SANCAnews.id

SANCAnews – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendukung usulan agar Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau.

Senator muda asal Bengkulu yang berdarah Minang ini menanggapinya usulan tersebut dengan sukacita, “Saya kira Sumbar layak menjadi Daerah Istimewa,” ujar Sultan.

Sultan menilai Sumbar memiliki peran strategis dalam perjalanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, baik pada masa pra kemerdekaan ataupun pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

"Bahkan wilayah Bukit Tinggi, Sumatera Barat pernah menjadi ibu kota pemerintahan darurat RI," ujar Sultannya.

Eks Wakil Gubernur ini menyampaikan perubahan status menjadi Daerah Istimewa dapat menjadi bentuk penghargaan kepada masyarakat Minang terhadap peran besarnya dalam sejarah Republik Indonesia.

“Ada 15 tokoh Minang yang diangkat menjadi pahlawan nasional. Dan, mereka memiliki peran besar terhadap perjalanan sejarah kita,” ujar Sultan.

Sultan menyebut sejumlah tokoh asal Minang di antaranya Tan Malaka, Sutan Sjahrir, H Abdul Muis, H Agus Salim, Tuanku Imam Bonjol, M Yamin, Rasuna Said.

“Semua berasal dari daerah Sumatera Barat. Bahkan Wakil Presiden pertama RI M Hatta berasal dari sana,” ujar pria yang akrab dipanggil SBN tersebut.

Saat ini pengusulan perubahan (nama) status daerah tersebut telah menyelesaikan naskah akademik yang disusun oleh tim kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM)

Yogyakarta menjadi daerah istimewa sejak 1945 karena faktor sejarah. Dulu, Aceh juga pernah menjadi daerah istimewa sebelum diubah menjadi daerah khusus.

Daerah istimewa adalah daerah yang mendapat perlakuan istimewa berdasar faktor warisan sejarah. Yogyakarta ditetapkan Presiden RI Soekarno sebagai daerah istimewa karena peran Kesultanan yang luar biasa besar dalam mendukung Republik.

Setidaknya ada 250 bukti sejarah bahwa Yogyakarta berjuang sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Lebih lanjut, Sultan mendorong Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat yang mengajukan perubahan nama menjadi DI Minangkabau dapat menikuti mekanisme aturan yang berlaku.

"Saya yakin Bapak Presiden Jokowi akan sangat antusias terhadap wacana ini,” ujar Sultan.

Menurut Sultan, penggantian nama daerah sudah termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012, namun demikian penamaan sebuah daerah harus memenuhi ketentuan PP.

Kata Minangkabau, menurut Sultan, kerap kali merujuk pada kelompok etnis dan kultural secara spesifik. Jadi bukan merujuk pada kota tertentu. Sedangkan wilayah penyebaran masyarakat Minang dominan di Sumatera Barat serta juga mencakup Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, Aceh, dan Negeri Sembilan Malaysia.

Sultan menambahkan Sumatera Barat yang didominasi etnis Minangkabau adalah salah satu wilayah yang masih hidup dengan mempertahankan nilai serta tradisi budaya yang ada. Termasuk sistem adat budaya sendiri dalam pemerintahan non formal (nagari).

“Hal ini merupakan kekayaan bangsa yang mesti harus dijaga serta dilestarikan di tengah gempuran globalisasi bersama nilai-nilai liberalnya. Melalui perubahan nama menjadi Daerah Istimewa, tentu kita berharap Sumatera Barat dapat menjadi salah satu simbol kearifan budaya Indonesia,” ujar Sultan. []

SANCAnews – Ilmuwan politik Prof. Salim Said, menyampaikan bahwa saat ini muncul dugaan kuat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat hanyalah permainan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna menaikkan elektabilitas Partai Demokrat dan menarik simpati dari masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan bahwa seluruh rakyat telah tertipu dengan permainan SBY tersebut. "Jadi kita ini dizalimi," ujar Salim Said dari kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat, (12/3/21).

Salim Said juga menegaskan bahwa SBY diduga tengah mengulang momentum pada waktu menjelang Pemilu 2004 saat SBY akan jadi presiden, di mana Taufiq Kiemas pernah menyebut SBY sebagai 'anak kecil'. Momen tersebut dinilainya sebagai salah satu tonggak yang dimaksimalkan SBY untuk memenangi pemilu kala itu.

"Ada dicerca oleh Taufik Kiemas, disebut cengeng, anak kecil sehingga orang mengatakan bahwa pak SBY itu atau pengikutnya mendramatisir tingkah laku politiknya Taufik Kiemas untuk popularitas beliau," ungkapnya.

Oleh karena itu, dengan kisruh KLB Partai Demokrat ini, muncul lagi dugaan semacam itu, yakni dugaan bahwa KLB tersebut adalah permainan SBY.

