SANCAnews.id

SANCAnews – Polda Kalimantan Barat mengakui ada anggotanya yang memintai keterangan sejumlah kader Partai Demokrat DPC Kabupaten Melawi di tengah kisruh. Anggota polisi mendatangi kader usai Kongres Luar Biasa (KLB) digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pekan lalu menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Donny Charles Go menuturkan petugas dari Polres Melawi hanya menjalankan tugas dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan bahan keterangan guna mengantisipasi dampak konflik internal PD di wilayah kabupaten," kata Donny kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (9/3).

Namun demikian, Donny tak menjelaskan secara rinci ihwal waktu dan di mana pengambilan keterangan itu dilakukan. Dia juga tidak merinci siapa saja yang dimintai keterangan.

Donny hanya menerangkan bahwa proses permintaan keterangan itu berjalan dengan baik. Dia membantah tudingan yang menyebut bahwa aparat mengancam kader.

Pihak kepolisian, lanjutnya, juga tidak ada meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan partai saat proses pengambilan keterangan itu.

"Kami ingin menjaga situasi tetap kondusif dengan mengetahui permasalahan secara dini sehingga mudah mengambil langkah antisipasi," kata dia.

"Sebatas menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Kalimantan Barat," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan ada sejumlah kader di tingkat DPC kabupaten/kota dihubungi orang yang mengaku intel dari polres setempat.

Benny menyebut para kader itu dimintai keterangan dan juga berkas kepengurusan. Namun, Benny sendiri belum bisa memastikan apakah orang yang menghubungi para kader itu benar anggota polisi atau bukan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga bicara demikian. Ada sejumlah keluhan dari kader di berbagai daerah yang mengaku dihubungi intel polres. []

SANCAnews – Berulang kali memberikan penghargaan atas prestasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai tengah mencari perhatian Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.

Tito Karnavian pun diduga tengah melakukan manuver politik agar bisa masuk dalam bursa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dugaan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pasukan Tetap Joko Widodo (Pak Tejo), Tigor Doris Sitorus.

Tigor menyebutkan dugaan itu berangkat dari elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang tinggi.

Elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei terkemuka, katanya masuk peringkat tiga besar bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Peluang tersebut yang memicu banyak tokoh berusaha mendekat agar popularitas dan elektabilitas mereka ikut terkerek.

"Ada dugaan Tito sedang mengalami turbulensi popularitas sehingga menebeng popularitas melalui Anies Baswedan. Jadi semacam pansos (panjat sosial) begitu," kata Tigor dalam siaran tertulis yang pada Selasa (9/3/2021).

Ajang cari perhatian yang dilakukan Tito disebutkan Tigor lewat penyerahan sejumlah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Pemprov DKI Jakarta.

Penghargaan tersebut di antaranya penghargaan sebagai provinsi terinovatif pada akhir tahun 2020 lalu.

Selain itu, penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP kepada Pemprov DKI Jakarta.

Penghargaan itu sendiri sebagai apresiasi Mendagri Tito Karnavian terhadap kepala daerah yang memberikan dukungan penuh dalam peningkatan peran, tanggung jawab serta peningkatan tugas dan fungsi Satpol PP di daerah.

"Ini bukanlah salah Anies, tapi Tito Karnavian yang terlalu reaktif pengen jadi cawapres Anies," kata Tigor.

Tito menyarankan, apabila ingin dilirik di Pilpres 2024 lebih baik Tito membuat gebrakan di Kemendagri.

"Jangan malah cari sensasi dengan salah satu calon kuat presiden," sindir Tigor.

Tigor mengungkapkan, banyak hal yang perlu dikerjakan Tito di Kemendagri untuk membantu Presiden Jokowi.

Apalagi kini rakyat tengah terhimpit kesulitan bertahan hidup menghadapi pandemi Covid-19.

"Jadi bukan malah sibuk manuver mencitrakan diri supaya masuk pada pusaran survei presiden 2024," demikian kata Tigor. []

SANCAnews – Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Donny Charles membantah bahwa pihaknya melakukan intervensi terhadap pengurus Partai Demokrat Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

"Saya sudah mengecek ke Polres-Polres, termasuk di Polres Melawi. Bahwa anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) guna mengantisipasi dampak konflik internal PD di wilayah Kabupaten," kata Donny saat dikonfirmasi wartawan, Selasa malam (9/3).

Dalam tugas rutin itu, tambah Donny, personel melakukan komunikasi secara baik tidak seperti yang dituduhkan yakni melakukan intervensi.

