SANCAnews.id

SANCAnews – Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyatakan Istiqlal sudah menjadi tempat wisata mancanegara sekaligus ruang studi untuk turis non-muslim dalam mempelajari sejarah dan arsitektur masjid sejak 2016.

Pernyataan itu sekaligus merespons keinginan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani agar Masjid Istiqlal menjadi wajah bagi umat non-muslim mempelajari Islam Indonesia yang moderat dan cinta toleransi serta perdamaian.

"Sebenarnya itu sudah terlaksana semenjak saya menjadi imam besar, 2016. Sebelum pandemi, itu ada 300 turis datang dalam sehari. Kami mencontoh Masjid Nabawi di Madinah, kan seperti itu juga," kata Nasaruddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (12/3).

"Jadi yang muslim salat, dan yang non-muslim juga diberikan pengetahuan sejarah masjid, dan dipersilakan menengok lekukan-lekukan masjid," imbuhnya.

Nasaruddin menjelaskan kebanyakan dari turis non-muslim menyempatkan berkunjung ke Masjid Istiqlal usai menyambangi Monumen Nasional (Monas).

Ia menyebut Istiqlal telah menjadi salah satu ikon dari DKI Jakarta yang diciptakan ramah wisatawan dari berbagai latar belakang.

Oleh sebab itu, usai renovasi Masjid Istiqlal rampung, Nasaruddin mengaku pihaknya akan lebih memperbanyak aktivitas yang dapat diikuti seluruh golongan, baik muslim maupun non-muslim.

Meski begitu, ia menegaskan pembukaan aktivitas Istiqlal disesuaikan dengan perkembangan virus corona di Indonesia.

"Setelah renovasi selesai, ke depannya akan juga digunakan untuk pendidikan, keterampilan, kesenian, dan juga ada business center disana," jelas Nasaruddin.

Ia mengaku sejauh ini masih menunggu keputusan pemerintah soal pembukaan keran ibadah di Masjid Istiqlal. Bila perkembangan covid-19 melandai maka pihaknya akan membuka operasional Masjid Istiqlal secara terbatas.

Namun bila kasus covid-19 benar-benar menunjukkan penurunan kasus yang sangat signifikan, bahkan bisa dikatakan cukup aman. Maka pihaknya juga mempertimbangkan untuk melonggarkan aktivitas di Masjid Istiqlal.

Hanya saja Nasaruddin menekankan, seluruh kegiatan tetap harus berkiblat pada protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, "Keputusannya itu mungkin seminggu sebelum Ramadhan," pungkasnya.

Dalam Gerakan Nasional Mengisi Masjid dengan 1 Juta Sajadah di Jakarta yang dihelat Kamis (11/3) kemarin, Puan mengungkapkan harapannya agar Masjid Istiqlal ramah untuk segala pendatang, baik muslim maupun non-muslim.

"Tidak hanya umat Muslim saja yang boleh datang ke Istiqlal. Semua umat beragama harus boleh datang ke istiqlal untuk melihat bahwa Indonesia punya masjid Indah dan terisi dengan kajian Islam yang moderat," kata Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga berharap dengan program vaksinasi yang telah dijalankan pemerintah, pandemi bisa berlalu dalam waktu tidak terlalu lama lagi sehingga seluruh masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan normal baru, termasuk beribadah ke masjid maupun rumah ibadah lain. []

SANCAnews – Otoritas berwenang Israel menangkap Imam Masjid Al-Aqsa, Syekh Ekrima Sabri (82) di rumahnya di kawasan Al-Suwaneh, dekat Bukti Zaitun, Yerusalem Timur, Rabu, 10 Maret 2021.

Dilansir Middle East Eye, istri Syekh Sabri menyatakan suaminya dibawa aparat ke Pusat Penahanan Moscovia di Yerusalem Barat tanpa penjelasan, pukul 10 pagi, saat dia mempersiapkan naskah khutbah Jumat.

Imam Masjid Al Aqsa itu diinterogasi selama beberapa jam dan kemudian dibebaskan. Dia dituduh melanggar keputusan pengadilan Israel yang menutup gerbang Bab al-Rahma di kompleks Masjid Al-Aqsa.

Syekh Sabri mengatakan bahwa masjid masih terbuka untuk shalat dan kegiatan keagamaan dapat dilakukan di bagian masjid mana pun. "Ini adalah posisi saya, dan dinas intelijen tidak dapat menuntut saya dengan apa pun yang pantas untuk dirujuk ke pengadilan," ujar Sabri.

Syekh Sabri merupakan mufti besar Palestina dari tahun 1996 hingga 2006, dan telah ditangkap beberapa kali oleh pasukan Israel.

Syekh Sabri telah memberikan khutbah Jum'at di Masjid Al-Aqsa sejak 1973. Dia sebelumnya telah beberapa kali dilarang memasuki kompleks suci di Kota Tua, khususnya pada tahun 2000 ketika Intifadah Kedua meletus.

Baru-baru ini, dia dilarang masuk pada Januari 2020. Dia mengatakan kepada media lokal bahwa seorang petugas polisi Israel menuduhnya menghasut dalam khutbah yang dia sampaikan sehari sebelumnya.

Penahanan Sabri pada Rabu, adalah bagian dari gelombang penangkapan yang dilakukan oleh pasukan Israel kepada beberapa warga Palestina lainnya yang ditangkap di wilayah Tepi Barat.

Di Betlehem, pasukan Israel menangkap empat warga Palestina, sementara lima lainnya ditahan di Jenin, Ramallah dan Nablus.