"Jadi sekarang ini muncul lagi tuduhan itu, bahwa permainan ini sekarang adalah usaha untuk menarik simpati dengan mengatakan lihat tuh Moeldoko penguasa di sekitar presiden menganiaya Partai Demokrat, ada dugaan seperti itu," tuturnya.

Sementara itu, menurut Salim Said, terkait dengan orang-orang yang mendukung KLB Demokrat berpikiran bahwa berkali-kali SBY telah mengkritik dan menyerang orang-orang yang nepotisme namun justru ia yang mengangkat anaknya sendiri untuk menggantikan perannya.

"Jadi kata orang-orang itu, 'kita tidak pernah menduga pak SBY mendorong anaknya yang masih muda itu, tentara pangkat terakhir mayor', ketika partai-partai lain yang sudah sukses semua itu kan jenderal," ucapnya.

Oleh karena itu, Salim Said yakin hal tersebut juga merupakan faktor yang diperhitungkan orang-orang itu mengapa mereka kesal dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipaksakan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dirinya juga mengaku mengenal sosok AHY saat masih menjalani Taruna Akademi Militer.

"AHY itu saya kenal sejak masih Taruna Akmil, saya pernah memberi kuliah umum dan diskusi dengan anak muda itu di Magelang, anaknya pintar dan baik. Tapi persoalannya kan ada pada orang-orang partai, senior-senior yang bekerja untuk mensukseskan Partai Demokrat untuk memenangkan pak SBY silam," pungkasnya. []

SANCAnews – Marcus Mietzner, Associate Professor Australia National University yang juga seorang Indonesianis, menyoroti posisi Presiden Jokowi terkait kekisruhan Partai Demokrat.

Dalam diskusi daring, Jumat (12/3/2021), Marcus menilai sikap Jokowi bisa dikategorikan buruk kalau memang tidak mengetahui pergerakan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

"Kami di Australia tahu, Moeldoko akan dijadikan ketua umum Demokrat. Begitu jadi ketua, presiden dan jubir mengatakan istana kaget, kok tiba-tiba Moeldoko menjadi ketua Demokrat," kata Marcus Mietzner.

Menurutnya, kalaupun Jokowi tidak mengetahui sepak terjang politik kepala stafnya, maka hal itu sangat buruk.

Apalagi, sebelum Kongres Luar Biasa Partai Demokrat digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), sudah santer beredar pemberitaan media massa soal Moeldoko akan menjadi Ketum PD melalui mekanisme tersebut.

"Sudah sejak sebulan sebelum ada KLB itu, banyak pemberitaan mengenai Moeldoko akan menjadi ketua umum Demokrat," kata dia.

Menurut Marcus, entah tahu atau tidak terkait kekisruhan itu, Jokowi tetap dinilainya buruk.

Bahkan, kata dia, Jokowi tetap buruk dalam politik walaupun tidak tahu niat Moeldoko, tidak mendukungnya, atau sama sekali tidak mengetahui rencana KLB Partai Demokrat.

"Kita harus tanya, kenapa presiden tidak ingin tahu, tidak bertanya atau kalau sudah diberitahu, kenapa tidak ambil langkah misalnya pemecatan," ungkapnya.

Marcus mengakui, selama menjadi peneliti politik, baru kali ini ada kasus presiden tidak mengetahui tindak-tanduk bawahannya.

"Saya belum menemukan contoh seperti ini di mana pun sebelumnya. Jadi sebenarnya kita harus mempertanyakan, apa yang Jokowi tahu? Apakah memang dia terlibat? Dia malah memberikan motivasi Moeldoko untuk ambil langkah seperti ini?" tuturnya.

"Atau kalau tidak tahu menahu, kenapa dia tidak tahu? Begitu sudah membaca, sudah melihat di TV, kenapa dia tidak mengambil langkah?"

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kondisi tenang dan santai di tengah kisruh Partai Demokrat.

Sebagai informasi, Jokowi diminta sejumlah pihak, terutama kader partai yang masih setia mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum segera mengambil sikap.

"Dia (Presiden Jokowi) happy-happy saja tuh. Artinya dia kaget ketika tahu Pak Moeldoko (terlibat kudeta), tetapi beliau tidak merasa merusak ini itu, diam saja," ungkap Mahfud dikutip dari tayangan Youtube Najwa Shibab. []

SANCAnews – Para korban banjir di Desa Sumberurip, Pabayuran Kabupaten Bekasi tagih janji Presiden Jokowi. Pasalnya, rumah mereka yang dijanjikan bakal dibangun, masih berbentuk kubangan sedalam 60 sentimeter.

Akibatnya, para korban banjir terpaksa masih menetap di lokasi pengungsian. Sebab, rumah mereka sudah rusak akibat terendam air akibat jebolnya tanggul Citarum.

"Saya berharap Pak Jokowi segera bangun rumah kami, sesuai janjinya saat datang ke sini," kata Onih (45 tahun), salah satu korban banjir Pabayuran, Jumat 12 Maret 2021.

