SANCAnews.id

SANCAnews – Komnas HAM meminta ada CCTV dalam ruang pemeriksaan demi mencegah kasus dugaan penyiksaan seperti dialami Herman.

Polri mengatakan sebenarnya sudah ada ruang pemeriksaan yang dilengkapi handycam untuk pengawasan.

"Kita periksa bukan pakai CCTV tapi pakai handycam," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/3/2021).

"Fungsinya sama dengan CCTV untuk pengawasan pemeriksaan," sambungnya.

Argo menjamin Polri bakal meningkatkan pengawasan di ruang pemeriksaan. Dia mengatakan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah kasus seperti yang dialami Herman terulang.

"Secara bertahap sudah kita lakukan. Pengawasan ditingkatkan agar tidak terulang," tutur Argo.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, menyebut Polisi menghargai masukan Komnas HAM. Dia mengatakan Polri bakal menindaklanjuti masukan dari Komnas HAM.

"Ke depan ada masukan-masukan di ruang pemeriksaan dibuatkan CCTV. Itu menjadi masukan berharga bagi Polri. Polri menghargai itu dan tentunya akan tindaklanjuti untuk betul-betul ke depannya tugas-tugas kepolisian bisa dipertanggungjawabkan. Itu masukan baik," kata Rusdi.

Sebelumnya, kasus dugaan penyiksaan terhadap Herman yang diduga dilakukan oknum kepolisian disayangkan oleh Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam meminta Polri memasang CCTV di ruang pemeriksaan untuk menghindari kasus tersebut terulang.

"Salah satu tindakan yang paling sederhana adalah memasang CCTV di ruang pemeriksaan," kata Anam saat jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (10/3).

"Karena itu, bagian dari proses penegakan hukum sehingga kalau ada apa-apa, karena itu alatnya resmi dan sebagainya, menggunakan untuk kepentingan-kepentingan hukum, memastikan untuk prosesnya berjalan dengan baik juga bisa maksimal," sambungnya.

Enam anggota Polresta Banjarmasin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Herman. Selain enam anggota itu, ada satu anggota Polresta Banjarmasin lagi yang juga diberi sanksi terkait kasus tewasnya Herman.

"Satu orang, karena tanggung jawab pengawasan. Dia bertanggung jawab mengawasi," kata Kapolda Kalimantan Timur Irjen Rudolf Nahak di kantor Komnas HAM. Nahak menjawab pertanyaan ada berapa anggota Polresta Banjarmasin yang diberi sanksi terkait kasus tewasnya Herman. (dtk)

SANCAnews – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim lantaran 'agama' tak ada dalam Visi Pendidikan Indonesia 2035.

Anwar menyebut draf peta jalan pendidikan Indonesia itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat (1) UUD '45 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.

"Lalu kalau seandainya tidak menyebut-nyebut agama dalam visi pendidikan, ya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1)," kata Abbas kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/3).

Menurut Anwar, sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut, negara berjalan berdasarkan ketentuan agama-agama yang diakui. Sehingga, seluruh aspek kehidupan dalam negara harus menyertakan agama.

"Kalau ada yang bilang agama jangan dibawa-bawa ke politik itu orang telah bertindak inkonstitusional," ujarnya.

Anwar kemudian mempertanyakan kecerdasan seperti apa yang coba dibangun oleh Nadiem Makarim lewat Visi Pendidikan Indonesia 2035.

Ia mengingatkan dalam Islam terdapat keyakinan kehidupan setelah mati. Sehingga, terdapat dua jenis kecerdasan, yakni kecerdasan duniawi dan kecerdasan ukhrowi.

"Kalo seandainya kita tidak memiliki kecerdasan ukhrowi kita bisa masuk neraka," kata Anwar.

Menurutnya dua jenis kecerdasan tersebut tidak bisa dipisahkan. Kesukesan di akhirat, kata Anwar, ditentukan kesuksean di dunia. Sementara, tanpa kecerdasan dunia hidup akan sulit.

"Dalam perspektif islam dan juga dalam perspektif konstitusi ya, apapun yang dikakukan oleh orang di negeri ini harus dijiwai oleh nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agamanya," kata Anwar.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyyah Haedar Nashir memprotes tidak adanya diksi 'agama' dalam draf rancangan terbaru visi Peta Jalan Pendidikan 2035. Haedar merasa heran kenapa pemerintah menggunakan diksi 'budaya'.

"Saya bertanya, hilangnya kata agama itu kealpaan atau memang sengaja? Oke kalau Pancasila itu dasar (negara), tapi kenapa budaya itu masuk?" kata Haedar dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (8/3).

Visi Pendidikan Indonesia 2035 yakni, "Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila."

