SANCAnews.id

SANCAnews – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim kartu prakerja sukses meningkatkan keterampilan para peserta. Hal tersebut, kata Jokowi, terlihat dari survei angkatan kerja nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada medio Agustus 2020, yang menunjukkan 88,92 persen penerima yang menyelesaikan pelatihan program Kartu Prakerja, menganggap program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja mereka.

"Apa yang disimpulkan dari survei yang ada? 88 persen keterampilannya meningkat. Ini yang kita harapkan, karena dalam zaman yang penuh dengan kompetisi seperti ini, kalau keterampilan kita tiap hari tidak diperbaiki, hilang kita," ujar Jokowi saat memberi pengarahan kepada Penerima Kartu Prakerja Tahun 2020-2021 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 17 Maret 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Jokowi menyebut wajar peminat program Kartu Prakerja sangat banyak. "Tadi disampaikan Pak Menko Perekonomian, yang mendaftar di kartu Prakerja ini kurang lebih 55 juta, tetapi yang ikut di tahun 2020 5,6 juta dan tahun ini baru 1,8 juta orang. Artinya peminatnya sangat banyak sekali. Tapi, memang belum tertampung semuanya," ujar Jokowi.

Ia menyebut, ada kurang lebih 1.700 macam pelatihan yang disiapkan oleh 165 lembaga pelatihan di program Kartu Prakerja ini. Peserta bebas memilih jenis pelatihan sesuai dengan minat yang dimiliki. Kata Jokowi, ada lima jenis pelatihan yang paling diminati, yakni; pemasaran online, food and beverage, IT khususnya program website, perkantoran dan kewirausahaan.

"Ini program untuk semuanya. Siapa pun boleh ikut, yang lulus SMA, SMK, perguruan tinggi, yang drop out pun juga silakan, yang kena PHK silakan. Tapi yang prioritas saat ini memang yang terkena PHK," ujar Jokowi.

Kartu Prakerja adalah salah satu program pemulihan ekonomi nasional yang diluncurkan pemerintah untuk para pencari kerja dan pengangguran. Program ini diluncurkan pada 20 Maret 2020 dengan anggaran Rp 20 triliun. Tahun 2021 ini, program Kartu Prakerja kembali dilanjutkan. Anggaran yang disiapkan pun tak berubah, yaitu Rp 20 triliun dan insentif masih sama, Rp 3,55 juta per orang. Saat ini, Kartu Prakerja telah memasuki gelombang 14. []

SANCAnews – Sejumlah pihak mengkritik pemberian kewenangan penunjukan Penjabat (Pj) gubernur kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penunjukan Pj gubernur akan dilakukan Jokowi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang. Penunjukan ini dinilai telah merampas hak rakyat dalam berdemokrasi.

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, Muslim menilai, penunjukan Pj gubernur oleh presiden jika diamati lebih seksama sepertinya ada kepentingan politik. Di antara kepentingan politik itu adalah untuk menghalangi Gubernur tertentu untuk kembali menjabat. Padahal yang demikian sudah dipastikan tidak sehat dalam berdemokrasi.

"Publik pasti anggap, kepentingan politis ini pasti ada upaya singkirkan Gubernur Anies Baswedan di Jakarta. Karena dari hasil-hasil sejumlah survei, nama Gubernur DKI, Anies Baswedan tinggi popularitasnya," papar Arbi kepada Harian Terbit, Selasa (16/3/2021).

Menurutnya, untuk menghidupkan demokrasi, sambung Muslim, maka tidak perlu ada penunjukan Pj gubernur.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengakui, penunjukan Pj gubernur oleh Presiden jelang Pilkada serentak 2024 memang sekilas terlihat sebagai upaya perampasan hak rakyat.  Walaupun sesungguhnya bisa juga bahwa penunjukan itu justru untuk menyelamatkan hak rakyat karena bagaimanapun pemerintahan daerah selalu dalam relasi kekuasaan yang berhubungan dengan pusat.

"Presiden sebagai pemimpin yang dipilih secara demokratis tentu punya legitimasi untuk menjalankan amanat rakyat termasuk untuk mengangkat pejabat daerah jika diperlukan dalam memberikan pelayanan publik terhadap rakyat," ujar Lucius Karus kepada Harian Terbit, Selasa (16/3/2021).

Apalagi, lanjutnya, penunjukan penjabat ini dijamin oleh UU, artinya Presiden tak sewenang-wenang melakukannya hanya karena ambisi pribadinya saja sebagai penguasa," jelasnya.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pemberian kewenangan penunjukan Pj gubernur kepada Presiden Jokowi telah merampas hak rakyat. Alasannya, untuk menentukan kepala daerahnya diambil oleh pemerintah bukan atas kehendak rakyat.