Juga pada hari Rabu, Israel menghancurkan properti komersial Palestina di Desa Ein Shalabi dekat Nablus karena tidak mengantongi izin Israel. Izin membangun di Tepi Barat dan Yerusalem Timur hampir tidak mungkin diberikan pihak Israel untuk Palestina. []

SANCAnews – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membongkar salah satu rahasia yang belum diungkapkan selama ini. Ternyata dia mengakui jika bertemu dengan Kepala Staf Presiden Jenderal (TNI) Moeldoko di suatu tempat.

Pertemuan itu ternyata membahas rencana tentang kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021.

Pengakuan Gatot ini disampaikan pada salah satu program di televisi yang dipandu oleh Najwa Shihab, Rabu malam.

"Saya sama sekali tidak terkejut dengan pemilihan Pak Moeldoko. Karena saya sudah bertemu dengan baliau. Dan apa yang dia sampaikan persis terjadi," ujar Gatot seperti dikutip VIVA, Jumat 12 Maret 2021.

Gatot kembali menceritakan proses dirinya diajak untuk kudeta AHY dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Saat itu, kata Gatot seseorang datang menawarkan untuk menyelenggarakan KLB.

Namun, Gatot menolak mentah-mentah dengan alasan SBY punya jasa dalam karier militernya saat masih aktif di TNI. Begini pernyataan Gatot:

Orang ini (yang mengajak kudeta) adalah yang ikut sama-sama bangun partai Demokrat, sama-sama bantu Pak SBY.

Pada saat akhir jabatan Pak SBY, beliau lapor ke pak SBY bahwa dia mau keluar dari partai sudah cukup dari luar.

Ketika ada info KLB, sudah sampaikan, coba dalami lagi, ketika AHY sampaian kudeta, beliau datangi lagi ke saya menyampaian kalau ini sudah pasti akan terjadi. Dan tidak bisa ditolong lagi maka tolong Pak Gatot ikut KLB

Lalu saya tanya bagaimana prosesnya, pertama mosi tak percaya dan menurunkan AHY dan saya jamin Pak Gatot pasti menang

Saya sampaikan, bahwa saya harus menurunkan AHY, ini sesuatu yang saya bilang tidak bisa karena saya dari Brigjen, Mayjen itu zamannya Pak SBY kemudian bintang 3 dan jabatan Pangkostad dari SBY hingga jadi KSAD. Jadi tidak mungkin. []

SANCAnews – Kudeta terhadap demokrasi di Indonesia sudah terjadi berkali-kali di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi pengambilalihan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

Ubedilahpun membeberkan beberapa contoh sikap rezim Jokowi yang mencerminkan mengkudeta demokrasi. Di antaranya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat tentang UU Omnibus Law.

"Sekelas NU dan Muhammadiyah yang menolak UU Omnibus Law tidak didengar suaranya. Termasuk KAMI atau gerakan-gerakan lainnya itu tidak didengar dan ratusan mahasiswa demo menolak juga tidak didengar. Saya kira ini satu bencana demokrasi dan fakta kudeta demokrasi," kata Ubedilah dalam acara Sarasehan Kebangsaan ke-41 yang diselenggarakan DN-PIM bertajuk 'Menyoal KLB Partai Demokrat yang Beraroma Kudeta', Kamis (11/3).

Namun, hal itu ditambah dengan upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko.

"Ini memperkuat satu analisis, sesungguhnya rezim ini melakukan kudeta demokrasi. Merusak tatanan demokrasi, dan kemudian membuat demokrasi menjadi tidak sehat," jelas Ubedilah.

Masih kata Ubedilah, berdasarkan studi tentang demokrasi, dinamika politik, partai, banyaknya kasus yang terjadi dianggap bahwa rezim sudah tidak layak dilanjutkan dalam tata kelola negara.

"Dengan sekian banyak kasus yang tadi saya sebutkan, dari kasus korupsi, kasus kudeta demokrasi yang berkali-kali itu, maka sesungguhnya rezim ini sudah tidak layak sebagian dilanjutkan dalam konteks tata kelola negara," tegas Ubedilah.

Untuk kasus Demokrat, bila berlanjut hingga ke meja hijau, maka sama saja mempertontonkan satu kejahatan demokrasi.

"Ini yang membuat pikiran publik sedih ketika generasi milenial mengatakan, 'ya penguasa buruk, partai-partai ini enggak ada gunanya'. Karena tidak memberi contoh terbaik dalam mengelola negara dalam mengelola politik misalnya," tandas Ubedilah. (rmol)

SANCAnews – Peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga tampaknya cocok untuk menggambarkan kondisi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Di mana mantan Panglima TNI itu baru saja dinobatkan sebagai ketua umum Partai Demokrat oleh sekelompok mengatasnamakan kader Partai Demokrat yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak di Sibolangit, Deliserdang.

Moeldoko dinilai telah rugi secara materi maupun harga diri karena telah menyatakan kemauan untuk diangkat sebagai ketua umum abal-abal.

Apalagi setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa AD/ART Partai Demokrat yang diakui pemerintah tahun 2020. Sementara KLB di Deliserdang menggunakan AD/ART 2005.

"Akibatnya Moeldoko rugi karena telah keluar uang banyak. Harga diri dipertaruhkan. Dan mencoreng muka Jokowi dan akhirnya dipecat?" ujar pengamat politik, Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/3).

Menurutnya, faktor-faktor ini tidak dipertimbangkan secara masak oleh Moeldoko ketika menyatakan kemauan saat didapuk mengambil alih Demokrat.

"Ini tentunya sangat memalukan. Kenapa tidak bikin partai saja? Lebih elegan dan tidak merampas partai orang," pungkas Muslim. []