SANCAnews.id

SANCAnews – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Umar Arsal, menegaskan tidak ada politik dinasti dalam Partai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut dia, AHY menjadi ketua umum karena terpilih saat Kongres Demokrat 2020 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Siapa bilang politik dinasti, toh semua diserahkan secara demokratis, siapa saja mau mencalonkan diri terbuka. Sampai akhir pendafaran, hanya AHY yang ikut dalam kontestan ketum," kata Umar melalui keterangannya pada Minggu, 21 Maret 2021.

Maka dari itu, Umar menilai terlalu berlebihan para pihak yang menyebut Partai Demokrat tidak sesuai dengan namanya yakni tak demokratis. Padahal, terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah melalui cara yang demokratis yaitu kongres sesuai dengan aturan internal partai.

“Jadi terlalu berlebihan dan mengada-ngada tidak demokratis kongres kemarin. Saya anggap itu ocehan seglintir orang yang berambisi merebut Partai Demorkat," ujarnya.

Ia mengatakan AHY dipilih menjadi ketua umum karena keinginan sejumlah kader partai di daerah. Karena, mereka melihat sosok yang layak dijual karena popularitasnya setelah SBY dalam Partai Demokrat yaitu AHY. Maka, hal wajar apabila partai ini membutuhkan sosok yang layak dijual ke rakyat.

“Beli sesuatu saja butuh marketing yang handal agar penjualan laris, dan Partai Demokrat melakukan yang sama. Bayangkan, partai itu tidak hanya program yang dijual tapi juga ketokohan atau figur. AHY layak untuk para kader," kata dia.

Di samping itu, Umar juga menilai AHY memiliki DNA yang matang menjadi tokoh dibanding sosok Marzuki Alie, Jonny Allen, Alex Sopacua maupun Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ingin merebut Partai Demokrat.

"Maaf, Marzuki Alie saja waktu pemilihan gagal. Max sudah tidak jelas pindah-pindah partai. Begitu juga Moeldoko tahu-tahu di Partai Demokrat. Yang saya tahu dia (Moeldoko) di Partai Hanura," katanya. (*)

SANCAnews – Kinerja Menteri Pertanian, Syahril Yasin Limpo dan Prabowo Subianto sebagai komandan food estate di tengah rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, impor satu juga ton beras di masa panen pada petani Indonesia membuat rontoknya harga gabah petani dan mempengaruhi kestabilan harga beras di dalam negeri.

"Program food estate yang menjadi domainnya Menteri Pertanian apa kabarnya? Soal data ketersedian beras selalu jadi kontroversi Kementan yang harusnya jadi leading sector ketersedian beras selalu tidak memiliki data yang bisa menjadi rujukan untuk ketahanan pangan utama seperti beras," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/3).

Selain itu, Satyo juga mempertanyakan hasil kerja Prabowo Subianto yang menjadi komandan food estate yang ditunjuk Presiden Joko Widodo meskipun menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

"Lalu ada food estate yang komandannya Menteri Pertahanan, kalau akhirnya untuk alasan security suply keran impor yang selalu dipilih, apa manfaatnya ratusan hektare lahan lahan food estate tersebut?" pungkas Satyo. (*)

SANCAnews – Jika kamu menemukan area persawahan dan orang Jawa di Merauke, Papua, itu ada sejarahnya. Peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto menjelaskan bagaimana asal mula ada orang suku Jawa di tanah Papua, khususnya di wilayah Merauke.

Hari Suroto mengatakan, pada 1889, kolonial Inggris di Port Moresby, kini ibu kota Papua New Genia (PNG) atau Papua Nugini, sangat terganggu karena wilayahnya sering diserang oleh suku Marind-anim dari Merauke. Inggris kemudian minta bantuan Belanda untuk menjaga wilayah perbatasannya.

Belanda kemudian mendirikan pos militer di Merauke pada 14 Februari 1902 untuk mencegah serangan dari suku Marind-anim ke wilayah tetangga yang saat itu bernama British New Guinea dan Kepulauan Selat Torres barat laut (Boigu, Dauan dan Saibai). "Waktu itu tentara dan pegawai pemerintah Belanda yang ditempatkan di Merauke sering kekurangan bahan makanan," kata Hari Suroto kepada Tempo, Minggu 21 Maret 2021.

Tentara dan pegawai pemerintah Belanda sangat bergantung pada kiriman beras dari Pulau Jawa yang jadwal kedatangannya tidak tentu. Sementara di Merauke terdapat daratan yang cukup luas dan ada Sungai Moro dengan air melimpah. Dari situ pemerintah Belanda berpikir untuk membuka areal persawahan di Merauke.

Kemudian pada 1905 mulailah program transmigrasi ala Belanda. Mereka menerapkan kolonisasi dan menjadikan Merauke sebagai lumbung beras untuk kawasan timur Hindia Belanda. Saat itu Belanda mencetak seribu hektare sawah dengan mendatangkan petani dari Jawa.

"Inilah yang menjadi awal mula kehadiran orang Jawa di Merauke," kata Hari Suroto yang juga dosen arkeologi Universitas Cenderawasih. Program transmigrasi berlanjut sampai 1910. Para pendatang dari Pulau Jawa ditempatkan di Kuprik, Spadem, dan Mopah Lama.

Para transmigran Jawa ini kemudian beranak-pinak memiliki keturunan yang lahir dan besar di Merauke, Papua. Keturunan komunitas suku Jawa tersebut dikenal sebagai Jamer atau orang Jawa kelahiran Merauke. Jika komunitas keturunan orang Jawa di Suriname dan Kaledonia Baru fasih berbahasa Jawa, komunitas Jamer kebanyakan tidak bisa berbahasa Jawa.