"Ini yang dinamakan merampas hak rakyat untuk menentukan kepala daerahnya diambil oleh pemerintah. Sesuai penjelasan Mendagri diambil oleh Presiden. Untuk masa yang lama hingga ada yang dua tahun," kata Mardani merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan bahwa sosok yang akan menunjuk Pj gubernur pada 2022 dan 2023 adalah Jokowi, Selasa (16/3/2021).

Dipertanyakan

Pengamat politik Rusmin Effendy juga mempertanyakan digabungkan pesta demokrasi pileg, pilkada dan pilpres menjadi satu paket sehingga harus ada penunjukan penjabat (Pj) gubernur.  Padahal, penggabungan pileg dan pilpres pada 2019 lalu menimbulkan kekacauan.

"Patut dicurigai kalau sampai hal itu digabung karena rezim pileg, pilpres maupun pilkada sangat berbeda. Kemaren aja menimbulkan karut marut dan kecurangan secara masif (TSM). Apalagi nanti kalau sampai di gabungkan kembali," ujar Rusmin kepada Harian Terbit, Selasa (16/3/2021).

Menurut Rusmin, ada maksud terselubung dari pemerintah jika pilpres, pilkada dan pileg digabung sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur sehingga Mendagri akan membuat PLT sebagai pelaksana tugas. "Kalau sampai terjadi, maka demokrasi bakal terancam semakin ugal-ugalan. Pemerintah akan secara bebas memaksakan calon tertentu untuk memenangkan pertarungan," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Presiden Jokowi yang akan menunjuk Pj gubernur pada 2022 dan 2023. Ratusan Pj gubernur bakal diangkat pada 2022 dan 2023 ketika masa jabatan sejumlah kepala daerah habis lantaran pemilihan kepala daerah berikutnya baru digelar pada 2024.

"Di tingkat provinsi itu Kemendagri ajukan ke Presiden. Presiden yang menentukan. Lalu bupati, walikota diajukan gubernurnya, diajukan ke Kemendagri. Saya juga laporkan ke istana ke Presiden," kata Tito saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). []

SANCAnews – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang tidak mencerminkan kualitas dan etika prajurit.

Moeldoko merupakan Panglima TNI sebelum Gatot. Moeldoko menjabat saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi presiden.

"Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau [Moeldoko] lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit," kata Gatot seperti dikutip dari akun Instagram resmi miliknya, Selasa (16/3).

Apa yang dilakukan Moeldoko itu, kata Gatot, bukan representasi seorang prajurit yang selalu memegang teguh demokrasi serta bersikap sesuai moral dan etika prajurit.

Gatot sendiri mengaku sempat tidak percaya ketika Moeldoko, yang merupakan atasan dan seniornya di TNI, bermanuver demikian dalam kisruh Partai Demokrat.

Gatot juga sempat tidak yakin Moeldoko mau menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat yang ditetapkan oleh KLB di Deli Serdang pada 5 Maret. KLB itu disebut ilegal oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah pakar hukum.

"Bukan apa-apa hanya karena hampir saya tidak percaya bahwa akan kejadian dan beliau mau. Logika berpikir saya, saya tidak menduga. Mengapa, karena beliau adalah senior saya di akademi militer, beliau juga ikut membentuk saya," kata Gatot.

"Dengan seluruh atribut (prajurit) yang melekat, hingga ikut KLB dan terima didaulat sebagai Ketua Umum sangat susah bagi saya menduga bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan itu," lanjutnya.

Moeldoko belum memberikan pernyataan terkait apa yang dikatakan Gatot ini. Salah satu inisiator KLB Demokrat, Darmizal mengaku tak ambil pusing dengan pernyataan Gatot. Dia memastikan Demokrat kubu KLB Deli Serdang tetap bekerja memperjuangkan partai.

"Seperti pepatah saja kami jalani, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi mau ngomong apa aja silakan. Selagi kami menjalankan koridor, aturan hukum, nilai-nilai, dan norma yang ada di negeri tercinta ini, show must go on," kata Darmizal saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (16/3).

Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin enggan berkomentar. Menurutnya, hal itu tak berkaitan dengan jabatan Moeldoko di KSP.

"Sudah masuk di ranah pribadi itu. Tidak ada hubungannya dengan KSP atau pemerintahan," ujar Ngabalin

Diketahui, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 5 Maret. KLB itu diinisiasi oleh sejumlah kader yang telah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono.