Menurut Haedar, tidak adanya diksi 'agama' dalam visi tersebut bertentangan dengan konstitusi. []

SANCAnews – Polda Kalimantan Barat mengakui ada anggotanya yang memintai keterangan sejumlah kader Partai Demokrat DPC Kabupaten Melawi di tengah kisruh. Anggota polisi mendatangi kader usai Kongres Luar Biasa (KLB) digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pekan lalu menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Donny Charles Go menuturkan petugas dari Polres Melawi hanya menjalankan tugas dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan bahan keterangan guna mengantisipasi dampak konflik internal PD di wilayah kabupaten," kata Donny kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (9/3).

Namun demikian, Donny tak menjelaskan secara rinci ihwal waktu dan di mana pengambilan keterangan itu dilakukan. Dia juga tidak merinci siapa saja yang dimintai keterangan.

Donny hanya menerangkan bahwa proses permintaan keterangan itu berjalan dengan baik. Dia membantah tudingan yang menyebut bahwa aparat mengancam kader.

Pihak kepolisian, lanjutnya, juga tidak ada meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan partai saat proses pengambilan keterangan itu.

"Kami ingin menjaga situasi tetap kondusif dengan mengetahui permasalahan secara dini sehingga mudah mengambil langkah antisipasi," kata dia.

"Sebatas menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Kalimantan Barat," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan ada sejumlah kader di tingkat DPC kabupaten/kota dihubungi orang yang mengaku intel dari polres setempat.

Benny menyebut para kader itu dimintai keterangan dan juga berkas kepengurusan. Namun, Benny sendiri belum bisa memastikan apakah orang yang menghubungi para kader itu benar anggota polisi atau bukan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga bicara demikian. Ada sejumlah keluhan dari kader di berbagai daerah yang mengaku dihubungi intel polres. []

SANCAnews – Berulang kali memberikan penghargaan atas prestasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai tengah mencari perhatian Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.

Tito Karnavian pun diduga tengah melakukan manuver politik agar bisa masuk dalam bursa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dugaan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pasukan Tetap Joko Widodo (Pak Tejo), Tigor Doris Sitorus.

Tigor menyebutkan dugaan itu berangkat dari elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang tinggi.

Elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei terkemuka, katanya masuk peringkat tiga besar bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Peluang tersebut yang memicu banyak tokoh berusaha mendekat agar popularitas dan elektabilitas mereka ikut terkerek.

"Ada dugaan Tito sedang mengalami turbulensi popularitas sehingga menebeng popularitas melalui Anies Baswedan. Jadi semacam pansos (panjat sosial) begitu," kata Tigor dalam siaran tertulis yang pada Selasa (9/3/2021).

Ajang cari perhatian yang dilakukan Tito disebutkan Tigor lewat penyerahan sejumlah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Pemprov DKI Jakarta.

Penghargaan tersebut di antaranya penghargaan sebagai provinsi terinovatif pada akhir tahun 2020 lalu.

Selain itu, penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP kepada Pemprov DKI Jakarta.

Penghargaan itu sendiri sebagai apresiasi Mendagri Tito Karnavian terhadap kepala daerah yang memberikan dukungan penuh dalam peningkatan peran, tanggung jawab serta peningkatan tugas dan fungsi Satpol PP di daerah.

"Ini bukanlah salah Anies, tapi Tito Karnavian yang terlalu reaktif pengen jadi cawapres Anies," kata Tigor.

Tito menyarankan, apabila ingin dilirik di Pilpres 2024 lebih baik Tito membuat gebrakan di Kemendagri.

"Jangan malah cari sensasi dengan salah satu calon kuat presiden," sindir Tigor.

Tigor mengungkapkan, banyak hal yang perlu dikerjakan Tito di Kemendagri untuk membantu Presiden Jokowi.

Apalagi kini rakyat tengah terhimpit kesulitan bertahan hidup menghadapi pandemi Covid-19.

"Jadi bukan malah sibuk manuver mencitrakan diri supaya masuk pada pusaran survei presiden 2024," demikian kata Tigor. []

SANCAnews – Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Donny Charles membantah bahwa pihaknya melakukan intervensi terhadap pengurus Partai Demokrat Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

"Saya sudah mengecek ke Polres-Polres, termasuk di Polres Melawi. Bahwa anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) guna mengantisipasi dampak konflik internal PD di wilayah Kabupaten," kata Donny saat dikonfirmasi wartawan, Selasa malam (9/3).

Dalam tugas rutin itu, tambah Donny, personel melakukan komunikasi secara baik tidak seperti yang dituduhkan yakni melakukan intervensi.

"Intinya, kami ingin menjaga situasi tetap kondusif dengan mengetahui permasalah secara dini sehingga mudah mengambil langkah antisipasi. Sebatas menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Kalbar," tegas Donny.

Sebelumnya, Pengurus Partai Demokrat Melawi, Kab. Melawi, Kalimantan Barat, mengaku didatangi intel polisi pada Sabtu (6/3) lalu.

Hal ini kemudian diungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman melalui akun Twitternya @BennyHarmanID. Menurut Benny, kedatangan polisi tersebut menanyakan status kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atau kubu Moeldoko selaku Ketua Demokrat Versi KLB.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel2 Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untukpro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!" cuit Benny. (rmol)