Makassar, Senin (22/3/2021) malam. Seminggu atau tujuh hari sebelumnya, dia sempat disuntik vaksin Sinovac tahap pertama di tempat kerjanya.

Almarhum dibawa ke rumah sakit karena demam tinggi dan nyeri di seluruh persendian. Namun nyawanya tak tertolong meski telah mendapat penanganan.

Pantauan iNews di rumah duka Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, suasana kesedihan tampak dirasakan keluarga almarhum. Mereka tak menyangka, almarhum yang sebelumnya sehat, tiba-tiba mengeluh sakit dan meninggal dunia.

"Bapak sebelumnya sehat-sehat aja, gak punya sakit kronis atau sakit-sakitan," ujar Mahmud anak almarhum, Selasa (23/3/2021).

Dia menceritakan, ayahnya disuntik vaksin pada 15 Maret silam di tempat kerjanya. Setelah itu, beberapa hari kemudian mengeluh sakit, tapi tetap masuk kerja.

"Dua hari setelah vaksin kemudian ada gejala panas tinggi. Demam dan nyeri seluruh badannya," kata Mahmud.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel dr Nurul AR membenarkan jika ada laporan soal warga yang meninggal dunia usai disuntik vaksin Covid-19.

"Kami sudah terima laporannya dari kabupaten, dari Puskemas soal kasus meninggal setelah vaksinasi. Pasien ini sudah dirujuk dan mendapat perawatan di RS Haji dan dirawat ICU lalu meninggal sore kemarin," ujarnya.

Menurutnya, langkah yang akan dilakukan Dinkes terkait kejadian ini yakni dengan membentuk tim independen.

"Sekarang ini masih proses investigasi sebagai langkah awal. Kami sudah bentuk tim dan nanti tunggu hasilnya dari tim," katanya.

Menurutnya, terhadap korban sudah dilakukan sesuai SOP vaksinasi yakni dengan melakukan screening dan pengecekan kesehatan. Hasilnya layak untuk divaksinasi.

Sementara soal ada karyawan lain dari perusahaan tempat korban meninggal yang dirawat, dia memastikan hal itu tidak benar.

"Sudah ada konfirmasi dari rumah sakit tidak ada yang memiliki gejala atau dirawat di rumah sakit," ucapnya. []