Hal senada juga dikatakan, warga lainnya Subandi. Menurut dia, ketika Presiden Jokowi datang, berjanji akan membangun rumah warga yang terkena banjir. "Tapi sampai sekarang belum ada pengerjaan," katanya.

Bahkan kata dia, warga meminta kepada Perum Jasa Tirta agar lahan yang menjadi kubangan akibat galian tanah untuk bisa dijadikan tanggul sementara. "Seharusnya diurug biar banjir tidak seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Badam Permusyawaratan Desa (BPD) Sumber Urip Mamun mengatakan, lahan yang sudah digali untuk dijadikan tanggul sementara sudah minta diurug kembali. Sayangnya, sampai sekarang permintaan itu tidak ditanggapi.

"Sudah dua minggu tak ada tanggapan, soalnya di lokasi ini kan harus dibangun rumah lagi," katanya.

Seperti yang diketahui, warga Desa Sumberurip, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi kehilangan tempat tinggal. Pasalnya, rumahnya hancur setelah direndam banjir pada Sabtu 20 Februari 2021. Bangunan itu tak kuat menahan derasnya arus air akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum. []

SANCAnews – Hasil survei yang dilakukan oleh IndEX Research menunjukkan nama Prabowo Subianto masih kuat memimpin peta pertarungan menuju Pilpres 2024, sementara nama Agus Harimurti Yudhoyono muncul dan berhasil masuk empat besar.

Peneliti IndEX Research Hendri Kurniawan mengatakan, posisi tiga besar capres masih dikuasai Prabowo, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo. Sedangkan, Agus Harimurti Yudhoyono yang semula stabil di papan bawah, dalam 4 bulan terakhir melesat ke empat besar.

"Prabowo, Kang Emil, dan Ganjar mantap sebagai top three capres 2024, dibayangi AHY yang tembus ke empat besar," ujar Hendri seperti dikutip Antara, Jumat (12/3/2021).

Elektabilitas Prabowo fluktuatif di kisaran 19—22 persen sejak survei pada bulan Mei 2020 hingga November 2020 dan kini pada survei Maret 2021 mencapai 20,4 persen.

Sementara Kang Emil yang sebelumnya (survei Mei dan November 2020) hanya 7—8 persen, kini bertengger di urutan kedua dengan elektabilitas 14,1 persen.

Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dari survei sebelumnya (Februari 2020) hanya 9 persen, melejit ke 14—15 persen pada survei Mei dan November 2020, dan kini tergeser menjadi 13,5 persen.

"Prabowo masih sangat potensial dimajukan kembali pada Pemilu 2024 dengan lawan potensial antara Kang Emil atau Ganjar," ujar Hendri.

Kepala daerah di dua provinsi terpadat di Pulau Jawa itu dinilai potensial menjadi pemimpin nasional masa depan.

Hendri membahas, hal yang menarik, justru ada pada sosok AHY. Dari awalnya (survei Agustus dan November 2020) hanya 1—2 persen, dalam waktu cepat menyalip sejumlah nama, kini elektabilitasnya mencapai 7 persen.

Di sisi lain Sandiaga Uno, dari 10—11 persen (survei Mei 2020) melorot menjadi 6,8 persen, sedangkan Anies Baswedan dari 13 persen (Mei 2020), kini tinggal 6,3 persen.

"AHY diuntungkan oleh pertarungan internal di Partai Demokrat sebagai capres unggulan dari kalangan oposisi," urainya.

Nama Moeldoko, kata Hendri, yang mengudeta kepemimpinan Partai Demokrat justu hanya mampu meraih elektabilitas 0,4 persen atau di bawah 1 persen.

"Kesan AHY sebagai figur yang dizalimi tampaknya mendulang simpati dari publik," tegas Hendri.

Serangkaian pernyataan yang dilontarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mencitrakan Demokrat tengah diobok-obok penguasa, seperti PDI kubu Megawati semasa Orde Baru yang berujung peristiwa 27 Juli 1996.

Selain itu, ada nama-nama, seperti Tri Rismaharini (4,6 persen), Erick Thohir (3,3 persen), Khofifah Indar Parawansa (2,7 persen), dan Giring Ganesha (2,1 persen). Berikutnya, Mahfud MD (1,6 persen), Puan Maharani (1,3 persen), Susi Pudjiastuti (1,1 persen), dan Airlangga Hartarto (1,0 persen).

Sisanya seperti halnya Moeldoko hanya di bawah 1 persen, antara lain Gatot Nurmantyo (0,7 persen). Mereka yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab 11,3 persen.

"Peta capres masih dinamis, apalagi masih banyak waktu hingga 3 tahun ke depan," ucap Hendri

Survei IndEX Research dilakukan pada tanggal 25 Februari—5 Maret 2021 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Metode survei dilakukan melalui telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)