Kendati komunitas Jamer kebanyakan berbahasa Indonesia, mereka masih memakai nama-nama Jawa. Begitu juga, kuliner khas Jawa mudah dijumpai di Merauke, Papua, antara lain dawet, tempe bacem, tempe mendoan, cendol, tape, saoto (soto), bakmi, pecel, sego berkat. Ada pula gethuk telo, cenil, lemet, timus, onde-onde, dan aneka peyek. []

SANCAnews – Anggota DPR RI Andre Rosiade terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Provinsi Sumbar. Seluruh perguruan dan Pengcab FORKI Kabupaten/Kota se-Sumbar itu sepakat menetapkan Andre Rosiade sebagai ketua umum periode 2021-2025.

"Alhamdulillah, musyawarah provinsi FORKI Sumbar ini sudah mendapatkan hasil. Semua perguruan dan cabang sepakat mengangkat Andre Rosiade sebagai ketua umum. Semoga FORKI Sumbar ke depan semakin maju dan lebih baik," ujar Ketua Sidang Musprov FORKI Sumbar Hendra Irwan Rahim dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/3/2021).

Mantan Ketua DPRD Sumbar ini berharap Ketum FORKI Sumbar yang baru dapat merangkul semua Pengcab (pengurus cabang) dan perguruan sehingga tidak ada yang ditinggalkan. Ia berharap karateka di Sumbar tidak sampai terkotak-kotak dan terpengaruh dengan kepentingan golongan.

"Selamat Pak Andre Rosiade yang telah terpilih sebagai Ketum FORKI Sumbar," kata Hendra Irwan Rahim yang juga Ketum FORKI Sumbar demisioner saat memimpin sidang di Pangeran Room, Hotel Pangeran Beach Padang.

Sementara itu, Andre Rosiade usai terpilih langsung menyatakan komitmennya akan mempersatukan semua pihak yang ada, sebab PON sudah di depan mata.

"Kalau amanah ini diberikan kepada kami, setelah Lebaran akan ada pengukuhan dan di hari yang sama kita akan buka Kejurda (kejuaraan daerah). Agar kita bisa meraih emas di PON Papua Oktober 2021," ungkap Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.

Target selanjutnya, kata Andre, dalam setahun Kejurda akan digelar sebanyak tiga kali. "Tidak ada gunanya berlatih kalau tak ada Kejurda. Karena hasil itu yang akan menjaring atlet untuk tampil di kejuaraan nasional bahkan internasional," jelasnya.

Andre pun meminta semua pihak mendukungnya untuk membesarkan FORKI Sumbar. "Kami memohon dukungan, mohon bantuan, mari kita bersama-sama membesarkan FORKI Sumbar. Kita tidak akan meninggalkan satu perguruan pun kita tidak akan meninggalkan satu pengcab pun," katanya.

Lebih lanjut, Andre juga akan segera menggelar rapat kepengurusan dan berkoordinasi degan tim pelatih serta atlet-atlet yang berpeluang maju ke PON Papua.

"Insyaallah atlet-atlet karate Sumbar bisa berprestasi di tingkat nasional dan internasional," pungkasnya. (dtk)

SANCAnews – Polda Metro Jaya belum berhasil menemukan aparat keamanan yang diduga memukul wartawan CNNIndonesia.com saat demonstrasi Omnibus Law pada Oktober lalu.

Pada 15 Oktober 2020, wartawan CNNIndonesia.com Tohirin melaporkan kasus dugaan intimidasi dan pemukulan terhadap dirinya ke Propam Polda Metro Jaya. Pelaporan itu terkait dengan pemukulan aparat saat wartawan itu meliput aksi demonstrasi Omnibus Law di Simpang Harmoni.

"Setelah melakukan pemeriksaan, kami belum menemukan pelaku," demikian keterangan petugas PropamPolda Metro ketika dikonfirmasi, Jumat (12/3).

Pada November 2020, Tohirin diperiksa pihak Propam Polda Metro Jaya terkait dengan kejadian tersebut. Hingga kini, belum ada lagi pemeriksaan lebih lanjut hingga akhirnya pihak Propam menyatakan tak menemukan pelaku.

Kasus itu terjadi saat polisi tengah memukul mundur demonstran yang menolak Omnibus Law di kawasan Simpang Harmoni, Jakarta Pusat. Tohirin yang sendiri berada di barisan polisi tiba-tiba dihampiri aparat keamanan yang tengah memukuli sejumlah massa demonstrasi yang tertangkap.

Walaupun Tohirin sudah menunjukkan kartu pers dan menggunakan rompi pelindung dengan tulisan 'pers', dugaan pemukulan tetap terjadi.

"Kepala saya digaplok, satu sampai tiga kali, saya lupa. HP saya dirampas, dibuka, diperiksa galeri, kemudian dibanting. ID pers saya juga diambil lalu dibuang," kata Tohirin dari penjelasan kronologi yang termuat dalam surat.

Dalam surat pengaduan yang disampaikan kepada Divisi Propam Polda Metro Jaya, dijabarkan dugaan pasal yang dilanggar aparat keamanan. Di antaranya Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perampasan dan pengancaman.

Ketika diminta konfirmasi, Kabiro Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus tak memberikan tanggapannya terkait dengan hal tersebut. Pesan yang disampaikan CNNIndonesia.com pada pekan (18/3) tak direspons. (*)