Moeldoko menerima kepercayaan yang diberikan oleh KLB. Sementara itu, Jhoni Allen Marbun didapuk sebagai sekjen, sementara Marzuki Alie dipercaya menjabat ketua dewan pembina.

Sementara itu, DPP Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional. Berdasarkan AD/ART, KLB seharusnya diinisiasi oleh DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi.

Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Partai Demokrat dan Indonesia berkabung lantaran demokrasi telah mati. Dia bicara demikian menyikapi gerakan yang ingin mengambilalih kepemimpinan DPP Demokrat. (*)

SANCAnews – Sebanyak belasan kali Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) hampir terbunuh. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar Front Pembela Islam (FPI) Abdullah Hehamahua secara, Senin (15/3/2021).

Kata Abdullah Hehamahua, pihaknya telah memasukkannya dalam buku putih (catatan berisi berbagai bukti temuan terkait penembakan enam laskar FPI) yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Berapa kali HRS (Habib Rizieq Shihab) coba dibunuh. Ada datanya, belasan. Ya Anda tahulah siapa, di buku putih  saya jelaskan," jelas Abdullah Hehamahua, dikutip dari Terkini.id (Jaringan Suara.com), Senin (15/3/2021) .

Meski demikian, Abdullah Hehamahua tak merinci lebih dalam siapa yang ia maksud.  Kata Abdullah Hehamahua, percobaan pembunuhan tersebut berawal dari Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengklaim bahwa Habib Rizieq Shihab (HRS) ikut berperan soal tak terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut Abdullah Hehamahua, Ahok bisa saja memenangkan Pilkada tersebut dilihat secara teoritis. "Kalau mau lihat persoalannya itu bermula dari Pilkada DKI. Secara teoritis Ahok harus menang. Tapi kalah, kenapa kalah? Karena HRS dan 212 turun ke Masjid dan ke Mushola. Dan di situ persoalan bermula," ujar Abdullah Hehamahua.

Abdullah Hehamahua juga mengungkapkan, seharusnya polisi harusnya memakai seragam lengkap jika diperintahkan membuntuti  Habib Rizieq Shihab. Namun nyatanya, lanjut Abdullah Hehamahua, polisi tidak menggunakan seragam, sehingga enam laskar FPI melakukan perlawanan.

"Petugas kepolisian tidak menggunakan uniform lengkap, jika itu terjadi tengah malam, ada mobil dempet, zig-zag dalam pikiran kita itu pasti penjahat mau merampok, membegal dan seterusnya. Itu naluriah logis, andai kata mereka (polisi) menggunakan uniform resmi, saya akan salahkan FPI kenapa melawan," ujarnya.

Untuk informasi, buku putih yang dimaksudkan oleh Tim TP3 yakni catatan berisi berbagai bukti temuan terkait penembakan enam laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek Km 50, 7 Desember 2020 lalu. (sc)

SANCAnews – Kepala Staf Presiden sekaligus Ketua Umum Demokrat versi KLB, Moeldoko, resmi dilaporkan LBH Almaun ke Bareskrim Polri, Selasa (16/3/2021).

Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Masyarakat untuk Nawacita melaporkan Moeldoko ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran informasi bohong alias hoaks.

"Kami laporkan atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks," kata Direktur Eksekutif LBH Almaun, Khalid Akbar kepada Suara.com di Bareskrim Polri Jakarta.

Khalid Akbar menilai, ada unsur kebohongan yang dilakukan Moeldoko karena terlipih menjadi Ketua Umum PD berdasarkan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara. 

"Informasi hoaksnya terletak pada inkonstitusional tadi, dan ilegal (KLB Demokrat). Sama kita ngumpul  rapat-rapat , ayo kita kongres partai A atau partai B bisa saja. Yang kami khawatirkan partai-partai lain bakal melakukan KLB dengan mekanisme seperti itu," kata Khalid Akbar.

Berdasarkan laporan  yang sudah diserahkan, kelompok yang juga mengaku dari bagian Pengawal Visi Hukum Nawacita Presiden Joko Widodo, berharap kepolisian dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap Moeldoko.

"Kami meminta kepada kepolisian sebagai salah satu pengawal Nawacita, mampu menjaga netralitas serta berani melakukan pemeriksaan kepada Jenderal Moeldoko,"  ujar Khalid.

Selain itu, dia juga berpesan kepada Moeldoko agar membuat partai politik sendiri sehingga tidak mencampuri Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

"Untuk Pak Moeldoko, sebaiknya kalau ingin menjadi ketua umum partai, bikin sendiri, karena AHY itu legal sesuai keputusan Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya. []