SANCAnews.id

SANCAnews – Lima anggota Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Polda Babel) diberhentikan tidak dengan hormat karena terlibat pencurian senjata api (senpi) dan desersi (pengingkaran tugas atau jabatan tanpa permisi).

"Pemecatan ini dilakukan untuk menegakkan hukum di tubuh Polri, apalagi tiga dari lima anggota yang dipecat melakukan pencurian senjata api," kata Kapolda Babel Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, di Pangkalpinang, Senin, 22 Maret 2021.

Adapun lima anggota kepolisian yang telah diberhentikan yaitu Brigpol JA dengan tindak pidana pencurian senjata api dinas, Briptu AHG tindak desersi, Bripda MAF tindak pidana pencurian senjata api dinas, Bripda MAA tindak pidana pencurian senjata api dinas, dan Bharada BP tindak desersi.

Ia mengatakan, saat ini Polda Kepulauan Babel mengalami kekurangan personel, sehingga tidak mudah dalam melaksanakan pemecatan personel, dan dalam pengambilan keputusan pemecatan ini membutuhkan waktu yang panjang.

"Hal ini dikarenakan bahwa kami harus menegakkan hukum dan disiplin dalam kepolisian. Oleh karena itu, saya imbau kepada rekan-rekan semuanya agar jangan sampai ada lagi yang melakukan pelanggaran," kata Kapolda.

Ia menegaskan apabila ada personel yang melakukan pelanggaran tersebut akan mendapatkan hukuman yang sangat berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Kami ketahui juga bagaimana bisa ada personel yang menjual dan dan mengamankan senjata api hingga waktu yang cukup lama. Untuk itu, kami juga harus introspeksi, bagaimana proses rekrutmen personel tersebut hingga sampai diterima menjadi anggota Polri," ujarnya.

Menurut dia, pelanggaran yang masuk kategori berat lain adalah penggunaan narkoba, dan diimbau seluruh personel menjauhi barang haram tersebut.

"Saya akan mengulangi penekanan yang telah saya sampaikan di antaranya yang pertama hindari penggunaan narkoba dan tindak pidana. Yang kedua, hindari pelanggaran disiplin hingga pelanggaran kode etik," katanya. (*)

SANCAnews – Ratusan kader Himpunan Mahiswa Islam (HMI) kembali memaksa masuk ke arena Kongres XXXI, Gedung Islamic Center (GIC), Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/3). Namun, kedatangan mereka diadang oleh personel kepolisian yang memakai alat pelindung lengkap.

Pantauan di lokasi, para kader HMI asal Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu tertahan 300 meter dari gedung Islamic Center.

Mereka kemudian memadati persimpangan yang menghubungkan Jalan Raya Dukuh Kupang, Jalan Dukuh Kupang XXV dan Jalan Dukuh Kupang Timur XV.

Salah seorang kader HMI Makassar, Hidayat mengaku pihaknya hanya ingin sebatas hadir di acara itu untuk melihat jalannya kongres tanpa menjadi peserta.

"Bahwasanya teman-teman ingin masuk ke dalam, untuk melihat suasana kongres walaupun tidak masuk ke dalam forum, hanya di depan saja," kata Hidayat.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Pengurus Besar HMI Arya kharisma Hardy untuk melihat langsung kongres tersebut.

"Saya sudah koordinasi dengan ketua umum dengan ketua panitia kongres, saya sudah koordinasi," ucapnya.

Hidayat tak mau jika para kader HMI yang bukan peserta ini dilabeli sebagai penghalang agenda kongres yang mestinya selesai pada hari ini.

Ia merasa kecewa lantaran pihaknya tak diperkanankan masuk atau bahkan mendekati arena kongres.

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Jhonny Edison Isir mengatakan kader HMI yang boleh masuk ke arena kongres adalah mereka yang memiliki kartu identitas peserta kongres.

"Yang punya id yang kemudian boleh masuk, ini keputusan dari panitia, dan seksi keamanan memerintahkan kepada kami," kata Isir.

Isir meminta para kader HMI yang bukan peserta kongres untuk mengikuti segala aturan yang telah diputuskan oleh panitia.

"Maka dari itu adek-adek tolong ikuti, jangan memaksakan, karena yang ada di depan saya ini adek-adek saya, keputusan dari panitia tolong diikuti," ujarnya. []

SANCAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Umar Arsal, menegaskan tidak ada politik dinasti dalam Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, AHY menjadi ketua umum karena terpilih saat Kongres Demokrat 2020 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Siapa bilang politik dinasti, toh semua diserahkan secara demokratis, siapa saja mau mencalonkan diri terbuka. Sampai akhir pendafaran, hanya AHY yang ikut dalam kontestan ketum," kata Umar melalui keterangannya pada Minggu, 21 Maret 2021.

Maka dari itu, Umar menilai terlalu berlebihan para pihak yang menyebut Partai Demokrat tidak sesuai dengan namanya yakni tak demokratis. Padahal, terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah melalui cara yang demokratis yaitu kongres sesuai dengan aturan internal partai.

“Jadi terlalu berlebihan dan mengada-ngada tidak demokratis kongres kemarin. Saya anggap itu ocehan seglintir orang yang berambisi merebut Partai Demorkat," ujarnya.

Ia mengatakan AHY dipilih menjadi ketua umum karena keinginan sejumlah kader partai di daerah. Karena, mereka melihat sosok yang layak dijual karena popularitasnya setelah SBY dalam Partai Demokrat yaitu AHY. Maka, hal wajar apabila partai ini membutuhkan sosok yang layak dijual ke rakyat.

“Beli sesuatu saja butuh marketing yang handal agar penjualan laris, dan Partai Demokrat melakukan yang sama. Bayangkan, partai itu tidak hanya program yang dijual tapi juga ketokohan atau figur. AHY layak untuk para kader," kata dia.

Di samping itu, Umar juga menilai AHY memiliki DNA yang matang menjadi tokoh dibanding sosok Marzuki Alie, Jonny Allen, Alex Sopacua maupun Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ingin merebut Partai Demokrat.

"Maaf, Marzuki Alie saja waktu pemilihan gagal. Max sudah tidak jelas pindah-pindah partai. Begitu juga Moeldoko tahu-tahu di Partai Demokrat. Yang saya tahu dia (Moeldoko) di Partai Hanura," katanya. (*)

SANCAnews – Kinerja Menteri Pertanian, Syahril Yasin Limpo dan Prabowo Subianto sebagai komandan food estate di tengah rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, impor satu juga ton beras di masa panen pada petani Indonesia membuat rontoknya harga gabah petani dan mempengaruhi kestabilan harga beras di dalam negeri.

"Program food estate yang menjadi domainnya Menteri Pertanian apa kabarnya? Soal data ketersedian beras selalu jadi kontroversi Kementan yang harusnya jadi leading sector ketersedian beras selalu tidak memiliki data yang bisa menjadi rujukan untuk ketahanan pangan utama seperti beras," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/3).

Selain itu, Satyo juga mempertanyakan hasil kerja Prabowo Subianto yang menjadi komandan food estate yang ditunjuk Presiden Joko Widodo meskipun menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

"Lalu ada food estate yang komandannya Menteri Pertahanan, kalau akhirnya untuk alasan security suply keran impor yang selalu dipilih, apa manfaatnya ratusan hektare lahan lahan food estate tersebut?" pungkas Satyo. (*)