"Intinya, kami ingin menjaga situasi tetap kondusif dengan mengetahui permasalah secara dini sehingga mudah mengambil langkah antisipasi. Sebatas menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah Kalbar," tegas Donny.

Sebelumnya, Pengurus Partai Demokrat Melawi, Kab. Melawi, Kalimantan Barat, mengaku didatangi intel polisi pada Sabtu (6/3) lalu.

Hal ini kemudian diungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman melalui akun Twitternya @BennyHarmanID. Menurut Benny, kedatangan polisi tersebut menanyakan status kubu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atau kubu Moeldoko selaku Ketua Demokrat Versi KLB.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel2 Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untukpro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!" cuit Benny. (rmol)

SANCAnews – Habib Rizieq Shihab (HRS) akan segera menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) terkait kasus kerumunan dan kasus hasil swab test. Habib Rizieq akan didakwa pasal berlapis dalam kedua kasus ini. Apa saja?

Dalam keterangan yang disampaikan pejabat Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal, Selasa (9/3/2021), Habib Rizieq akan didakwa pasal berlapis di sidang kasus kerumunan dan swab test. Berikut rinciannya:

Kasus Kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat:

Dakwaan

Kesatu: Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Kedua: Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Ketiga: Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Keempat: Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan

Kelima: Pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan d UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Kasus Kerumunan di Megamendung, Jawa Barat:

Dakwaan

Kesatu: Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau

Kedua: Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau

Ketiga: Pasal 216 ayat (1) KUHP

Kasus swab test COVID-19 di RS Ummi Bogor:

Dakwaan

Pertama primer: Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsider: Pasal 14 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Lebih subsider: Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Kedua: Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Ketiga: Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- KUHP

Pasal 10 huruf b

Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim.

Pasal 35 ayat (1)

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;

3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pasal 55 ayat (1) ke-1

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 160

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Pasal 216 ayat (1)

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa perbuatan pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

- UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.

- UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 14 ayat 1

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

- UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14 ayat 1

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.

Pasal 14 ayat 2

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun.

Pasal 15 UU

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun.

- UU 16/2017 tentang Ormas

Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d

Ormas dilarang

C. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;

dan/atau

D. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 82A ayat 1

Yang dimaksud 'dengan sengaja', adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun (kesengajaan dengan kemungkinan, keseng4jaan dengan maksud/tujuan, kesengajaan dengan kepastian). Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya "persiapan perbuatan" (luoorbereidingings handeling) sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat. Yang dimaksud dengan "secara langsung atau tidak langsung" adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan Ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, telah memiliki niat jahat (mens-rea atau itikad tidak baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai Ormas yang berasaskan Pancasila dan UUD RI 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran' atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (dtk)

SANCAnews – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo kembali mengungkapkan pengakuannya.

Selain menolak diajak kudeta Partai Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB), Gatot mengaku juga pernah menolak diberikan jabatan sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Hal itu disampaikannya dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Senin (8/3/2021).

Menurutnya, persoalan moral dan etika lebih penting ketimbang sebuah jabatan.

Dalam kesempatan itu, ia mengakui bahwa memang sempat ada tawaran untuk menggulingkan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, seperti yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat ini.

Hanya saja mengingat jasa yang telah diberikan oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada dirinya, Gatot dengan tegas menolak tawaran tersebut.

Di antaranya pernah dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

"Dari ini terus saya harus menurunkan putra SBY yaitu AHY dan saya gantikan, ya saya katakan moralitas dan etika saya tidak bisa," ujar Gatot.

Namun rupanya sikapnya yang menghormati senior tidak hanya ditunjukkan saat menolak mengkudeta Partai Demokrat.

Ia mengaku juga pernah menolak diberikan jabatan sebagai Menteri Pertahanan.

Meski tidak mengelak bahwa posisi Menteri Pertahanan sebenarnya menjadi jabatan yang diimpikan oleh seorang Panglima TNI.

"Pada saat saya menjadi Panglima TNI, setiap Panglima TNI adalah bermimpi untuk menjadi Menteri Pertahanan," kata Gatot.

"Saya buka saja, saya pernah dari Mensesneg mengatakan presiden akan menjadikan saya sebagai Menteri Pertahanan," ungkapnya.

"Tetapi karena saya akan menggantikan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, itupun saya tolak karena beliau adalah senior saya," imbuh Gatot.

Gatot yang saat ini menjadi deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menegaskan bahwa setiap perwira harusnya berpegang teguh pada kode etik perwira dalam setiap pengambilan keputusan.

"Dan yang saya lakukan bagi seorang perwira yang punya budhi bhakti wira utama, itu tidak akan dilakukan," pungkasnya. []